Sejarah Konflik Politik di Pulau Dewata

Judul Buku: Sisi Gelap Pulau Dewata; Sejarah Kekerasan Politik
Judul Asli: The Dark Side of Paradise; Political Violence in Bali
Penulis: Geoffrey Robinson
Penerjemah: Arif B. Prasetyo
Penerbit: LKiS, Jogjakarta
Cetakan: I, Januari 2006
Tebal: xxxvi + 523 halaman
Peresensi: Nur Faizah*
http://www.ruangbaca.com/

Berbicara tentang Bali, khayalan kita akan terlontar pada sebuah daerah wisata dengan bentang alam yang mengagumkan, masyarakat dengan adat-istiadat dan tradisi yang kokoh dan terus bertahan, dan orang-orangnya yang santun nan ramah. Nyaris tak ada keraguan lagi di benak kita bahwa Bali itu eksotik, indah, menawan. Semua orang hampir pasti mengiyakan jika ditanya kesannya tentang pulau yang satu ini.

Tapi saat rangkaian teror bom meledak di Bali pada Oktober 2002 dan 2005, kita jadi bertanya-tanya: Ada apa dengan Bali? Mengapa Bali yang jadi sasaran?. Pertanyaan-pertanyaan ini tak pelak menimbulkan keheranan. Terutama terkait dengan posisi Bali dalam konstelasi politik nasional. Benarkah bom Bali dimaksudkan untuk mengguncang stabilitas politik di Pusat? Lalu mengapa harus Bali yang jadi tujuannya? Bukankah sebagai “daerah budaya” Bali harus bersih dari kepentingan politik?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba dijawab dalam buku bertebal 523 halaman karya Geoffrey Robinson ini. Di sini, Robinson mengajukan gugatan serius terhadap citra Bali yang seakan-akan tampak “apolitis”. Ia mengutak-atik citra Bali sebagai “daerah budaya” yang sepenuhnya steril dari campur tangan politik, karena yang terjadi sesungguhnya tidaklah demikian.

Robinson melacak citra tersebut ke sejarah Bali masa silam. Ia mencatat bahwa citra Bali selama ini yang jauh dari hiruk pikuk politik sebenarnya lahir dari kepentingan kolonial, dan karenanya tidak netral. Citra itu memiliki sekujur tabu dan kepentingan. Agen global lewat investasi pariwisata, negara dan elite-elite lokal yang berkaitan ke pusatlah yang memantik kepentingan. Bali tak boleh “liar”, dan harus dihindarkan sejauh mungkin dari apapun yang berbau politik. Dengan mewacanakan Bali yang harmonis, damai, ajek, dan homogen, akan dengan mudah secara umum Bali didisiplinkan.

Menurut Robinson, pencitraan itu secara luas diterima pada akhir dekade 1920-an, yakni ketika kekuasaan kolonial Belanda berada di puncak dan restorasi “tradisi” Bali menjadi ciri sentral strategi kolonial Belanda konservatif bagi pemerintahan tak langsung. Menjelang dekade 1930-an, memorandum birokratis para pejabat kolonial Belanda mulai melukiskan rakyat Bali sebagai memiliki pembawaan yang lebih berminat kepada seni, budaya, dan agama-tari, musik, lukis, ukir, upacara, festival dan seterusnya-ketimbang politik.

Asumsi yang umumnya diam-diam diterima di lingkaran kolonial (dan komunitas artistik dan antropologis asing di Bali) adalah bahwa “budaya” dan “politik” merupakan kategori yang sama ekslusifnya, dan bahwa rakyat yang “berbudaya” tidak bisa sekaligus “politis”. Sepanjang “budaya” Bali tetap kuat, demikian kelanjutan dalih ini, pengaruh politis akan lemah.

Persepsi tersebut sangat kuat memengaruhi kebijakan kolonial di Bali sejak sekitar tahun 1920 hingga runtuhnya kekuasaan Belanda pada 1942, dan ini mengakibatkan sejarah kekerasan atau konflik di Bali praktis tak pernah tersentuh. Padahal, kata Robinson, Bali sebelumnya juga dikenal sebagai daerah yang akrab dengan konflik dan kekerasan. Pembantaian, peperangan antarkerajaan, dan permusuhan bukan hal aneh bagi Bali kala itu.

Robinson menambahkan bahwa pada masa pra-kolonial Bali berada dalam kondisi persaingan politik dan peperangan yang nyaris terus-menerus di antara para pangeran kecil (raja) dan dipertuan. Selama Revolusi Nasional (1945-1949) sekitar 2.000 orang Bali tewas, kira-kira sepertiganya berperang di pihak Belanda. Tak lama setelah kemerdekaan, 1950-1951, geger baku-hantam dan baku-bunuh memakan ratusan korban jiwa. Pada awal 1960-an, antagonisme antara dua partai besar-partai Komunis (PKI) dan partai Nasionalis (PNI)-serta konflik pahit menyangkut perombakan penguasaan tanah (land reform) memicu konfrontasi massa yang sengit, bakar-bakaran, gontok-gontokan, dan bunuh-bunuhan. Situasi ini kemudian memuncak pada pertengahan 1960-an, ketika terjadi pembantaian massal atas ratusan ribu tertuduh komunis tanpa pengadilan yang jelas.

Tidak hanya itu, persaingan puri, isu kasta dan ketimpangan ekonomi juga muncul sebagai titik-titik api utama konflik politik di Bali. Kendati dalam beberapa hal Bali tampak homogen, tapi variasi internal turut mempengaruhi pola konflik politiknya.

Tapi sejak modernitas masuk ke Bali pada tahun 1930-an, orang-orang Barat (kolonial) merubah Bali sebagai sejenis “Surga Terakhir” yang masih polos dan otentik; tidak seperti Barat yang telah cemar dengan modernitas. Keanggunan Bali, pemandangan alamnya yang masih hijau, perempuannya yang bertelanjang dada waktu itu, dan adat-istiadatnya yang lestari-semua itu bermunculan dalam brosur-brosur, travelog, dan kuliah-kuliah para pelancong Barat yang sempat berkunjung ke Bali.

Citra Bali itu sedemikian meresap dalam benak banyak orang sehingga mengaburkan kenyataan sebenarnya. Dari citra yang beredar, misalnya, disebutkan bahwa Bali adalah wilayah yang penduduknya sejahtera, tidak pernah terserang endemi kemiskinan. Padahal, kata Robinson, pada dekade-dekade awal abad ke-20, Bali luar biasa melarat.

Melalui buku ini, Robinson telah mengisi kekosongan hasil-hasil penelitian antropologis sebelumnya tentang sejarah politik Bali modern. Ia berusaha menjelaskan transformasi konflik politik, ekonomi, dan sosial di Bali sepanjang masa kolonial (1882-1942), pendudukan Jepang (1942-1945), Revolusi Nasional (1945-1949) dan tahun-tahun pascakemerdekaan, yang memuncak dalam pembantaian 1965-1966. Di samping itu, buku ini juga menawarkan kritik historiografis yang diperluas terhadap wacana akademis, populer, dan pemerintahan resmi tentang masyarakat dan politik Bali.

Membaca buku ini menyiratkan bahwa di balik angan-angan orang perihal Bali yang harmonis dan damai, ternyata menyimpan jejak sejarah yang menunjukkan betapa Bali juga negeri yang pernah dilanda kekerasan dan anarki politik. Inilah sisi “lain” Bali yang meruntuhkan “mitos” tentang kestabilan Bali dan identitas ke-Bali-an. Oleh karena itu, kajian buku ini berupaya mendemistifikasi Bali, menyingkirkan romansanya, dan mengembalikan, ke tempatnya yang sah, konflik dan kekerasan yang sesekali telah memberi ciri pada politik pulau Bali sepanjang abad ke-20.

*) Pembaca Buku, bermukim di Kotagede Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *