Yasraf Amir Piliang *
pr.qiandra.net.id
Perbedaan ekspresi kebudayaan sering ditampilkan dalam bingkai pertentangan atau oposisi biner (binary opposition), misalnya, antara budaya tinggi (high culture) dan budaya massa (mass culture). Dalam dunia sastra, khususnya, ada pertentangan antara “sastra tinggi” dan “sastra rendah”. Metafora spasial macam ini dalam sastra digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara bentuk-bentuk sastra yang dianggap mempunyai nilai-nilai “luhur” (indah, suci, atas, serius, mulia, tinggi) dan yang mempunyai nilai-nilai “bawah” (rendah, banal, buruk, profan, asal jadi, instan).
Perkembangan industrialisasi berperan besar dalam memberikan ruang bagi tumbuhnya “sastra massa” atau “sastra populer”, yaitu bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problematika, dan selera orang kebanyakan (people). Sastra macam ini menjadi bagian dari “industri budaya” (culture industry), yang diproduksi untuk massa yang luas. Ada semacam proses “kapitalisasi”, ketika sastra “dengan sengaja atau tak disengaja” menjadi tempat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, di dalam sebuah “komodifikasi budaya” (commodification of culture).
Konstruksi sastra sebagai bagian “industri budaya” telah mengkhawatirkan kalangan kritikus akan terciptanya sastra yang berbasis pada logika industri. Tentu saja, karya sastra tidak dapat disamakan dengan barang-barang industri. Akan tetapi, logika industri itu setidak-tidaknya ikut memengaruhi perkembangan strategi, bentuk, gaya, dan kandungan isi karya-karya sastra. Tekanan agar karya sastra dapat diterima, diapresiasi, dipahami, dan dikonsumsi oleh massa yang luas agar memaksimalkan keuntungan ekonomi, telah mendorong ke arah bentuk-bentuk sastra yang disesuaikan dengan selera massa.
Perkembangan bentuk sastra yang berbasis selera massa, produksi massa, dan konsumsi massa telah menimbulkan berbagai kontradiksi menyangkut standar ukuran, metode penilaian (judgement), penilaian, dan penyaringan karya sastra. Muncul berbagai kontradiksi antara bakuan-bakuan penilaian sastra sebagaimana dikembangkan lembaga-lembaga yang selama ini dianggap mempunyai otoritas penilaian (perguruan tinggi, kritikus) dan model konsumsi, pembacaan (reading) dan pemaknaan yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Muncul kontradiksi untuk mengatakan mana sastra yang “baik” dan yang “buruk”.
Ada pula persoalan bagaimana bentuk-bentuk sastra itu dipertanggungjawabkan secara sosial, kultural, moral, bahkan spiritual. Bentuk-bentuk sastra yang membawa pesan moral, ideologi, atau agama tertentu (misalnya sastra Islami), mendapatkan tantangan untuk mampu memperlihatkan landasan estetik-etiknya (ethico-aesthetic). Berbeda dengan sastra populer yang tidak membawa nama moral, ideologi, atau agama tertentu, sastra populer “ideologis” atau “agamis” harus mampu memperlihatkan pemikiran moral ini karena bentuk-bentuk sastra itu menempatkan dirinya sebagai “representasi” nilai-nilai sosial, moral, ideologi, atau spiritual-keagamaan itu sendiri.
Ideologi popularisme
Ada relasi yang tidak dapat dipisahkan antara perkembangan industrialisasi (kapitalisme) dan apa yang disebut sebagai budaya massa (mass culture). Budaya massa adalah sebuah budaya yang berkembang seiring perkembangan industrialisasi. Sebagai bentuk produksi massa, budaya massa diproduksi untuk massa yang luas, berbeda dengan “budaya elite” (elite culture) yang hanya dikonsumsi elite kebudayaan tertentu.
Kata “massa” pada istilah “budaya massa” mempunyai konotasi positif sekaligus negatif. Istilah ini dikaitkan dengan persoalan derajat atau status tertentu dalam kebudayaan. Dalam pengertiannya yang lebih netral, “budaya massa” diartikan sebagai sinonim dari “budaya rakyat kebanyakan” (culture of people).
Terdapat tiga sikap berbeda terhadap budaya populer. Pertama, pandangan “modernis”, yang melihat budaya populer sebagai bentuk kebudayaan yang merusak keluhuran budaya tinggi. Kedua, “posmodernis radikal”, yang memberi ruang seluas-luasnya bagi budaya populer untuk berkembang sejajar dengan bentuk-bentuk budaya (tinggi) dalam iklim demokratisasi dan relativisme kebudayaan. Ketiga, “posmodernis pluralis” atau “kritis”, yang mengakui ruang hidup bagi budaya massa, dalam skema pengakuan akan pluralisme budaya, akan tetapi menuntut tanggung jawab estetik, etik, sosial, dan kulturalnya.
Menolak sastra populer
Para pendukung modernisme, Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan W.F. Haug, menolak sastra dan budaya populer karena dibangun berdasarkan prinsip “industri budaya” (culture industry), yaitu kebudayaan yang diproduksi berdasarkan prinsip-prinsip dasar industri dan komoditas, yang tidak mendorong ke arah “pencerahan” (enlightenment). “Sastra populer”, sebagai bagian “industri budaya” adalah sastra yang dikonstruksi sekelompok elite dari atas (elite penulis, produser, penerbit, pengiklan), tetapi sering mengatasnamakan rakyat, untuk membedakannya dari budaya rakyat.
“Sastra tinggi” adalah sastra yang mempunyai standar (kualitas, estetik, selera) yang tinggi, yang diciptakan berdasarkan kemampuan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi sehingga selalu menghasilkan sesuatu yang baru (newness), yang belum ada sebelumnya. Ia adalah sastra yang dilandasi semangat kemajuan (progress), yaitu semangat penemuan terus-menerus wilayah-wilayah baru kebudayaan. Sebaliknya, “sastra populer” adalah sastra yang mempunyai standar kualitas selera yang rendah, yang hanya mengulang dan mengimitasi apa yang telah ada sebelumnya.
Sastra massa diproduksi sekelompok elite (penulis, produser, distributor) yang mencari segala cara agar karyanya diterima oleh massa luas dengan mengutamakan motif keuntungan. Karya sastra itu kini menjadi bagian dari industri kebudayaan, yang menghasilkan karya-karya yang memenuhi “selera massa”. Selera itu tidak berasal dari massa, tetapi dikonstruksi untuk mereka oleh para elite produser.
Sastra populer membangun sebuah kategori estetik yang komersial, yang oleh W.F. Haug disebut sebagai “estetika komoditi” (commodity aesthetics), yaitu estetika yang melaluinya bentuk-bentuk estetik diciptakan berlandaskan motif daya tarik, keterpesonaan (eye catching) dan perhatian massa konsumer semata, dengan mengangkat berbagai bentuk daya pesona (fetishism) untuk memenuhi hasrat rendah (desire) pembaca. Sastra macam ini tidak terlalu mementingkan logika dari sebuah ekspresi, demi merayakan daya pikat dan daya pesona.
Para pemikir modernis menolak mentah-mentah eksistensi sastra dan budaya populer. Mereka ingin menjaga sifat-sifat luhur dan otonom dari apa yang disebut “pencerahan murni” modernisme. Penyucian sastra dan budaya tinggi adalah dengan melepaskannya dari cengkeraman pengaruh industrialisasi, komersialisasi, dan komodifikasi budaya, khususnya dari pengaruh estetika komoditi kapitalisme. Kaum modernis menolak sastra populer karena dianggap lebih mengutamakan penampakan luar, sifat permukaan, kekuatan menghibur, daya pesona, dan tidak terlalu memedulikan kedalaman makna. Sastra populer cenderung melakukan berbagai bentuk penyederhanaan, reduksi kultural, manipulasi pikiran ke arah imajinasi-imajinasi populer (tentang kecantikan, kesempurnaan, kehidupan utopis), tanpa didukung argumentasi logis sehingga tidak membangun massa (pembaca) yang kritis.
Merayakan sastra populer
Sebaliknya dari kaum modernis, kaum “posmodernis radikal” justru mengakui sastra dan budaya massa sebagai bentuk ekspresi yang legitimated. Posmodernisme radikal ingin mendekonstruksi benteng pemisah budaya tinggi/budaya rendah sehingga dapat diciptakan sebuah ruang “heterogenitas sastra”, dapat dihidupkan sastra-sastra pinggiran dan budaya rakyat yang sebelumnya ditolak modernisme, dengan sekaligus menolak segala bentuk pertentangan, oposisi biner, dan hierarki budaya.
Dengan mendekonstruksi tembok pemisah budaya tinggi dan budaya rendah, klaim oposisi biner tinggi/rendah, elite/populer, luhur/murahan, seni/kitsch, indah/tidak indah tidak lagi relevan. Posmodernisme radikal menuntut dekonstruksi besar-besaran konsep “sastra” dan “kebudayaan” yang tak hanya mengakui “karya luhur” atau “masterpiece”, tetapi juga segala bentuk sastra dan budaya yang selama ini dipinggirkan dan direndahkan.
“Popularitas” menurut Fiske, “. . . ukuran dalam kemampuan bentuk-bentuk budaya untuk melayani hasrat konsumernya.” Popularitas berkaitan dengan kuantitas, bukan kualitas. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang menentukan kualitas itu? Apakah konsumer itu sendiri, di dalam sebuah iklim demokratisasi kultural sehingga apa yang memberikan kesenangan dan kepuasan, itulah yang berkualitas? Akan tetapi, kualitas adalah sesuatu yang memerlukan “otoritas”, “disiplin”, atau “institusi” untuk memutuskan, bukan otoritas massa.
Akan tetapi, karena “popularitas” adalah motif utama budaya populer, ia harus mencari cara untuk mendapatkannya. Salah satu cara yang biasa digunakan adalah dengan menyesuaikan diri dengan selera dan tingkat pemahaman massa.
Karena di dalamnya makna tidak dikendalikan oleh penulis (produsen) tetapi “diproduksi” oleh pembaca (konsumer), sastra populer memberi kekuatan pada orang kebanyakan untuk menghasilkan makna dan kesenangan berdasarkan hak, pilihan, preferensinya sendiri. Sastra populer menjadi tempat menggugah “fantasi pembaca”. Melalui fantasi yang mereka kembangkan dalam pembacaan, para pembaca mampu membangun “kekuatan semiotik” (semiotic power).
Kritik sastra populer
Bila posmodernisme radikal merayakan sastra dan budaya populer melalui sikap inklusif dan afirmatif, “posmodernisme pluralis” menerima sastra dan budaya populer secara argumentatif dan kritis. Kebebasan yang diperoleh harus ditunjukkan oleh tanggung jawab (responsibility) dan landasan pemikiran etik, sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya.
Penulis harus menunjukkan tanggung jawab bahasa, sastra, sosial, dan bahkan spiritual karyanya. Meskipun relasi sebuah teks dan pembacanya semakin demokratis, ketika penulis tidak lagi menjadi penguasa “makna”, sementara pembaca kini mempunyai “kekuasaan” atas teks yang dibacanya, di dalam sebuah relasi yang disebut Roland Barthes sebagai “matinya pengarang” (death of author), tidak berarti bahwa pengarang dapat lepas tangan terhadap teks produksinya. Pengarang dapat menumpahkan segala imajinasi, hasrat, dan fantasinya di dalam teks, tetapi harus disertai tanggung jawab dengan mengutamakan standar kualitasnya.
Tanpa tanggung jawab, Michael Schudson melihat sebuah bahaya dalam kesusastraan, yaitu “. . . pengaburan sifat-sifat khusus teks tertulis (italic penulis) . . . (dan) romantisasi dan sentimentalisasi pembaca seakan-akan ia ada di dalam kondisi sosial tertentu yang melampaui manusia (yang tanpa salah, tanpa dosa).” Memang, para pembaca sastra dan budaya populer tidak menyerap karya sastra populer seperti busa spons, akan tetapi bersifat selektif, reflektif, konstruktif, bahkan “kreatif” dalam pembacaan. Akan tetapi, tidak berarti tingkat refleksi, kritik, atau kreativitas mereka sejajar dengan para pembaca sastra-sastra adiluhung. Kesejajaran eksistensial antara sastra populer dan sastra tinggi tidak berarti kesamaan kualitas keduanya.
Tanggung jawab penulis/produser terhadap karya sastra jauh lebih penting daripada hak pembaca dalam interpretasi. Pluralitas makna yang dihasilkan oleh pembaca tidak dapat dilepaskan dari “kualitas” teks. Tanggung jawab sastra ini semakin besar bila sebuah teks diberi label “teks moralis” (novel moral), “teks ideologis” (novel kebangsaan), atau “teks religius” (novel Islami). Teks moral, ideologis, dan religius mengemban tanggung jawab moral yang jauh lebih besar karena ia berurusan dengan “kebenaran” (truth).
Trans-kritisisme
Posmodernisme pluralis menghargai perbedaan-perbedaan di antara bentuk dan ekspresi-ekspresi sastra yang beragam, sebagai bentuk demokratisasi sastra. Akan tetapi, pengakuan akan kesetaraan ekspresi-ekspresi sastra tidak menjadikan semuanya hidup terpisah secara ekslusif dengan sistem penilaiannya sendiri (judgement system) sehingga ukuran penilaian “sang lain” (misalnya: kaum akademik) tidak bisa digunakan. Ada pandangan posmodernis radikal bahwa penilaian karya sastra harus dilakukan oleh komunitasnya sendiri, dengan kriteria penilaian dan standar kualitasnya sendiri.
Bila demikian, yang tercipta adalah kembalinya “eksklusivitas kebudayaan”, ketika sebuah kelompok budaya membuat benteng tinggi dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Padahal, prinsip pluralisme menolak eksklusivitas. Agar tidak menggiring pada eksklusivisme radikal itu, pluralisme memerlukan prinsip “dialogisme”, yaitu proses “dialog” di antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda, dalam rangka mencapai kemajuan bersama (co-progression).
Dialog sastra menuntut keterbukaan dan inklusivitas, bukan sastra prasangka dan eksklusivitas. Dialog memungkinkan proses “pelintasan” (trans), yaitu lintas ekspresi (transexpression), lintas estetik (transesthetics), bahkan lintas kritisisme (trans-criticism). Ia menuntut pula sikap “saling belajar” dan “saling pemahaman”. Menentukan karya yang baik dan berkualitas adalah melalui proses dialog itu. Setiap kelompok sastra (baik sastra tinggi maupun populer) harus terbuka dan siap untuk saling kritik, siap memberikan argumentasi yang cerdas, siap memberikan tanggung jawab, dan yang lebih penting siap untuk “saling belajar” demi kemajuan bersama.
***
*) Budayawan, dosen FSRD ITB.