Judul : Meratapi Negeri Tercinta
(Sebuah renungan untuk introspeksi diri sebagai bangsa)
Penyusun : Wimpie Pangkahila
Tebal : XXII+202 halaman
Penerbit : Pustaka Bali Post
Cetakan 1 : Agustus 2003
Peresensi: Yahya Anshori
http://www.balipost.co.id/
SETELAH diumumkan hasil pemilu anggota legislatif oleh KPU, maka komposisi wakil rakyat, baik di DPR maaupun DPRD (I dan II) sudah ditentukan. Komposisi anggota legislatif yang duduk di Dewan ini tentu saja sesuai dengan hasil perolehan suara masing-masing partai. Selanjutnya, pada September 2004, akan ditentukan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin bangsa ini untuk lima tahun ke depan.
Selaku bagian dari anak bangsa, kita boleh berharap agar Presiden dan Wakil Presiden serta para wakil rakyat yang terpilih duduk sebagai anggota DPR dan DPRD sekarang memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka harus bisa memperjuangkan perbaikan nasib rakyat seperti yang telah mereka janjikan melalui kampanye sebelumnya, serta mendukung proses reformasi demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Hadirnya para pemimpin dan wakil rakyat yang mampu berbuat untuk memperbaiki kondisi bangsa ini memang kita harapkan dalam kondisi kehidupan bangsa yang amburadul saat ini.
Melalui buku berjudul “Meratapi Negeri Tercinta” ini, Wimpie Pangkahila berupaya mengungkap berbagai kelemahan dan hambatan yang kita miliki selaku bangsa. Jika dalam sejumlah karya buku guru besar Universitas Udayana ini sebelumnya banyak mengungkap berbagai masalah seksologi yang menjadi bidang keahliannya, maka dengan kepekaan nurani sosialnya, profesor yang dikenal ramah ini mencoba menguak “penyakit kronis sosial” yang sudah lama diderita oleh bangsa Indonesia.
Pertama, kendati bangsa Indonesia sudah memasuki era high tech, era informasi dan telekomunikasi yang canggih, kita cendrung tak berakal sehat. Ini antara lain tercermin pada berbagai kebijakan pemerintah yang sering tak berdasarkan realitas sosial yang ada, termasuk kenaikan tarif BBM, listrik dan telepon yang sering mendadak, mengabaikan nurani rakyat, sehingga gelombang protes tak terhindarkan.
Kedua, bangsa kita ternyata suka jalan pintas, ingin kaya mendadak. Hal ini, kata Wimpie, antara lain tercermin pada tayangan-tayangan sinetron yang hanya sekadar menjual mimpi dengan hidup wah, rumah bagus, mobil bagus, dan sebagainya. Padahal, dalam realitas sehari-hari banyak di antara kita yang masih sulit mencukupi kebutuhan dasar hidup. Budaya korupsi para pejabat di segala tingkat dan segala bentuk perilaku kemaruk dalam menggunakan fasilitas negara oleh pejabat merupakan bagian dari perilaku jalan pintas dalam meraih kenikmatan hidup. Budaya jalan pintas dan kemaruk tentu saja bertentangan dengan prinsip berdikari dan etos kerja keras dalam menapaki kemajuan zaman. Ketiga, bangsa Indonesia masih gemar formalisme, bukan esensi. Ini terbukti dengan masih maraknya jual beli gelar akademik. Seseorang berani membayar sekian juta rupiah hanya ingin titel MBA, MM, dan sebagainya, padahal ia tak mengerti apa-apa makna gelar yang disandangnya itu.
Keempat, kita ternyata suka kekerasan, melakukan tindakan premanisme yang tentu saja berdampak destruktif. Awal Mei lalu misalnya, tragedi kekerasan menimpa aktivis mahasiswa di Sulawesi Selatan. Perilaku gaya preman yang dilakukan oleh siapa pun — apalagi oleh aparat keamanan — jelas tak diharapkan dalam pengembangan budaya bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan ini.
Kelima, sebagian masyarakat Indonesia masih suka munafik, mengingkari kenyataan, seperti protes berbagai pihak terhadap goyangan Inul yang sebenarnya menghibur sebagaimana tarian-tarian tradisional di berbagai tempat di indonesia yang sudah ada. Protes reaktif terhadap fenomena Inul ini telah menguburkan aneka masalah sebenarnya lebih mengancam kita, termasuk bahaya narkoba yang terus meminta korban generasi penerus, perlindungan hukum terhadap TKW yang selalu terperkosa hak-hak kemanusiaannya, anak-anak jalanan yang tak terurus, dan seterusnya. Protes yang telah menghabiskan banyak energi itu akan lebih bermanfaat apabila bisa diarahkan untuk menangani berbagai macam masalah sosial yang nyata ini.
Keenam, kita banyak memiliki penguasa (baca: pejabat) yang bukan pemimpin. Pejabat yang umumnya kita kenal cenderung tidak memiliki sense of crisis terhadap penderitaan rakyat, bermental korup dan kemaruk, dan mengabaikan perannya sebagai abdi dan wakil rakyat. Oleh karena itu, Wimpie berharap adanya pemimpin yang benar-benar memegang amanah rakyat. Setidaknya, ada tiga syarat pemimpin yang kita kehendaki, yaitu memiliki moralitas yang baik, memiliki sifat kenegarawan (bukan milik golongan), dan berwawasan luas. Ke depan, jika pejabat kita tak memiliki ketiga syarat ini, jangan harap negeri ini akan menjadi lebih baik.
Seperti otokritik yang dilontarkan oleh Muchtar Lubis tahun 1970-an, dan penilaian pakar budaya Koentjaraningrat (1985), renungan Wimpie Pangkahila yang terwujud dalam 36 artikel dalam buku terbitan Pustaka Bali Post (2003) ini patut dijadikan wacana bagi siapapun yang mengaku sebagai anak bangsa indonesia yang menghendaki kemajuan bangsa dalam arti sebenarnya. Termasuk bagi segenap anggota Dewan yang baru dipilih rakyat dan telah berjanji untuk melaksanakan amanat rakyat.