Kesenian ‘Tersingkir’ dari Sekolah

Isbedy Stiawan Z.S.
http://www.lampungpost.com/

Sains dan teknologi, yang bertahun-tahun dalam pengajaran di sekolah sangat diagungkan hanya melahirkan “manusia-manusia berilmu layaknya mesin”. Nilai-nilai kemanusiaan yang dapat digali dari kesenian—selain agama tentunya— selama ini seakan disingkirkan.

BEBERAPA waktu lalu, 29 November—3 Desember 2010, 43 guru SD dan 43 guru bidang kesenian SMP dari 14 kota/kabupaten se-Provinsi Lampung mengikuti lokakarya Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Seni Budaya (PMTPSB) yang diadakan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Budaya Lampung itu mendatangkan narasumber pakar dan seniman-budayawan Lampung.

Saya beruntung menjadi salah satu narasumber. Keberuntungan pun bertambah, usai pembukaan yang seharusnya diisi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Johnson Napitupulu dan Kabid Pendidikan Dasar Siti Maidasuri berhalangan, 4 jam pelajaran (pukul 14.00—17.30) didayagunakan dengan selayang pandang persoalan pembelajaran kesenian di sekolah (SD dan SPM) di daerah ini.

Ternyata mayoritas peserta lokakarya adalah pengajar bidang kesenian, yang notabene khusus bidang seni musik dan seni rupa. Akan halnya sastra, tak satu pun peserta yang menyukai. Alasannya, tanggung jawab pelajaran sastra ada pada guru bahasa Indonesia. Mereka tidak pernah menyentuh, apa lagi menggeluti, sastra yang notabene sebenarnya bagian dari kesenian (seni sastra).

Dari pertemuan tiga jam lebih yang diisi dengan dialog itu, persoalan yang mengemuka adalah bagaimana pengajaran kesenian dilakukan oleh guru khusus bidang kesenian. Selama ini, guru kelas kerap “ditimpa” pula untuk mengajar kesenian. Atau guru bidang kesenian ditempatkan sebagai guru kelas. Keluhan-keluhan seperti ini yang mengemuka dalam dialog tersebut. Di samping harapan para guru kepada pemerintah—dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Lampung—menyusun paket tentang pengajaran seni budaya, lalu dibagikan ke sekolah-sekolah. Dari silabus ini kemudian dijadikan pijakan para pendidik memberikan materi pengajaran seni budaya bagi pelajar.

Sebenarnya para guru sangat menyadari pentingnya seni budaya bagi pelajar. Hanya saja, kurikulum pembelajaran yang hingga kini belum memihak kepada bidang ini. Misalnya, ada keluhan dari seorang peserta pendidik, karena merasa jam pelajaran IPA dan IPS terasa masih kurang, akhirnya “mencapolok” sebagian jam pengajaran kesenian. Begitu pula pelajaran Bahasa Indonesia—inklud pengajaran sastra—karena gurunya sedikit sekali ilmu seni sastranya, yang diajarkan lebih banyak pelajaran Bahasa Indonesisa. Itu pun belum menyentuh pada karang-mengarang.

Persoalan-persoalan inilah yang mesti disikapi Dinas Pendidikan Lampung. Bagaimana pengajaran kesenian, bagian dari mendorong anak didik memiliki talenta di luar sains dan teknologi, bisa menjadi bagian penting pula dalam pengajaran di sekolah. Sebab, pendidikan tidak mengajarkan anak didik menjadi pandai dalam hal sains dan teknologi, tetapi harus diimbangi dengan pendidikan seni. Saya sependapat dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Lampung Siti Maidasuri, pengisian antara otak kanan dan otak kiri pada anak didik haruslah berimbang. Hal ini juga sejalan dengan perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tiap tahun hadir pada kegiatan lomba kesenian tingkat pelajar. Atau Pemerintah Pusat yang mulai dua tahun ini menggelar Olimpiade Sastra Indonesia (OSI). Artinya, membuktikan pendidikan di Indonesia jangan mengabaikan bidang kesenian.

Harapan kita kepada pemerintah, semestinya pendidikan seni budaya menjadi perhatian serius. Jangan lagi kesenian selayaknya timun bengkok: ada pun tak melengkapi, kalaupun dibuang tak mengurangi hitungan.

Sains dan teknologi, yang bertahun-tahun dalam pengajaran di sekolah, sangat diagungkan hanya melahirkan “manusia-manusia berilmu yang layaknya mesin”, sehingga nilai-nilai kemanusiaan (emotion quante) terabaikan.

Nilai-nilai kemanusiaan yang dapat digali dari kesenian— selain agama tentunya—selama ini seakan disingkirkan, akibatnya sopan santun ataupun pengenalan kepada kebudayaan sendiri menjadi buta. Sementara kebudayaan dari luar sulit terbendung hingga memasuki wilayah paling privasi.

Karena di berbagai negara lain, justru kesenian telah dianggap penentu lulus atau tak lulusnya anak didik. Misalnya di Australia, konon siswa sulit naik kelas atau lulus apabila nilai matapelajaran keseniannya di bawah standar. Begitu pula di Malaysia, sebagaimana hasil survei penyair Taufiq Isjmail, para pelajar SMA wajib membaca beberapa judul buku sastra tiap semester yang kemudian harus pula menyerahkan hasil pembahasannya kepada guru. Bayangkan kalau permester para siswa mampu membaca tiga atau empat judul buku sastra dengan disertai hasil pembacaan, berapa judul buku mereka membaca setiap tahunnya?

Itu baru bidang sastra. Sedangkan kesenian lain, semisal musik, ternyata mereka berani mendatangkan ahlinya dari Indonesia. Pada tahun 1999 sewaktu saya mengikuti Pertemuan Sastrawan Nusantara di Johorbahru Malaysia, saya berjumpa dengan salah seorang pengajar musik tradisional Jawa. Dia memberikan pelajaran seni tradisional itu di dua negera sekaligus—Malaysia dan Singapura—sehingga mengharuskan dia pergi-pulang. Di samping beberapa sanggar seni. Bisa dibayangkan, kalau kini sudah 11 tahun pengajaran seni budaya Indonesia bagi pelajar dan sanggar di Malaysia dan Singapura, dikhawatirkan mereka lebih pandai dari kita. Sebagaimana pula pada masa silam, guru dari Malaysia belajar di Indonesia kini sebaliknya guru Indonesia beramai-ramai belajar di negeri jiran.

Oleh sebab itu, sepatutnya dicari solusi bagaimana pengajaran kesenian/kebudayaan di sekolah juga menjadi penting bersama pentingnya pelajaran IPA dan IPS. Saya kira usulan para pengajar bahwa guru kesenian harus diberi tanggung jawab khusus kepada guru kesenian atau guru kesenian dibebani memegang kelas, pantas diperhitungkan (dipikirkan) Disdik Lampung.

Kita tak berharap profesi seniman kelak masih tetap bukan pilihan, dibanding profesi dokter, hakim, jaksa, guru, pejabat, dan konglomerat. Dan, yang penting bahwa harus mengubah paradigma pendidikan hanya “mencetak” manusia yang harus bekerja kantoran. Sehingga begitu lulus dan menjadi pengangguran, pendidikan yang dikambinghitamkan.

Dari dialog itu, saya tetap optimististis para guru sebenarnya siap mengembangtumbuhkan seni budaya di sekolah masing-masing. Hanya yang diperlukan mereka sekarang adalah “landasan hukum” bagi bidang yang ditekuninya. Setidaknya, apakah penting pengajaran kesenian bagi siswa didik, dan sejauh mana manfaat dari pengajaran kesenian tersebut? Betapa pun pertanyaan-pertanyaan serupa ini, sebenarnya telah dijawab sendiri oleh mereka.

Selain, tentu saja, pertanyaan yang terkesan menyesalkan seperti hilangnya subdin atau subsi Kebudayaan dari Dinas Pendidikan karena marger ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung. Lengkaplah kesenian bagi pelajar di sekolah “tersingkir” karena perhatian Disbudpar mengurusi seni budaya yang dapat dijual dalam pasar pariwisata sebagai pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah. Sayang seribu malang. Tabik.

Isbedy Stiawan Z.S., sastrawan