Menggagas Fiqh Berbasis Keadilan Gender

Judul Buku : Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan
Penulis : Prof Dr Zaitunah Subhan
Penerbit : el-Kahfi, Jakarta
Cetakan : Pertama, 2008
Tebal : 440 halaman
Peresensi : Ahmad Fatoni*

DISKURSUS tentang perempuan, terutama menyangkut hak-hak dasar mereka yang terpinggirkan atau tertindas oleh sistem kehidupan patriarkis, terus terasa hingga belakangan ini. Terbukti masih terjadi ketidakadilan atas kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ironisnya, “agama” ditengarai juga terlibat dalam arus utama budaya yang memerlakukan perempuan secara tidak adil tersebut.

Salah satu akar kesenjangan yang kemudian mendistorsi kerahmatan agama dan pesan-pesan kearifan di dalamnya adalah ketidakmampuan memilah-milah antara teks-teks agama yang menunjukkan makna-makna humanitas universal dan ajaran agama yang memerlihatkan makna-makna humanitas kontekstual.

Karena itu, rekonstruksi atas ajaran agama tradisional menjadi suatu keniscayaan demi menghapus perbedaan status yang demikian tajam antara laki-laki dan perempuan. Banyak teks sekunder seperti kompilasi hadis dan kitab-kitab fiqh mengandung muatan yang bertentangan dengan semangat Al-Quran yang membela perempuan.

Dalam konteks itulah, Zaitunah Subhan dalam buku ini menggagas pemikiran fiqh pemberdayaan perempuan dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Penulis berasumsi, salah satu kelemahan fiqh yang ada selama ini adalah belum terungkapnya perspektif keadilan gender di dalamnya. Maka, semua elemen masyarakat berhak dan memiliki kewajiban untuk selalu kritis terhadap fiqh yang tidak memberdayakan perempuan.

Kritis dalam arti, setiap hadis yang dirasa bernada pejorative, perlu dikaji dan ditelaah lebih lanjut, baik dari segi perawinya (sanad) maupun kandungan (matan) hadisnya. Apakah memang benar Rasulullah Saw pernah bersabda seperti itu, dan jika benar, apakah memang konteks dan visinya demikian?

Untuk melakukan reinterpretasi terhadap fiqh, menurut Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, harus memiliki dua persepsi yang mendukungnya. Pertama, fiqh itu bukan Al-Quran dan bukan pula hadis Nabi sehingga tidak tertutup kemungkinan agar dilakukan perubahan di dalamnya. Perubahan itu tentu hanya pada tataran interpretasi atas tafsir-tafsir Al-Quran dan hadis yang telah dilakukan para ulama terdahulu, bukan mengubah Al-Quran dan hadis itu sendiri.

Kedua, fiqh adalah hasil ijtihad manusia yang tidak lepas dari kesalahan yang sangat bergantung pada konsep perubahan ruang dan waktu termasuk di dalamnya adalah potret sosial, karakter masalah yang ada, sistem adat dan budaya yang melekat atau bahkan fenomena politik yang dihadapi masyarakat.

Dalam melakukan reinterpretasi fiqh, teori maqashid al-syari’ah (tujuan syariat) lebih memungkinkan dijadikan landasan reinterpretasi fiqh dari pada yang lain, karena memiliki dasar-dasar yang cukup kokoh. Itu sebabnya, papar Zaitunah, ada empat prinsip yang senyatanya diperhatikan dalam reinterpretasi fiqh.

Pertama, prinsip keadilan (al-‘adalah). Pembentukan wacana fiqh tidak terlepas dari prinsip keadilan. Namun, fiqh yang ada tampaknya masih kental dengan budaya patrialkal dan bias gender. Adanya bias ini sebagai bukti bahwa fiqh belum berbasis keadilan.

Kedua, prinsip kesetaraan (al-musawah). Prinsip ini harus ditegaskan demi membangun fiqh perempuan dalam segala hal dan level kehidupan. Prinsip kesetaraan bukanlah menyamakan secara fisik, tapi menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Swt. Sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial-kultural, bukan oleh ajaran agama itu sendiri.

Ketiga, musyawarah (asy-syura) atau demokrasi. Dalam dunia modern, konsep tentang syura ini sering diidentikkan dengan demokrasi. Mungkin keduanya memiliki perbedaan, namun bukan berarti tidak ada kesamaan antara keduanya, terutama dalam praktiknya. Salah satu kesamaan penting, di antaranya, dalam pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan kepada pendapat satu orang, tetapi mengikuti suara yang paling masuk akal atau mendapat dukungan terbanyak.

Keempat, mu’asyarah bi al-ma’ruf. Prinsip ini merupakan upaya memanusiakan manusia dan dengan demikian semua manusia harus diberlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami isteri. Ma’ruf tidak hanya memiliki makna kebaikan (khair), tetapi juga berisi kebaikan yang memerhatikan partikularitas (minoritas) dan lokalitas (kekhasan tradisi, adat, sistem sosial yang ada di masing-masing kelompok masyarakat).

Dengan kerangka berfikir dialogis, buku Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan ini bukanlah sebuah produk fiqh yang lepas dari sumber normatif ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, tetapi justru ingin menempatkan ide universal kedua sumber keislaman tersebut dalam kerangka fiqh yang proporsional.

*) Ahmad Fatoni, Penggiat Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM