Menyongsong Alumnus PGSD antara Harapan dan Kesangsian

Sutejo

Pasca lahirnya PGSD yang menggantikan fungsi SPG dan SGO akan menuansakan situasi baru dalam dunia pendidikan kita. Di satu sisi, kita bisa berharap meningkatnya kualitas pendidikan, baik dari segi tenaga pengajar maupun lulusan SD nantinya.

Pada sisi lain, ternyata menimbulkan banyak kesangsian. Terdengar isu bahwa dosen-dosen yang mengajar tidaklah jauh berbeda dengan guru SPG dan SGO sebelumnya. Karena mayoritas mereka adalah guru SPG dan SGO yang mengalami “pengkarbitan”. Masalahnya sekarang: mampukah PGSD mewujudkan harapan itu? Bagaimanakah sosok yang diharapkannya? Dan, yang tak kalah penting bagaimanakah nasib alumnusnya yang kini akan lahir?

Mitos Harapan Pendidikan Kita

Tujuan pendidikan yang diisyaratkan oleh UU No. 2 tahun 1989 adalah terbentuknya peserta didik yang notabene merupakan harapan dalam menyongsong tahun 2000: terbentuknya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu mandiri. Mampukah PGSD ikut mewujudkan harapan ini? Fenomena sekarang menunjukkan bahwa tidak selalu tingkat pendidikan seseorang menunjukkan tingkat kemampuannya. Terdapat beribu-ribu pengangguran di berbagai provinsi selain disebabkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan, iklim “pemerolehan” pekerjaan juga disebabkan dari minusnya kompetensi subjek alumnus sendiri.

PGSD sebagai sebuah LPTK, agaknya memang harus lebih mempercantik diri. Karena seperti sebagai isu yang tersebar sekarang di mana dosen PGSD tak jauh berbeda dengan guru-guru SPG dan SGO sebelumnya. Apa artinya lulusan PGSD jika secara kualitas tidak berbeda dengan lulusan SPG dan SGO? Inilah tantangan PGSD untuk membuktikan. Bukankah kehadirannya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan? Bukan PGSD yang sekadar formalitas program.

Figur Guru SD Profesional

Isyarat Pedoman Sistem Penyelenggaraan PGSD DI II secara umum figur ideal yang diharapkan adalah lahirnya guru SD yang mempunyai ciri sebagai warga negara Indonesia, berwawasan baru tentang SD, memahami materi pelajaran dan mampu mengembangkannya, dan melaksanakan program pengajaran sesuai dengan tingkat kognisi usia SD serta mampu memilih alat evaluasi yang tepat untuk mengukur proses belajar mengajarnya. Di samping dituntut berkemampuan dalam berinteraksi dengan semua pihak terkait dengan pendidikan SD dan berkemampuan memanfaatkan hasil-hasil penelitian relevan untuk menunjang keberhasilan pengajarannya.

Pendek kata: guru SD profesional harus mampu menciptakan keseimbangan antara penguasaan aspek keguruan dan disiplin keilmuan yang akan disampaikannya. Begitu juga, harus menyadari kedudukan dan fungsinya sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, dan administrator kelas. Figur demikian teramat penting. Bukankah pendidikan dasar merupakan sesuatu yang urgen dalam menentukan kualitas pendidikan selanjutnya? Karenanya, lahirnya PGSD sangat dielukan dapat melahirkan figur-ideal-profesional seorang guru SD. Di sinilah, sekali lagi, kompetensi PGSD dituntut mampu ikut mewujudkan amanat pendidikan Nasional manusia berkualitas dan mampu mandiri.

Nasib Alumnus PGSD

Tidak ada satu bulan lagi PGSD akan melahirkan lulusan angkatan pertama. Dalam hal ini tentu kita tidak mengharapkan para alumnusnya nanti terlantar. Ataupun bernasib seperti alumnus diploma IKIP, yang dalam dua tahun terakhir terdengar begitu memprihatinkan. Meskipun kali ini PGSD, yang nota bene, dirancang dan dikelola secara sistematis di mana semua komponennya diatur sesuai dengan prinsip-prinsip sebuah sistem. Dalam hal ini, melibatkan lembaga pendidikan (IKIP dan FKIP) yang ditunjuk sebagai lembaga pengadaan tenaga guru dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai fasilitator pengarah penempatan tenaga guru. Bukankah, ini juga yang diprogramkan dalam “proyek” kediplomaan dulu? Ironisnya: kenyataan sekarang lulusan diploma banyak yang terlantar dan terlunta-lunta. Akankah alumnus PGSD bernasib sama dengan alumnus Diploma?

Isu yang sangat menarik, dalam dua tahun terakhir adalah dalam penerimaan pegawai negeri sipil, berbondong-bondong lulusan diploma ikut mendaftarkan diri, setelah terlebih dulu mendapatkan legalisasi dari “Bagian Diploma” perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Ternyata mayoritas mereka tidak diperkenankan mengikuti tes. Konon, alasannya, untuk memberikan kesempatan pada lulusan diploma swasta. Bukankah sebenarnya tidak sedikit lulusan diploma negeri yang belum terangkat? Mereka terombang-ambing oleh ketidakpastian.

Meskipun dalam kerangka kerja dua lembaga yang menangani PGSD ingin menyeimbangkan antara pengadaan tenaga dan kebutuhan guru jika tidak dilakukan kerja sama secara akurat rupanya riskan untuk mewujudkannya. Yang pada ujungnya, yang terjadi tidaklah jauh berbeda dengan nasib para lulusan diploma sekarang.

Untuk itu penangan PGSD harus benar-benar dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Agar tujuan semula – peningkatan kualitas pendidikan – khususnya kemampuan tenaga pengajar SD akan terwujud. Lebih jauh, secara makro akan berpengaruh terhadap tercapainya cita-cita pendidikan secara nasional. Bukan sebaliknya, PGSD yang sekadar formalitas tetapi PGSD seperti yang diinginkan oleh semua pihak.

*) Penulis alumnus FPBS IKIP Malang.