Bandung Mawardi *
Bali Post, 21 April 2013
DI UJUNG abad XIX, Kartini berpengharapan, kaum perempuan diperkenankan bersekolah atas emansipasi dan kemodernan. Perempuan beraksara berarti mengenal diri dan dunia. Pengharapan itu tersendat dan bergerak lambat. Kartini enggan berpasrah, impian ingin terejawantah meski mendapati bantahan-bantahan tradisionalitas dan kekuasaan kolonial. Kartini tak sangsi, nasib perempuan dipengaruhi oleh melek aksara dan hak pendidikan. Aksara mengantar Kartini ke pengembaraan nalar, spiritual, imajinasi. Keajaiban aksara ingin ditularkan ke kaum perempuan di Jawa sebagai “keharusan” di zaman menjelang terang.
Kehendak menebar aksara di Indonesia terus dijalankan oleh para penggerak bangsa. Tan Malaka, intelektual dan guru politik, mendirikan Sekolah Rakjat di Semarang, 9 Juli 1917. Sekolah ini dimaksudkan untuk mengajarkan keberaksaraan bagi “rakjat djelata” atau “rakjat djembel”. Tan Malaka ingin keberaksaraan memberi rangsang nasionalisme, menuntun kaum pribumi untuk bisa bekerja bagi bangsa. Kehendak ini berhadapan dengan arogansi kolonial. Sekolah Rakjat dibubarkan, Tan Malaka ditangkap dan diusir ke negeri seberang berdalih ideologi dan politik-edukasi. Penguasa menampik agenda “kemadjoen”, membatasi sebaran keberaksaan di kalangan pribumi.
Ikhtiar Kartini dan Tan Malaka dilanjutkan oleh Ki Hadjar Dewantara dengan mendirikan Perguruan Taman Siswa (1922). Penguasa kolonial memang telah mengadakan sekolah-sekolah tapi terbatas, menganut asas tertib dan patuh. Sekolah-sekolah partikelir sengaja dihadirkan oleh para penggerak politik dan pendidikan, dijadikan siasat demi martabat bangsa dan nasionalisme. Aksara dianggap menjadi basis kesadaran atas identitas, ideologi, rasionalitas, kemodernan. Agenda mengaksarakan kaum pribumi bergerak di jalan terjal, dimusuhi dan dijegal oleh pemerintah kolonial. Di mata kolonial, aksara ibarat bara sulit dipadamkan di zaman “kemadjoean”.
Sejarah sekolah dan mengaksarakan Indonesia itu perlahan ada di jalan kesangsian. Agenda-agenda politik dan pendidikan penguasa seolah tak berpihak. Keberaksaraan sekadar isu tak merangsang pemartabatan bangsa. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa buta aksara di kalangan bocah usia sekolah berjumlah 11, 7 juta. Ironis! Pemerintah terbukti lamban merealisasikan kebijakan-kebijakan edukatif, lengah dan abai dalam menjamin hak-hak pendidikan. Ironi buta aksara seolah membutakan sejarah, mengelak dari impian para penggerak bangsa di masa silam.
Optimisme
Soekarno (1962) pernah sesumbar dengan optimisme bahwa tanda kemuliaan bangsa adalah keberhasilan agenda memberantas buta huruf. Program-program keberksaraan dijalankan dengan pengharapan pemenuhan hak pendidikan, memertabatkan rakyat agar bisa turut mengartikan Indonesia. Proklamasi melek-aksara menandai gairah Soekarno memunculkan politik berliterasi. Soekarno mengingatkan pengharapan untuk proklamasi melek-aksara di Solo dengan tamsil impresif: “Saudara-saudara di Solo mendirikan stadion jang lebih hebat daripada stadion Senajan, jaitu melek-huruf rakjat. Maka, sebenarnja saudara-saudara para pekerja pemberantas butahuruf di Solo ini telah mendirikan stadion batin jang lebih hebat daripada stadion Senajan itu. Stadion batin, stadion akal, saudara-saudara.” Soekarno ingin Indonesia beraksara, Indonesia mewujudkan “stadion batin” atau “stadion akal” berpijak di literasi.
Pengharapan itu dijalankan dengan kursus-kursus pemberantasan buta huruf di pelbagai daerah. Kursus-kursus diadakan oleh pihak pemerintah dengan melibatkan pelbagai kalangan. Pelaksanaan kursus pemberantasan buta huruf dilaksanakan rutin di pelbagai tempat, tak harus di sekolah atau di gedung-gedung milik pemerintah. Penerbitan buku-buku bacaan untuk pemberantasan buta huruf juga dilakukan di masa 1950-an. Agenda-agenda itu mengejawantahkan kehendak pemaknaan Indonesia bergelimang aksara.
Ingatan atas politik-literasi Soekarno memunculkan konklusi: revolusi atau sosialisme cuma bisa diselenggarakan oleh bangsa berliterasi atau melek aksara. Dalil ini juga terkesan muncul di masa rezim Orde Baru: “Pembangunan berhasil atau sukses jika telah mengentaskan jutaan orang dari buta huruf.” Kita justru kecewa dan miris, Indonesia di abad XXI masih abai terhadap jutaan orang di pusaran buta aksara. Sikap abai pemerintah dan kemiskinan membuat ironi buta aksara menampar sejarah dan mengaburkan masa depan Indonesia.
Seruan Kartini, Tan Malaka, Ki Hadjar Dewantara, Soekarno perlahan sirna dari lembaran sejarah Indonesia. Kita seolah meruntuhkan arsitektur Indonesia berliterasi dengan meninggalkan luka dan dusta. Zaman terus melaju, Indonesia belum bisa berliterasi dalam terang. Soekarno (1962) dalam amanat untuk Proklamasi Bebas Buta Huruf di Jakarta pernah berujar: “… saja andjurkan kepada segenap kaum ibu di Djakarta ini untuk bekerdja terus, agar supaja nanti bukan sadja orang dari umur 13 sampai 45 tahun terberantas ia punja buta huruf, tetapi sedapat mungkin dari umur 6 tahun sampai mati masuk lobang kubur… hendaknja dia tetap melek huruf.” Kalimat itu belum terjelma di Indonesia.
Kehendak Kartini juga sulit kita wujudkan, mengantar orang dari gelap ke terang dengan suluh aksara. Ambisi Tan Malaka untuk memberi rangsang pemaknaan Indonesia dengan aksara juga telah terlupakan. Misi Ki Hadjar Dewantara dengan agenda-agenda pendidikan di Taman Siswa seolah rapuh di nalar negara. Sejarah Indonesia beraksara macet di arogansi kekuasaan, bergerak lamban di abad XXI. Indonesia justru terlena di godaan-godaan politik dan ekonomi tapi lengah untuk pemartabatan adab melalui keberaksaraan. Indonesia beraksara adalah kewajiban sejarah dan misi peradaban!
*) Pengelola Jagat Abjad Solo
Dijumput dari: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaminggu&kid=18&id=75452