Kroya yang Mendekatkan Diri pada Sastra

Abdul Aziz Rasjid
http://cetak.kompas.com/

Sastra di Indonesia masih lamban untuk menempatkan diri pada posisi kunci tetapi mengesankan ada pengambilan peran sebagai medium penyadaran alias medium meladeni krisis. Optimisme atas sastra mesti disemaikan sebelum krisis besar melahap sastra lalu melahirkan krisis sastra tanpa ada juru selamat dan jalan penyelamatan.

Kesan seperti itu, dengan sangat lugas, ditulis oleh Bandung Mawardi dalam esainya yang bertajuk Sastra Meladeni Krisis: Kemungkinan dan Ketidakmungkinan dalam sarasehan sastra bertajuk “Perjuangan Sastra Melawan Krisis” di Kroya, 11 Oktober 2009. Ketika sastra diyakini tak bisa lepas dari realita sejarah suatu bangsa atau lingkungannya, sastra dipahami bukan sekadar pandangan yang hadir dengan sifat spekulasi, tetapi lahir dari sikap kritis, analisis, dan imajinatif di mana pendekatan yang digunakan tentulah dengan memilih fakta-fakta mana yang paling plastis untuk menggambarkan situasi kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun kultural yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita di masa kini.

Pada saat itulah, sastra sebenarnya menyimpan harapan untuk melahirkan pembaca dan penulis sastra yang sadar bahwa sastra adalah bagian dari politik wacana. Politik wacana yang dapat ditangkap dalam uraian Triyanto Triwikromo ketika menjelaskan muatan-muatan yang dibawa novel Bilangan Fu karya Ayu Utami secara samar-samar menjelaskan pula tentang pentingnya hubungan produksi dan konsumsi sastra yang seharusnya berpegang pada prinsip keseimbangan supply-demand. Akan tetapi, hal itu lantas berubah jadi keresahan ketika perbincangan beralih pada sekolah (sistem pendidikan) yang semestinya berpeluang menjadi jembatan keseimbangan antara produksi dan konsumsi sastra dipandang gagal untuk mengubah citra bahwa mengonsumsi sastra bukan sekadar untuk kesenangan atau hiburan semata bagi siswa. Namun, sastra semestinya memiliki potensi menjadi wadah yang menampung konsep moral sosial dalam konteks kehidupan dewasa ini.

Pembelajaran sastra

Susi Widayati, Pengawas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, yang dalam sarasehan itu membicarakan tentang strategi pembelajaran sastra di sekolah mengurai perkaranya melalui diberlakukannya Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi hingga diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Materi pelajaran apresiasi sastra yang tidak lagi muncul secara eksplisit sebagai materi tersendiri di era KTSP namun melekat pada standar kompetensi keempat aspek ketrampilan berbahasa menjadi rawan terabaikan bila guru tidak mencermati pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta variasi sumber bahan yang digunakan.

Lalu, guru sebagai ujung tombak untuk mengantarkan siswa agar lebih mengenal, memahami, dan mampu mengapresiasi sastra dituntut lebih luas pemahamannya, pengetahuannya, dan referensinya tentang sastra. Bila guru tak memenuhi syarat itu, tentu akan membuat guru enggan memilih salah satu wacananya dari materi sastra.

Dalam keadaan krisis pada wilayah produksi dan konsumsi sastra itulah, Kroya seakan memantapkan diri sebagai daerah yang mendekatkan diri pada sastra untuk mengurai gejolak sosial lingkungannya, bukan dalam kaitan fenomena yang hadir dari kepentingan birokrasi daerah sebagai kinerja politik untuk kemudian mencoba menanamkan investasi nilai pada sastra atau sebaliknya. Akan tetapi, upaya yang lahir dari komunitas bernama Tjlatjapan Poetry Forum (TPF) yang dirodai beberapa pegiat sastra di Cilacap semisal Badruddin Emce, Irfan Zaki Ibrahim, Faisal Komandobat, Insan Indah Pribadi, dan Imam Antassalam yang memusatkan kegiatannya di Kroya dengan mencoba lewat dana mandiri menyemaikan sastra dalam upaya meladeni krisis sastra yang secara geografis sering kali diperbincangkan sedang melanda di wilayah Karesidenan Banyumas.

Keseriusan TPF pada praktiknya bukan hanya mewujud dalam bentuk pertemuan-pertemuan sastra semacam sarasehan “Perjuangan Sastra Melawan Krisis” yang mencoba mendekatkan diri pada realita sosial untuk mengangkat isu dalam hubungannya dengan perkembangan sastra di Indonesia. Namun, secara rutin pula memproduksi terbitan berkala yang bertajuk buletin Cangkir sebagai usaha mentransmisikan pesan atau wacana yang penting bagi masyarakat dan daerah Banyumas khususnya lewat sastra. Sasaran terbitan ini memasuki wilayah sekolah yang jelas dapat membantu menyebarkan pengaruh bagi siswa untuk menulis, mengambil referensi, sebagai pemacu semangat dalam proses kreatif penulisan sastra dan sekaligus membantu guru untuk mempermudah akses pengonsumsian pengkajian sastra pada siswa. Di sisi lain juga terdapat kerja cultural dari TPF dengan membuka kafe buku yang merupakan fasilitas bagi warga Kroya agar lebih mudah membaca karya sastra.

Saya kira, melihat praktik kerja TPF yang berada di Kroya itu, TPF dapat dijadikan sebuah misal tentang ruang alternatif produksi sastra yang digarap dengan ketelatenan, keseriusan, dan pemaksimalan peluang-peluang pemasaran (konsumsi) yang menyiasati dengan cerdik agar karya sastra dikenal lantas dapat dimaknai oleh masyarakat. Tentu saja suatu bentuk optimisme yang menaruh percaya bahwa sastra mesti disemaikan di wilayah semacam Banyumas yang sering kali diperbincangkan sedang mengalami krisis sastra. Dari kesadaran atas krisis itulah, kegiatan-kegiatannya TPF di Kroya sudah memulai dirinya sebagai “tindakan” langsung ketika Purwokerto sebagai pusat Karesidenan Banyumas masih gagap untuk dapat meletakkan sastra sebagai medium penyadaran. Akhirnya, manakah yang lebih maksimal untuk mengembangkan sastra di wilayah Karesidenan Banyumas saat ini, sekadar berharap atau bertindak langsung semacam TPF yang memulai mendekatkan Kroya pada sastra?

Disiar pertama kali di KOMPAS (FORUM JAWA TENGAH), Senin, 26 Oktober 2009. Disiar ulang dalam catatan facebook 26 oktober 2009.