Berdirinya Sekolah Elite dan Sebuah Harapan Besar

Sutejo *
Karya Darma, 28 Juni 1995

Di harian Republika edisi 14 Mei 1995, tertulis berita menarik, Sekolah Unggulan untuk Berwawasan Global. Trend sekolah elite tampaknya mulai semarak dengan lahirnya Sekolah global Jaya Ciputra. Sekolah itu sendiri dibangun di atas kompleks Bintaro Jaya seluas 7 hektare. Dengan begitu, sekolah ini melengkapi sekolah elite yang sebelumnya sudah berdiri dari kelompok Lippo, Sekolah Pelita Harapan, di kawasan Lippo Village.

Berdirinya dua sekolah klas elite itu, tentu dengan mitos tinggi dalam upaya ikut mencerdaskan dan mengkualitaskan anak-anak bangsa. Jika kita menilik UUSPN No. 2 tahun 1989, yang diproyeksikan untuk terwujudnya manusia didik Indonesia yang berkualitas dan mandiri. Lebih tegasnya lagi hal itu tampak pada pasal 3 dan 4 yang menyebutkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional (pasal 3). Sedangkan pendidikan nasional, sebagaimana diisyaratkan pasal 4, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sekolah klas elite itu pun, tampaknya menjadi relevan dan menarik untuk ditumbuhkembangkan. Persoalannya sekarang: mampukah kelompok elite sekolah itu mewujudkan impian manusia didik Indonesia yang berkualitas dan mandiri? Mungkin, sekolah genre ini merupakan indikasi dari tingkat kemakmuran bangsa kita yang sudah mulai tinggi. Alangkah menakjubkan jika orang tua harus merogoh kantong Rp 20 juta sebagai uang pangkalnya, dan SPP yang Rp 450 ribu tiap bulan? Sementara untuk ukuran perguruan tinggi selama ini saja, itu sudah merupakan satu klas bonafit dan terkesan mewah.

Pendidikan, bagi suatu bangsa memang satu alat vital untuk menciptakan sosok pribadi yang tahan banting dan berkualitas. Namun, pendidikan kita selama ini, tampaknya belumlah mampu bergerak mengarah pada tujuan adiluhung demikian. Hal demikian dibuktikan dengan banyaknya pengangguran intelektual yang kian hari kian membengkak. Bahkan, semakin mengarah pada satu gerak, mencemaskan, kalau tak mau dibilang memprihatinkan. Mengapa? Seorang sarjana yang pandai tidak jarang, enggan pulang ke desa karena malu pada lingkungan dan orang tuanya. Sementara, perantauannya sendiri, kian hari kian tidak pasti. Betapa mengharukan ketika membaca tulisan seorang anggota DPR RI Marwah Daud Ibrahim yang mengemukakan kasus dari desa Tompo, Bulu, Sulawesi Selatan. Ketika dia berkunjung ke sana, ketika masa reses tahun lalu, dia mendapat sodokan dari seorang sarjana nganggur, bernama Mappejanci, yang bertanya begini “Setelah kuliah, dengan harapan tinggi dan penuh rasa bangga sebagai putra desa, saya kini sangat kecewa. Saya telah banyak melamar di banyak tempat dan telah menunggu lamaran bertahun-tahun tapi sampai kini saya belum juga dapat kerja. Kini saya kembali ke desa dengan perasaan malu kepada sesama rekan sedesa dan berat kepada orang tua. Apa yang pemerintah dapat lakukan? Apa yang anggota DPR dapat sarankan?”

Fenomena itu hanya segelintir kasus dari dunia pendidikan kita. Padahal, nasib Mappejanci-Mappejanci yang lain, ternyata di Sulawesi Selatan sudah mencapai jumlah 40 ribu sarjana. Mengenaskan? Ya, tentu jawabnya. Alangkah ironisnya ketika dunia pembangunan bergerak maju yang banyak membutuhkan insan terdidik, ternyata bersamaan itu pula banyak insan terdidik (sarjana) menganggur dan tak berdaya menghadapi perkasa dan angkuhnya kehidupan.

Kenyataan ini, semakin menyodok kita akan minimnya kualitas dunia pendidikan kita. Meski, memang tidak ada korelasi langsung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Namun setidaknya, dunia pendidikan mestinya harus mampu melahirkan kemandirian yang ulet pada produk terdidiknya. Kalau tidak mampu secara material akademis memberikan pertanggungjawaban terhadap produk-produk manusia didik. Lantas mau dikemanakan dunia pendidikan kita? Kalau sampai detik ini pun tidak mampu memberikan dinamika berarti pada kualitas anak Indonesia yang andal?

Mungkin penyebabnya teramat beragam dan kompleks. Di samping iklim perolehan kerja yang cenderung dikendalikan oleh birokrat yang korup, juga tingginya tingkat verbalisme keilmuan dalam pendidikan kita, serta dunia kerja swasta yang tidak jarang pula dikendakilan oleh policy imperialis baru dengan mensyaratkan pelamar untuk sedikit bisa berbahasa mandarin, misalnya. Ini mengingatkan kita, untuk senantiasa terpanggil dan merasa tersentuh dengan deprofesionalisasi lembaga pendidikan.

Sebuah Tantangan Besar

Apa yang bisa dilakukan oleh para pelaksana? Para pendidik, kepala sekolah, dan ahli-ahli pendidikan. Agar tidak jadi bumerang pendidikan kita tampaknya sudah waktunya untuk secepatnya berenung kembali. Bagaimana agar tidak melahirkan sarjana-sarjana frustasi, anak-anak terdidik yang limbung tak berkepribadian, yang pada ujungnya tidak melahirkan sosok preman-preman baru yang menjadi momok pembangunan. Ini soalnya barangkali perlunya mitos kesesuaian dan kesepadanan (baca: link and match) yang nyaring dikumandangkan Mendikbud Wardiman Djojonegoro. Pun dengan berdirinya sekolah-sekolah baru perguruan-perguruan tinggi baru dan sekolah unggul baru.

Harapan pertama baru bisa diuji setelah kebijaksanaan Mendikbud terkukuhkan dan dilaksanakan beberapa tahun. Namun fenomena yang kedua, berdirinya sekolah-sekolah baru, tampaknya hanya akan memperpanjang daftar dosa profesional bagi pendidik kita. Sedangkan munculnya trend sekolah unggul, tampaknya di satu sisi justru hanya akan melahirkan elite siswa baru, klas siswa baru, yang diujungnya juga persoalan baru. Seperti kasus di Sekolah Putra Harapan misalnya, pernah digoncang oleh guru-guru asing yang dikontraknya. Sebab, sebagian besar guru asing merasa tidak betah dengan fasilitas yang disediakan oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH). Alasannya macam-macam, satu diantaranya kenyataan fasilitas yang diterima berbeda dengan kontrak yang dijanjikan.

Lalu apakah yang diharapkan dari munculnya trend baru pendidikan model sekolah elite kita? Konon untuk mewujudkan siswa didik yang berwawasan Internasional dan untuk mempersiapkan menghadapi perdagangan bebas, begitu kata Ciputra. Mudah-mudahan trend sekolah elite ini bukan harapan besar yang dikalungkannya bukan hal mustahil untuk diwujudkan. Namun jika kemampuan bahasa Inggris sebagai pengantar pendidikannya, di kota kecil Ponorogo pun sudah banyak lembaga pendidikan SLA dan Pondok Pesantren yang mengharuskan menggunakan dua bahasa Inggris dan Indonesia. Bahkan, di pondok ditambah bahasa asing Arab.

Wacana Akhir

Dari fenomena baru tentang sekolah elite yang akhir-akhir ini menjadi trend, mudah-mudahan menjadi semacam gemerlapan mutiara yang mampu memantulkan keindahan kualitas pendidikan Indonesia nantinya. Sebaliknya, bukan sekadar perlombaan bisnis edukatif dengan tujuan mengeruk keuntungan setinggi-tingginya. Atau, bukan juga sekedar simbol dari prestasi sosial yang tidak memantulkan kualitas akademis sama sekali, tapi hanya unjuk kemakmuran semu yang semakin menyesakkan saja. Sehingga apa yang dicita-citakan UUSP No. 2 tahun 1989 bukan sekedar harapan besar, namun semakin dekat dapat kita wujudkan.

*) penulis adalah staf Kopertis Wilayah VII Surabaya, DPK pada STKIP PGRI Ponorogo.