Yurnaldi
http://oase.kompas.com/
Pertemuan ratusan sastrawan dan pakar sastra Indonesia dalam acara bertajuk Temu Sastrawan Indonesia III di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang berakhir Minggu (31/10), menyorot tajam kritik sastra akademis. Karena itu, tim perumus dan kurator Temu Sastrawan Indonesia III dalam rekomendasikan menyebutkan perlunya diupayakan perkembangan kritik sastra yang memperkecil kesenjangan antara dunia akademis dengan perkembangan sastra.
Ketua Panitia Temu Sastrawan Indonesia III Abdul Kadir Ibrahim, yang juga salah seorang kurator, mengatakan, rekomendasi lain adalah perlunya diupayakan penghargaan terhadap pertumbuhan kritik dengan memperluas pelaku dan medium kritik sastra. Bahkan, juga dibutuhkan kehadiran lembaga kritik sastra yang berwibawa dan berintegritas tinggi, katanya, Senin (1/10).
Menurut Abdul Kadir Ibrahim, kritik sastra menjadi topik pembahasan karena sastra Indonesia mutakhir tumbuh nyaris tanpa kritik. Kritikus dari kalangan akademis, amat jarang memberikan kritikan. Kalau pun ada, kualitasnya pun dipertanyakan banyak kalangan.
Sastrawan dan guru besar sastra Budi Darma mengatakan, mayoritas kritik sastra akademis hanyalah artefak kering, kurang darah, kurang daging, kurang semangat hidup. Mayoritas kritik sastra akademis hanyalah ada demi kepentingan untuk ada belaka, bukanya ada untuk membawa pengaruh dan membawakan dampak.
Dengan mengandalkan teori dan dengan menyingkirkan akal sehat agar sebuah kritik sastra tampak obyektif, maka diri pribadi yang diharapkan hadir oleh HB Jassin akan tergeser oleh formalitas-formalitas terbentuknya proses yang menyebabkan diri pribadi tidak begitu berperan. Inilah ciri khas kritik sastra akademis, katanya.
Pakar Sastra Indonesia Katrin Bandel dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta mengatakan, sistem akademis sendiri memang tampak kurang menguntungkan bagi perkembangan kritik sastra. Demi kemajuan karirnya dan kenaikan jabatan dan gaji, di Indonesia seorang dosen harus mengumpulkan nilai kum. Itu berarti bahwa dosen sebaiknya menulis di media-media yang diakui Dikti saja, dan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas tulisan.
Arif Bagus Prasetyo, pemenang I kritik sastra 2007 Dewan Kesenian Jakarta mengatakan, disiplin kajian budaya ikut membunuh kritikus sastra. Pengaruh kuat kajian budaya dalam ilmu sastra telah mengauskan kritik sastra, membuat kritik sastra kehilangan fungsi evaluatifnya. Tak bisa lagi menilai bagus-buruknya karya.
Pasalnya, kajian budaya menganggap bagus dan buruk sebagai kategori-kategori yang mengidap bias politis. Suatu pelabelan yang menyembunyikan dan melestarikan agenda kekuasaan . Dalam pandangan kajian budaya, mengatakan bahwa karya tertentu bagus selalu patut dicurigai mengusung nilai dan kepentingan pihak berkuasa, paparnya.
Berisiko tinggi
Menurut Arif, di negeri kita, tongkat orotitas kritikus sastra telah direbut oleh redaktur budaya koran/majalah, dan kini terlempar ke kerumunan khalayak. Nilai sastra kini bisa dirembuk dan disepakati oleh kedaulatan publik, tanpa perlu melibatkan otoritas kritukus sastra, katanya.
Sastrawan Putu Wijaya menegaskan, sastra memang sudah tertolong tersosialisasikan pada masyarakat oleh kemurahan hati media yang menyediakan ruang sastra setiap minggu, tetapi biayanya jadi terlalu mahal.
Selera penjaga gawangnya yang dominan dan ideologi pemilik medianya yang memberikan cap dapat menyesatkan apresiasi masyarakat. Apresiasi sastra oleh media bisa-bisa menutup hati masyarakat lalu menyeret sastra kepada kepentingan tertentu. Mempercayakan perkembangan sastra pada media akan berisiko tinggi, ujarnya.
Menurut Putu Wijaya, ketiadaan kritik, tidak berpikir warasnya komunitas-komunitas dan berpihaknya media, akan membuat sastra menyempit. Sastra hanya akan tertuju pada bonek-boneknya sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mungkinkan akan lahir karya-karya besar dari situasi yang akan makin lama makin parah itu?