Hudan Hidayat
Sebuah statemen tak bisa mengelak dari klaim. Seperti “sumpah kaum muda” adalah klaim akan rasa memiliki: Indonesia yang bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu. Dan klaim tak memerlukan referendum “diterima atau ditolak” bergantung isi statemennya sendiri. Teks “Proklamasi” dipuja rakyat Indonesia karena dengannya, mereka bebas dari belenggunya.
Antara “Sumpah Pemuda” dan “Proklamasi”, ada ide yang berlanjut. “Sumpah” adalah upaya penyatuan, sedang “Proklamasi” adalah upaya pernyataan. Ke-Indonesia- an yang telah disatukan kini dinyatakan telah merdeka, tak terikat atau tunduk pada penjajahnya. Ia merdeka. Ia bebas.
Dua teks di atas adalah karya “akbar kaum muda”. Akbar, karena ia berdaya mimpi dan berdaya inspirasi: mereka mengimajinasikan sesuatu yang belum ada, masih in absentia. Tetapi dengannya “in absentia” itu mewujud.
Indonesia telah jauh meninggalkan sejarah itu. Masuk dalam globalisasi bercorak ilmu pengetahuan dan tehnologi, yang memproduksi jasa dan benda, isu dan wacana. Lokomotifnya adalah “neo-kapitalisme global. Dalam kancah ini, di manakah posisi Indonesia? Mampukah ia memproduksi jasa dan benda, isu dan wacana? Atau ia hanya akan jadi konsumen? Dari kenyataan hidup sehari-hari, jawabnya sudah jelas sekali.
Sejarah adalah sejarah kaumnya sendiri, dengan konteks dan masalahnya sendiri. Respon dan jalan keluarnya sendiri. Maka bagaimana kaum muda Indonesia saat ini, menjawab sejarah hidupnya yang terkepung, dan dikepung, oleh corak global itu? Apakah pikiran mereka? Mampukah mereka keluar dengan mimpi dan inspirasi? Dapatkah mereka membuat imajinasi baru, meledakkannya dalam “statemen akbar” yang berdaya ubah? Sanggupkah mereka menemukan “kata dan kerja” in absentia?
Sejarah kebudayaan dan peradaban, adalah kisah manusia yang mendayakan akalnya, melalui institusi “ilmu” yang mengubah alam menjadi benda dan jasa. Isu dan wacana. Juga darah dan air mata. Tapi di Indonesia penangkapannya telah salah kaprah: ilmu itu, “tak diiringi” dengan “ilmu yang kita butuhkan”. Dan ini berkait dengan budaya, alam pikiran, cara pandang, akan kemajuan. Karenanya, meski sekolah, kampus, kursus, pelatihan, menjamur, tapi alam Indonesia tak juga berubah: ia tetap potensi alam, yang menunggu jamahan tangan putera-puterinya. Kalau pun ada tangan-tangan yang menjamah, itu adalah tangan putera-puteri anak negeri lain. Jamahan yang membuat kita jadi objek: mereka mengeduk alam kita, sedang kita dapatkan ampasnya.
Hal ini terjadi karena ilmu di Indonesia tidak menganak tehnologi, yang mampu mengubah alam menjadi benda dan jasa. Ilmu di Indonesia hanya ilmu yang mereproduksi “makna” – hubungan antar manusia, manusia dengan alamnya, atau manusia dengan pemerintahnya. Bila kita berjalan ke toko buku, terlihatlah ilmu yang menjual makna itu: buku filsafat, politik, hukum, novel, yang semuanya dilabeli “penting dan wajib dibaca”, terutama bagi mahasiswa atau pelajar. Padahal buku-buku itu, tak pernah bisa mengubah alam, mengubah padi jadi nasi. Demikian juga liputan media massa. Hampir sebagian besar tayangan media massa mengumbar “kegenitan” soal makna. Soal yang abstrak. Memang ada sandarannya: pemerintah, atau negara, dalam tata hubungan dengan rakyatnya. Tapi segala kesibukan itu hanya berhenti pada reproduksi “makna”. Sekali lagi: tak pernah bisa mengubah alam menjadi benda dan jasa.
Segala kesibukan itu akhirnya seolah menjadi kebenaran. Kaum muda merasa sudah bekerja, bila terlibat dalam rangkaian panjang produksi makna ini. Dan karena bekerja, maka tak ada rasa salah sama sekali. Begitulah mereka suka berderap ke DPR, Gedung Bundar Kejaksaan Agung, atau menghujat mantan Presiden Suharto. Atau beramai-ramai dalam ruang seminar, diskusi, ratusan Munas yang terjebak hanya dalam pemilihan Ketua dan semacamnya. Semua itu kerja. Semua itu seolah jalan penyelamatan. Padahal jalan penyelamatan adalah bagaimana mengubah alam – alam Indonesia. Apa boleh buat, kesadaran mengubah alam sebagai hakekat kerja, terbenam dalam kemilauan makna yang disokong oleh publisitas media massa. Ilmu dan budaya kerja, telah meleset dari tangan kita.
Maka apakah budaya kerja? Budaya kerja adalah sikap mental untuk mencari ilmu yang menganak tehnologi. Etos yang merelakan diri untuk melepas kegiatan fisik, bila karenanya akan menghambat pencarian ilmu. Tapi dalam ilmu, mesti ada keseimbangan antara ilmu yang menganak tehnologi, dengan ilmu yang menganak makna. Untuk konteks Indonesia kini, dalam porsi 9 banding 1. Biarlah kita memiliki segelintir filsuf, ahli humaniora, pakar politik dan hukum, jago ilmu ekonomi, atau sebiji novelis. Tapi sisanya masuk ke dalam penciptaan benda dan jasa. Biarlah forum-forum kita kosong melompong, karena ditinggalkan kaum muda yang masuk ke loboratorium, yang sepi dan jauh dari tepuk tangan. Tapi dari sepetak tempat sepi ini, alam dan lingkungan kita akan berubah. Bila padi ditanam menghasil sekaleng, maka laboratorium membuatnya jadi seton. Bila ikan ditangkap sekilo, maka laboratorium membuatnya “seperahu penuh ikan”.
Laboratorium akan membuat panen-panen kita naik secara signifikan. Membuat kita mengeduk hasil bumi secara proporsional. Membuat produk budaya atau olahraga menjadi industri. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan ekspor untuk devisa. Eskpor dan devisa? Ya. Inilah jalan yang mesti ditempuh. Jalan yang akan mengayakan sebuah bangsa.
Maka kesinilah orientasi “Revolusi Kaum Muda”, sebuah revolusi diam dengan beban ganda: di satu pihak melakukan revolusi terhadap budaya kerja, di lain pihak melakukan revolusi dengan mencari ilmu yang menganak tehnologi pengubah alam. Inilah daerah atau kawasan in absentia kaum muda kini.
Apakah wujud praktis dari “Revolusi Diam Kaum Muda” ini? Adalah perlawanan yang datang dari kesadaran bahwa perubahan adalah hak. Manakala hak ini luput, atau lambat direspon oleh penguasa, maka kaum muda tampil merebut haknya. Mereka tidak tergantung lagi pada penguasa. Tapi memilih nasibnya sendiri. Menyatakan keinginan mereka sendiri. Tamat SMA tidak berderap ke fakultas politik, ekonomi, hukum, sosiologi, atau filsafat. Tapi berbondong ke “IPB” atau “ITB”. Tapi sekolah-sekolah semacam ini bisa dihitung dengan jari. Justru itulah soalnya: dengan tidak mau masuk ke sekolah “pencipta makna”, otomatis ada gelombang besar anak muda yang tertahan di tempatnya. Gelombang yang menciptakan “Revolusi Diam Kaum Muda”. Revolusi yang tidak dinyatakan dengan gerak fisik. Tapi revolusi sikap mental dengan gerak diam menunggu. Kita tahu, pemerintah tidak punya sekolah yang menampung revolusi diam itu. Tapi gelombang ini akan memaksa mereka berpikir, mencari jalan, dan akhirnya akan “membubarkan, memproporsionalkan”, sekolah-sekolah yang ada, dengan memetamorfosakannya ke sekolah-sekolah pencipta benda dan jasa. Sampai terjadi proporsi yang wajar, antara kedua kubu sekolah itu, yaitu 9 berbanding 1. Hasilnya: kita memiliki seorang jago politik, tapi 9 orang jago mengubah kekayaan alam.
Dengan demikian, di tangan kaum muda Indonesia kini, ada tiga “teks akbar”, teks yang mampu membangkitkan batang terendam, demi cita-cita kemajuan dan kemerdekaan Indonesia. Yaitu “Sumpah Pemuda”, “Proklamasi”, dan “Tehnologi Pencipta Benda dan Jasa”. Duhai kaum muda, carilah narasi “teks ketiga” ini.
Tidak percaya? Cobalah tempuh jalan ini sesekali. Sebelum kamu “mati”.
4 Mei 2008