Soekarno dan Kebudayaan Bangsa

Judul Buku: Soekarno: Visi Kebudayaan & Revolusi Indonesia
Penulis: Nurani Soyomukti
Penerbit: Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010
Tebal: 260 halaman
Peresensi: Hendra Sugiantoro *
Kedaulatan Rakyat, 30 Jan 2011

Bagi Soekarno, kebudayaan adalah sarana membangun bangsa. Kebudayaan berjalin kelindan dengan segala aspek kehidupan. Kebudayaan berkaitan dengan aspek ekonomi dan politik. Bagaimana pun, kebudayaan tak mungkin bersifat netral. Melalui buku ini, kita sedikit banyak akan memperoleh gambaran tentang visi kebudayaan presiden pertama Republik Indonesia itu.

Ada konsep Tri Sakti Bung Karno yang terus melekat hingga kini, yakni mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Jiwa Soekarno yang hendak membebaskan bangsa ini dari penindasan dan penjajahan memang telah terbentuk sejak masa pergerakan nasional. Ketika menjadi presiden, jiwa tersebut tidaklah pudar. Penjajahan di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan terus terjadi yang kadang tanpa disadari, sehingga membuat lenyapnya kepercayaan diri, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Di masa kepemimpinan Soekarno, istilah neokolonialime kentara didengungkan demi menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap musuh bersama.

Dalam menjabarkan konsep kebudayaan dari Soekarno, penulis buku ini mencoba melakukan analisis dan interpretasi. Penulis buku berusaha memudahkan penjelasan terkait visi kebudayaan dan revolusi dari seorang Soekarno. Dalam masa pemerintahan Soekarno, kita tentu teringat dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Manipol yang merupakan orasi Soekarno pada 1959 ini oleh MPRS ditetapkan sebagai “Garis-Garis Besar Haluan Negara” lewat ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960. Intisari dari Manipol meliputi UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Setiap tahun Manipol-USDEK ini diberi pedoman dalam pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus.

Di kalangan budayawan dan seniman, apa yang dilakukan Soekarno mendudukkan dua kubu secara diametral. Ada budayawan dan seniman yang mendukung kebijakan Soekarno dan berusaha menyukseskannya, namun juga ada yang kurang bersepakat. Polemik kebudayaan antara Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pun muncul. Kelompok kebudayaan Manikebu mengganggap kebudayaan bersifat netral dan tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik. Lekra menganggap kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Lekra menjadikan seni budayanya sebagai alat perjuangan politik revolusioner. Terkait kentaranya keperpihakan Soekarno terhadap Lekra, penulis buku mencoba menjelaskan berkenaan dengan konstelasi politik ketika itu.

Banyak hal dipaparkan buku ini. Soekarno menurut penulis buku hanya berobsesi membangun kepribadian bangsa. Perlawanan Soekarno terhadap musik “ngak-ngik-ngok” di masa pemerintahannya hendaknya dibaca dalam konteks itu. Aliran musik itu dianggap dapat merusak kepribadian bangsa dan kontra-revolusioner oleh Soekarno dan pendukungnya. Dilakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang masih mendengarkan dan memainkan musik “ngak-ngik-ngok”. Terjadi pula razia dan penyitaan alat perekam dan kaset The Beatles, Rolling Stones, dan lainnya. Para artis ataupun seniman yang menyanyikan dan bergaya alat Barat ditegur. Pernah pada peringatan 17 Agustus 1965, Soekarno menyindir Koes Bersaudara, “Jangan seperti kawan-kawanmu, Koes Bersaudara. Masih banyak lagu-lagu Indonesia, kenapa mesti Elvis-Elvisan.” Sebelum itu, pada 1 Juli 1965, sepasukan tentara telah menangkap kakak beradik Tony, Yon, dan Yok Koeswoyo dan memenjarakannya.

Selain mengundang sikap pro, kebijakan yang dibuat Soekarno juga dibarengi sikap kontra. Malah Anda bisa saja terbawa pada sikap pro dan kontra setelah membaca buku ini.

*) Pembaca buku, tinggal di Yogyakarta