Agama di Era Perubahan Zaman

Hardi Hamzah
http://www.lampungpost.com/

Dalam bukunya World Culture and World Relegion, The Coming Dialogue, Hendrik Kraemer (1982), menuturkan bahwa semua agama di zaman kita sedang mengalami suatu krisis yang amat dalam. Setiap orang di zaman ini, ujar Kraemer, terutama yang melihat dan mengamat amati kehidupan serta perkembangan agama dengan bermacam-macam alirannya, selalu mengalami kesangsian dan pertentangan di antara pengikut-pengikutnya sehingga mereka tidak pernah jujur “kata hatinya”. Agama, kata para teolog modern, setidaknya adalah variabel kontrol.

Agama akan mengontrol suatu proses yang terjadi. Mulai dari risiko hidup sampai risiko mati. Karena itu, agama terkadang menjadi suatu motor penggerak yang dinamis bagi perubahan sosial, meski kerap, tanpa sadar, agama terkoyak oleh ambivalensi moral.

Ambivalensi moral itulah yang kemudian setiap orang menjadikan agama sebagai ornamen dalam hidupnya. Padahal, agama itu “tunggal nada” dalam dimensi anutan dan batin. Para filsuf modern, melihatnya sebagai “persekutuan” strategis manusia dengan eksistensinya sehingga agama dapat menjawab setiap tantangan.

Meski demikian, sejalan dengan modernisasi, agama seakan terasa bergeser. Manusia sebagai mahluk beragama acap ambigu menghadapi kenyataan dan hakikat agama. Ini kemudian melahirkan dimensi-dimensi lain yang antara lain bernama moralitas ganda. Para ustaz secara sederhana melukiskannya dengan kata kata “salat aktif, maksiat kreatif”.

Dan, tanpa sadar. Setiap pemeluk agama, satu per satu memainkan peran ganda, terkadang tersambar dan terjebak oleh semangat moralitas semu (pseudo morality). Setiap kali berjalan pada titik yang satu, pastilah akan terpaku pada titik lainnya. Akibatnya, tidak ada simpul yang nyata.

Agama dan masyarakat pemeluknya, tidak berjalan seiring, dus saling menuding dan tumpang tindih dalam ruas ruas kehidupan. Agama sebagai motor penggerak seakan menjadi perangkat keras yang atas nama ketidak sadaran menjadi “motor mogok”.

Dalam denyut nadi paling krusial, agama diperalat untuk melegitimasi “kebobrokan” manusia, agama sebagaimana diungkap Ulil Absar Abdalla selalu dikaitkan dengan teroris resultante dari penyimpangan manusia, agama dibungkus budaya untuk melahirkan politisi, dan agama dirajam dalam pengkhianatan seorang ulama, biksu, pendeta, pendande (pendeta penganut Hindu) dan berbagai kepercayaan lainnya untuk Sang Hiang Widi. Di sinilah kemudian, ujar Komarudin Hidayat, para pemeluk agama telah dengan serta-merta menjungkirbalikkan logika manusia.

St. Takdir Alisyahbana (1985) secara menarik melihat bahwa sejak pembebasan manusia pada era Renaisans, ketika kita sebagai manusia yang otonom dan menentukan nasibnya sendiri, banyak ide, aturan dan doktrin agama lambat laun harus “menyerah” kepada ide, aturan dan doktrin yang lain, yang merupakan hasil dari perkembangan-perkembangan pencerahan, teristimewa karena kemajuan ilmu dan teknologi yang memungkinkan universalime kehidupan dan responsif terhadap perubahan sosial.

Bersamaan dengan kemajuan iptek yang diusung oleh semangat humans material (manusia manusia penghamba materi), dalam konteks perubahan sosial, agama seakan tergeser kearah seting sosial yang tidak jelas bentuknya, agama mengerucut dan dikerucut pada idiom kebanggaan semu, para pemeluk agama mengenang sejarah sebagai suatu proud (kebanggaan), menggebu berbicara tentang imtak (iman dan takwa). Keselarasan hidup diukur antara pertimbangan moral dan material. Grounoboum, seorang orientalis terkemuka, melihatnya sebagai pelemahan konvergensi nilai di muara penganut agama, terutama dalam menyikapi perubahan sosial.

Ketika semangat berpijak pada agama, manusia dalam dimensi perubahan sosial selalu saja mengalami degradasi sedemikian kuat, ironinya, secara inheren tradisi tak dapat dicegah untuk ikut menggeser. Ini dapat dilihat dalam melabuh, mencuci keris, tirakat, nyekar dan berbagai tradisi lain yang tidak sinkron dengan perubahan sosial dalam masyarakat modern sehingga semakin menguatkan pergeseran antara batin, rohani kemanusiaan. Akibatnya, “memisahkan” antara rekatan paling sublimatif yang kita kenal dengan hablubminallah dan hablumminnas.

Sebagai manusia, kita tercerabut dalam rasionalitas kekuatan teknologi, yang celakanya kita hanya menjadi penonton. Sementara hubungan kita dengan Sang Khalik berada pada titik ritualitas, suatu ritualitas yang sustainable (berkelanjutan) tetapi tanpa bentuk. Dalam pilar yang lain, kita kerap menjadikan agama sebagai candu.

Maka, dalam perubahan sosial sebagai manusia yang “dituntut” modern, setidaknya kita lalu membagi agama menjadi tiga bagian, agama sebagai kewajiban ritual, agama sebagai kewajiban sosial ideologis, dan agama sebagai penataan variabel sempalan yang kita cocok-cocokkan dengan kepentingan kita.

Berkutat pada simbol dan ornamen yang kita ciptakan sendiri, demi untuk dijustifikasi sebagai pemeluk agama, lalu kita memainkan peran sampingan. Memperkental ikatan ritual dengan menafikan hakikat dan tarekat, pun kita meluruskan semangat kerukunan beragama yang simultan terus mendorong legitimasi ritual, sehingga proses akulturasi dalam beragama begitu “keras denyut”-nya, tetapi tidak begitu bermanfaat untuk suatu kemajuan, apalagi “menyaingi” kemajuan teknologi di tengah perubahan sosial.

Berpijak pada spektrum di atas, kita kemudian tidak ingin “direpotkan” oleh RUU yang jelas jelas ingin menata. Kita mendahulukan hak individual ketimbang penataan yang bersenyawaan dengan agama. Bentuk penolakan kita terhadap RUU antipornografi dan pornoaksi adalah terjemahan langsung betapa terjerembabnya makhluk yang mengaku beragama ke dalam semangat sekularisme yang memang bagian integral dari perubahan sosial itu sendiri.

Bahkan, protes protes yang mengusung kebesaran agama selalu kita geser dengan alasan HAM yang pada gilirannya kita terjebak dalam dikotomi ritualisme dan implementasi. Artinya, terkadang pilar normatif lebih kita dahulukan ketimbang implementatif. Sebagai pemeluk agama, dalam konteks perubahan sosial, dus semakin mengaburkan pandangan kita terhadap agama. Lalu, apa artinya eksistensi kita sebagai mahluk beragama di tengah perubahan sosial. Apakah kita harus menunggu datangnya keajaiban dan kegaiban? Atau terus menerus apologi, dan duduk bersama atas nama kerukunan, dan menampilkan bentuk-bentuk kamuflase terus-menerus?

Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah milik kita, kita sebagai makhluk pemeluk agama di tengah perubahan sosial ternyata tidak mampu merespons proses yang terjadi. Inilah yang kemudian membuat kita sebagai pemeluk agama “gamang” dalam mengantisipasi perubahan sosial.

Maka munculah kekhawatiran bagi kita sebagai pemeluk agama dalam menghadapi perubahan sosial. Di mana kemudian, kita hanya melakukan hal yang tidak lebih dari rutinitas ritual, hal ini sama sekali tidak memberikan sentuhan kepedulian kepada kaum duafa, dan “perlawanan” terhadap kemungkaran serta mengantisipasi kemajuan teknologi, yang notabene mendasarkan diri pada epestimologi sains-sosial Barat.

Itulah sebabnya, “seperti” ada yang salah ketika kita menjalankan agama, agaknya sulit sekali mensenyawakan agama dengan realitas kehidupan. Dalam skala perubahan sosial, saatnyalah dicari titik masuk baru yang paling strategis sehingga penganut agama mampu menghadirkan output yang nyata bagi suatu peradaban. Dan, yang mampu menjawabnya, tentulah para penganut agama, apakah dengan metodelogi dakwah, atau dengan mekanisme baru menuju kesigapan kita untuk menjalin antara kekuatan agama sebagai das sollen dan das sein. Alternatif ini diambil karena kita telah mencoba dengan teror, tak kurang pula kelembutan, tetapi kenyataannya sebagai pemeluk agama, ya, kita tetap menjadi makhluk yang hipokrit di tengah ketidakmampuan kita merespons perubahan sosial yang sarat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kaitan ini penulis mencoba melihat enam alternatif penting bagaimana agar agama menjadi suatu attitude, behaviour, culture dan civilization bagi bangsa yang kita contain ini. Enam alternatif tersebut adalah sebagai berikut; pertama, terhindarnya keikutsertaan negara untuk tidak memolitisasi agama. Kedua, agama sebagai variabel kontrol hendaknya menjadi bagian integral dari formulasi bangsa. Ketiga, apabila hendaknya jangan dilihat sebagai nilai normatif semata tetapi ia harus down to earth (membumi), keempat, pola-pola dakwah yang lebih banyak menonjolkan lelucon yang notabene “nyaris” menjadikan agama menjadi provan perlu dikaji ulang. Kelima, kiranya patut dipertimbangkan roadmap baru bagi intitusi kegamaan.

Keenam, interaksi antarumat beragama hendaknya dikaji dalam koridor yang mekanismenya lebih tertatan pada standar yang mampu membangun, bahkan “mengalahkan” semangat negative liberalisme dan kapitalisme yang semakin menjadi gurita bagi kehidupan berbangsa.

*) Staf ahli Mahar Foudation dan Ketua Biro Pengembangan Massa DPW PAN Lampung