Sutejo
Surya, 2 Mei 2005

Realita ironis adalah sebuah realita yang bertentangan dengan yang diharapkan, semacam suratan takdir. Idealisme pendidikan kita, jika menengok tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diisyaratkan oleh UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pada pasal 3 itu, begitu luhur dirumuskan untuk berkembangnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jika idealisme itu, ditarik pada realita ironislah yang tercipta. Pertama, adanya realita buruk hasil pendidikan kita. Beberapa data berikut menguatkan realita ironis itu. Kemampuan membaca siswa SD yang menempati posisi terendah di antara negara-negara ASEAN (Kompas, 27/4/2005). Sebuah laporan hasil studi kemampuan hasil membaca yang dilakukan organisasi International Educational Achievenment (IEA), Indonesia menduduki rangking 38 dari 39 peserta studi. Kemampuan Matematika juga berada di urutan 34 dari 38 negara, dan kemampuan IPA berada di urutan 32 dari 38 negara.

Hasil studi daya saing SDM Indonesia dalam laporan UNDP berkaitan dengan Human Development Index (HDI) tahun 2000, kita peringkat 109 dari 174 negara. Sebelumnya, 1996 menduduki peringkat 102, 1997 dan 1998 di urutan 99, dan 1999 di peringkat 105. Kemudian, laporan HDI tahun 2001 SDM kita di urutan 111, dan tahun 2002 di urutan 113.

Demikian untuk kreativitas anak Indonesia, kita terendah di dunia. Hans Jellen dari Universitas Utah (AS) dan Klaus Urban dari Universitas Hanover (Jerman), menyebut tingkat kreativitas anak-anak Indonesia (50 anak di Jakarta) usia 10 tahun menduduki rangking terendah di antara 8 negara lain. Urutan peringkat itu Filipina, AS, Inggris, India, RRC, Kamerun, Zulu, dan Indonesia (Dedi Supriadi, 1994: 84-5).

Realita ironis pendidikan ini, dipertajam data Ki Supriyoko yang mengungkapkan ragam indikator penting: rendahnya prestasi IPA siswa (versi TIMMMS), rendahnya prestai Matematika (versi IMO), rendahnya kualitas PT Indonesia (versi Asia Week), merupakan indikator kekurangan keberhasilan mimikri pendidikan. Secara makro, realita ironis itu tampak pada rendahnya daya saing ekonomi Indonesia (versi IMD), dan rendahnya angka harapan hidup (versi WHO) (Kompas, 7/8/01).

Kedua, realitas iklim pembelajaran kita. Realita ironis itu mencakup rendahnya inovasi dan kreativitas guru di satu sisi, dan tidak adanya kreasi dan kesadaran siswa pembelajaran secara memadai. Meski tanpa research khusus, hal ini sudah bukan rahasia umum yang dinafikan dengan berbagai dalih seperti karena rendahnya penghargaan guru sampai tidak memadainya sarana dan prasarana sekolah.

Iklim belajar di kelas tidak ditandai oleh tingginya kreativitas, inovasi, dan ketrampilan hidup siswa, tetapi pada ketaatan, kesopanan, dan “kedamaian” (keantengan?) siswa. Bahkan, hal-hal ini sekarang mulai hilang seiring budaya televisi yang menghati. Di SD, anak yang baik adalah anak yang astane ngapurancang (tangan tertib di atas meja), yang sendhiko dhawuh (menerima perintah) atas instruksi guru. Sebuah realita ironis dari potret pendidikan feodalistik, untuk tidak menyebutnya militeristik.

Kebijakan baru pendidikan tidak disambut dengan motivasi dan kreasi. CBSA yang menekankan proses pembelajaran dengan cara belajar siswa aktif berubah hasil Cah Bodo Soyo Akeh. MBS sebagai sikon pemberdayaan sekolah dalam pengelolaan manajemen berorientasi mutu, berubah menjadi Masyarakat Biayai Sendiri (pendidikan). KBK menekankan pengelolaan pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi, berubah menjadi Kurikulum Berbasis Kebingungan. Alternatif CTL (Contextual Teaching and Learning).

Ketiga, realita ironis guru sebagai profesi. Meski banyak usulan menjadikan guru sebagai profesi sebagaimana profesi lain seperti dokter dan hakim tetapi hingga kini masih isapan jempol. Citra guru dibangun dengan menciptakan lagu –si pahlawan tanpa tanda jasa- bukan mendudukkannya untuk bisa berdiri tegak memandang masa depan. Pendidikan Orde Baru menggunakan ‘pendekatan kemiskinan’, ‘militeristik’ dan ‘politis’ dalam mengelolanya. Orde Reformasi mendesentralisasi pendidikan untuk dikelola si raja-raja kecil daerah yang tidak genah. Padahal, pendidikan dalam konteks otonomi daerah, meminjam istilah Winarno Surachmad, harus mampu melakukan perubahan paradigma: pendidikan daerah yang bervisi kesejagadan.

Keempat, realita ironis tidak adanya budaya baca dan tulis –semacam reading society and writing society- di dunia pendidikan kita. Tradisi pendidikan kita adalah kelisanan. Ceramah yang membuat siswa emoh sekolah. Sekolah idealnya, melahirkan ‘masyarakat membaca-menulis’ tetapi realitanya melahirkan ‘masyarakat ngerumpi’, ‘masyarakat kelisanan’ dan ‘masyarakat warung’ yang hanya memiliki ‘ideologi ngobrol’.

Jika kita menengok tradisi reading society Jepang, maka akan kita temukan bagaimana membaca adalah ‘makanan pokok’ setiap hari yang harus dimasukkan ke dalam pikiran masyarakat. Budaya membaca sudah terkondisi seejak kecil di lingkungan informal.

Bangun tidur, tulis Hamdan Dualy (KR. 4/10/94), masyarakat Jepang yang dilakukan pertama kali membaca koran. Mereka memiliki prinsip: tiada hari tanpa membaca. Ketika dalam gendongan, anak-anak sudah ditunjukkan gambar-gambar buku dan menceritakannya. Konon, ketika orang Jepang di bus, dipastikan aktif membaca untuk memburu informasi. Di masyarakat kita. Siap diomeli orang: kaya bisa maca-maca-a dhewe! Dalam masyarakat kita, bangun tidur pertama dilakukan ngopi dan ngemil makanan kecil, kemudian kongkou (nongkrong).

Kelima, realita terabaikannya “kecerdasan emosional” (EQ) dalam praktik pendidikan. Pendidikan kita mengideologikan kecerdasan kognitif (IQ) sebagai dasar pengembangan kualitas produk didiknya. Padahal, sebagaimana laporan hasil studi terhadap mereka yang sukses berkarir (di dunia kerja) sering ditentukan apa yang Daniel Golemen (1995) sebut dengan EQ.

Keenam, realitas ironis akan minimnya anggaran pendidikan. Realita ironis pendidikan terpusat saat itu mengalokasikan dana pendidikan yang jauh mamadai. Sejarah anggaran pendidikan Indonesia, belum pernah mencapai 10 persen dari APBN. Tahun 91/92 sekitar 8%; 92/93 sebesar 8,2%; 93/94 sebesar 8,5%; 94/95, 95/96, dan 96/97 berkisar 8%, 97/98 sebesar 8,2%; 98/99 sekitar 5%; 99/00 sebesar 6,7%; 2000 sebesar 7,9%; serta 2001 hanya sekitar 4,4% (Kompas, 1/5/01). Tahun 2002, 2003, dan 2004 pun tak jauh beda. Ini jauh berbeda dengan Singapura dan Jepang yang mengalokasikan anggarannya lebih dari 25 persen.

Menurut UNDP dalam Human Development Report 2000, anggaran pendidikan kita hanya sekitar 1% dari GNP; padahal angka rata-rata negara terbelakang (least developed countries) seperti Bangladesh, Angola, Ethiopia, Kongo, Malawi, Nepal, dan Samoa, sudah mencapai 3,5% (Kompas, 7/8/01).

Ketujuh, realita ironis masyarakat yang gila gelar. Realita pendidikan perguruan tinggi berlomba melaksanakan eksistensi perkuliahan. Pejabat birokrat bangga mengoleksi gelar sarjana, tetapi miskin kreasi-inovasi dalam bekerja. Mereka memburu gelar doktor honoris kausa atau gelar-gelar sarjana sampah yang dijual murah.

Begitulah, realita ironis dunia pendidikan kita. Atau, jangan-jangan memang pemimpin negeri ini paham betul akan filsafat pendidikan Martin Bomann, seorang pemimpin navi Jerman yang mengatakan: Education is a danger… at best an education which product useful coolies for us is admissable. Every educated person is a future enemy. (Pendidikan adalah suatu bahaya… paling banter yang dapat diterima adalah pendidikan yang menghasilkan kuli yang bermanfaat bagi kita. Setiap orang terpelajar adalah musuh masa depan (kekuasaan?). sungguh, sebuah mimpi yang tak indah tetapi realita ironis yang membuat gundah.

*) Guru SMA Bakti Ponorogo; Dua kali diundang di Istana Negara.

Categories: Esai