LEMBAGA KEBUDAYAAN DAN DINAMIKA KEBUDAYAAN

Ons Untoro
http://www.tembi.org/

Dinamika kebudayaan di Yogya, akhir-akhir ini sangat menggairahkan. Berbagai macam acara kesenian diselenggarakan. Bahkan mengambil ruang-ruang terbuka untuk acara-acara kebudayaan. Akhir-akhir ini, atau setidaknya 5 tahun belakangan ini, di Yogya ada banyak lembaga yang bergerak dibidang kebudayaan, dengan mengambil spesifikasi yang berbeda-beda. Lembaga kebudayaan ini pun, meski sifatnya kecil, tetapi memiliki fasilitas, dan tidak dimiliki oleh lembaga kebudayaan yang tumbuh tahun 1980-an, atau bahkan sebelumnya.

Dalam konteks dinamika kebudayaan ini, saya akan mencoba melihat peran lembaga kebudayaan, terutama milik pemerintah, dalam merespon dinamika kebudayaan. Tetapi sebelumnya, sejenak, saya akan menengok kebelakang, sekedar untuk membuka ingatan, yang belum sepenuhnya hilang.

Gairah Kebudayaan di masa lalu: catatan dalam ingatan

Supaya jaraknya tidak terlalu lama, dan setidaknya saya mengalami, saya akan melihat dinamika kebudayaan di Yogya sejak tahun 1970-an, atau setidaknya pertengahan tahun 1970-an. Artinya, sejak orde baru mulai berkuasa. Ini artinya, rentang kurang lebih 30-an tahun yang lalu, hingga akhir-akhir ini, saya mencoba untuk melihatnya.

Pada tahun 1970-an, belum banyak lembaga kebudayaan yang ada di Yogya, berikut ruang untuk menyelenggarakan satu pertunjukkan kesenian. Saya pernah melihat, bahkan pertama kali saya melihat pertunjukkan teater di Pendapa Sanabudaya, Alun-alun utara, kalau tidak salah ingat tahun 1975, pentas dari teater Stemka dengan lakon ‘Penyakit Sakit’ yang disutradarai Landung Simatupang. Di tempat yang sama, pada tahun 1974, saya untuk pertama kali melihat pameran seni lukis batik karya Koeswadji Kawindrasusanta. Di tempat yang sama pula, tahunnya berbeda, kalau tidak salah ingat tahun 1977, saya melihat tiga penyair Yogya baca puisi, yakni Emha Ainun Najib, (alm) Linus Suryadi AG dan (alm) Ragil Suwarno Pragolapati, dengan pembahas Bakdi Sumanto.

Selain Pendapa Sanabudaya, Alun-alun utara, seringkali saya melihat pertunjukkan teater di Senisono, misalnya lakon “Darmo-Darmi’ dari Bengkel Muda Surabaya serta sejumlah pertujukkan teater dan sastra lainnya, misalnya baca puisi atau juga pameran lukisan. Pendek kata, sebelum banyak ruang-ruang budaya di Yogya Sanabudaya dan Senisono menjadi pilihan untuk acara kesenian dan kebudayaan.

Kecuali itu, ada Karta Pustaka di jalan Jendral Sudirman, yang rajin menyelenggarakan kegiatan kebudayaan: pameran seni rupa, pertunjukkan sastra, seminar, pentas musik klasik dan lainnya. Pendek kata, ketika fasilitas ruang belum banyak, tetapi kegiatan kesenian dan kebudayaan tidak pernah berhenti di Yogyakarta.

Setidaknya, sebelum Taman Budaya Yogyakarta terbentuk dan mengambil tempat di kawasan Bulaksumur UGM, aktivitas kebudayaan di Yogya (sudah termasuk) dinamis. Bahkan, ‘dikenal’ tiga poros kebudayaan pada waktu itu, ialah Gampingan-Malioboro-Kampus. Atau kalau ditunjuk dengan identitas lain: ASRI-UGM-PSK (Persada Studi Klub), asuhan penyair Umbu Landu Paranggi.

Yang akan saya katakan, antara tahun 1970-1980, kegiatan berkesenian di Yogya cukup bergairah, meski pemerintah, secara khusus belum ( atau tidak) memperhatikan kebudayaan. Inisiatif seniman, tentu saja termasuk ketoprak tobong, mengisi gairah kesenian dan kebudayaan di Yogyakarta.

Tetapi bukan berarti tidak ada lembaga kebudayaan di Yogya, atau setidaknya satu lembaga yang khusus bergerak dibidang kebudayaan dan seni. Karena, sebelum tahun 1970, ada ‘Sanggarbambu’, yang dibentuk 1 April 1959. Ada Yayasan Kebudayaan Indonesia-Belanda ‘Karta Pustaka’, yang didirikan tahun 1968. Lembaga-lembaga tersebut ‘ikut’ mengisi’ gairah kesenian dan kebudayaan di Yogya. Tentu saja, selain dua lembaga itu, ada kelompok-kelompok teater, yang pada masa itu tidak (di) kenal(i) sebagai lembaga, namun hanya disebut sebagai group atau kelompok teater. Selain Bengkel Teater, ada teater Alam, teater Dinasti dan sejumlah teater lainnya.

PSK (Pusat Studi Kebudayaan) UGM pimpinan (alm) Umar Kayam memberikan warna yang kental terhadap dinamika kebudayan di Yogya. Bahkan bisa dikatakan, PSK UGM memberikan atmosfir kreatif pada para seniman di Yogyakarta.

Gairah berkesenian, sebut saja begitu, pada masa 30 tahun yang lalu, lebih disebabkan dari inisiatif seniman, atau para pekerja seni. Meski mereka, para pekerja seni, tahu, bahwa rezim orde baru sulit dalam hal memberikan ijin acara kesenian dan kebudayaan. Proses ijinnya panjang dan berbelit, namun tidak membuat pekerja seni surut semangatnya.

Pada masa itu kita tahu, bahwa kekuasaan tidak memberikan ruang yang lebar terhadap pertumbuhan kebudayaan. Namun para seniman, tetap terus berkarya dan memberi nafas dinamika kebudayaan di Yogya. Dalam kata lain, gairah dan dinamika kebudayaan di Yogya ditopang oleh inisiatif para pekerja seni itu sendiri.

Lembaga Kebudayaan Pemerintah

Seperti kita tahu, selain mengenal sejumlah lembaga kebudayaan dengan beragam nama dan pilihan jenis kegiatan yang berbeda’ Sudah sejak lama, di Yogyakarta, bahkan di Indonesia, kita mengenal lembaga kebudayaan ‘milik’ pemerintah, yang disebut Taman Budaya. Beberpa propinsi di Indonesia didirikan Taman Budaya. Di Yogyakarta kita mengenal Taman Budaya Yogyakarta, yang sejak kelahirannya 33 tahun yang lalu, memiliki banyak kegiatan kebudayaan. Setelah Senisono tidak lagi bisa dipakai untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan, gedung Purna Budaya, Taman Budaya, di kompleks Bulaksumur UGM, menjadi plihan untuk melakukan kegiatan.

Tahun 1980-an, pertunjukkan teater lebih banyak diselenggarakan di Purna Budaya. Karena memang Taman Budaya memiliki ruang untuk pentas. Namun rupanya, pada era ini bukan hanya persoalan ruang yang diperlukan sebuah lembaga kebudayaan. Sebab ruang, pada akhirnya, bisa mengambil tempat di mana saja. Seperti kita bisa melihat pertunjuukan kesenian di perempatan jalan, di sungai dan ruang-ruang lain yang tidak lazim sebagai tempat pertunjukkan.

Dalam perkembangan kebudayaan sekarang ini, yang namanya lembaga kebudayaan, tidak lagi (hanya) mengandalkan kekuasaan. Karena kekuasaan tidak lagi dipahami secara tradisional, yakni sebagai ‘hak milik’. Bahwa kekuasaan melekat dalam diri pemegangnya dan tidak bisa berpindah ketempat lain. Kesadaran sekarang, kekuasaan berada dimana-mana dan dalam bentuk yang tidak tunggal. Maka, jejaring menjadi pilihan dari lembaga kebudayaan.

Dinamika kebudayaan yang, hanya bisa direspon dengan berjejaring. Tidak bisa lagi mengandalkan ‘sabda’ dari penguasa, laiknya kekuasaan dalam hirarki birokrasi. Pemerintah sebagai hirarki dari Taman Budaya, tidak lagi perlu ‘menguasai’ sepenuhnya dan ‘mengendalikan’ Taman Budaya ‘sesuai’ kehendaknya. Karena, dinamika kebudayaan akan terus melaju dan hanya bisa direspon dengan cara ikut berubah sesuai arah-arah yang baru. Apa yang dikatakan Herry Priyono dalam menelaah Gidens, saya kira bisa kita renungkan bersama. Mari kita simak apa yang dia katakan:

“Apa yang menjadi masalah utama bukanlah mengurangi atau menambah peran pemerintah, melainkan bagaimana tata pemerintahan terus menerus diperbaharui seturut kondisi-kondisi baru…, dan otoritas, termasuk legitimasi Negara, harus terus menerus diperbaharui secara aktif”(Anthony Gidens, Suatu Penganta rhal 71)

Yang sering terlihat lembaga kebudayaan ‘tergagap’ merespon ‘gerak’ dinamika kebudayaan yang demikian cepat, adalah birokrasi lembaga itu sendiri. Bukan hanya lembaga kebudayaan ‘milik’ pemerintah, melainkan lembaga kebudayaan yang dikelola secara swasta, atau milik komunitas, atau juga ‘milik’ yayasan, dan masih tradisional dalam memahami kekuasaan, tergopoh-gopoh dalam merespon dinamika kebudayaan. Padahal, respon yang sifatnya spontan dan secara substansial memberi makna pada lembaga dan bermanfaat untuk dinamika kebudayaan, mestinya tidak perlu dibenturkan pada persoalan teknis birokrasi. Misalnya, untuk melakukan auidensi dengan tokoh yang telah memiliki jaringan dengan lembaga bersangkutan, tidak perlu ‘dihentikan’ hanya karena, audensi tidak ‘minta’ ijin pada atasannya. Lebih parah lagi, ada anggapan, yang berhak audensi adalah atasan, pimpinan lembaga kebudayaan hanyalah pelaksana teknis. Ini contoh kecil,, bagaimana dinamika kebudayaan disikapi secara tradisional.

Saya kira, di tengah gairah dinamika kebudayaan yang tidak bisa dihalangi ‘geraknya’,lembaga kebudayaan malah perlu mengambil posisi yang tepat, tanpa harus mengabaikan tujuan lembaga bersangkutan. Menjauhkan diri dari klaim, masuk pada jejaring dan terbuka terhadap pikiran-pikiran, yang terkadang kedengaran aneh dari segi normatif, tetapi memberikan nilai inovasi.

Taman Budaya Yogyakarta, sebagai salah satu lembaga ‘milik’ pemerintah, dan memiliki fasilitas untuk mengakomodasi gairah kebudayaan, tidak perlu menampilkan diri secara birokratis. Secara administratif memang perku tertib, tetapi yang berkaitan dengan gaiarah kebudayaan, tidak perlu dibenturkan pada teknis administrasi. Pimpinan lembaga kebudayaan, harus diberi ruang yang luas untuk masuk dalam jejaring, dan memberi kebebasan untuk mensuport gairah kebudayaan agar semakin menghangat. Hanya saja, yang berkaitan dengan teknis adimistrasi memang tidak bisa meninggalkan prosesdur. Namun bukan berarti, mengatasnamakan prosedur, gairah kebudayaan yang dinamis dihentikan.

Atau juga, bisa membagi diri dalam dua ranah yang masing-masing mengambil konsentrasi berlainan, setidaknya seperti usaha pers yang bisa membedakan antara kepentingan redaksional dan kepentingan bisnis. Redaksional memfokuskan diri pada content. Dan bisnis lebih pada akumulasi modal yang sekaligus ‘menjual’ content. Keduanya tidak tumpang tindih, justru saling mengisi. Taman Budaya mestinya bisa membedakan antara langgam birokrasi dan dinamaika content yang selalu berkaitan dengan gairah kebudayaan.

Dengan demikian hirarki yang membawahi Taman Budaya, saya kira perlu semakin terbuka terhadap pikiran-pikiran inovatif, yang terkadang susuah untuk dimengerti. Dengan cara ‘meleburkan’ diri kedalam dinamika kebudayaan, saya rasa, lembaga kebudayaan, termasuk Taman Budaya, akan bisa memilih atau mengambil tempat ditengah arus kebudayaan yang (terus) berubah.

Memahami Taman Budaya bukan (lagi) ‘milik’ pemerintah, melainkan telah menjadi ‘milik’ publik yang difasilitasi pemerintah, saya kira akan memberi makna lain pada Taman Budaya.

Dijumput dari: http://www.tembi.org/majalah-prev/20110411-LEMBAGA_KEBUDAYAAN_DAN_DINAMIKA_KEBUDAYAAN.htm