Indonesia dalam Cengkeraman Neoliberalisme

Judul: Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi dan Tantangan Globalisasi
Penulis: Revrisond Baswir dkk.
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Oktober 2009
Tebal : 360 halaman
Peresensi : Ahmad Hasan MS
http://suaramerdeka.com/

Diskursus neoliberalisme merupakan topik yang selalu menarik diperbincangkan.Terlebih menjelang Pemilihan Presiden 2009, wacana ini dikaji secara serius oleh para akademisi,aktivis dan peneliti sosial. Pro-kontra tentang neoliberalisme merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Mengapa demikian bisa terjadi?.

Buku yang ditulis oleh beberapa akademisi yang tergabung dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) berusaha menyingkap tantangan neoliberalisme bagi Indonesia pada era Globalisasi. Buku ini merupakan kumpulan makalah hasil diskusi Seminar Nasional yang ke XXIII di Makassar pada 11-12 November 2008.

Bagi Revrisond Baswir, Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Neoliberalisme merupakan produk globalisasi yang lebih berpihak pada pasar atau para pemodal. Karena itu mereka yang memiliki modal dan umumnya berasal dari Negara-negara kaya menjadi ?pemain? di percaturan global. Neoliberalisme merupakan anak kandung globalisasi yang menghendaki pasar terbuka dan menihilkan peran negara. Dengan kata lain, Negara tidak berhak melakukan intervensi pasar sehingga yang berlaku adalah prinsip laizzez faire.
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia merupakan contoh kekuatan lembaga internasional yang mengadopsi system neoliberalisme. IMF berfungsi sebagai lembaga keuangan internasional yang memiliki kewajiban sebagai penjaga stabilitas moneter internasional. Sedangkan Bank Dunia berfungsi sebagai bank internasional yang memiliki kewajiban untuk menyalurkan pinjaman dan bantuan pembangunan kepada Negara-negara yang menjadi anggotanya.

Era Soeharto
Indonesia masuk dalam kubangan neoliberalisme sejak pertengahan 1960-an, bersamaan dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan tahun 1967. Namun, agenda neoliberalisme berjalan efektif sejak pertengahan 1980-an. Diantara agenda IMF di Indonesia adalah; pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi dalam berbagai bentuknya, pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan dan privatisasi BUMN. Masuknya IMF ke Indonesia merupakan bom waktu yang suatu saat meledak. Pasalnya, Indonesia sebagai anggota IMF mau tidak mau mengikuti segala kebijakan IMF y ang justru pada akhirnya menghancurkan perekonomian Indonesia.

Puncak berlangsungnya agenda IMF adalah tahun 1997-1998 sewaktu krisis moneter menerjang Indonesia. Kemerosotan nilai rupiah dari Rp 2500 menjadi 16.000 per satu dollar AS pada awal 1998 memaksa pemerintah Indonesia mengudang campur tangan IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai prasyarat untuk mencairkan pinjaman siaga (Standby Loan) yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan agenda kapitalisme neoliberal melalui penandatanganan Letter Of Intent (LOI).

Akibatnya, Negara diatur oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar ternyata membuat perekonomian Indonesia semakin jatuh. Terbukti, kebutuhan dasar rakyat meliputi sanang, pangan dan papan menjadi mahal. Ini tidak lepas dari bahayanya praktik neoliberalisme melalui empat hal berikut.

Pertama, penghapusan subsidi. Subsidi adalah transfer sumber daya ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dari negara kepada anggota masyarakat. Subsidi sangat bermanfaat bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat. Di antaranya dapat dipakai untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, membantu kelompok yang rentan dan meredistribusikan hasil produksi nasional dari sektor privat ke sektor publik. Dengan dihilangkannya subsidi, maka sangat berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Kedua, liberalisasi keuangan. Liberalisasi keuangan melalui enam aspek; deregulasi tingkat suku bunga, peniadaan pengendalian kredit, privatisasi bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Negara, peniadaan hambatan bagi bank-bank atau lembaga keuangan swasta, termasuk asing untuk memasuki pasar keuangan domestik, pengenalan alat-alat pengendalian moneter berbasis pasar dan liberalisasi neraca modal. Akibatnya, perekonomian menjadi kacau. Pasalnya, peredaran uang terpusat pada pelaku bisnis yang bisa mempermainkan sektor riil.
Privatisasi

Ketiga, liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dilakukan dengan penghapusan hambatan non tariff (proteksi) dan penurunan tarif perdagangan dalam transaksi perdagangan internasional. Ini sangat berbahaya bagi Negara-negara miskin, termasuk Indonesia.

Keempat, privatisiasi BUMN. Artinya, penjualan sebagian atau seluruh saham BUMN oleh pemerintah kepada para pemodal swasta. Privatisasi mengakibatkan berkurangnya kemampuan negara untuk melindungi kepentingan Ne?gara dan masyarakatnya, semakin tergantungnya pemerintah terhadap pengaruh dan kekuasaan sector swasta dan meningkatya polarisasi sosial dan ekonomi antara golongan kaya dan miskin.

Itulah sebabnya, bagi Baswir perlu dilakukan langkah-langkah tertentu menghadapi praktik neoliberalisme. Diantaranya; pembentukan lembaga-lembaga internasional yang berfungsi untuk meningkatkan harkat, derajat dan martabat manusia, penataan ulang tata keuangan internasional, reformasi bank Dunia dan Reformasi WTO sehingga bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi umat manusia. Bukan sebaliknya.

Buku ini berisi catatan khusus bagi para pemimpin untuk waspada dan siap sedia menghadapi tantangan globalisasi. Karena merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, para pemimpin perlu melakukan strategi tertentu agar bisa selamat dari jebakan globalisasi berupa neoliberalisme. Nah, buku ini menuntun ke arah hal itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *