Daerah Tak Peduli Dewan Sekolah?

Sutejo *
Kompas, 6 Juli 2001

Keberadaan Dewan Sekolah (DS) yang mendesak diwujudkan tampaknya belum mendapat perhatian serius pihak pemerintah kabupaten/kota. Ini dibuktikan dengan belum berdirinya DS di banyak daerah di Indonesia. Padahal, Dirjen Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Muljani A Nurhadi sejak jauh hari sudah mengingatkan akan pentingnya DS untuk menyukseskan ‘’program’’ desentralisasi pendidikan ke kabupaten/kota. DS -sebagaimana disosialisasikan Irjen Depdiknas- memiliki kewenangan utuh: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengevalusiannya (Kompas, 17 Oktober 2000). Kewenangan utuh itu sendiri dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan penting, yakni: (a) mendorong melakukan pemberdayaan masyarakat, (b) menumbuhkan prakarsa, dan (c) peningkatan peran masyarakat dan fungsi DPRD.

Jika menilik pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, misalnya, pemerintah kabupaten/kota hanya bersifat pasif. Indikatornya adalah belum berdirinya DS sebagai ‘’instrumen’’ idealisasi desentralisasi pendidikan daerah. Kasus di Ponorogo, misalnya, bukan saja DS yang belum berdiri, tetapi juga masalah kosongnya jabatan kepala dinas pendidikan hingga saat ini. Bahkan, ada kecenderungan sikap kurang terpuji bupati setempat ketika beraudensi dengan para kepala sekolah di Kabupaten Ponorogo yang cenderung ‘’memamerkan kekuasaan’’, dan akan mengurangi anggaran pendidikan hingga sepersembilan dari sebelumnya.

‘’Nasib Bapak-bapak berada di pulpen saya. Kalau tidak mampu saya serahkan ke pondok pesantren‘’, katanya. Lalu, ‘’jadilah kenyataan’’ kekhawatiran banyak pakar sebelumnya yang memprediksikan bahwa otonomi daerah akan melahirkan ‘’raja-raja’’ kecil itu.

Pernyataan itu kemudian memancing kegelisahan para kepala sekolah, yang umumnya hanya dalam bentuk gumaman dan berbisik-bisik. Fenomena demikian bisa jadi tidak saja terjadi di Ponorogo, tetapi juga di beberapa kabupaten/kota lain. Sampai-sampai seorang kepala sekolah yang mengelola ‘’sekolah miskin’’ (pada hal ia lulusan Curtin University, Australia) kebingungan jika subsidi itu benar-benar ditiadakan. Sebab, masyarakat sekitar sekolah yang dipimpinnya tidak memungkinkan untuk ‘’berswadana’’ melaksanakan operasionalisasi sekolah.
***

Untuk itulah, penting dikritisi semua pihak agar pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidak salah arah, terlebih bagaimana pendidikan tidak terabaikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Di sinilah, barangkali, pekerjaan rumah tim Forum Reformasi Pendidikan yang diketuai Prof. Dr. Suyanto, betapa penting mengagendakan reformasi ‘’birokrasi pendidikan’’ bervisi global. Sebab, jika pelaksanaan pendidikan tetap saja ‘’melingkar-lingkar ‘’ dan dinafikan oleh daerah, kecil kemungkinan hasil maksimal desentralisasi pendidikan bisa terwujud.

Jika kondisi negatif demikian yang terjadi, desentralisasi pendidikan justru akan melahirkan problem besar yang tidak dapat diremehkan akibatnya. Andai DS sudah terealisasi maka sedikit banyak kita dapat berharap dari institusi itu. Sayangnya, sampai saat ini banyak kabupaten/kota belum mewujudkannya itu pun tentu sangat bergantung pada komitmen, kapabilitas, dan kepedulian sumber daya manusia yang duduk di dalamnya.

Pada hal, jika kita menengok kewenangan provinsi yang terkait dengan pemerintah kabupaten/kota di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang diisyaratkan PP 25/2000 ternyata sangatlah menyeluruh untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan secara profesional dan ‘’terkendali’’. Kewenangan itu sendiri mencakup (1) penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya; (2) penetapan standar materi pelajaran pokok; (3) penetapan persyaratan dan penggunaan gelar akademik; (4) penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; (5) penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, serta sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa; (6) penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah; dan (7) pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.

Di sinilah pentingnya disadari akan makna DS agar secepatnya direalisasikan di kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan idealisme gagasan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang sudah diujicobakan di beberapa provinsi, sebagai alternatif ‘’manajemen pengelolaan sekolah’’ di era desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu, bupati dan walikota harus memiliki visi-misi pendidikan yang profesional, antisipatoris, dan akuntabilitatif. Semakin tidak peduli daerah untuk mewujudkannya, maka akan semakin telantar pula pendidikan di masa depan. Ujungnya: keterpurukan sumber daya manusia Indonesia semakin tidak tertolong.

*) Mahasiswa pascasarjana UNS Surakarta, dosen STKIP PGRI Ponorogo.