Menghimpun Sastrawan Bali, Mungkinkah?

I Nyoman Tingkat
http://www.balipost.com/

Perhimpunan sastrawan Bali tampaknya mendesak direalisasikan karena memang penting dan perlu. Penting untuk menjaga gawang budaya Bali yang sudah banyak kemasukan bola nyasar lewat tembakan spekulasi jarak jauh “pemain asing”. Perlu untuk semakin mengairahkan semangat berapresiasi dalam rangka memperhalus budi dan mencerdaskan atau mencerahkan masyarakat Bali. Namun, menghimpun sastrawan Bali dalam satu wadah, mungkinkah?

BALI pantas berbangga karena memiliki komunitas sastrawan yang terpencar di setiap kabupaten dan Kodya. Namun, sejauh ini, para sastrawan itu berjalan sendiri-sendiri, tak terhimpun dalam satu wadah. Di Amlapura misalnya, terbit majalah Buratwangi yang terkesan “Karangasem sentris”. Di Gianyar berdiri Pondok Tebawutu dikomandoi Made Sanggra bersama I Nyoman Manda, di Sempidi Badung berdiri Sanggar Sangupati diemban Putu Gede Suata. Yang menarik dari semua itu, penerbitan karya sastranya sangat sederhana dan bersahaja. Selain itu, kemunculan mereka justru didorong oleh penghargaan dari luar, seperti hadiah Rancage dari Ajip Rosidi. Kondisi itu mestinya membuat Pemda Bali introspeksi diri, yang pejabatnya selalu mendengungkan keluhuran budaya Bali yang tak bisa dilepaskan dari sastra yang melandasinya. Kebiasaan mengumbar pernyataan manis di kalangan elite seyogyanya diimbangi dengan perhatian membangkitkan kinerja berdasarkan teks-teks sastra. Kemudian memberikan motivasi kepada pengarang untuk selalu berkreativitas melahirkan karya-karya bermutu. Untuk mewujudkan itu, maka suntikan dana dari Pemda mutlak diperlukan. Lebih-lebih dengan semakin maraknya sastra Bali modern yang muncul dengan idealisme penuh kesederhanaan.

Kebersahajaan sastra Bali modern dapat diamati dari majalah berbahasa Bali yang terbit dengan tampilan ala kadarnya, mulai dari cover depan, ilustrasi, kualitas cetakan, kualitas kertas, sampai dengan kesan ketergesa-gesaan penerbit dalam proses percetakan sehingga kesalahan teknis yang tidak terhindarkan. Semua masalah itu dapat diatasi kalau ketersediaan dana mencukupi karena penerbitan buku atau majalah sastra (dan buku pada umumnya) tidak cukup dengan modal idealisme.

Penerbitan demikian melibatkan banyak pihak — dari pengarang, disainer kulit, ilustrator, editor, karyawan percetakan, sampai distributor — yang sudah pasti tidak gratis. Mereka perlu makan untuk berkarya dengan kualitas prima. Karena itu, mereka mesti diberikan suntikan dana untuk tetap bisa eksis. Di sinilah sesungguhnya peran Pemda sebagai fasilitator dengan mengembalikan sebagian PAD untuk membina dan mengembangkan sastra Bali demi tetap ajegnya Bali.

Untuk mendapatkan kucuran dana dari Pemda Bali, alangkah baiknya para sastrawan di Bali menghimpun diri dalam satu wadah. Perhimpunan sastrawan Bali seperti mengemuka dalam acara “Temu Sastrawan se-Bali” yang digelar pada 1 Juli 2003 di Balai Bahasa Denpasar.

Ada sejumlah keuntungan bila perhimpunan sastrawan Bali terwujud. Pertama, komunitas sastrawan di masing-masing kabupaten/kota di Bali dapat dipetakan. Dari pemetaan itu, memungkinkan muncul rasa jengah di kalangan sastrawan untuk bersaing secara sehat melahirkan karya bermutu. Karya-karya itu lantas dipublikasikan secara bergandengan tangan dalam sebuah majalah sebagaimana majalah Horison mendokumentasikan karya sastra Indonesia dari berbagai sastrawan di Indonesia. Jika ini bisa terwujud, para sastrawan Bali bisa berkiprah mengunjungi para siswa di sekolah untuk memberikan pelatuk dalam apresiasi sastra seperti dilakukan awak Horison yang dikomandoi Taufiq Ismail. Kedua, memperkuat posisi tawar sastrawan baik di bidang hukum maupun dalam birokrasi seperti diusulkan Tusthi Eddy. Hukum dan birokrasi yang seenaknya menjerat sastrawan karena karya-karyanya dinilai menyesatkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban sehingga dibreidel seperti dilakukan Orde Baru terhadap karya-karya Pramudya bisa dicegah atau paling tidak bisa diantisipasi oleh perhimpunan sastrawan. Dengan demikian, suasana kondusif dalam berkreativitas bisa diwujudkan dalam kemerdekaan berkarya.

Ketiga, melalui perhimpunan sastrawan se Bali juga memudahkan komunikasi insan sastra di daerah dengan di pusat. Sinergisitas sastrawan Bali dan sastrawan Indonesia dijalin dalam kepentingan yang sama, sama-sama memajukan kebudayaan melalui olah intelektual dan olah imajinasi sehingga upaya “memberagamkan” (meminjam istilah Gus Martin) karya dalam taman sastra Nusantara terwujud dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Warna-warni bunga di taman sastra Nusantara ini diharapkan mempercerah kekeruhan sehingga konsep “degdeg ajeg” bukan sekadar bualan pemanis bibir. Walaupun demikian pentingnya perhimpunan sastrawan Bali — sebutlah organisasi sejenis yang pernah muncul semisal Hipmi, Lesiba, dan Sanggar Minum Kopi — untuk dihidupkan kembali, para sastrawan tampaknya enggan menghimpun diri sebagaimana tulisan dan ulasan Nuryana Asmaudi (Bali Post, 6/7). Pada “Temu Sastrawan se-Bali”, 1 Juli 2003 di Balai Bahasa Denpasar, tak satu pun sastrawan yang hadir memberikan respon terhadap gagasan membangun komunitas sastrawan, kecuali pemakalah (Tusthi Eddy) dan beberapa pengamat. Apakah keengganan itu dilandasi pengalaman pahit, tidak mau terikat, atau ingin merdeka? Entahlah.

Yang jelas, perhimpunan sastrawan Bali tampaknya mendesak direalisasikan karena memang penting dan perlu. Penting untuk menjaga gawang budaya Bali yang sudah banyak kemasukan bola nyasar lewat tembakan spekulasi jarak jauh “pemain asing” (baca: penulis-penulis luar Bali). Perlu untuk semakin mengairahkan semangat berapresiasi dalam rangka memperhalus budi dan mencerdaskan atau mencerahkan masyarakat Bali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *