Sastra Tanpa Ideologi Menelanjangi Perselingkuhan Sastra dan Budaya

Mashuri

Pernyataan “Sastra Tanpa Ideologi; Menelanjangi Perselingkuhan Sastra dan Budaya” menyimpan dua hal yang perlu diungkai. Pertama, ‘Sastra Tanpa Ideologi’, yang menyaran pada satu justifikasi bahwa ada sastra berideologi, yang tentu saja bersifat ideologis, sehingga ‘perlu dirumuskan’ sastra tanpa ideologi. Dalam satu sisi, ideologi sebagai sebuah disiplin memang telah merambah berbagai segi kehidupan dan sudah jauh berkembang, juga menyusut, dari penggagas awalnya Destutt de Tracy. Di sisi lain, sastra tanpa ideologi memberikan begitu banyak kemungkinan ancangan gagasan yang bisa menempatkan sastra sebagai sebuah produk kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanitas.

Kedua, ‘Menelanjangi Perselingkuhan Sastra dan Budaya’, yang memiliki konotasi bahwa hubungan sastra dan budaya haruslah tak berhubungan dan tak saling terkait. Ini tentu memberikan satu pertanyaan tersendiri perihal sastra yang dianggap sebagai anak kandung kebudayaan. Pun seakan menangkal alam tradisi kita yang selalu melekatkan sastra pada tradisi. Sebab dalam sejarahnya, sastra dan budaya adalah dua hal yang saling bersirapat dan bersikarib dengan mesra, meskipun sastra dipandang sebagai ‘alat’ semata dan bukan sebuah dunia tersendiri yang terpisah dari alam budayanya.

Ada beberapa persoalan yang muncul seiring ancangan kedua tema tersebut. Kiranya perlu dipertanyakan: adakah gagasan yang ingin dijabarkan itu sebagai sebuah ruh modern dengan berusaha memisah sastra dari budaya dan menjadikan sastra sebagai sebuah dunia otonom, meskipun kita tahu, Modern ‘dibaca kembali’, juga keotonomian sastra ‘dikaji’ lagi seiring dengan politik identitas yang ditabalkan dalam arus global dan adanya kenyataan ‘patung modern’ keropos; dan masih banyak lagi.

Tarik Ulur Sastra dan Budaya
Sejarah sastra Indonesia adalah sejarah yang tidak bersih. Di antara puncak-puncak terjadinya kooptasi sastra dan seni itu adalah ketika kubu Manifes Kebudyaan (Manikebu) dan Lembaga Kebudyaan Rakyat (Lekra) terlibat polemik yang tidak hanya menyangkut perihal sastra ‘an sich’, tapi juga ideologi dan gerakan politik yang mendasarinya. Manikebu dengan dasar seni untuk seni, sedangkan Lekra dengan seni untuk masyarakat. Kubu Manikebu dengan dasar humanisme universal dan Lekra menggunakan aliran realisme sosial sebagai dasar kreasinya, meski ketika ditilik lebih jauh, bukan realisme sosial sebagaimana yang digagas oleh Maxim Gorki yang sering dijadikan rujukan bagi sastrawan Lekra.

Pada perkembangannya, sastra Indonesia modern yang dianggap mapan juga tidak steril dari ideologi. Katakanlah, apa yang telah digagas oleh HB Jassin, sebagai sebuah upaya untuk membalut sastra dalam sebuah dominasi ideologi tertentu. Lewat karya-karyanya yang sejalan dengan arus politik di Tanah Air, semisal Angkatan 45, Angkatan 66 dan beberapa karya lain, maka HB Jassin mendesakkan satu ideologi pula, yakni nasionalisme. Meski demikian, bukan berarti apa yang telah dirintis oleh Jassin tanpa menyumbangkan apa-apa dalam sejarah sastra kita, setidaknya Jassin telah menyentuh sastra dengan nilai-nilai manusiawi yang kental, juga dengan pendekatan empati yang tinggi. Di sisi lain, Ariel Heryanto dalam sebuah kajiannya menyebut adanya sastra mapan dan sub ordinat pada masa Orde Baru, dengan paradigma politik sastra yang menjadi latarnya.

Untuk masa sekarang, dengan maraknya wacana pluralisme juga bangkitnya kesadaran baru tentang identitas, bermunculan sastra yang memberi ruang ekspresi pada suara-suara yang selama ini ‘terbungkam’ dan ‘terpinggirkan’. Bisa dilihat pertumbuhan yang signifikan sastra yang berbasis etnis, sastra agamawi, sastra seksis, sastra kanan, sastra kiri, sastra berbasis gender dan label-label sastra lain, serta proyek ‘politik identitas’ lainnya, yang tentu saja, sangat sulit memandang sastra sebagai sebuah bangun yang steril dari kepentingan-kepentingan di luar sastra.

Dari sana, kita tahu bahwa realitas sejarah sastra kita adalah tarik ulur antara sastra sebagai bangun otonom dengan masyarakat dan kulturnya. Apalagi Teeuw pernah memberikan pernyataan bahwa sastra tidak lahir dari kekosongan budaya. Artinya, sastra selalu memilihi hubungan dengan budaya yang melahirkannya, baik itu langsung dan tak langsung. Pun ketika membaca karya sastra, seorang pembaca haruslah seorang yang menguasai sistem bahasa, sistem sastra dan sistem budaya karya/pengarang yang bersangkutan. Dari dua hal itu pun kita tahu, sastra masih ‘menyusu’ dan terkait pada budaya yang melahirkannya. Ternyata, hal itu tidak hanya berlaku dalam sastra kita saja.

Dalam sastra Barat, hal itu pun berlaku untuk beberapa karya, di antaranya adalah novel ‘Animal Farm’, karya George Orwell (1903-1950). Banyak pengkaji dan ahli sastra di Barat yang menjelaskan, bahwa karya itu merupakan simbolisme terhadap kehidupan politik di Eropa saat itu; sebuah fabel politik yang sarkastik. Kisah-kisah hewan itu merupakan personifikasi dari tokoh-tokoh barat dengan segala kebangkrutan moral dan etika mereka. Bisa dikatakan, fiksi merupakan modus penyiasatan untuk menghadapi realitas.

Jika kita merujuk lebih ke belakang, sebenarnya, konsepsi realitas dalam sastra (juga seni) mengalami tarik ulur sejak zaman Yunani Kuno. Plato dan Aristoteles sudah memperdebatkannya, terutama yang mengerucut pada konsep idea (Plato) dan creatio (Aristoteles). Pun demikian dalam tradisi sastra modern berkembang aliran sastra realisme, yang dalam tradisi sastra Perancis diwaliki oleh novel ‘Madame Bovary’, karya Gustave Flaubert (1821-1880). Detail yang diangkat dalam novel itu sangat realis. Hal yang sama juga terdapat dalam novel sesudah itu yaitu ‘Germinal’, karya Emile Zola (1840-1902). Bahkan realitas dalam karya sastra itu dianggap berparalel dengan realitas masyarakat saat itu. Dengan kata lain, karya-karya itu dianggap mampu mewakili zetgeist dan geliat zamannya.

Meski demikian, hubungan sastra dan realitas bukanlah hubungan yang mutlak. Hubungan sastra dengan masyarakat/realitas adalah hubungan yang tak stabil, terjadi tarik ulur yang tak kunjung habis. Apalagi dalam disiplin ilmu sastra hubungan antara sastra dan realitas hanya menempati satu cara pandang terhadap sastra, yakni mimesis, dan di luar itu, masih banyak cara pandang lainnya. Apalagi dalam disiplin sastra sendiri berkembang berbagai aliran yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur seberapa fasih imajinasi bisa membahasakan dunia —dalam hal ini bisa berlaku rekonstruksi, dekonstruksi, mimesis, dan lain sebagainya. Ada realisme, simbolisme, naturalisme, surrealisme, absurdisme, yang masing-masing memiliki bentuk dan gaya tersendiri, juga cara pandang terhadap dunia. Meski demikian koridor yang harus tetap dipegang adalah sastra tetaplah berada pada wilayah fiksi. Dengan kata lain, sastra adalah dunia fiksi, meski kini pun mulai ada peleburan antara fakta-fiksi, juga fiksi dan sejarah. Jika ada yang menariknya ke wilayah lain, sekiranya tanpa menciderai sastra, pun tak masalah.

Kembali pada sejarah sastra Indonesia. Kiranya, selama ini, sastra Indonesia hadir dalam berbagai bingkai, ada yang hadir dengan ideologi, ada pula pula yang tanpa ideologi. Tapi cukup sulit menemukan sastra Indonesia tanpa mengindahkan latar kultur dan latar sosialnya. Pada beberapa sastra daerah yang biasa disebut sebagai sastra tradisional (?), sastra selalu melekat pada kebudayaan masing-masing daerah, dan membawa amanat. Sastra seakan tidak bisa dilepaskan dari perangkat kebudayaan yang melahirkannya. Kasus KRT Ronggowarsito dengan raja Jawa bisa dijadikan bukti. Pun nasib Syekh Hamzah Fansuri di Aceh bisa membuktikan itu. Keduanya mewakili kesusastraan lama kita. Belum lagi jika kita menilik sastra lisan kita yang memang memiliki kesenyawaan dengan bentuk kesenian lainnya dan menjadi penopang bangun kebudayaan yang ada. Pun ketika Indonesia berdiri, maka sastra pun menjadi bagian dari keindonesiaan. Pertautannya pun tidak hanya pada wilayah simbolis semata, tetapi juga bisa keluar dari kerangka karya itu. Untuk sastra Indonesia, maka ancangan pada nilai-nilai nasionalisme pun melekat pada karya sastra, sastra juga dianggap sebagai sebuah ‘shoft power’ yang turut membangun jiwa bangsa.

Namun demikian, sastra sebagai sebuah wilayah otonom juga pernah dijadikan satu pijakan yang menarik dan gagasan ke arah itu pernah dijadikan model pendidikan sastra kita, terutama di perguruan tinggi. Dengan kata lain, gagasan otonomi sastra merupakan gagasan brilian karena sastra menjadi sebuah disiplin tersendiri. Namun, apa yang digagas para ahli sastra dengan paradigma strukturalisme itu kadang hanya terdapat pada wilayah kajian. Perangkat teoritiknya juga ada, mulai dari formalisme Rusia, strukturalisme Perancis, naratologi dan lainnya. Sampai-sampai memunculkan satu ancangan ‘Pengarang Sudah Mati’. Namun kerapkali perangkat teoritik itu dianggap tidak mencukupi untuk menjelaskan berbagai hal dan kompleksitas masalah, sehingga banyak direduksi pada wilayah lain, serta meletakkan sastra pada bingkai kebudayaan yang lebih luas, sebagaimana munculnya gagasan tentang orentalisme, kritik sastra Marxis, cultur studies dan lainnya. Dengan demikian, maka campur tangan sesuatu di luar sastra pun tak terhindarkan. Apalagi ternyata ‘arus dunia’ —termasuk materialisme, kapitalisme, dan industri budaya, memang selalu meletakkan ‘beban’ di pundak sastra, sehingga sastra tidak bisa mandiri sebagai sebuah dunia.

Semacam ‘Muara’
Pada kenyataannya, ‘selingkuh itu indah’ memang mengejawantah dalam hubungan sastra dan budaya, jika hubungan di antara keduanya memang dianggap sebagai ‘selingkuh’. Buktinya, semakin maraknya ragam ekspresi sastra di Indonesia yang bisa dimaknai sebagai sebuah politik identitas memang memposisikan sastra sebagai ruang ekspresi dan hasrat dalam pendakuan diri, perihal ‘kelas’ dan jati diri.

Para sastrawan perempuan kita yang sering menulis dunia perempuan dengan cita rasa metropolis dan seksis —dan kerap menggambarkan perempuan sebagai ‘sontoloyo’ bisa pula dimaknai sebagai hal itu, seperti karya Ayu Utami, Djenar Mesa Ayu dan lain-lainnya. Meski demikian di luar itu, ada pula sastrawan perempuan yang sadar diri dan berwawasan gender menulis perempuan dengan semangat kesetaraan gender yang bergelora, semisal dalam ‘Geni Jora’ karya Abidah El Khalieqy.

Dari gambaran tersebut, maka sastra tanpa ideologi, mandiri dan otonom dalam dunianya sendiri menjadi sebuah angan-angan yang cukup mewah untuk arus dunia saat ini, meski itu bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja, posisinya kini pun harus berjajar, bahkan bersaing, dengan berbagai mode ekspresi lainnya yang juga marak dan menghuni ruang baca kita. Keberadaannya bisa menjadi satu tawaran yang memungkinkan sastra bisa sebagai ‘pembanding’ dan penyeimbang, terhadap budaya massa bahkan budaya populer yang sungguh sangat meresahkan hati. Meski kita pun harus sadar diri, bahwa sastra bukanlah dunia sempurna dan menawarkan segalanya. Konsep ideal yang ditawarkan adalah konsep ‘menuju sempurna’, sehingga ‘proses’ menjadi kendaraannya.

Harus pula diakui, bahasa yang menjadi sarana sastra, tentu tak bisa memindahkan dunia —baik fakta maupun fiksi—seutuhnya. Bahasa tidaklah bisa mewakili apa yang hendak diutarakan dengan segala kepenuhannya. Bukan hanya reduksi yang terjadi, tetapi juga salah tafsir dan sebagainya. Jika diibaratkan dengan orang yang menunjuk matahari, maka bahasa hanyalah yang menunjuk. Tentu penunjuk itu berbeda dengan mataharinya. Namun, yang terjadi salah kaprah, bahwa penunjuk itu dianggap sudah mewakili rembulan. Dalam konsep ini, apa yang digagas oleh Jacques Derrida perihal hubungan antara penanda dan petanda mendapatkan porsinya yang tepat dengan mengedepankan adanya keberjarakan, jejak, dan radikalisasi konsep arbitrer antara bahasa dan acuannya.

Ada dua fakta terkait dengan keterbatasan bahasa dalam mengkonstruksi dunia. Pertama, adanya bahasa universal yang tidak terkotak pada bahasa-bahasa manusia berdasarkan ras, negara dan lainnya. Bisa dilihat pada novel ‘The Alkemis’ karya Paulo Coelho dan ‘Leo The African’ karya Amin Maalouf. Kedua, ada sesuatu yang tidak bisa terbahasakan dengan bahasa-bahasa manusia. Ketakberhinggaan dan ketidakmampuan manusia membahasakannya. Hal ini meliputi masalah membahasakan Tuhan: logos yang tentu saja akan mengalami kesulitan untuk menembus theos.

Dengan melihat berbagai hal itu, maka dalam memahami sastra pun harus berlandas pada khittah sastra sebagai dunia mungkin, dunia yang bisa jadi tanpa solusi, tanpa kemutlakan dan menggugah, juga kompleks. Siapapun bisa memahami sastra sebagai sebuah teks, yang tentu mengandung sesuatu yang diandaikan obyektif. Ruang penciptaan yang menjadi basis bisa menjadi tumpuan terkait dengan sastra yang lepas dari idelogi atau sastra ideologis. Sastra juga tergantung pembaca. Dengan horison harapan pembaca, serta latar belakangnya, maka pembaca bisa menarik ke manapun sastra. Ia bisa menambah dan mengurangi nilai yang terkandung dalam karya sastra, sesuai dengan potensi dirinya.

Dalam kaitan ini, memahami sastrawan dari berbagai dimensi adalah sesuatu yang juga paling mungkin. Selain menulis karya-karya yang merespon dan tergugah oleh realitas yang terjadi, sastrawan juga membuat karya yang brillian yang menyangkut dunia sastra sendiri. Sebagaimana Chairil Anwar yang dianggap sebagai penyair yang bisa menerjemahkan gagasan modern yang diancangkan oleh Surat Kepercayaan Gelanggang dalam karyanya dan dianggap melakukan pembaharuan terhadap sastra Indonesia pada masa Pujangga Baru, juga pembaharuan bahasa Indonesia. Pun Sutarji Calzoum Bachri dianggap mampu melengkapi mata perpuisian Indonesia. Jika Chairil dianggap mata kanan, maka ia pun mata kirinya, yang ternyata mengambil basis lokal, dengan warna kultur Melayu, terutama mantra, sebagai penegas identitas perpuisiannya yang juga mampu melakukan pembaharuan terhadap corak perpuisian di Indonesia.

Selain itu, dalam sejarah sastra kita terbukti beberapa karya yang ditulis ‘demi sastra’ memang memiliki dimensi yang menarik dan berkualitas. Dalam prosa karya Iwan Simatupang, Putu Wijaya, Budi Darma dan lainnya. Pun pada puisi, seperti puisi Sapardi Djoko Damono, Afrizal Malna, Goenawan Muhammad, Subagio Sastrowardoyo, Acep Zamzam Noer, D Zawawi Imron, Linus Suryadi Ag, Kriapur, Franz Nadjira, Herry Lamongan dan lain-lainnya. Karya-karya itu menyimpan jejak pengetahuan yang sublim, yang meski tanpa berpretensi apapun, termasuk ideologi, telah memberikan begitu banyak arti bagi manusia dan kehidupan. Hal itu karena banyak sastrawan yang tak bisa melepas ideologinya dalam berkarya, di antara yang paling kental adalah ‘ideologi’ kemanusiaan.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq! (*)

One Reply to “Sastra Tanpa Ideologi Menelanjangi Perselingkuhan Sastra dan Budaya”

  1. (Dikutip dari: Harian RADAR Banjarmasin, Jum’at, 26 Oktober 2007)

    Strategi Paradigma Baru Kongres Cerpen Indonesia V
    (Studi Kasus: Polemik Ukuran Nilai Sastra)
    Oleh Qinimain Zain

    FEELING IS BELIEVING. ILMU diukur dari kekuatannya merumuskan hukum-hukum yang berlaku umum dan hubungannya atas kenyataan, seni dinilai dari pergulatannya dengan hal-hal yang partikular dan penciptaannya atas sesuatu yang belum ada dalam kenyataan (Nirwan Ahmad Arsuka).

    JUM’AT, Sabtu dan Minggu, 26-28 Oktober 2007 ini, berlangsung Kongres Cerpen Indonesia V di Taman Budaya, Banjarmasin, yang rencana dibuka orasi budaya oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, HM Rosehan Noor Bachri, yang dihadiri ratusan sastrawan, budayawan dan intelektual seluruh Indonesia. Dan, panitia sudah memastikan akan tampil pembicara hebat seperti Lan Fang, Korie Layun Rampan, Jamal T. Suryanata, Agus Noor, Saut Situmorang, Nirwan Ahmad Arsuka, Ahmadun Yosi Herfanda, Katrin Bandel, dan Triyanto Triwikromo. Dari forum ini diharapkan banyak masukan kemajuan. Sedang, tulisan ini hanyalah oleh-oleh kecil dari saya (Kalsel) akan masalah polemik panjang Taufiq Ismail-Hudan Hidayat yang masih jadi ganjalan.

    Polemik adalah fenomena biasa. Namun, untuk memecahkan dan menjelaskannya polemik sastra (baca: seni) menonjolkan seks sekalipun, harus berdasar sistem ilmu pengetahuan. Jika tidak, hasilnya berbantahan dan sakit hati berkepanjangan. Artinya, bagaimana pun harus dengan kritik akademis, yang diharapkan mampu memberi jalan ke arah penyehatan kembali kehidupan kesusastraan.

    Lalu, apa kesulitan sesungguhnya memecahkan hal seperti ini?

    Kembali berulang-ulang memberitahukan (dan tidak akan bosan-bosan – sudah ratusan pemecahan), akar masalahnya adalah sebelum tahun 2000, (ilmu) pengetahuan sosial belum dapat disebut sebuah ilmu pengetahuan, karena tidak memenuhi Total Qinimain Zain (TQZ) Scientific System of Science yaitu memiliki kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum (kecuali Teori Hirarki Kebutuhan Abraham H Maslow, proposisi silogisme Aristoteles, dan skala Rensis A. Likert tanpa satuan, belum cukup monumental). Adalah tidak mungkin menjelaskan sebuah fenomena apa pun tanpa kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum, mendukung sistemnya. (Definisi klasik ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara teratur. Paradigma baru, TQZ ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara teratur membentuk kaitan terpadu dari kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum yang rasional untuk tujuan tertentu).

    YANG baik tidak dapat terletak dalam pertanyaan sendiri, melainkan harus dalam jawaban (Robert Spaemann).

    Mengenai polemik. Inti pertentangan adalah beda pandangan akan nilai kebenaran sesuatu. Menurut Eric Johnson, setiap orang selalu mempunyai reference point atau titik referensi, yaitu apa yang sudah dialami, diketahui atau diyakininya. Artinya, bila titik referensi seseorang atau kelompok masyarakat dengan orang atau kelompok yang lain tentang sesuatu berbeda, apalagi dimuati kepentingan, polemik mungkin terjadi. Namun sesungguhnya, seorang pribadi dan sebuah kelompok masyarakat yang bahagia, bukan disebabkan tidak adanya pertentangan, tetapi karena tidak adanya keadilan kebenaran. Jadi yang penting dalam pertentangan, mengetahui keadilan pandangan kebenaran pribadi seseorang dihadapkan dengan pandangan orang lain yang berseberangan akan sesuatu hal itu. Artinya, untuk menengahi sebuah pertentangan dan menentukan nilai kebenarannya agar obyektif, harus berdasar kerangka referensi pengetahuan pengalaman yang teratur, yang tak lain sebuah sistem ilmu pengetahuan.

    SETIAP kebijaksanaan harus bersedia dipertanyakan dan dikritik oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan lain. Keberlakuan universal harus dapat membuktikan diri dalam konfrontasi dengan mereka yang berpikir lain (Benezet Bujo).

    Dalam paradigma TOTAL QINIMAIN ZAIN: The Strategic-Tactic-Technique Millennium III Conceptual Framework for Sustainable Superiority (2000), TQZ Philosophy of Reference Frame, terdapat jumlah lima fungsi, berurutan, berkaitan, dan satu kesatuan, kebenaran sesuatu dinilai berdasar titik referensi (1) How you see yourself (logics), (2) How you see others (dialectics), (3) How others see you (ethics), (4) How others see themselves (esthetics), sampai ke level (5) How to see of all (metaphysics), yang harus ditanyakan sebelum keputusan menjatuhkan nilai kebenaran sesuatu dalam pertentangan.

    Di sini terdapat hubungan dan pergeseran referensi nilai kuantitatif dengan kualitatif. Dari level logics (benar) yang kuantitatif, ke dialectics (tepat), kemudian ethics (baik), lalu esthetics (bagus), sampai ke level metaphysics (abadi) yang semakin kualitatif. Atau, penekanan referensi sesuatu bergeser dari nilai kebenaran kelompok besar menjadi lebih secara satuan individu, dari hal bersifat konkrit (logika) menjadi abstrak (metafisik). Nampak jelas pula, sesuatu yang dianggap benar oleh seseorang atau sekelompok orang, bisa dianggap tidak benar oleh yang lain karena mempunyai titik referensi yang berbeda. Atau malah, sesuatu yang dianggap benar oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi tidak tepat bagi yang lain, tepat tetapi tidak baik, baik tetapi tidak bagus, dan mungkin saja bagus tetapi dianggap tidak abadi sebagai kebenaran suatu keyakinan tertentu. Dan, jika sampai pada keyakinan nilai kebenaran abadi, ini sudah sangat subyektif pribadi. (Sudut pandang level How you see yourself dan How you see others, How others see you dan How others see themselves adalah subyektif karena dalam sudut pandang reference object dan reference direction, sedang How to see of all, adalah lebih obyektif, level adil).

    Ada paradoks di sini. Semakin menilai kebenaran sesuatu mengutamakan kepentingan umum (kuantitatif) akan meniadakan kepentingan pribadi (kualitatif). Sebaliknya, semakin mengutamakan kepentingan pribadi (kualitatif) akan meniadakan kepentingan umum (kuantitatif). Ini yang harus disadari dalam menghadapi dan dijelaskan menengahi suatu polemik atau pertentangan apa pun, di mana pun dan kapan pun. Dan, sastrawan (baca: seniman) sadar, harga sesuatu karya terletak kemampuannya menciptakan momentum nilai di antara tarik ulur paradoks ini. Antara konvensi dan revolusi, antara pengaruh nilai lama dan mempengaruhi nilai baru.

    SENI kemajuan adalah mempertahankan ketertiban di tengah-tengah perubahan, dan perubahan di tengah-tengah ketertiban (Alfred North Whitehead).

    Kembali ke polemik ukuran nilai sastra menonjolkan seks. Dalam ilmu pengetahuan sosial paradigma baru TQZ, saya tetapkan satuan besaran pokok Z(ain) atau Sempurna, Q(uality) atau Kualitas, dan D(ay) atau Hari kerja (sistem ZQD), padanan m(eter), k(ilo)g(ram), dan s(econd/detik) ilmu pengetahuan eksakta, sistem mks). Artinya, kebenaran sesuatu bukan hanya dinilai skala kualitasnya (1-5Q dari sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik), tetapi juga sempurnanya (1-5Z, lima unsur fungsi TQZ, yang untuk TQZ Philosophy of Definition, yaitu logics, dialectics, ethics, esthetics, dan metaphysics secara berurut). Artinya, kekurangan atau keburukan salah satu fungsi membuat suatu karya nilainya tidak sempurna.

    Contoh, definisi paradigma lama, kesusastraan adalah tulisan yang indah. Paradigma baru, nilai keindahan tidak lengkap kalau tidak dikaitkan dengan unsur kebenaran, ketepatan, kebaikan, dan keabadian. Kini, definisi TQZ kesusastraan adalah seni tulisan yang benar, tepat, baik, bagus (indah), dan abadi secara sempurna. Artinya, bila ada pertentangan nilai akan karya sastra (juga yang lain), menunjukkan karya itu memiliki salah satu atau lebih unsur filsafatnya buruk, sebagai sebuah karya yang sempurna. (Memang, sah saja penulis mengejar keunikan atau kebaruan pribadi, mengeksploitasi unsur seks dalam karyanya. Mungkin saja berkualitas segi logika cerita, dialektika nilai, keindahan teknis penulisan dan karya monumental (abadi) suatu genre sehingga juara dalam satu perlombaan. Tetapi dalam paradigma TQZ, tidak sempurna karena abai unsur etika).

    Sekarang jelas, yang dikejar penulis mana pun, bukan sekadar ukuran nilai kualitas beberapa unsur, tetapi karya dengan kualitas nilai kebenaran (lima unsur yang) sempurna. Inilah titik kerangka referensi bersama menilai karya sastra (dan juga apa pun) dalam sistem ilmu pengetahuan paradigma baru.

    SEKOLAH dan kuliah, seminar dan training, buku dan makalah, ulasan dan kritikan, tanpa menyertakan alat metode (sistem ilmu pengetahuan) pelaksanaannya hanyalah dorongan mental yang membosankan, yang tidak efektif, efesien dan produktif (Qinimain Zain).

    BAGAIMANA strategi Anda?

    *) Qinimain Zain – Scientist & Strategist, tinggal di Banjarbaru – Kalsel, e-mail: tqz_strategist@yahoo.co.id (www.scientist-strategist.blogspot.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *