Perencanaan Bahasa (Menyoal Bahasa Melayu Riau)

Agus Sri Danardana
http://www.riaupos.com/

Pendahuluan

Setidaknya ada dua pendapat yang tersiar tentang status dan keberadaan Bahasa Melayu Riau (BMR). Pertama, BMR dianggap dan diyakini sama dengan Bahasa Indonesia (BI). Kedua, BMR dianggap dan diyakini berbeda dengan BI.

Pendapat pertama, BMR sama dengan BI, semata-mata didasarkan pada bukti sejarah bahwa BMR merupakan cikal-bakal BI. Dengan demikian, atas bukti sejarah itu, status dan keberadaan BMR tidak perlu diperdebatkan lagi oleh para pendukung pendapat ini. Sementara itu, pendapat kedua (BMR berbeda dengan BI) didasarkan pada kenyataan bahwa kedua bahasa itu, baik BMR maupun BI, telah mengalami perkembangannya masing-masing sehingga status dan keberadaannya pun dianggap berbeda. Dengan demikian, atas kenyataan itu, pendapat kedua ini (dalam konteks Indonesia) menempatkan BMR sebagai bahasa daerah, sedangkan BI sebagai bahasa nasional.

Terlepas dari pendapat mana yang dipilih, kedua pendapat itu sama-sama menyisakan masalah. Jika pendapat pertama yang dipilih, masalah pertama yang muncul adalah penyebutan nama: BMR. Dalam konteks ini, penyebutan BMR (untuk menggantikan BI) jelas bertentangan dengan konstitusi (Pasal 35, UUD 1945) dan kesepakatan bangsa Indonesia (butir ketiga Sumpah Pemuda). Sebaliknya, penyebutan BI (untuk BMR) berarti menganggap BMR tiada. Sementara itu, jika pilihan kedua yang dipilih, masalah pertama yang muncul adalah penstandardan bahasa. Keberagaman (dialek) BMR menuntut penstandaran itu agar BMR dapat diusahakan pembinaan dan pengembangannya secara sistematis dan berkelanjutan. Apa pun pilihannya, pendapat pertama atau pendapat kedua, masalah berikutnya yang muncul adalah penanganannya: perencanaan bahasa.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memberi dorongan pada pilihan salah satu pendapat itu, tetapi untuk memberi gambaran akan arti pentingnya perencanaan bahasa (BMR).

Perencanaan Bahasa

Tanpa perencanaan bahasa, arah perkembangan BMR (Riau) dapat saja ditentukan oleh berbagai kepentingan yang tidak selaras dengan cita-cita bersama. Sebagai contoh, kepentingan pemodal dalam urusan pariwisata tampaknya lebih mengutamakan bahasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas yang pada akhirnya hampir-hampir tidak memerlukan BMR. Sementara itu, untuk sintas (survive) pada zaman modern yang mengglobal ini banyak orang, termasuk penutur asli BMR, perlu menguasai bahasa asing. Hal ini pun akan berujung pada anggapan bahwa mengikuti kemajuan zaman mutlak menuntut penguasaan bahasa asing. Dengan demikian, peran BMR akan semakin dipinggirkan sampai hanya sebatas gapura dan dinding gedung.

Undang-undang tentang otonomi daerah mengamanatkan bahwa tanggung jawab penanganan masalah kebahasaan di daerah ada pada pemerintah daerah. Karena penanganan bahasa daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, lembaga yang menangani kebudayaan di Riaulah yang pertama-tama harus melaksanakan fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan tata administrasi. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga perlu menganggarkan pendanaan untuk keperluan itu. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan lembaga pusat, dalam hal ini Pusat Bahasa, yang menangani masalah kebahasaan secara nasional. Perencanaan bahasa daerah dapat dilakukan secara lebih intensif dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, sejauh yang dapat diamati, belum banyak pemerintah daerah yang secara serius melakukan perencanaan bahasa. Padahal, sejalan dengan merebaknya isu kepunahan bahasa, di banyak daerah juga sudah terdengar keluhan bahwa generasi muda sudah mulai meninggalkan bahasa ibunya.

Sekarang, persoalannya adalah bagaimana masalah itu akan dipecahkan, dari mana, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Ada beberapa lembaga pendidikan dan penelitian yang berkiprah di bidang kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Riau. Yang pertama adalah Balai Adat Melayu Riau sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kehidupan budaya (bahasa) Melayu. Yang kedua adalah Dinas Pendidikan (provinsi/kota/kabupaten) yang bertanggung jawab terhadap pengajaran BMR. Yang ketiga adalah Balai Bahasa Provinsi Riau yang tugas dan fungsinya juga berkenaan dengan bahasa daerah, sekaligus sebagai kepanjangan tangan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk perencanaan bahasa secara nasional. Yang keempat adalah perguruan tinggi yang pelaksanaan tridarmanya dapat dimanifestasikan dalam program pembinaan dan pengembangan BMR. Oleh sebab itu, perlu ada kerja sama di antara lembaga-lembaga itu.

Sekurang-kurangnya empat lembaga itu perlu duduk bersama untuk menetapkan tujuan atau kondisi bahasa yang dicita-citakan, yang dapat dirumuskan sebagai politik BMR seperti yang dijelaskan di atas. Sesudah itu, seluruh masalah yang dipandang sebagai perintang untuk mencapai tujuan itu diinventarisasi, diidentifikasi, dan dipetakan. Sehubungan dengan hal itu, perlu dibangun sistem pusat data BMR, fisik dan elektronik, untuk mendukung pelestarian dan pengembangan BMR, yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi. Perlu diperoleh data tentang berbagai aspek sebagai modal bagi lembaga perencana bahasa untuk menyusun program.

Di sini dapat diberikan contoh daftar data yang diperlukan. Tentang pemakai dan pemakaian BMR, perlu diketahui berapa jumlah penutur BMR, bagaimana penguasaan mereka, apa yang menjadi sumber pemerolehan BMR yang utama, berapa banyak yang dapat membaca tulis dengan BMR, dari mana dan sejak kapan mereka menguasai BMR, kapan/di mana mereka menggunakan BMR secara intens, pada ranah apa bahasa ini dipakai, apa motivasi pemakaian BMR, dan seterusnya. Tentang pengajaran bahasa, diperlukan data tentang sejauh mana pendidikan formal menjadi jalur penguasaan bahasa, berapa sekolah yang ada di Riau, berapa banyak sekolah yang membutuhkan guru BMR, bagaimana pengajaran BMR di sekolah, bagaimana kurikulumnya, bagaimana buku ajarnya, seberapa banyak tersedia, berapa guru BMR yang tersedia, bagaimana kualifikasinya, lembaga mana saja yang menghasilkan tenaga guru itu, seberapa banyak guru yang dihasilkan, dan seterusnya.

Tentang sarana, diperlukan gambaran tentang seberapa banyak media yang menggunakan BMR, seberapa sering media itu diakses, berapa banyak perpustakaan umum di Melayu, berapa banyak perpustakaan sekolah di Riau, bagaimana penyebaran media ber-BMR di perpustakaan-perpustakaan, seberapa banyak hasil kodifikasi yang ada (yaitu kamus, tata bahasa, ensiklopedia/tesaurus), berapa banyak buku-buku bacaan, dan seterusnya. Berkenaan dengan korpus bahasa, perlu diketahui sejauh mana BMR menyediakan kosakata yang dapat dipakai dalam percakapan sehari-hari saat orang membicarakan politik, transportasi, usaha perdagangan, atau bahkan perekonomian yang menjadi dunia impian orang Melayu, kosakata bidang apa yang perlu dikembangkan, bagaimana mengembangkannya, bahasa apakah yang diutamakan menjadi sumber pengembangan kosakata, bagaimanakah kaidah pengembangan atau penyerapan kosakata, dan seterusnya.

Pada saat ini kita memiliki lembaga dan sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan lebih sistematis untuk melakukan perencanaan guna mengatasi masalah kebahasaan di Riau. Sudah bukan saatnya masalah seperti itu ditangani secara parsial, sporadis, dan insidental saja. Dengan mengadopsi gagasan Cooper (1989), kita dapat menyusun kerangka kerja ?siapa melakukan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana?. Jika sudah dapat ditetapkan apa yang akan dilakukan sebagai pemecahan masalah, selanjutnya perlu dibagi tugas kepada ?siapa? untuk melaksanakan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana?. Yang dimaksud ?siapa? dapat saja berupa satu atau banyak lembaga atau perseorangan yang bekerja secara bersinergi, seperti para pakar bahasa, budayawan, sastrawan, guru bahasa, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah.

Sebagai usul konkret, di sini akan diajukan contoh tentang apa yang dapat dilakukan bersama. Dengan alasan kepraktisan, usulan ini dibatasi hanya pada ?siapa? dan ?melakukan apa?. Yang lain-lain dapat dirumuskan kemudian. ?Siapa? sementara dibatasi pada lembaga-lembaga yang telah disebut di atas, yakni Balai Adat Melayu Riau (LAMR) atau lembaga sejenis serta unit yang menangani masalah kebudayaan dan pendidikan di tingkat kabupaten dan kota; Balai Bahasa Provinsi Riau; dan perguruan tinggi se-Riau.

Siapa, Melakukan Apa Balai Adat Melayu Riau
1. Merumuskan kebijakan BMR Riau
2. Memberi masukan dan saran kebahasaan dan kesastraan kepada Pemprov
3. Melakukan koordinasi dan menyusun kalender kerja tahunan
4. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data
5. Menyebarkan informasi
6. Menyelenggarakan program pembinaan: penyuluhan dan pelatihan
7. Memberi layanan kebahasaan
8. Memberikan penghargaan
Dinas Pendidikan Prov/Kota/Kabupaten
1. Menyediakan data tentang sekolah, guru, siswa, dan hal lain untuk pemetaan masalah
2. Mengembangkan kurikulum pengajaran bahasa
3. Mengadakan buku ajar dan sarana pendidikan bahasa sastra
4. Mengembangkan perpustakaan dengan koleksi buku ber-BMR
5. Membina guru-guru bahasa dan sastra Melayu

Balai Bahasa Provinsi Riau
1. Melakukan penelitian tentang bahasa dan sastra Melayu, baik yang bersifat deskriptif maupun teoretis
2. Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah
3. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data
4. Mendokumentasi karya kebahasaan dan kesastraan
5. Menyusun kamus, tata bahasa, dan bahan rujukan/ panduan kebahasaan dan kesastraan
6. Menyebarkan informasi
7. Menyelenggarakan program pembinaan: penyuluhan dan pelatihan
8. Memberi layanan kebahasaan
9. Menyelenggarakan program peningkatan apresiasi bahasa dan sastra
10. Memberikan penghargaan

Perguruan Tinggi
1. Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah
2. Melakukan penelitian untuk pengembangan pengajaran bahasa
3. Melakukan penelitian untuk pengembangan teori kebahasaan dan kesastraan
4. Melakukan penelitian untuk pengembangan korpus bahasa
5. Mencetak SDM pengajar dan peneliti bahasa dan sastra

Hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan bahasa adalah evaluasi, seperti yang disarankan oleh banyak pakar. Sayang evaluasi formal dalam perencanaan bahasa di Indonesia sangat jarang dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan kapan saja atau, jika diinginkan, dalam setiap kongres BMR. Meskipun belum terlaksana, pada kongres itu nanti, selain dibentuk tim perumus yang merumuskan hasil sidang, perlu ada tim evaluasi yang menilai implementasi perencanaan bahasa.

Penutup

Perencanaan bahasa daerah di Indonesia, bahkan juga yang menyangkut bahasa Indonesia, sesungguhnya masih masih berupa kegiatan tambal sulam. Lebih banyak kegiatan yang bersifat seremonial daripada yang berupa produk massal yang dapat dinikmati banyak orang. Yang lebih menonjol adalah gebyar yang melibatkan banyak orang, yang terlupakan sesudah peristiwa itu berlalu, daripada hasil yang dapat bertahan dan dimanfaatkan bertahun-tahun.

Agar tidak terjebak pada persoalan yang sama, dengan demikian, perencanaan penanganan BMR harus segera dilakukan. Alasannya, bukan hanya karena BMR merupakan cikal-bakal bahasa Indonesia, melainkan karena BMR merupakan pendukung kebudayaan Melayu (Riau) dan juga masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Riau. Hanya dengan cara itu harapan agar BMR dapat eksis di daerahnya sendiri (karena rasa memiliki masyarakat, baik yang asli Riau maupun pendatang, terhadap BMR terbangkitkan) akan segera menjadi kenyataan. Hal itu berarti pula visi Provinsi Riau, untuk menjadi pusat kebudayaan Melayu, akan semakin mudah diwujudkan. Semoga.***

Agus Sri Danardana adalah Kelapa Balai Bahasa Riau. Menulis artikel di berbagai media, dan telah menerbitkan beberapa buku tentang sastra dan bahasa. Tinggal di Pekanbaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *