Antara Teroris dan Separatis

Abdul Halim
http://www.lampungpost.com/

Kabar mengejutkan datang dari Belanda. Para pendukung gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang bermukim di Belanda dan dipimpin Presiden RMS John Wattilete menyampaikan tuntutan melalui kort geding (prosedur dipercepat) ke pengadilan Belanda agar menangkap Presiden SBY ketika berkunjung ke sana. John Wattilete juga meminta PM Balkenende agar mengimbau Presiden SBY untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pemenjaraan dan penyiksaan para pengikut RMS. Karena ancaman itu, akhirnya Presiden SBY membatalkan kunjungannya ke Belanda.

Tuntutan para separatis RMS itu jelas dilatarbelakangi adanya dugaan Densus 88 ikut menangkap dan menyiksa aktivis separatis Republik Maluku Selatan (RMS), sehari sebelum kedatangan Presiden SBY ke Ambon, untuk membuka acara Sail Banda 2010 (3-8). Sehari sebelumnya 10 aktivis separatis ditangkap polisi Ambon gara-gara mengibarkan bendera RMS.

Pada 29 Juni 2007 terjadi peristiwa serupa ketika Presiden SBY berkunjung ke Ambon dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas). Secara tiba-tiba di depan Presiden, puluhan penari cakalele dari Pulau Haruku mengibarkan bendera RMS berukuran raksasa. Peristiwa itu tentu saja mempermalukan Presiden SBY di depan para tamu asingnya, dan menyebabkan Presiden marah sehingga Kapolda Maluku dicopot. Dalam kesempatan berpidato, Presiden SBY menegaskan tak ada toleransi untuk gerakan separatis di Indonesia.

Akhirnya Densus 88 pun dikerahkan untuk menangkapi para penari cakalele dan memeriksanya di kantor Densus Polda Maluku di kawasan Tantui, Ambon. Seperti kemudian dilaporkan koran dan LSM internasional, terjadi berbagai penyiksaan di luar peri kemanusiaan. Sebanyak 22 orang yang terlibat dalam kasus ini kemudian divonis 6 sampai 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ambon.

Demikian pula pada peristiwa Sail Banda, di mana para aktivis separatis juga mengalami penyiksaan Densus. Maka tidaklah mengherankan jika LSM internasional seperti Amnesti Internasional (AI) dan Human Right Watch (HRW) semakin kritis terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Densus sehingga LSM Indonesia ikut-ikutan mengkritisi sepak terjang Densus. Padahal sebelumnya mereka diam seribu bahasa menyaksikan para teroris disiksa aparat Densus ketika diinterogasi. Bahkan berbagai koran Australia seperti The Age dan The Sydney Morning Herald serta koran AS The Christian Science Monitor ramai-ramai mengkritisi Densus.

Maka tidaklah mengherankan jika kemudian Kepolisian Federal Australia (AFP) mengirim perwiranya ke Ambon untuk melakukan penyelidikan atas berbagai laporan penyiksaan tersebut. Bahkan, NGO dan berbagai media

Australia menuntut pemerintahnya untuk menghentikan bantuan kepada Polri dan Densus. Sebab, ternyata Densus yang diharapkan hanya untuk memberantas gerakan terorisme di Indonesia, ternyata digunakan juga untuk memberatas gerakan separatisme, seperti RMS Maluku dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Papua yang dilakukan para aktivis Kristen.

Sudah bisa diprediksi, kalangan tertentu di Australia, termasuk beberapa anggota parlemen menaruh simpati kepada perjuangan RMS dan OPM untuk memisahkan Maluku dan Papua dari NKRI. Mereka terobsesi dengan gerakan separatis Fretelin di Timor Timur yang akhirnya berhasil melepaskan diri dari ?kolonialisme? Pemerintah Indonesia.

Memang selama ini Densus 88 Mabes Polri yang diprediksi memiliki 500 anggota dan tersebar di berbagai Polda, mendapat kucuran dolar melimpah dari Australia dan AS. Mereka juga mendapat pelatihan anti teroris dari CIA, FBI, dan AFP, termasuk bantuan perekrutan, pelatihan, dan peralatan modern. Kantor Pusat Densus di Jakarta cukup megah yang dibangun dengan bantuan Pemerintah Australia 40 juta dolar. Selain itu, setiap tahunnya masih mendapat bantuan 16 juta dolar dari AFP. Sementara Pemerintah AS juga membantu secara rutin setiap tahunnya melalaui program bantuan Anti-Terrorism Assistance (ATA) sejak zaman Presiden Bush. Selain itu, Densus juga memiliki pesawat khusus Boeing-737 yang bisa digunakan kemana pun mereka pergi.

Maka tidaklah mengherankan jika kursi Kepala Densus selalu menjadi incaran perwira tinggi Polri. Selain fasilitasnya menggiurkan, juga membuat gengsi dan harga diri sebagai polisi khusus semakin tinggi. Bahkan, Komjen (Pol.) Gories Mere yang sudah lama meninggalkan Densus dan sekarang menjabat Kepala Badan Anti-Narkotika Nasional (BNN), masih sering melakukan operasi antiteroris bersama Densus, seperti terungkap pada insiden Bandara Polonia Medan antara pasukan Densus versus TNI AU.

Diskriminatif

Meskipun masyarakat Barat, termasuk Australia, dikenal demokratis, ternyata media massanya selalu tidak seimbang atau berat sebelah jika memberitakan mengenai persoalan umat Islam. Namun konyolnya, berbagai berita yang tidak simbang itu justru diambil secara mentah-mentah tanpa check and recheck oleh berbagai media di Indonesia, termasuk televisi. Mereka mengambil berita dari Barat tidak hanya masalah internasional, seperti Timur Tengah, tetapi juga berita mengenai Indonesia sendiri.

Seperti ketika mereka memberitakan soal teroris yang selalu distigmakan kepada umat Islam. Media Barat dengan jelas menyamakan teroris identik dengan Islam, padahal Islam dikenal sebagai agama damai dan antikekerasan, sedangkan perbuatan para teroris itu hanyalah tindakan para oknum. Jadi tidak bisa digeneralisasi sebagai tindakan yang mengatasnamakan Islam dan umat Islam.

Sangat berbeda jika mereka memberitakan tentang separatis RMS dan OPM yang memang mayoritas Kristen. Para separatis itu diberitakan sebagai para pejuang yang ingin membebaskan negerinya dari ?kolonialisme? yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Maka tidaklah mengherankan jika Densus menangkapi para aktivis RMS, media massa Australia meminta pemerintahnya agar meninjau ulang bantuan tahunannya kepada Densus. Sebab Densus dibentuk untuk menghadapi teroris yang diistilahkannya sebagai para jihadis radikal yang mengacu kepada umat Islam, sedangkan RMS dan OPM adalah gerakan pembebasan bukan separatis apalagi teroris. Jelas ini suatu kebijakan diskriminatif yang selalu diterapkan media massa Barat terhadap umat Islam Indonesia.

Bahkan, The Sydney Morning Herald dalam edisi 13 September 2010 tidak mempersoalkan pelanggaran HAM yang sudah menjadi rahasia umum berupa penyiksaan yang dilakukan aparat Densus terhadap para teroris yang ditangkap karena mereka umat Islam, sedangkan koran Australia itu memprotes hal serupa yang dilakukan terhadap separatis RMS hanya karena mereka beragama Kristen. ?Dia bukan jihadis radikal. Dia seorang Kristen dan kesalahannya adalah memiliki dua bendera RMS?, tulis The Sydney Morning Herald ketika mengisahkan nasib Yonias Siahaya yang ditahan dan disiksa Densus di Ambon pascainsiden pengibaran bendera RMS menjelang Sail Banda 2010.

*) Peneliti pada Centre for Strategic Political and Government Studies, Jakarta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *