Silvia Galikano
http://jurnalnasional.com/
Hingga sekarang, urusan cara menyembah Tuhan ternyata masih belum sampai titik.
Selama enam hari, dari 15 hingga 20 Juni 2009, Keraton Kasepuhan di Cirebon Jawa Barat jadi tuan rumah Pekan Seni Budaya dan Film. Keraton buatan abad ke-17 itu jadi pusat perhatian para penggiat kebudayaan Tanah Air, khususnya Cirebon.
Stan beberapa provinsi, meski sangat sederhana, menyuguhkan bentuk seni dan budaya lokalnya. Lukisan kaca khas Cirebon diberi ruang sendiri. Buku pelajaran, dongeng, hingga buku hobi berdiskon 20 persen disambut hambar saja oleh pengunjung. Permainan anak-anak yang hampir terlupa akibat tergerus zaman dimainkan secara massal di alun-alun. Dialog dan pemutaran film, walau tidak mendatangkan sineas ternama, mampu menyedot remaja berseragam putih abu-abu datang sepulang sekolah.
Di antara gelaran meriah, terselip dua hari (tanggal 16 dan 17) Dialog Nilai Budaya Spiritual yang membincangkan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya ditulis “Kepercayaan” saja). Di sini, kesempatan para penghayat (sebutan bagi penganut Kepercayaan) bertukar ide tentang permasalahan yang mereka jumpai sehubungan tidak diakuinya keyakinan yang mereka pilih ini sebagai agama resmi negara.
Baru kali ini saya datang ke sebuah diskusi yang salam Rahayu bergema berulang-ulang. Pemberi salam dan pembalas salam mengucap “Rahayu”, yang berarti selamat, tenteram, sentosa. Di awal dan di akhir pembacaan makalah bagi pemakalah, serta di awal dan akhir pertanyaan bagi penanya.
“Rahayu” adalah salam penghayat Kepercayaan di masyarakat Jawa. Tercatat, Indonesia punya 245 aliran Kepercayaan, 188 di antaranya ada di Pulau Jawa, dan sisanya tersebar di luar Jawa, seperti Perbegu di masyarakat Batak, Marappu di Sumba, Kaharingan di masyarakat Dayak, serta Patuntung di masyarakat Makassar. Karena tak diakui sebagai agama, Kepercayaan tak dipayungi Departemen Agama, melainkan oleh Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Dikotomi agama dan kepercayaan yang diciptakan negara merupakan akar masalah selama ini, kata budayawan Taufik Rahzen di salah satu sesi diskusi (16/6). Dikotomi ini seharusnya dihapus, dan negara tak usah lagi turut campur urusan agama dan kepercayaan yang merupakan ranah publik.
“Masyarakat harus kuat menganut nilai-nilai yang mereka anut, bukan negara. Jika masalah ketuhanan jadi ranah publik, maka negara tidak bisa masuk di situ. Tugas negara hanya dua, yakni menciptakan keadilan dan menjaga demokrasi. Yang menyatukan ranah publik dan republik adalah keindonesiaan.”
Rahzen juga mengatakan bahwa penghayat sebaiknya mulai menghilangkan “sikap mental sebagai korban” yang menganggap diri sendiri tidak penting sehingga tidak penting juga untuk menuliskan identitas agama secara terbuka di KTP. Tak bisa lagi penghayat merumuskan Kepercayaan dengan istilah “bukan agama ini, dan bukan agama itu”.
Ada dua langkah yang disodorkan Rahzen bagi para penghayat yang selama ini terkesan selalu pasif-defensif, yakni berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak beragama warga negaranya. Jika tidak, maka bisa menggunakan konvensi internasional. Untuk itu dibutuhkan jurubicara yang artikulatif untuk menyampaikan apa yang jadi keinginan penghayat serta untuk melobi pihak-pihak berkepentingan.
Penghayat juga harus mulai mengedepankan multiidentitas. Rahzen memberi contoh dirinya yang orang Sumba, berafiliasi dengan budaya Marappu, berafiliasi juga dengan partai politik, dan di Bali ikut dalam keanggotaan Subak dan Banjar. Pentingnya multiidentitas bertujuan memunculkan kestabilan, sebaliknya identitas tunggal akan mudah memunculkan konflik.
Karena itu penghayat harus menggali identitas aliran Kepercayaannya. Jika alirannya tidak punya kitab suci, maka harus ada riset tentang bahasa suci yang dipakai masyarakat adat. Bahasa suci yang berbicara tentang bahasa simbol.
Berkait dengan menggali identitas aliran Kepercayaan, karena besarnya jumlah penganut Kepercayaan yang ada di Pulau Jawa, DR Mohammad Damami, M.Ag. dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berpendapat bahwa pemahaman terhadap Javanism menjadi penting untuk membentuk Kepercayaan sebagai bangunan budaya spiritual secara berbeda (distinctive).
“Apalagi nilai-nilai Kepercayaan tersimpan rapi dalam khazanah bahasa dan sastra Jawa. Kata dan rasa bahasa Jawa lebih pas untuk mengungkap makna yang terkandung dalam nilai-nilai yang dipandang luhur di kalangan penghayat,” kata Damami.
Dia memberi contoh ungkapan Pangeran iku ora sare (Tuhan itu tidak tidur), Pangeran iku sangkan paraning dumadi (Tuhan itu asal munculnya makhluk serta tempat terakhir kembalinya makhluk), serta Pangeran iku adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan (Tuhan itu jauh tanpa batas, dekat tanpa menyentuh). Ungkapan-ungkapan tersebut berasal dari tradisi naskah sastra Jawa keraton dan hasil renungan rohani setiap aliran Kepercayaan.
Menurut Damami, ungkapan-ungkapan khusus (bahasa suci) yang tumbuh dan berkembang dari kekayaan lokal bisa dijadikan konsep nilai yang relatif berbeda dengan nilai yang dimiliki keenam agama resmi di Indonesia.
Penghargaan terhadap nilai Kepercayaan dengan cara menghidupkan dan memfungsikannya, terutama di kalangan akar rumput, merupakan upaya besar mengokohkan posisi Kepercayaan di tengah masyarakat. “Jangan sampai meredup atau berhenti sama sekali. Ketercerabutan makin menjadi-jadi bila bahasa lokal pendukungnya juga mengalami kemerosotan penggunaan,” kata Damami.
Selain menggali identitas, Kepercayaan akan punya posisi kokoh di masyarakat jika Kepercayaan merupakan nama utuh dari gabungan seluruh nama aliran budaya spiritual yang ada, tanpa menyampingkan kedudukannya yang sah secara legal-konstitusional. Jika sudah punya format yang jelas, maka aliran-aliran dalam Kepercayaan harus memenuhi format tersebut, dan tak lagi jalan sendiri-sendiri.
“Posisi aliran atau sekte tersebut harus seperti posisi sekte dalam agama besar, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang merupakan nama tunggal sekalipun masing-masing memiliki sekte-sekte juga,” kata Damami.