Pancasila Belum Selesai

Bandung Mawardi
Lampung Post, 8 Juni 20011

Pancasila adalah sesuatu yang penting dalam konstruksi dan biografi Indonesia. Soekarno pada 1 Juni 1945 memberikan pidato panjang mengenai Pancasila untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Dr. Radjiman Wediodiningrat dalam sidang BPUPKI: “Negara Indonesia yang akan kita bentuk apa dasarnya?” Peristiwa pidato Soekarno itu lantas dipahami sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Peringatan itu mengandung kontroversi karena perbedaan tafsir dan kepentingan. Muhammad Yamin mengakui dia pun memberikan jawaban tapi disanggah Mohammad Hatta (1978 dan 1980). Sanggahan Hatta berdasarkan kesaksian pada sidang BPUPKI dan pembacaan-tafsir kritis atas buku Muhammad Yamin (1959). Kontroversi itu pada masa Orde Baru melibatkan Nugroho Notosusanto (1981) yang menggugat kesahihan Pancasila dari Soekarno. Tafsir dan pemikiran Nugroho Notosusanto diamini Orde Baru karena kentara memusuhi Soekarno dan Orde Lama.

Kontroversi mengenai Pancasila juga terjadi dalam tafsir dan realisasi antara Soekarno (Orde Lama) dengan Soeharto (Orde Baru). Pancasila mengalami nasib berbeda dalam dua rezim kekuasaan dengan kecenderungan dan kepentingan yang berbeda. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila khas dan identik dengan Soekarno. Peringatan itu ditinggalkan Soeharto dengan mengganti dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila dalam pengertian tafsir Soekarno adalah senjata melawan imperalisme. Pancasila bagi Soeharto adalah senjata melawan komunisme. Hari ini rakyat Indonesia mewarisi Pancasila dalam pengertian Soekarno dan Soeharto yang terkadang sama, mirip, atau bertentangan.

Soekarno mengisahkan latar belakang penemuan dan perumusan Pancasila dalam buku autobiografi susunan Cindy Adams, dengan judul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat (1966). Inilah kisah mistis mengenai Soekarno dan Pancasila: “Di Pulau Bunga yang sepi tak berkawan aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenung di bawah pohon kayu. Ketika itulah datang ilham yang diturunkan Tuhan mengenai lima dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah.”

Kisah mistis menjadi eksplisit dalam pidato Soekarno yang mengacu pada biografi diri Indonesia dengan acuan pemikiran dari Barat. Soekarno dengan lugas mengusulkan lima prinsip sebagai weltanschauung negara Indonesia. Lima prinsip itu adalah Pancasila yang secara substansial bisa dipahami sebagai Trisila (sosial-nasionalisme, sosial-demokrasi, dan ketuhanan) dan Ekasila (gotong-royong).

Pemikiran Soekarno itu dianalisis Mohammad Hatta (1978) dengan memberi konklusi bahwa Pancasila terdiri atas fundamen politik dan fundamen moral (etik-agama). Dua fundamen itu mencirikan representasi Indonesia secara historis dan empiris. Hatta memahami bahwa Pancasila yang diajukan patut menjadi kontrak rakyat Indonesia dengan pamrih untuk persatuan dan kesatuan. Sartono Kartodirdjo (1994) pun memahami bahwa basis substansial dari Pancasila adalah religi politik. Pemahaman itu menimbulkan istilah lain dari Soeharto yang menyebutkan bahwa Pancasila itu mengacu pada basis kekeluargaan dan religius (sosialistis religius).

Persoalan penting mengenai Pancasila dalam biografi politik Indonesia adalah perannya sebagai ideologi. Soekarno menghendaki Pancasila sebagai ideologi nasional progresif yang dimaksudkan untuk pemenuhan pamrih kekuasaan Orde Lama dan realisasi nasionalisme Indonesia. Ideologisasi Pancasila dari Soekarno itu dijelaskan dalam pidato peringatan Kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1964 yang mengacu pada tiga pokok pengertian: (1) Pancasila sebagai pemerasan kesatuan jiwa Indonesia; (2) Pancasila sebagai manifestasi persatuan bangsa dan wilayah Indonesia; dan (3) Pancasila sebagai weltanschauung bangsa Indonesia dalam penghidupan nasional dan internasional. Soekarno dalam ideologisasi Pancasila memiliki kontroversi-kontroversi yang identik dengan pemikiran politik dan sistem demokrasi.

Soekarno menafsirkan dan merealisasikan Pancasila dalam kondisi politik tak menentu. Kondisi itu memungkinkan Soekarno memahami Pancasila dalam perspektif yang mungkin kontradiktif mengenai politik, HAM, demokrasi, kebudayaan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Pergolakan politik 1965 menjadi babak penting peralihan otoritas terhadap Pancasila dari Soekarno ke Soeharto. Ideologisasi Pancasila yang dilakukan Soeharto massif dan sistematik. Hal itu menimbulkan risiko bahwa ada kepentingan untuk meninggalkan peran Soekarno dan merevisi tafsir Pancasila pada masa Orde Lama. Pancasila dalam otoritas Soeharto seakan sesuatu yang dilahirkan kembali dan melupakan ada jejak sejarah.

Soeharto tekun untuk menginstruksikan rakyat agar menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup. Instruksi itu politis dan dijalankan dengan perangkat sistem, birokrasi, dan konstitusi. Pancasila menjadi proyek besar Soeharto dengan ambisi melampaui proyek Soekarno. Soeharto dalam kalimat retoris dan puitis mengatakan: “Pancasila bagi kita adalah masalah hidup matinya bangsa Indonesia.” Pengakuan dan obsesi Soeharto: “Kita tidak akan memerosotkan Pancasila hanya menjadi semboyan kosong atau bahan propaganda murah.” Proyek Soeharto atas Pancasila itu termuat dalam buku Pandangan Soeharto tentang Pancasila (1976).

Proyek besar Soeharto yang berhasil adalah indoktrinasi P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang disahkan dengan Tap MPR No 11/MPR/1978. P-4 seakan menjadi “kitab suci” rakyat Indonesia untuk menerima, percaya, dan mengamalkan Pancasila dalam pelbagai sisi kehidupan. Soeharto menjalankan proyek itu dengan sistem dan kontrol ketat. Penataran P-4 diadakan dengan intensif dan instruktif. Pengadaan buku-buku mengenai Pancasila melimpah. Pancasila menjadi materi pelajaran dengan sebutan Pendidikan Moral Pancasila. Lembaga Negara dibentuk untuk menjalankan dan mengontrol indoktrinasi Pancasila melalui BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Proyek besar itu menimbulkan risiko bahwa realisasi Pancasila adalah urusan kekuasaan dan kurang terbuka dengan perbedaan tafsir atau kritik. Pancasila pada masa kekuasaan Soeharto adalah sakralitas politik yang ampuh. Pemahaman atas Pancasila sebagai ideologi terbuka dan multitafsir susah dibuktikan pada masa Orde Baru. Pancasila mirip “agama” yang dikonstruksi penguasa dengan kepentingan untuk legitimasi dan kelanggengan kekuasaan. Proyek itu berhenti pada tahun 1998 karena Soeharto selesai sebagai presiden. Pancasila mulai memasuki babak peralihan untuk konstruksi yang berbeda.

Gugatan dan pesimisme terhadap Pancasila pasca-Orde Baru mulai muncul karena kondisi politik dan tuntutan perubahan. Pancasila mulai ditafsirkan kembali dalam suatu tegangan optimisme dan pesimisme. Kritik dan gugatan keras susah menemukan jawaban: Orde Baru tak sanggup merealisasikan Pancasila dalam kepentingan demokrasi, partai politik, HAM, keadilan sosial, hukum, dan lain-lain. Pertanyaan kritis: Pancasila masihkah patut menjadi ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia? Arief Budiman (2002) memberikan komentar: “Pancasila itu pakaian yang longgar sekali untuk bisa dipakai siapa saja. Pancasila semacam all size ideology atau all fit ideology.” Barangkali sampai hari ini Pancasila belum selesai dibaca, ditafsirkan, dan direalisasikan. Begitu.
***