Yohanes Sehandi *
Flores Pos (Ende), 1 Oktober 2010

Artikel ini lahir setelah saya membaca buku Biografi Singkat 1925-2006 Pramoedya Ananta Toer (2010) karya Muhammad Rifai. Isi buku yang menggetarkan ini terasa “menambah” kelengkapan warna-warni dan lekak-liku ketenaran, kontroversi, dan ironi sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer.

Buku-buku lain yang berisi tentang ketenaran, kontroversi, dan ironi Pramoedya Ananta Toer yang sudah terbit dan beredar sebelumnya, antara lain (1) 1000 Wajah Pram dalam Kata dan Sketsa: Esai Pramoedya Ananta Toer (Astuti Ananta Toer, Ed., 2009); (2) Pramoedya Ananta Toer dari Dekat Sekali, Catatan Pribadi Koesalah Soebagyo Toer (Koesalah Soebagyo Toer, 2006); (3) Pramoedya Ananta Toer dan Kenangan Baru (Rudolf Mrazek, 2000); (4) Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosial (Eka Kurniawan, 1999). Keempat buku tersebut terbit dan beredar di Indonesia pada masa Orde Reformasi sekarang ini.

Pada masa Orde Baru susah sekali menemukan buku-buku yang terbit dan beredar di Indonesia tentang Pram (nama populer/akrab Pramoedya Ananta Toer), sebaliknya di luar negeri buku-buku tentang Pram beredar luas dan diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa asing. Yang bisa ditemui di Indonesia selama masa Orde Baru mungkin hanya buku Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramoedya Ananta Toer (A. Teeuw, 1997) dan Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei II (H.B. Jasin, 1967, khususnya Bab “Pramoedya Ananta Toer Pengarang Keluarga Gerilya”). Sedangkan pada masa Orde Lama yang bisa ditemui hanya satu buku, yakni Pramoedya Ananta Toer dan Karya Seninya (Bahrum Rangkuti, 1963).

Membaca buku-buku tentang Pram, yang antara lain disebutkan di atas, membuat kita tercenung, terharu, dan bergejolak. Pram dan karya-karyanya, baik karya-karya sastra maupun nonsastra, penuh dengan ketenaran/keunggulan, kontroversi, dan ironi. Pram menulis karya-karya satra monumental, punyai pengaruh dan memberi warna tersendiri dalam perjalanan satra Indonesia modern bahkan sastra dunia.

Pram adalah “satu-satunya” sastrawan Indonesia yang beberapa kali (sejak tahun 1982) menjadi nominasi penerima Hadiah Nobel untuk bidang sastra. Hadiah Nobel yang merupakan supremasi prestasi tertinggi di tingkat dunia gagal diraih Pram, antara lain karena pengaruh gejolak kontroversi politik dalam negeri Indonesia menanggapi nominasi Pram merebut Hadiah Nobel Sastra tersebut.

G 30 S dan Pramoedya

Pramoedya Ananta Toer dengan segala macam ketenaran, kontroversi, dan ironi yang mewarnai perjalanan hidup dan karyanya, tidak terlepas dari peristiwa atau tragedi Gerakan 30 September 1965 (Gestapu) yang biasa disingkat G 30 S. Peristiwa tragis yang terjadi pada 45 tahun yang lalu itu, yang sampai saat ini terus menjadi topik kajian sejarah yang menarik, tentu tidak mudah dilupakan begitu saja oleh berbagai elemen bangsa ini.

Secara kebetulan penulisan artikel ini bersamaan dengan peringatan ke-45 tahun tragedi G 30 S yang diperingati hari Kamis 30 September 2010, dan tragedi itu berkaitan langsung dengan perjalanan hidup dan karya sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, maka untuk sekedar berpartisipasi (ikut ambil bagian) dalam mengenang tragedi G 30 S itu, dalam artikel ini disinggung sedikit tentang peristiwa itu. Itu pulalah sebabnya artikel ini diberi judul “G 30 S dan Pramoedya Ananta Toer.”

Menyinggung sedikit tentang peristiwa ini secara singkat hanyalah sekedar letupan kecil terhadap peristiwa sejarah sebagai cikal-bakal munculnya Orde Baru dalam sejarah Indonesia modern. Letupan kecil ini muncul dengan sendirinya setelah membaca buku-buku pelajaran sejarah dan menonton film dokumentasi tentang peristiwa tragis itu.

Sepanjang sejarah Orde Baru (1966-1998) singkatan G 30 S digandeng mutlak dengan satu tarikan nafas dengan PKI sehingga menjadi “G 30 S/PKI.” Tujuh jenderal yang dibunuh secara sadis pada 30 September 1965 malam itu menjadi pahlawan bangsa, yang nama-nama mereka dihafal generasi muda dan terus dihormati sepanjang sejarah.

Gandengan mutlak nama peristiwa G 30 S/PKI ini seolah-olah menjadi suatu “keharusan sejarah” bangsa ini, lebih tepatnya keharusan sejarah Orde Baru, bahwa satu-satunya “dalang” (pelaku utama yang bertanggung jawab) Gestapu itu adalah PKI, kemungkinan lain tertutup rapat. Keharusan sejarah ini pulalah rupanya yang “menimpa” sebuah buku pelajaran sejarah untuk sekolah menengah beberapa waktu yang lalu, yang secara mendadak dan penuh kontroversial ditarik dari peredarannya karena dalam buku itu penulisan G 30 S “tidak digandeng” dengan PKI sebagaimana lazimnya selama tradisi Orde Baru.

Generasi muda bangsa ini yang berpikir kritis tentang peristiwa itu, tetapi ditakdirkan lahir setelah tahun 1965, terpaksa “mencoba” untuk menerima dan mempercayai begitu saja cerita tentang peristiwa yang mengakhiri rezim Orde Lama dan digantikan oleh rezim Orde Baru tersebut, meskipun ada sedikit kejanggalan yang terdapat dalam buku-buku pelajaran sejarah dan dalam film dokumentasi produksi Orde Baru tentang tragedi itu. Misalnya saja, dikatakan bahwa “dalang” (pelaku utama yang bertanggung jawab) terhadap peristiwa G 30 S adalah PKI (Partai Komunis Indonesia), tetapi di dalam buku-buku pelajaran sejarah itu dan dalam film dokumentasi peristiwa tragis itu, yang angkat senjata dan melakukan pembantaian sadis terhadap tujuh jenderal adalah sejumlah tentara yang dipimpin Letkol (Letnan Kolonel) Untung. Ini tentu sebuah tanda tanya sekaligus renungan atas pristiwa itu sebagai partisipasi dalam memperingati 45 tahun G 30 S tahun 2010 ini.

Selanjutnya, mari kita tinggalkan peristiwa G 30 S. Peristiwa yang jauh lebih sadis setelah 30 September 1965 itu adalah peristiwa pembantaian massal anggota PKI. Sejak 1 Oktober 1965 sampai dengan 1966 dilakukan operasi penangkapan, penyiksaan, pembunuhan orang-orang PKI di seluruh pelosok wilayah negeri ini.

Jumlahnya korban hasil operasi ini simpang-siur, ada yang menyebut sekitar 800 ribu orang, ada yang memperkirakan minimal 500 ribu orang maksimal 2 juta orang. Perlakuan itu tanpa melalui proses hukum (peradilan). Di antara kita, tentu saja punyai anggota keluarga, sahabat kenalan, dan sanak famili di kampung-kampung kita pada waktu itu, menjadi korban sia-sia, tanpa mereka tahu persis apa keterlibatan mereka dalam peristiwa G 30 S yang terjadi di Jakarta pada 30 September 1965 malam.

Peristiwa pembataian massal ini menjadi tragedi Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Orang-orang PKI dan yang dituduh PKI yang masih hidup dipenjarakan. Setelah keluar dari penjara pun perlakuan yang diterima pun tidak jauh berbeda sewaktu di penjara karena dibatasi hak hidupnya. Salah seorang dari ribuan orang PKI yang dipenjara dan disiksa itu adalah sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Antara Toer.

Pramoedya sebagai Sastrawan

Pram lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah, sebagai anak pertama dari pasangan Mastoer dan Oemi Saidah. Mastoer seorang guru dan kepala sekolah Institut Boedi Ortomo dan aktivis PNI (Partai Nasional Indonesia, yang didirikan Soekarno pada 1927). Meninggal dunia pada 30 April 2006 dalam usia 81 tahun.

Sejak kecil Pram tidak akur dengan ayahnya. Ayahnya terlalu keras mendidik, apalagi Pram tidak naik kelas sampai tiga kali di sekolah yang dipimpin ayahnya sendiri. Menurut data yang ada, Pram tidak pernah memiliki ijazah resmi, menjadi tokoh besar karena otodidak (belajar sendiri).

Pram aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi. Dalam kesibukan apapun, kegiatan membaca dan menulis adalah keterlibatan yang penuh dan sungguh-sungguh. Karya-karyanya, baik berupa karya sastra (novel dan cerita pendek) maupun karya nonsastra menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang tertindas, kelas masyarakat yang paling dirugikan dalam struktur sosial.

Menurut Pram, seorang pengarang harus bisa menyelami masalah rakyat, berbaur dengan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang kebenaran yang hakiki, yang tidak mungkin diperoleh dari tumpukan buku dan lamunan, tetapi dari kehidupan yang langsung dari rakyat. Pekerjaan ini sungguh sulit, tetapi luhur. Inilah kredo kepengarangan Pram.

Karya sastra Pram bersifat monumental. Karya-karyanya bermunculan sejak 1946 dan terus mengalir deras seperti air. Sampai sejauh ini, Pram-lah sastrawan Indonesia yang paling banyak menulis karya sastra (asli) dan menerjemahkan karya-karya sastra para sastrawan kaliber dunia ke dalam bahasa Indonesia. Karya-karya yang disebutkan berikut ini yang terselamatkan, masih banyak karya Pram yang masih dalam bentuk naskah buraman dan naskah siap terbit tapi dimusnahkan penguasa Orde Baru, baik yang ditulis di penjara selama 14 tahun maupun yang ditulis di luar penjara.

Karya-karya sastra Pram yang terselamatkan adalah: Sepuluh Kepala Nica (1946), Keranji Bekasih Jatuh (1947), Perburuan (1950), Cerita-Cerita Pendek Revolusi (1950), Percikan Revolusi (1950), Bukan Pasar Malam (1951), Di Tepi Kali Bekasi (1951), Mereka yang Dilumpuhkan (1951), Dia yang Menyerah (1951), Cerita dari Blora (1952), Gulat di Jakarta (1953), Korupsi (1954), Midah si Manis Bergigi Emas (1955), Sunyi Senyap di Siang Hidup (1956), Cerita dari Jakarta (1957), Cerita Calon Arang (1957), Sekali Peristiwa di Banten Selatan (1958), Gadis Pantai (1952), Panggil Aku Kartini Saja (4 jilid, 1965), A Heap of Asheas (1975), Bericht uit Kebayoran (1978), Verloren (1978), Bumi Manusia (1980), Anak Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1985), Sang Pemula (1985), Rumah Kaca (1988), Arus Balik (1995), Arok Dedes (1999), Mangir (2000), Larasati (2000).

Selama Orde Baru, karya-karya Pram dilarang beredar dan dibaca. Namun anehnya, hampir semua karya Pram justru beredar secara melus di luar Indonesia, diterjemahkan dalam ratusan bahasa asing. Menjelang akhir hidupnya, yakni pada 6 Februari 2006, atas insiatif para pengagumnya diadakan pameran buku-buku Pram di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ada 200 judul buku Pram yang dipamerkan yang semuanya merupakan terjemahan karya-karya Pram dalam berbagai bahasa di dunia. Ini sekaligus hadiah ulang tahun Pram yang ke-81.

Karya-karya sastra Pram yang beredar di luar Indonesia itulah yang memunculkan rekomendasi dari berbagai pihak agar Pram mendapatkan Hadiah Nobel Sastra beberapa kali sejak tahun 1982. Karya sastra (novel) Pram yang paling heboh dan menggegerkan suhu politik Indonesia tahun 1980-an adalah pada waktu mulai terbit “kuartet karya Pulau Buru,” yakni empat novel tebal yang berdiri sendiri namun berhubungan satu sama lain yang ditulis dalam penjara Pulau Buru, yakni Bumi Manusia (1980), Anak Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1985), dan Rumah Kaca (1988).

Nama Pram di luar Indonesia sengat terkenal, dan secara langsung atau tidak langsung mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Di Indonesia karya-karya Pram dilarang beredar dan dibaca. Pram pun dijebloskan dalam penajara oleh penguasa Orde Baru selama 14 tahun, termasuk di pulau terpencil, Pulau Buru. Pada masa Orde Reformasi sekarang inilah baru karya-karya Pram baru bisa dibaca secara leluasa oleh anak-anak bangsa ini. Namun, sayangnya, pelarangan terhadap buku-buku Pram belum juga dicabut oleh pemerintah. Pram dituduh PKI, menganut aliran/faham kesenian “realisme sosialis,” karya-karyanya dituduh menyebarluaskan ajaran marxisme dan komunisme.

Pramoedya dan Lekra

Keterlibatan Pram dalam bidang politik tidak berhubungan langsung dengan PKI sebagai organisasi politik, tetapi lewat organisasi sayap PKI di bidang kebudayaan/kesenian, yakni Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lekra didirikan pada 17 Agustus 1950 atas inisiatif beberapa orang pendiri yang juga pentolan PKI, antara lain D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan Nyoto. Tak lama kemudian bergabung Henk Ngantung, Sudharnoto, Herman Arjuno, dan Joebar Ajoeb. Pram tidak bergabung dari awal.

Asas dan metode kerja Lekra yang terkenal adalah: 1-5-1 (baca: satu-lima-satu). Artinya: 1 (politik sebagai panglima), 5 (kerja meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi baik dan kekinian revolusioner, kreativitas individual dan kearifan massa, realisme sosialis dan romantik revolusioner), 1 (turun ke bawah atau turba).

Aliran/faham kesenian yang dianut Lekra adalah realisme sosialis. Aliran ini mempertegas pemihakannya atas kelas paling dirugikan dalam struktur dialektika masyarakat. Realisme sosialis ini bukanlah yang dogmatis, melainkan realisme sosialis yang kreatif, berkembanga, dan berdialektika.

Keterlibatan langsung Pram dengan Lekra lewat lembaga kreatif yang dibentuk oleh Lekra, yakni Lembaga Sastra Indonesia (Lestra), yang dibentuk pada Maret 1959. Pram duduk sebagai Wakil Ketua, sedangkan ketuanya adalah Bakri Siregar. Meskipun Pram hanya sebagai Wakil Ketua Lestra, tetapi pengaruh Pram sangat kuat menyebarkan aliran realisme sosialis.

Peranan Pram semakin kuat pada waktu ia dipercayakan menjadi penulis tetap sekaligus penjaga gawang rubrik kebudayaan “Lentera” pada suratkabar Harian Rakyat (suratkabar resmi milik PKI). Karena bakat dan kemampuannya yang luar biasa, tulisan-tulisan Pram di harian itu menimbulkan kontroversi yang meningkatkan suhu politik, baik di kalangan politisi maupun di kalangan seniman/sastrawan/budayawan.

Sepak terjang Pram yang sangat kuat memaksakan penerapan aliran satra realisme sosialis kepada para sastrawan/seniman lain di luar Lekra, menyulut protes dan pemberontakan sastrawan/seniman/budayawan lain yang tidak sehaluan dengan aliran realisme sosialis, membentuk wadah tandingan di luar Lekra bernama Manifes Kebudayaan (Manikebu) pada tahun 1963. Pertarungan politik kesenian/kebudayaan selanjutnya antara Lekra dan Manikebu, sampai meletusnya tragedi G 30 S, pada 30 September 1965 malam. Inilah awal tragedi Pram.

Pada malam 13 Oktober 1965, Pram ditangkap di rumahnya. Dalam buku Biografi Singkat 1925-2006 Pramoedya Ananta Toer (2010), Muhammad Rifai melukiskan penangkapan Pram seperti berikut ini. “Pada malam 13 Oktober (rumahnya) dikepung, dan dihujani batu oleh gerombolan pemuda, sebagian bertopeng, dilanjutkan oleh penculikan yang dilakukan oleh tim tentara dan polisi, dengan penghinaan dan pemukulan dengan gagang tomygun sehingga merusakkan pendengarannya untuk sisa hidupnya, dan perampokan atas segala harta bendanya. Termasuk yang terampok adalah sejumlah naskah yang belum sempat diterbitkan karena dalam masa itu penerbit-penerbit profesional menolak menerbitkan karya-karyanya, koleksi dokumen 1918-1948, koleksi majalah sejak abad lalu, dan koleksi buku, yang menurut pustakawan yang mengurusnya, berjumlah sekitar 5.000 jilid” (halaman 121-122).

Pram telah meninggal 30 April 2006, dua tahun yang lalu. Ia meninggalkan warisan berharga untuk anak-anak bangsa ini, anak semua bangsa. Ia BOLEH mati, karya-karya tidak akan pernah mati. Pribadi dan karya-karya sastra yang kontroversial tetap menjadi lahan subur untuk dipelajari dan dikaji ulang.

Setelah Pram meninggal, sastrawan/budayawan Goenawan Mohammad (salah satu tokoh Manikebu) yang merupakan “seteru” Pram, menulis dalam majalah Tempo (11 Juli 2008) sebagai berikut: “ Sampai ia meninggal, Pramoedya masih murung, ia menatap dengan getir sejarah Indonesia. Pelbagai wawancara terakhirnya mengesankan itu. Tapi nada marahnya mungkin sebuah keteguhan: suara seseorang tak “mendapatkan apa-apa” dari “tempat dan zamannya,” tapi percaya, “dia akan tumbuh sendiri.” *

*) Pemerhati Bahasa dan Sastra Indonesia
http://yohanessehandi.blogspot.co.id/2016/09/g-30-s-dan-pramoedya-ananta-toer.html

Categories: Esai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*