Soeharto, Amnesia, Sastra

Damanhuri*
Lampung Post, 10 Feb2008

AMNESIA! Itulah barangkali ancaman terbesar masa depan manusia Indonesia setelah mangkatnya mantan Presiden Soeharto. Sepatah kata bermakna “hilang ingatan” (memory loss) yang jika dilacak maknanya lebih lanjut dalam The Oxford World Encyclopedia, misalnya, dengan segera kita akan dituntun ke lema pendampingnya yang tidak kalah seram; “memory disorder”, “kacaunya ingatan”. Sebuah penyakit yang berwujud “ketidakmampuan untuk mengingat (ulang) pengetahuan lama dan menyerap hal baru akibat rusaknya jaringan otak”.

Ya, amnesia itulah yang tampaknya akan jadi salah satu anak haram dari hingar informasi yang didistorsi, jungkir-balik opini yang dimanipulasi, serta dikucilkannya “suara lain” dari iring-iringan karnaval berita (televisi) yang dipabrikasi bersamaan dengan mangkatnya mantan Presiden yang berkuasa selama tiga dasawarsa itu. Sebuah orkestra kedangkalan yang sesungguhnya hanya menabalkan dua hal: Kebenaran nujuman tentang reformasi yang mati muda dan pingsannya media sebagai pilar keempat demokrasi.

Dengan demikian, apa yang kerap ditunjuk sebagai perselingkuhan kekuasaan-kapital-media sebagai sebentuk persekongkolan paling apik yang terus-menerus menyihir para pemirsa menjadi “manusia beringatan pendek” seolah mendapatkan justifikasinya yang paling tegas.

Akibatnya, bukanlah hal ajaib jika salah seorang tetangga saya yang kebingungan menghadapi harga-harga komoditas yang terus meroket, misalnya, dengan innocent-nya mengungkapkan kerinduan pada masa lalu yang katanya lebih makmur dibanding dengan kini. Seorang tetangga yang lain, mahasiswa pascasarjana sebuah PTN ternama di kota tempat saya kini tinggal, dalam ungkapan yang agak berbeda, tapi menyuguhkan substansi pandangan serupa, juga meluruskan telunjuk ke arah ramainya arak-arakan pelayat dalam ritual perkabungan agung di Astana Giribangun itu sebagai bukti tidak lekangnya kecintaan rakyat kepada Pak Harto.

Dua pandangan yang saya kira dengan telak menunjukkan berhasilnya hasutan politik pencitraan yang didesakkan media dalam “memperpendek ingatan” manusia. Semua orang, dari segala lapis sosial, seolah tengah dibuat alpa bahwa kondisi sosio-politik-ekonomi masa kini tidak bisa dilucuti begitu saja dari keterkaitannya dengan mata rantai masa lalu. Apalagi, “kekuatan lama” pun sejatinya masih bercokol dominan meski suksesi politik berkali-kali terjadi.

Sebuah requiem untuk media–seperti didaraskan seorang kritikus budaya massa belum lama ini–barangkali memang layak kita kumandangkan. Karena dalam kenyataannya, demikian Erich Fromm suatu ketika mengatakan teknologi informasi memang lebih sering hanya menangkarkan kebanalan dan kebodohan alih-alih melahirkan pencerahan.

Dilantunkan dalam ungkapan Fromm yang lain: jika bahaya di masa lalu adalah manusia menjadi budak, bahaya di masa kini (akibat sihir teknologi informasi yang hanya menyuguhkan fetisisme komoditas, simulacra, dan penyempitan pandangan-dunia itu) bahwa manusia cenderung menjadi robot (baca: Budak dalam wujud yang lain)–tepatnya cheerful robot, kata ilmuwan sosial yang lain.

Begitulah. Politik sensor, misalnya, memang telah jadi kisah masa lalu. Akan tetapi, setelah sensor model lama itu berlalu, sensor gaya baru (swa-sensor), dalam tingkat sophistication dan daya cengkeram yang tidak kalah digdayanya, dengan licinnya berhasil menampilkan diri sebagai modus baru pembungkaman media.

Sastra (dan) Sejarah

Dipiuhkan realitas media massa dengan pelbagai lapis kuasanya yang tidak tepermanai itu, saya jadi ingat Seno Gumira Adjidarma. Dengan separo rasa putus asanya sebagai jurnalis sekaligus separo rasa optimismenya sebagai sastrawan, dalam sebuah esai-pamflet yang dikarangnya hampir dua dekade lampau ia menulis: “Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Karena bila jurnalisme bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran. Fakta-fakta bisa diembargo, dimanipulasi atau ditutup-tutupi dengan tinta hitam–Jurnalisme terikat oleh seribu satu kendala, dari bisnis sampai politik–tapi kendala sastra hanyalah kejujuran sendiri”.

Betapapun masih “problematisnya” klaim Seno di atas, pesan dasar yang didedahkannya saya kira masih mendentingkan relevansi; bahwa sastra, dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimilikinya, potensial menjadi suara “alternatif” di hadapan dunia jurnalisme dengan jalinan rumit kuasa-kapital yang membelit sekujur tubuhnya itu. Sebuah seruan yang sebenarnya memang tidak hanya disuarakan penulis Sepotong Senja untuk Pacarku itu.

Sebab, salah satu pokok penting dari khitah sastra, pada mulanya dan pada akhirnya memang menyuarakan kepentingan masyarakat. Ikut melakukan recontructie arbeid, kata Sutan Takdir Alisjahbana. Terlibat aktif menjadi aktor yang membidani kelahiran bangsa yang diangankan bersama (imagined communities), kata Ben Anderson.

Menceburkan diri ke dalam lumpur politik, kata Edward Said. Dan, disebabkan jejak agungnya itu, bisa dipahami mengapa hadir dan jadi masyhur apa yang sering disebut sebagai engaged literature (sastra yang terlibat) yang kira-kira juga berarti sastra yang bertanggung jawab (literature of commitment) itu.

Dengan begitu, ketika dihadapkan pada bentangan dunia jurnalisme yang sekarat fungsi kritisnya atau sejarah (resmi) yang dibelokkan sekaligus membelokkan kebenaran, rasanya tidak perlu ragu untuk mengatakan bahwa sastra harus bisa menjelma jadi sebuah subversi atas jurnalisme yang telah mengkhianati amanat yang dipanggulnya. Tidak usah merasa riskan mengumumkan keyakinan bahwa sastra mampu menjadi sejenis tangkisan atas sejarah.

Sebab, saat batas fakta-fiksi kian kabur (karena dalam perbincangan tentang fakta dan fiksi pun sebenarnya sarat fakta dan fiksi, kata Ignas Kleden), sejarah itu sendiri (setidaknya menurut Hayden White) sejatinya sangat layak diperlakukan tidak lebih sebagai fiksi verbal yang sebagiannya merupakan karangan. Sejarah tidak lain suatu narasi yang dikonstruksi (Walia, 2003: 14).

Sampai di sini, apa yang selama ini dengan persisten dilantunkan para penyokong cultural studies ihwal pentingnya teks-teks sastra diapresiasi dalam bingkai keseluruhan jejaring kuasa yang melingkupinya terdengar kian nyaring resonansinya. Dengan titik tolak pandangan bahwa kekuasaan pada dasarnya bersifat menyebar dan mengemuka dalam setiap serpih relasi sosial, di bawah “pengaruh” Michel Foucault mereka pun memekikkan pentingnya ikhtiar “menghidupkan pengetahuan-pengetahuan yang tertekan”–insurrection of the subjugated knowledges (Sahal, 2000). Maka (kritik) sastra, bersama semua ekspresi dan artefak budaya yang lainnya, harus dijadikan medan perlawanan bagi arus-utama kebudayaan yang kerap hanya membekukan, membakukan, dan “membatukan” itu.

Dalam esai Secular Criticism yang dijadikan pengantar untuk buku The World, the Text and the Critic, misalnya, almarhum Edward Said melontarkan kritik keras atas arus besar (kritik) sastra di dunia Barat yang menurutnya sebatas “merawat kelezatan tekstual karya sastra sembari tegak membungkam perihal konteks sosio-historisnya”. Di bagian lain tulisannya yang disebut-sebut David Damrosch sebagai manifestonya tentang tanggung jawab sastra(wan) itu, Said pun menegaskan apa yang tidak mungkin dielakkan dalam telaah sastra adalah kemampuan “mengeindra segala yang menunjukkan sifat politis, sosial, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam laku pembacaan, produksi, dan transmisi setiap teks.” (1983: 2, 26).

Alhasil, jika dari rahim Benua Afrika kita menemukan ikhtiar penyangkalan atas amnesia kolektif itu dalam novel Segalanya Berantakan Chinua Achebe (Nigeria) atau Afrika yang Resah penyair Okot p’Bitek (Uganda), misalnya, di negeri ini karya sastra yang menampik narasi sejarah arus-utama itu bisa ditemukan dalam, misalnya, Ronggeng Dukuh Paruk Ahmad Tohari (tentang malapetaka G-30-S/PKI), Saman (Orde Baru-Soeharto menjelang tumbang) dan Larung Ayu Utami (G-30-S/PKI), Aku Ingin Jadi Peluru Wiji Thukul, dan Bulan Jingga di Atas Kepala Fadjroel Rachman (otoriterisme Orde Baru-Soeharto) atau buku kumpulan cerpen Soeharto dalam Cerpen Indonesia hasil suntingan M. Shoim Anwar.

Salah satu puisi yang menyuarakan perlawanan dalam Aku Ingin Jadi Peluru Wiji Thukul, misalnya, kentara dalam larik-larik: di mana moncong senapan itu?/ aku pengin meledak sekaligus jadi peluru/ mencari jidatmu mengarah mampus-Mu (Balada Peluru). Sementara itu, perlawanan atas imperialisme Barat yang secara sistematis mencuci dan merampas isi hati juga kepala kaum pribumi, terekam dalam puisi Okot p’Bitek yang bercerita tentang ratapan pedih perempuan buta huruf yang ditelantarkan sang suami yang ter-Barat-kan dan jatuh dalam pelukan perempuan bule: Empedu membakar perutku/ Aku berasa mau muntah/ Karena semua anak muda/ Telah hilang di rimba raya/ Kejantanan mereka lenyap/ Di ruang kelas/ Biji kemaluan mereka/Remuk/ Oleh buku-buku besar! (Nyanyian Lawino).

Estetika yang Cedera (?)

“Tersingkirnya estetika” adalah risiko yang biasanya harus ditanggung jika (kritik) sastra kelewat bernafsu menyuarakan hal-hal politis dalam teks sastra, kata Ahmad Sahal. Memerosokkan karya jadi setengah-psikologi, setengah-sosiologi, setengah-antropologi, setengah-historiografi, dan akhirnya setengah-sastra, kata Nirwan Dewanto. Dua tilikan yang saya kira tidak salah–meski tidak benar seluruhnya.

Benar, jika mengacu pada petikan puisi dua penyair dari benua yang berbeda di atas. Sebab, saya kira tidak perlu harus lebih dahulu menjadi pemeluk teguh estetika literer yang memuliakan “kosongnya karya sastra dari timbunan pesan” untuk tidak tergoda “selera estetik” yang disodorkan kedua puisi itu. Tapi, masih tersisa sepetak ruang bagi perdebatan jika contoh yang dipungut adalah cerpen Saran Groot Majoor Prakoso-nya Romo Mangun, misalnya.

Bagi Ahmad Sahal, cerpen yang “merekam” saat-saat terakhir rezim Orde Baru-Soeharto itu merupakan karya yang gagal–sebuah komentar sosio-politik yang menyaru jadi cerpen. Tapi bagi Shoim Anwar, penyunting buku Soeharto dalam Cerpen Indonesia yang menyeleksinya untuk buku tersebut, cacat literer yang ditunjuk Sahal itu justru dilihat sebagai keunggulan.

Ala kulli haal, saat wabah amnesia potensial menjangkiti siapa saja seperti kini, haruskan dengan keras kepala terus-menerus meyakini dogma bahwa, misalnya, “estetika lahir sebagai wacana atas tubuh” yang dihadap-hadapan dengan “pikiran” dan karena itu hanya mengadiluhungkan karya sastra “yang mengeksplorasi wacana dan bahasa yang sensuous (indrawi)” seperti dikatakan Sahal? Di tengah ancaman “ingatan pendek”, amnesia, yang siap menerkam siapa saja, layakkah para sastrawan berpuas diri dengan hanya merayakan karya sastra yang menyodorkan kemungkinan tamasya bahasa bagi para pembaca?

Dalam tilikan seorang pembaca sastra jelata seperti saya, jika dalam perkara lain dengan ringannya kita bi(a)sa bergonta-ganti peran (straight by day swinger by night, kata Daniel Bell), mengapa pula hal serupa seolah ditabukan dalam urusan selera estetik.

Adalah wajar belaka jika di masa-masa “normal” saya memeluk selera estetik yang hanya merayakan nonsens; tapi dalam situasi sosio-politik “abnormal” seperti saat ini melakukan konversi dengan sukarela memilih ideologi estetik yang disebut sastra yang terlibat itu. Sewajar jika di siang hari seorang penyair suntuk mengkaji kuplet-kuplet Matsnawi-nya Rumi atau Rubaiyyat-nya Omar Khayyam; pada malam harinya mencoba mencicipi satu-dua cawan tequila di Kafe Diggers. Ha…ha. Tapi, jangan pula pilihan yang diniatkan sekadar sebagai sikap moderat dalam laku etik dan estetik ini kemudian dibaca sebagai paras lain dari apa yang disebut sebagai “machiavellisme kesusastraan”.

* Damanhuri, mahasiswa pascasarjana UIN Malang
Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2008/02/esai-soeharto-amnesia-sastra.html