Pusat dan Daerah

Darma Putra
http://www.balipost.co.id/

SELAMA seminggu, 22-29 September, di Surabaya berlangsung Temu Teater Kawasan Timur Indonesia (Katimuri) III. Panitia telah mengundang 107 grup teater dari Katimuri, sementara sudah 20 grup memastikan diri untuk ikut. Salah satu tujuan acara ini adalah menyatukan energi kelompok teater Katimuri untuk “menolak” superioritas Barat (Bali Post, 15/9). Bagaimanakah acara temu teater ini sebaiknya dipahami?

Meski tak disebutkan, mudah diduga bahwa yang dimaksud dengan Barat dalam konteks di atas bukanlah Eropa atau Amerika tetapi Jakarta yang merupakan pusat perekonomian dan politik, dan akhirnya juga “pusat” seni budaya Indonesia. Jagat kesenian di Indonesia khususnya sastra dan teater senantiasa diwarnai ketegangan antara Pusat dan Daerah. Pusat selalu identik dengan Jakarta, bersifat nasional, dominan dan superior, sedangkan Daerah diidentikkan dengan propinsi yang bersifat marjinal atau inferior.

Protes atau gerakan dari Daerah untuk melawan dominasi Pusat kerap mewarnai ketegangan tersebut. Gugatan seperti itu sering dimaksudkan untuk “menolak” dominasi Pusat, namun selalu ada paradok dalam protes seperti itu. Semakin keras gugatan terhadap Pusat semakin besar refleksi ketergantungan Daerah terhadap Pusat. Protes seperti itu semakin menguatkan superioritas Pusat, walau dalam kenyataan yang namanya Pusat itu hanyalah realitas dalam bayang-bayang saja.

Tapi, mengapa sulit mengingkari dikotomi Pusat dan Daerah? Dikotomi antara Pusat dan Daerah merupakan warisan dan produk langsung dari dunia politik. Awal dekade Indonesia merdeka hingga jatuhnya Orde Lama, misalnya, organisasi-organisasi kesenian selalu paralel dengan pola struktur politik negara. Kalau di Jakarta ada Lekra (yang berafiliasi dengan PKI) atau LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional, yang menjadi alat propaganda PNI), di daerah-daerah organisasi serupa dibentuk sebagai cabang-cabangnya. Ideologi politik dan arah gerakan organisasi di daerah mengikuti apa yang dilakukan induk organisasinya di Pusat. Secara politis, Daerah ditakdirkan untuk tunduk pada Pusat.

Zaman Orde Baru dan Reformasi dewasa ini, pola struktur seperti itu tidak ada, karena zaman Soeharto organisasi seni dan budaya mengalami proses de-politisasi. Meski demikian, dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, kekuatan dominasi Pusat atas Daerah sangat terasa di bidang seni budaya. Jakarta selalu menjadi barometer untuk perkembangan seni di Indonesia, terutama sastra dan teater. Akses untuk penerbitan buku, publikasi di media massa, pementasan, perolehan anggaran selalu lebih besar di Jakarta daripada di daerah-daerah. Kecilnya sumber daya dan finansial di daerah membuat seniman Daerah sangat tergantung pada Pusat.

Seseorang belum dianggap sastrawan nasional atau Indonesia sebelum bisa mempublikasikan karya tulisnya di majalah Horison, atau belum menjadi dramawan bertaraf nasional kalau belum pernah pentas di Taman Ismail Marzuki atau Gedung Kesenian Jakarta. Target atau cita-cita untuk bisa “menembus Jakarta” menjadi sangat penting. Tak sedikit penulis mesti hijrah ke Jakarta untuk lebih mudah masuk ke gelanggang nasional seni Indonesia.

Banyak penulis muda atau Daerah sangat kecewa dengan kondisi berkesenian seperti itu. Tahun 1974, misalnya, sejumlah penyair daerah berkumpul di Bandung untuk menggelar aksi protes yang mereka olok-olok dengan sebutan Pengadilan Puisi. Penyair Jakarta dan yang kebetulan menjadi redaktur sastra majalah Horison dan koran lainnya di Jakarta dituntut mundur karena menyalahgunakan wewenang mereka memuat puisi karya klik-klik mereka saja dan mengabaikan karya-karya yang dikirim penulis Daerah. Dalam bahasa reformis, redaktur tersebut dianggap terlalu banyak KKN dengan penulis mapan. Praktik ini otomatis menutup peluang penulis Daerah untuk tampil ke panggung sastra nasional.

Konflik Pusat dan Daerah terus berlanjut tahun 1980-an dan 1990-an. Gerakan revitalisasi sastra pedalaman yang dengan gagah berani mencelah arogansi Pusat adalah salah satu contohnya. Untuk menghapus ketergantungan pada Pusat, penggagas dan pendukung gerakan sastra pedalaman terhadap peluang publikasi di media Pusat, mereka menerbitkan jurnal sastra sendiri-sendiri. Maka awal hingga pertengahan 1990-an menjamurlah jurnal-jurnal seni budaya di Indonesia, termasuk Cak di Bali. Gejala seperti ini cepat berlalu, selain karena pendeknya umur jurnal-jurnal daerah tersebut akibat lemahnya dukungan finansial, juga karena tetap kuatnya kebutuhan penyair Daerah untuk tampil dalam media Pusat.

***

Acara Temu Teater Katimuri di Surabaya juga dimotivasi semangat protes seniman Daerah terhadap Pusat. Namun, dalam temu teater ini mereka menggunakan istilah khusus, bukan Pusat dan Daerah, tetapi dikotomi antara Barat dan Timur. Setidak-tidaknya ada dua kerancuan dalam paradigma yang mereka gunakan.

Pertama, kerancuan dalam konsep Timur dan Barat. Kalau dilihat secara geografis, Surabaya yang menjadi tuan rumah tentulah termasuk Indonesia bagian Barat. Bali yang aktif dalam temu teater ini, secara geografis termasuk Indonesia bagian Tengah tetapi secara ekonomis dan kemajuan pembangunan termasuk Indonesia bagian Barat. Bali maupun Surabaya jelas kurang tepat digolongkan dalam kelompok Katimuri. Tumpang-tindih ini menimbulkan tanda tanya, siapakah yang “menggugat siapa”.

Kedua, kerancuan dalam menampilkan pembicara dalam acara diskusi di sela-sela Temu Teater. Pembicara pokok dalam diskusi tersebut adalah Putu Wijaya, Ratna Riantiarno, Dindon WS, Garin Nugroho, dan lain-lain. Mereka ini adalah “orang-orang Jakarta” atau Barat atau Pusat. Pertanyaannya, kalau mereka bisa diterima sebagai orang Pusat, mungkinkah mereka akan sudi diajak untuk “memberontak” Pusat? Bukankah justru pembicara ini merupakan sebagian dari unsur Barat yang menjadi target untuk digugat?

Dalam beberapa tahun belakangan ini, gap antara Pusat dan Daerah semakin sempit, terutama di bidang seni sastra menyusul menjamurnya penerbit buku. Banyak karya sastra pengarang daerah, termasuk Oka Rusmini dari Bali, yang karyanya diterbitkan penerbit “daerah” dam beredar secara nasional. Akses publikasi ini mempercepat jalur pengarang di mana pun berada untuk tampil ke tingkat nasional, dan sebaliknya mempercepat karya pengarang yang tinggal di Jakarta ke pembaca di daerah-daerah.

Hal demikian kurang terjadi dalam dunia teater. Jagat teater memang berbeda dengan dunia sastra (cetak). Sangat jarang kelompok teater Pusat bisa tampil di daerah-daerah, sama halnya terbatasnya kesempatan bagi teater daerah untuk tampil di Jakarta. Hal ini terjadi bukan semata karena karena faktor kualitas (yang bisa didiskusikan lebih jauh) tetapi lebih karena masalah finansial. Belakangan, hal ini sudah mulai berubah sedikit demi sedikit sejalan dengan munculnya sponsor, seperti terlihat dengan hadirnya Teater Koma di daerah-daerah dan tampilnya teater-teater dari Bali di Jakarta dan Surabaya.

Lalu, bagaimanakah Temu Teater Katimuri di Surabaya mesti dipahami? Ia sebaiknya jangan dilihat atau dipahami sebagai kegiatan untuk “menolak” dominasi Pusat tetapi lebih sebagai usaha untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan teater di Indonesia, di mana akhirnya Jakarta hanyalah salah satu di antaranya. Secara politik pun, di era reformasi ini, Daerah pelan-pelan menyandang status sebagai “pusat yang otonom”.

22 September 2002