Perempuan-Perempuan Sebelum Kartini

Iwan Gunadi
Lampung Post, 20 April 2011

SEPANJANG April setiap tahun, lebih-lebih 21 April, kita seperti tak bisa membetot R.A. Kartini dari memori kita dan tetap menempatkannya pada aras atau posisi yang sangat khusus sebagai perempuan pahlawan. Kita menghormati dan mengenangnya tak sebagaimana kita menghormati dan mengenang perempuan-perempuan pahlawan yang lain.

Padahal, ada banyak perempuan yang layak dikenang atau sekurangnya dijadikan inspirator, baik melalui gagasannya maupun perjuangan fisiknya.

Misalnya, selama era Kerajaan Mataram Kuno hingga era Kerajaan Majapahit, kita bisa mencatat sejumlah perempuan yang punya posisi penting dalam pengelolaan kerajaan. Selama 1641-1675, dari 73 anggota Majelis Mahkamah Rakyat (parlemen), 16-nya adalah perempuan. Selama abad ke-17 hingga awal abad ke-18, ada empat perempuan sultan (sultanah) dari 31 sultan yang pernah memimpin Kerajaan Aceh Darussalam.

Aceh, boleh jadi, memang kontributor terbesar perempuan-perempuan tangguh dan inspiratif bagi Nusantara sebelum dan semasa Kartini. Aceh telah memberikan contoh bagaimana kesetaraan gender dan kebangkitan perempuan digulirkan.

Berabad-abad sebelum Kartini, Aceh pernah melahirkan sejumlah perempuan pemimpin. Misalnya, Ratu Nihrasyiah Rawangsa Khadiyu memimpin Samudra Pasai selama 1400-1427; Keumalahayati memimpin armada laut Kerajaan Aceh era Sultan Alaiddin Riayatsyah Al Mukammil (1589-1604) dan menjadi perempuan Aceh pertama yang berpangkat laksamana (admiral); Leurah Ganti dan Muda Tjut Meurah Inseuen memimpin Resimen Pengawal Istana (Suke Kawai Istana) dengan pangkat laksamana pada masa kepemimpinan Sultan Riayat Alaudin Sjah V (1604-1607); serta empat sultanah menjadi pemimpin tertinggi Kerajaan Aceh selepas era Sultan Iskandar Muda: Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), Sri Ratu Zaqiatuddin Inayat Syah (1678-1688); dan Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699).

Keumalahayati adalah wanita Aceh pertama yang berpangkat laksamana (admiral), pangkat tertinggi pada armada laut Kerajaan Aceh yang dipimpin Sultan Alaiddin Riayatsyah Al Mukammil (1589-1604). Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin dikenal sebagai sosok yang sangat pintar, pintar menulis puisi dan prosa, serta mampu membuat Kerajaan Aceh sangat maju, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Meskipun masa kepemimpinannya hanya tiga tahun, Ratu Nurul Alam Naqiatuddin menyumbang satu hal penting, yakni perubahan Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh dan Adat Meukuta Alam. Kendati kekuasaannya dirongrong para penganut paham wujudiyah yang tak menginginkan kepemimpinan perempuan, Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah mampu membuat utusan Raja Syarif Barakat dari Mekkah kagum melihat kemakmuran Banda Aceh sebagai kota internasional. Rongrongan para penganut paham wujudiyah mencapai klimaks ketika berhasil melengserkan Sri Ratu Kamalat Syah pada 1 Oktober 1699.

Sejak saat itu, era kepemimpinan sultanah berakhir di Kerajaan Aceh. Meskipun demikian, kemudian, perempuan yang memasuki ranah publik tak pernah sirna sama sekali. Ketika setiap istri merasa wajib meneruskan perjuangan suaminya jika sang suami mati berperang, ranah publik Aceh tak pernah benar-benar kosong dari peran perempuan.

Yang paling populer tentulah perjuangan Cut Nyak Dien yang bergerilya di rimba Aceh sepeninggal ayahnya hingga selepas suami keduanya, Teuku Umar, gugur di medan pertempuran. Rekan seperjuangan Cut Nyak Dien, Teungku Fakinah atau Teungku Faki, berjuang melawan penjajah dalam dimensi yang lebih luas: panglima perang, ulama besar, dan tokoh pendidikan. Di Pasai, Cut Nyak Meutia memimpin perang sambil mengasuh dan menyiapkan putranya yang masih berumur sebelas tahun meneruskan perjuangannya melawan Belanda. Cutpo Fatimah, teman seperjuangannya, bersama suaminya, Teungku Dibarat, juga melanjutkan perjuangannya.

Pocut Baren memimpin perang gerilya serta menjadi uleebalang daerah Gome dan memiliki banyak pengikut yang membantunya dalam pertempuran melawan Belanda. Bersama anak-anaknya—Tuanku Muhammad, Tuanku Budiman, dan Tuanku Nurdin— Pocut Meurah Intan atau Pocut Biheu berperang melawan Belanda di hutan belukar hingga tertawan setelah terluka parah pada 1904.

Di Sumatera, selain Aceh, Sumatera Barat menyorongkan sejumlah nama perempuan pejuang yang layak dikenang. Sekurangnya, ada tiga perempuan yang sangat patut dicatat. Satu, Siti Manggopoh dari Agam yang melawan kebijakan ekonomi Belanda melalui pajak uang (belasting). Dia pernah mengalami konflik batin ketika akan menyerbu benteng Belanda: tetap di rumah untuk menyusui anaknya atau ke luar rumah untuk melepaskan rakyat dari kezaliman Belanda. Akhirnya, dia memilih yang terakhir.

Dua, Rohana Koedoes yang mengembangkan pendidikan untuk kaum perempuan dengan mendirikan Sekolah Kerajinan Amal Setia pada 1911 dan Rohana School pada 1916 serta menjadi jurnalis sejak di Koto Gadang sampai saat mengungsi ke Medan. Tiga, Hajjah Rangkayo Rasuna Said, orator ulung yang sering mengecam secara tajam kekejaman dan ketidakadilan Belanda, aktivis organisasi yang berpandangan luas dan berkemauan keras, serta anggota parlemen dan Dewan Pertimbangan Agung.

Dari Sulawesi, kita mengenal Siti Aisyah We Tenriolle asal Sulawesi Selatan dan Maria Josephine Catherine Maramis dari Sulawesi Utara. Selain dikenal sebagai ahli dalam pemerintahan, Aisyah pernah menyusun sendiri ikhtisar epos terpanjang di dunia, La-Galigo, yang tebalnya lebih dari 7.000 halaman folio. Melalui opini-opininya di surat kabar, Maria Maramis menunjukkan pentingnya peran ibu dalam keluarga, lalu mewujudkan gagasannya dengan mendirikan Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya pada 8 Juli 1917.

Dari Maluku, Martha Christina Tiahahu sudah mengangkat senjata melawan Belanda sejak berumur 17 tahun pada perang Pattimura pada 1817. Dia juga menyemangati kaum Hawa di daerahnya untuk ikut membantu kaum Adam bertempur melawan Belanda.

Sebagaimana Aceh, Jawa juga menawarkan banyak perempuan yang layak diteladani. Tapi, tidak sebagaimana kebanyakan perempuan Aceh yang terjun langsung ke medan perang, perempuan Jawa lebih banyak berjuang di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Nyai Hajjah Siti Walidah Ahmad Dahlan dari Yogyakarta aktif mendampingi suaminya, K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengembangkan organisasi keagamaan tersebut. Dia juga kemudian memimpin Aisyiah, sayap keperempuanan Muhammadiyah, yang didirikan pada 1918. Dewi Sartika merintis pendidikan untuk kaum perempuan dengan membuka Sakola Istri (Sekolah Perempuan) pertama se-Hindia Belanda pada 16 Januari 1904.

Dari era kerajaan, masyarakat Jawa juga mengenal Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi yang heroik dan lebih dikenal sebagai Nyi Ageng Serang. Pramodhawardhani, penguasa kelima Kerajaan Medang (Mataram Kuno), menunjukkan pentingnya kerja sama perempuan dan lelaki dengan mengendalikan Kerajaan Medang bersama suaminya, Mpu Manuku (Rakai Pikatan), meski keduanya berbeda agama.

Praktek kepemimpinan bersama juga ditunjukkan Prabu Sri Suhita yang mengendalikan Kerajaan Majapahit selama 1427-1447 bersama suaminya, Parameswara Ratnapangkaja. Kusumawardhani juga turut mendampingi suaminya, Wikramawardhana, dalam memangku pemerintahan Majapahit.

Di bawah kepemimpinan Tribhuwana Wijayatunggadewi yang didampingi suaminya, Kertawardhana dan dibantu Patih Gajah Mada, pada 1334, wilayah Majapahit bertambah luas. Terakhir, kita tentu tak layak melupakan perempuan kharismatis seperti Ratu Sima atau Ratu Simo. Semula, perempuan yang sangat cantik ini merupakan tokoh di belakang layar keberhasilan Kartikeyasinga memimpin Kerajaan Kalingga. Tapi, setelah suaminya tersebut mangkat pada 674, dia maju ke depan menggantikan suaminya. Di bawah kepemimpinan Ratu Sima, Kalingga menjadi kerajaan makmur dan tertib hukum. Tak seorang pun berani melanggar hak dan kewajiban masing-masing karena hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.

Iwan Gunadi, Peminat sosial budaya
Sumber: http://cabiklunik.blogspot.com/2011/04/perempuan-perempuan-sebelum-kartini.html