Sastra, Buku, Presiden

Bandung Mawardi *
http://www.lampungpost.com/

Ironi literasi-sastra terjadi di Meksiko (2011). Enrique Pen Neito sebagai calon presiden Meksiko kelabakan dan gagal memberi jawab atas pertanyaan tentang tiga buku paling berpengaruh. Neito memerlukan waktu empat menit untuk berpikir meskipun gagal dan salah menjawab.

NEITO pun sembunyi diri dalam ungkapan klise: “Saya membaca banyak buku, terutama novel, tetapi sulit mengingat judulnya.” Neito menyebutkan novel La Silla de Aguila adalah karangan Enrique Krauze. Publik menahan geli karena pengarang novel itu adalah Carlos Fuantes. Neito memberi jawaban salah!

“Kehidupan politik menyerbuku bagai halilintar dan merenggutku dari karyaku. Massa besar manusia adalah guru paling agung yang pernah kupunya. Aku bisa mendekati mereka dengan rasa malu bawaan seorang penyair atau kehati-hatian seorang pemalu, tetapi begitu berada di tengah mereka, aku merasa berubah. Aku adalah bagian dari mayoritas hakiki. Aku hanyalah sehelai daun dari pohon pohon besar manusia.”

Itulah cuplikan kecil dari novel Il Postino gubahan Antonio Skarmeta tentang catatan harian Pablo Neruda. Lakon politik justru membuat penyair merasakan keterasingan akut. Politik adalah urusan merepotkan dan melenakan. Neruda tak bisa ingkar dengan kodrat sebagai penyair. Politik mungkin adalah jalan dengan risiko kesesatan dan kemabukan kuasa. Neruda pun memilih menjadi penyair. Laku menjadi presiden adalah petaka untuk mengurusi massa dan estetika.

Pilihan Neruda menjauh dari lakon politik menjadi representasi tentang resistensi atas nafsu kekuasaan. Puisi adalah juru bicara ampuh ketimbang instruksi atau imperatif politik. Neruda justru terselamatkan saat menolak dicalonkan sebagai presiden. Neruda adalah contoh tak lumrah dalam lakon politik. Ulah Neruda adalah ejekan untuk pamrih orang jadi presiden tapi kentara mengusung kelengahan dan muslihat kata-tindakan.

Kerepotan rakyat terhadap lakon politik presiden dikisahkan dengan apik dan satire oleh Naguib Mahfoudz dalam novel kecil Hari Terbunuhnya Sang Presiden. Ulah presiden dan manusia-politik justru kerap membuat rakyat masuk dalam represi dan kontradiksi tanpa henti. Efek politik memang menggelisahkan dan mengandung potensi-potensi destruktif.

Mahfoudz memakai latar peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat di Mesir untuk mengisahkan kehidupan manusia-manusia biasa. Kisah cinta, interaksi keluarga, laku ekonomi, atau laku religius mendapati godaan dan represi dari permainan politik elite. Perebutan kekuasaan, kudeta, manuver politik, atau konflik menebar sihir luka dan duka bagi rakyat. Lakon politik kerap mengincar kekuasaan dengan perebutan titik puncak: presiden. Jalan untuk menjadi presiden membutuhkan korban. Hidup dan mati presiden pun menjadi parameter nasib manusia-manusia biasa.

Presiden kunci dari negara? Pertanyaan ini klise tapi lumrah. Presiden sebagai pemilik otoritas politik menentukan kompas dan nasib negara. Presiden mendapat kutukan dengan beban dan kompensasi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Kutukan itu memiliki kadar atau ukuran sesuai dengan akumulasi idealitas dan realitas. Pilihan dilematis pun muncul dari kutukan: residen memberikan diri untuk negara atau negara memberikan diri untuk presiden.

Kutukan untuk presiden dikisahkan dengan liris oleh Gabriel Garcia Marquez dalam cerpen Selamat Jalan, Tuan Presiden. Tokoh Presiden mendapati nasib dalam pengasingan-pembuangan ke negeri orang. Sepi dan keterasingan adalah risiko tak terampuni. Presiden adalah masa lalu dalam lakon kekuasaan penuh konflik dan intrik. Presiden melekat sebagai subjek dan kata kerja.

Tokoh presiden itu menginginkan kepunahan nostalgia politik demi memberi efek dalam menikmati sakit di negeri orang. Presiden itu sadar dengan biografi politik masa lalu. Pamrih krusial adalah pelupaan. Presiden mengatakan: “Kemenangan terbesar dalam hidupku adalah bila semua orang melupakanku.” Presiden untuk pelupaan? Ini tragisme politik dengan pamrih keselamatan biografi manusia-politik.

Presiden susah dilupakan dan realitas politik susah terhapuskan dari ingatan. Manusia-politik menjadi presiden dalam alur dan arus pengorbanan dan pertaruhan. Presiden ada karena perseteruan dan korban. Tokoh presiden dalam cerpen Marques menuturkan kisah kotor politik: “Kami semua merampas kehornatan yang tidak pantas kami terima dengan sebuah kantor yang kami tidak tahu bagaimana mengisinya. Beberapa orang hanya mengejar kekuasaan, tetapi sebagian besar mencari sesuatu yang hilang: pekerjaan.” Politik adalah pekerjaan? Presiden adalah pekerjaan?

Presiden sebagai mitos kekuasaan hadir dalam cerpen Dilarang Bermimpi Jadi Presiden karangan Agus Noor. Cerpen ini menggelitik dan tragis dalam sorotan politik dan realitas sosial di Indonesia pada masa kekuasaan otoriter. Manusia kampung menjadi presiden dalam mimpi. Laku mimpi ini meresahkan stabilitas politik karena muncul pandangan bahwa presiden secara personal dan institusi politik telah jatuh dari pemitosan dan sakralitas.

Inilah ancaman dari birokrat atas pemimpi jadi presiden: “Ini lancang! Kamu telah membuat masyarakat cemas. Ingat, kalau kamu tidak dapat menahan diri, saya akan suruh polisi menangkap kamu. Sementara setiap orang bekerja keras mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, kamu malah bermimpi sepanjang hari. Besok lagi kalau bermimpi pilih-pilih. Mau tidak?” Ancaman getir untuk mimpi dan tragisme politik.

Pemimpi itu pun harus dihadapkan pada instruksi-instruksi politik dengan label: pelarangan dan ancaman. Pemimpi dan mimpi itu menjadi sumber kesalahan karena terbukti menebar pengaruh pada rakyat untuk sadar bahwa siapa saja berhak jadi presiden. Kesadaran itu bisa memunculkan gerakan suksesi dengan rasionalitas atas realitas politik. Mimpi telah menjadi subversi dalam kondisi politik otoriter. Mimpi itu mengartikan negasi dan afirmasi dalam kalkulasi politik empiris dan pembayangan nasib politik masa depan. Begitu.

Bandung Mawardi, Pengelola Jagat Abjad Solo /04 March 2012