Kesusasteraan Harus Bebas dari Propaganda Politik

Jodhi Yudono
http://oase.kompas.com/

Sastrawan Universitas Indonesia Maman S. Mahayana menilai, harus ada pembatasan tegas antara kesusasteraan dan propaganda politik untuk membebaskan sastra dari kepentingan politik penguasa.

“Sastra pada hakikatnya bersifat ideologis, menyimpan ideologi pengarang berkaitan dengan orientasi budaya, sistem kepercayaan, sikap, dan sebagainya,” katanya usai seminar “Melacak Jejak Indonesia: Gugatan Pramoedya Ananta Toer” di Semarang, Rabu.

Ia menjelaskan, pada zaman kolonial Belanda sastra dijadikan sebagai alat propaganda politik, di antaranya Balai Pustaka yang menjadi penerbitan pemerintah saat itu melakukan pembendungan terhadap bacaan-bacaan “liar”.

Pemerintah kolonial Belanda, kata dia, melakukan pembatasan terhadap bacaan sehingga buku-buku yang beredar saat itu dimaksudkan menanamkan ideologi kolonial dan mengandung unsur-unsur pencitraan pemerintah Belanda.

Maman mencontohkan, novel “Siti Nurbaya” karya Marah Rusli dan “Salah Asuhan” karya Abdul Moeis, sebagai beberapa novel yang sebenarnya di dalamnya terdapat unsur-unsur pencitraan pemerintah kolonial Belanda.

“Pada novel Salah Asuhan misalnya, terdapat tokoh Corrie yang merupakan keturunan Indo-Perancis dan Hanafi, seorang pribumi yang digambarkan memiliki perbedaan strata sosial antara keduanya,” katanya.

Perbedaan strata sosial yang digambarkan itu, kata dia, dimaksudkan bahwa kedudukan sosial bangsa Belanda jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa Indonesia yang justru mengerdilkan citra bangsa Indonesia.

“Cara-cara seperti itu mengerdilkan bangsa kita. Sastra dimanipulasi sedemikian rupa untuk membangun citra kolonial. Biasanya selalu ada karakter ’stereotype’, bahwa orang Belanda selalu hebat dan gagah,” katanya.

Memasuki zaman penjajahan Jepang, kata dia, kesusasteraan Indonesia sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan penjajah, apalagi ketika itu Jepang sedang menghadapi apa yang disebut sebagai Perang Asia Timur Raya.

“Tujuan Jepang adalah membentuk daerah kemakmuran bersama Asia Raya. Karena itu, propaganda terus dilakukan, disebarluaskan, dan ditanamkan, salah satunya melalui kebudayaan, termasuk kesusasteraan,” katanya.

Menurut dia, tidak heran apabila kemudian mudah ditemukan karya sastra Indonesia yang muncul pada zaman penjajahan Jepang bertemakan semangat “Hakko Ichiu” yang dicita-citakan oleh penjajah Jepang.

Berkaitan dengan Pramoedya Ananta Toer, ia mengakui, sastrawan yang akrab disapa Pram itu merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang memiliki semangat nasionalisme yang menanamkan nilai ideologis dalam karya-karyanya.

“Pram sadar bahwa sastra harus muncul dari hati tanpa ada beban tertentu, sehingga ia menolak memasukkan unsur-unsur propaganda politik pada karya-karyanya, sebagai bentuk dukungan atas kebebasan berekspresi,” kata Maman.

2 Februari 2012
Sumber: ANT / http://oase.kompas.com/read/2012/02/02/18083932/Kesusasteraan.Harus.Bebas.dari.Propaganda.Politik