Setelah mereka belajar dari peristiwa Dili

Agus Basri, Ahmad Taufik, Kelik M. Nugroho
http://majalah.tempointeraktif.com/

PENYAIR Emha Ainun Nadjib meloncat ke atas podium. Ia mengenakan pakaian hitam-hitam, seakan menggambarkan suasana dukacita. Lalu, suaranya pun melengking, membacakan puisi, yang diberinya judul Nipah-Nipah.

”Nyatakanlah kebenaran, betapa pahit pun rasanya. Maka, kami duduk dan berdiri di sini, agar kami telan juga rasa pahit hati saudara-saudara kami di Banyuates, Sampang, Madura …,” teriaknya.

Sekitar 1.500 mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, yang menghadiri acara di bulevard, di pintu masuk kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, menyambut meriah puisi itu, dengan teriakan atau tepukan.

Peristiwa Kamis pagi di Kampus UGM ini adalah aksi unjuk rasa untuk memprotes terbunuhnya empat petani di Sampang, oleh peluru aparat keamanan. Selain mendengar puisi dan pidato, hadirin pun membawa kembang, bendera merah putih, serta puluhan poster.

Di salah satu poster, tertulis, ”Basofi…, Mengapa kau tembak bangsa sendiri, bo…abo.” Yang mereka tuju di sini tentu Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman. Aksi unjuk rasa ini diprakarsai oleh sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Purna Orde Baru (Gepur Deru).

Di akhir acara, Gepur Deru menuntut agar Pemerintah membentuk sebuah komisi nasional yang independen untuk menangani apa yang mereka sebut sebagai peristiwa ”Madura Berdarah”.

”Semoga bencana ”Madura Berdarah”, bencana Tanjungpriok, Lampung, Timor Timur, Haur Koneng, dan bencana pembangunan lainnya, menjadi pelajaran bagi kita untuk menjalankan pembangunan yang lebih bermoral dan beradab,” kata Nirwan Ahmad Arsuka, mahasiswa Teknik UGM, Koordinator Gepur Deru.

Aksi pagi itu masih berlanjut sampai malamnya, di Gelanggang Mahasiswa UGM. Saat itu, sekitar 1.000 mahasiswa melakukan salat gaib dan membaca Surat Yasin, mendoakan arwah korban. Acara ditutup dengan tahlil. Seribuan hadirin mengumandangkan lailaha ilallah, di udara terbuka yang temaram.

Beberapa hari sebelumnya, sejumlah mahasiswa Surabaya sudah mengunjungi kantor DPRD Jawa Timur. Mereka juga menyampaikan tuntutan yang sama: meminta agar Pemerintah membentuk tim penyelidik fakta yang independen untuk peristiwa Sampang. Mereka ingin agar aparat keamanan yang melepaskan tembakan ke arah ibu-ibu dan anak-anak tak berdosa itu dihukum.

Terbunuhnya empat penduduk karena memprotes pembangunan bendungan di Madura tersebut ternyata berbuntut panjang. Selain maraknya berbagai aksi, banyak lagi gerakan yang intinya menyesalkan insiden itu. Malah, 40 ulama dari berbagai pesantren di Jawa Timur, 29 September yang lalu, sempat mengirimkan surat kepada Presiden Haji Mohammad Soeharto.

Tampaknya para ulama itu, sebagai pimpinan umat yang sehari- hari langsung berada di tengah masyarakat, tak tahan lagi menghadapi apa yang terjadi di Sampang, dan itu terlihat dari isi surat mereka sepanjang 8 halaman.

Ini sebagian isinya: ”Kami merasa tak sanggup untuk menunggu dan menanggung kesedihan lebih lama lagi sehingga penghargaan akan hak-hak rakyat sebagai warga negara dan sebagai manusia merdeka diberikan sepenuh-penuhnya. Tak sanggup lagi kami menahan kepiluan menyaksikan kekerasan menimpa rakyat, lebih-lebih atas nama negara. Kami ingin rakyat dimanusiakan. Kami ingin kekerasan dihentikan.”

Dari berbagai bentuk protes itu, mencuat keraguan atau mungkin ketidakpercayaan terhadap penjelasan aparat keamanan yang diberikan menyusul insiden itu. Maka, tuntutan agar dibentuknya tim pencari fakta yang independen bermunculan, apakah itu dari para mahasiswa, ulama dan tokoh masyarakat, atau lembaga bantuan hukum.

Tuntutan itu tampaknya tak berlebihan karena zaman keterbukaan sekarang. Seorang pengamat, misalnya, mengungkapkan betapa setiap terjadi peristiwa kekerasan yang mengambil korban, pernyataan pertama dari aparat keamanan hampir selalu sama, begini:

”Sejumlah rakyat bersenjata tajam, golok, celurit, dan sebagainya, menyerang petugas keamanan yang jumlahnya lebih kecil. Petugas telah melepas tembakan peringatan, tapi tak dipedulikan. Karena terdesak untuk membela diri, tembakan diarahkan ke bawah, maka jatuhnya korban tak bisa dielakkan.”

Pernyataan seperti itulah yang disampaikan Pangab Jenderal L.B. Moerdani, 14 jam setelah meletusnya peristiwa Tanjungpriok, 12 September 1984. Penjelasan yang mirip disampaikan Pangdam Sriwijaya Mayor Jenderal R. Sunardi, setelah peristiwa Lampung, Februari 1989. Nada yang sama bisa disimak dari pernyataan aparat keamanan dalam peristiwa Dili, Haur Koneng, dan terakhir, Sampang.

Selama ini, semua penjelasan tadi diterima saja oleh masyarakat. Tapi, setelah peristiwa Dili, 12 November 1991, semua jadi berubah. Beberapa hari setelah peristiwa, di depan DPR, Pangab Jenderal Try Sutrisno menegaskan bahwa korban yang meninggal dalam insiden itu 19 orang, luka-luka 91 orang. Umumnya masyarakat menerima saja perincian itu, sekalipun secara bisik-bisik meragukannya. Tapi di luar negeri, ternyata penjelasan itu tak bisa diterima.

Reaksi pun bermunculan, terutama dari negara-negara yang memberikan pinjaman untuk Indonesia. Atas perintah Presiden Soeharto, Pemerintah membentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN), yang dipimpin oleh Hakim Agung M. Djaelani (kini Wakil Ketua Mahkamah Agung). Dari penyelidikan KPN, ternyata jumlah korban bukan 19, melainkan 50 orang. KPN juga berpendapat, tindakan aparat keamanan di sana melebihi kepatutan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Artinya, hasil KPN ini berbeda dengan penjelasan Jenderal Try tadi.

Lebih dari itu, komisi mengusulkan agar semua yang diduga melanggar hukum dalam peristiwa itu agar ditindak secara hukum. Hasil KPN itu menyebabkan Presiden Soeharto memerintahkan supaya pimpinan ABRI membentuk DKM (Dewan Kehormatan Militer) yang bertugas meninjaklanjuti peristiwa Dili. Dewan ini dipimpin oleh Komandan Seskoad (ketika itu) Mayor Jenderal Feisal Tanjung. Dari hasil penelitian Jenderal Tanjung kini Pangab sejumlah perwira ABRI yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian itu ditindak.

Pangdam Udayana, Mayjen Sintong Panjaitan, dicopot dari jabatannya, sedangkan Pangkolakops Timor Timur Brigjen Warouw diberhentikan dari ABRI. Sejumlah perwira bawahan mereka ada yang diberhentikan, ada pula yang digeser. Maka, ketika kemudian terjadi lagi peristiwa serupa, seperti peristiwa Haur Koneng, tuntutan agar dibentuk semacam KPN segera terdengar.

Dalam peristiwa ini, sejumlah penganut aliran tarekat yang dipimpin Abdul Manan, di Dusun Gunung Seureuh, Majalengka, Jawa Barat, dituduh polisi sebagai aliran sesat dan melawan aparat. Akhirnya, Juli lalu, terjadi bentrokan, antara 15 pengikut Abdul Manan dan sejumlah aparat keamanan. Korban yang jatuh: seorang polisi, Sersan Sri Ayem, tewas. Dari kelompok Abdul Manan, 8 orang tewas, termasuk Abdul Manan bersama dua anak berusia 12 dan 9 tahun.

Rupanya, sementara belum juga dibentuk semacam KPN, LBH Bandung mengadakan penelitian sendiri ke lapangan, dan menyimpulkan bahwa Abdul Manan dan kawan-kawan bukan penganut aliran sesat. Ternyata, almarhum punya pertentangan keluarga dengan Kepala Dusun Rokhamid, dan itu sudah terjadi turun- temurun, menyangkut soal 2 hektare tanah di sana.

Dari laporan Rokhamid itulah aparat keamanan berkesimpulan bahwa Abdul Manan terlibat aliran sesat yang melawan Pemerintah. Penyerbuan pun dilakukan. LBH tampaknya kini memang aktif meneliti berbagai peristiwa kekerasan. Selain meneliti kasus Haur Koneng, LBH Surabaya juga tengah membentuk tim pencari fakta untuk meneliti peristiwa Sampang.

Malah, menurut Luhut Pangaribuan dari LBH Jakarta, pihaknya pun bersedia menempuh upaya hukum untuk membantu anggota masyarakat yang merasa dirugikan dalam peristiwa Tanjungpriok. ”Wajar saja bila ada yang merasa dirugikan kemudian mempertanyakan kepada yang menghilangkannya,” kata Luhut.

Mengaku belajar dari cara penyelesaian kasus Timor Timur, sejumlah ibu atau keluarga yang merasa kehilangan anak atau famili di Tanjungpriok tampaknya mulai mempertanyakan peristiwa yang terjadi sembilan tahun yang lampau itu. Ketika itu, sekitar 1.500 massa berangkat dari Jalan Sindang menuju kantor Polres dan Kodim Jakarta Utara.

Mereka, di bawah pimpinan Amir Biki, pengusaha dan bekas tokoh Angkatan 66, menuntut agar empat rekan mereka yang ditahan polisi dibebaskan. Empat orang itu ditahan karena dituduh membakar sepeda motor seorang anggota bintara pembina desa (babinsa), Sersan Hermanu. Menurut berita yang bisa dikutip dari media massa pada waktu itu, Sersan Hermanu, anggota babinsa itu, memang diuber-uber oleh penduduk karena dituduh memasuki sebuah musala di sana tanpa mencopot sepatu.

Sersan ini berhasil lolos, tapi sepeda motornya yang jadi korban. Kebetulan pada saat itu suasana memang lagi hangat di Tanjungpriok. Sejumlah tokoh seperti Abdul Qadir Djaelani, Syarifin Maloko, Mawardi Noor, dan M. Nasir sering berpidato di sana, memprotes RUU tentang asas tunggal. Maka, peristiwa Sersan Hermanu, yang berakibat empat orang Tanjungpriok masuk kerangkeng, segera menjadi pemantik huru-hara.

Saat 1.500 massa bergerak, mereka bentrok dengan aparat keamanan yang tampaknya memang sudah bersiap-siaga menghadapi mereka. Soalnya, setelah peristiwa terjadi, dan sejumlah korban jatuh, belum pernah jelas nasib sejumlah orang yang terlibat dalam demonstrasi berdarah itu. Sampai sekarang orang-orang itu tak pernah pulang ke rumah. Satu-satunya mayat yang dikembalikan kepada keluarganya ialah almarhum Amir Biki, yang menjadi pemimpin aksi pada malam itu.

Kini, beberapa di antara keluarga korban menyatakan siap minta bantuan hukum ke LBH Jakarta. ”Untuk mencari kejernihan,” kata Yadi Biki, adik kandung almarhum Amir Biki, kepada TEMPO. Yang lain, Yusron, salah seorang yang terlibat langsung dalam peristiwa itu, berharap agar Pemerintah membentuk tim pencari fakta yang bisa mengungkap kejadian yang sebenarnya pada 12 September 1984 itu.

Desakan yang lebih nyata muncul dari Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50. Tepat pada hari ulang tahun ABRI 5 Oktober yang lalu, kelompok ini membuat surat ke DPR, yang isinya mendesak DPR agar segera membentuk komisi pencari fakta yang independen. Komisi ini diharapkan mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki integritas, termasuk dari kalangan LSM.

Surat pernyataan setebal tiga halaman folio itu juga menuduh Pemerintah tak tergugah membentuk tim pencari fakta dalam kasus Tanjungpriok, Lampung, Aceh, dan Haur Koneng. Karena itu, mereka mendesak DPR agar meminta keterangan dari Pemerintah dalam soal-soal di atas.

Sesungguhnya, saat peristiwa Tanjungpriok baru saja meletus, kelompok ini telah menuntut agar Pemerintah membentuk tim pencari fakta. Itu mereka sampaikan dalam bentuk surat terbuka yang kemudian populer disebut ”Lembaran Putih”.

Mereka menganggap jumlah korban peristiwa itu sekalipun sudah dijelaskan Pemerintah melalui Pangab Jenderal L.B. Moerdani masih simpang-siur dan kabur. Ekor kasus ”Lembaran Putih”, A.M. Fatwa dan Letjen (purn.) H.R. Dharsono ditangkap dan diadili. Mereka dituduh menghasut sejumlah orang, sehingga meledakkan kantor BCA, milik pengusaha beken Liem Sioe Liong.

Kini, peristiwa Sampang terjadi pada saat suasana politik lebih terbuka. Akankah tim pencari fakta dibentuk? Tampaknya belum. Itu bisa disimak dari penjelasan Kepala Pusat Penerangan ABRI Brigjen Syarwan Hamid. ”Untuk apa? Itu namanya nggak percaya sama ABRI. Masak, setiap kali ada peristiwa harus dibentuk fact finding commission,” katanya.

16 Oktober 1993
Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1993/10/16/NAS/mbm.19931016.NAS4454.id.html