Herie Purwanto
suaramerdeka.com
MUNGKIN sudah saatnya dibentuk lembaga penerjemah sastra. Ya, gagasan awal yang dilontarkan Sapadi Djoko Damono itu perlu ditindaklanjuti.
Mengapa? Dalam Jurnal Nasional (edisi 004/Februari 2007), Sapadi menyatakan prihatin karena banyak karya sastra Indonesia tak kalah bagus dari negara lain, khususnya Spanyol, Italia, Rusia, dan Swedia yang acap mendapat Nobel sastra. Pemerintah berbagai negara itu punya kemauan politik dan sangat peduli terhadap eksistensi sastra.
Lewat sastra yang memperhatikan stilistik, estetika, dan penonjolan budaya dengan sedikit pembaruan, pemerintah ingin memperkenalkan diri kepada dunia. Sastra diyakini bisa menjadi salah satu media sosialisasi negara.
Karena itu, karya sastra diterjemahkan ke berbagai bahasa. Negara yang kini merintis dan mengembangkan penerjemahan karya sastra agar dikenal dunia antara lain Malaysia, Jepang, China, dan Singapura.
Di negeri ini, lembaga penerjemah sastra sepertinya mengedepankan kuantitas penerjemahan. Belum mengarah ke kualitas karya sastra. Banyak karya sastra penulis muda diterjemahkan ke bahasa Inggris, tanpa memedulikan muatan dan kualitas estetika sastra.
Logika yang mereka gunakan adalah: makin banyak memperkenalkan karya sastra kian dikenal dunia. Logika itu pula yang bisa menghantarkan Kawabata, novelis Jepang, meraih Nobel sastra. Sebelumnya, meski mempunyai banyak penulis karya sastra, Jepang tidak “tersentuh” oleh dunia.
Logika berikutnya, bagaimana para juri penghargaan Nobel mengerti bahasa Jepang jika karya sastra itu tidak diterjemahkan? Logika itu diperkuat oleh kenyataan betapa banyak penerima Nobel di bidang sastra berputar-putar di negeri seperti Rusia, Italia, dan India.
Karena itu jangan iri bila novel populer karya Pearl S Buck atau Ellie Wiesel bisa memperoleh penghargaan Nobel, meski menurut penilaian Sapardi “tak ada apa-apanya” dibandingkan dengan novel Indonesia.
Pemerintah tentu tak sulit merealisasikan pembentukan lembaga penerjemah sastra. Lebih-lebih tahun 1987 Goenawan Mohamad bersama rekan-rekannya sudah merintis lembaga semacam itu. Itulah Yayasan Lontar. Cuma, karena terbentur masalah dana, yayasan itu seperti jalan di tempat.
Padahal, bila tak segera dibentuk lembaga penerjemah sastra, karya sastra Indonesia bisa jadi pada tahun-tahun mendatang hanya menumpuk di Perpustakaan Nasional.
***