Ada Apa dengan Horison Sastra Indonesia?

Maman S. Mahayana
http://www.infoanda.com/

Empat serangkai antologi Horison Sastra Indonesia (HSI: Kitab Puisi, Kitab Cerita Pendek, Kitab Nukilan Novel, Kitab Drama), seperti lazimnya penerbitan buku yang dianggap penting, acap kali diekori berbagai reaksi. Bahkan tidak jarang pula bermuara pada kontroversi. Namun, di luar dugaan, reaksi yang dialamatkan kepada para penyunting HSI terkesan berlebihan; melebar tak lagi memusat pada substansi antologi, tapi pada masalah yang mengesankan pemihakan subyektif. Di sana ada nada haru-biru.

Meski begitu, seperti kata pepatah: tak ada asap jika tak ada api. Maka, boleh jadi, banyak pihak yang memandang HSI sebagai alat legitimasi yang (mungkin) kelak bakal menjadi monumen. Oleh karena itu, ketika namanya tak tercantum di sana, ia melahirkan kecamuk pikiran; kegelisahan yang menyangkut otoritas profesional. Dilihat dari sudut ini, kontroversi itu menjadi sesuatu yang niscaya. Jadi, lumrah sajalah reaksi itu. Bahwa reaksinya aneh-aneh, anggap saja itu sebagai refleksi kepeduliannya terhadap HSI.

Menempatkan sebuah antologi sastra–termasuk HIS–dalam sejarah perjalanan kesusastraan kita, dapat dianalogikan sebagai salah satu sekrup dari sebuah mesin raksasa yang bernama sastra Indonesia. Penting tidaknya keberadaan sekrup itu bergantung pada posisi penempatannya. Jadi, yang perlu dicermati dari kehadiran HSI, bukan hanya pada masalah kriteria dan argumen pemilahan-pemilihan karya yang dimuat, tapi juga pada latar belakang yang mendasarinya dan latar depan yang hendak dicapainya. Dengan cara ini, kita lebih mungkin dapat menempatkan HSI secara obyektif dan proporsional.

Latar belakang penerbitan HSI–yang dipaparkan dalam Kata Pembuka Dari Fansuri ke Handayani (DFkH, 2001: 1-4)–terkait erat dengan faktor ekstern, problem pengajaran sastra di sekolah: langkanya buku-buku sastra. Buku pelajaran sastra–apalagi buku paket–sebagian besar berisi pengetahuan tentang sastra. Akibatnya, siswa dijejali begitu banyak teori, istilah, konsep, dan nama pengarang berikut judul karyanya, tapi tidak pernah bersentuhan dengan karya sastra secara langsung.

Bagaimana mungkin pelajaran sastra di sekolah dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap sastra, jika mereka selalu disuapi teori, tanpa karya. Kondisi ini diperparah lagi dengan soal-soal Ebtanas yang memakai pola multiple choice; pilihan ganda yang dapat dijawab dengan menghitung bunyi tokek.

Dalam kondisi itu, masih cukup banyak guru yang kreatif dan mencoba mencari siasat; merekayasa kurikulum, memanfaatkan waktu luang atau memasukkannya ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tapi, kembali mereka terbentur kendala tiadanya buku sastra di sekolah. Perpustakaan sekolah–jika sekolah itu punya perpustakaan–lebih banyak diisi buku paket, peta buta, dan buku-buku “aneh” sumbangan (orangtua) siswa. Itulah masalah serius yang melanda dunia pendidikan di negeri ini. Itu pula yang menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penerbitan HSI.

Alasan lain yang berada di belakang penerbitan HSI adalah desakan dan tuntutan untuk memaksimalkan program Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya. Fotokopian karya-karya sastrawan yang ditampilkan dalam program itu–untuk dibagikan kepada siswa–yang semula tidak terlalu bertumpuk, dalam program tahun berikutnya menjadi beban pekerjaan yang perlu penanganan khusus. Biaya untuk fotokopian bahan itu, konon, lebih besar dibandingkan biaya cetak dalam bentuk buku. Maka, lahirnya antologi DFkN–sebuah antologi yang terkesan ambisius–memuat karya sastra sejak Hamzah Fansuri (abad ke-17) sampai Eliza Vitri Handayani (abad ke-21).

Judul yang gagah itu tentu saja ada implikasinya. Manakala buku itu disebarkan, publik pun menggugat. Judul tak merepresentasikan isi. Banyak karya sastrawan yang tak termuat di sana. DFkH sama sekali tidak representatif mewakili sejarah kesusastraan Indonesia. Ia perlu dan harus segera direvisi. Tentu saja buku itu tak mewakili perjalanan sejarah sastra, karena disusun bukan dalam kerangka itu. Sebagai jawaban atas berbagai masukan itu, revisi pun dilakukan. Dibuat pula pengelompokan berdasarkan ragam sastra. Maka, DFkH menjadi empat kitab: 1. Kitab Puisi, 2. Kitab Cerita Pendek, 3. Kitab Nukilan Novel, 4. Kitab Drama. Judul pun diganti lebih netral: Horison Sastra Indonesia.

Itulah persoalan yang melatarbelakangi penerbitan HSI. Lalu, tujuan apa pula yang melatardepaninya? Barangkali tak ada tujuan lain dari para penyusun antologi HSI, selain memberi sumbangan konkret bagi pelajaran sastra di sekolah. Keluhan bahwa para guru kesulitan memperoleh teks sastra sebagai bahan pengajaran di sekolah, untuk sementara, anggap saja sebagiannya terjawab. Dengan harapan yang bersahaja itulah, HSI disebarkan secara gratis ke berbagai sekolah di pelosok tanah air.

Sambutan suka-cita dari guru-guru bahasa dan sastra Indonesia yang menerima buku itu, terus mengalir. Mereka, para guru itu, sekadar menyampaikan terima kasih! Di balik itu, menggelembung rasa optimisme. Mereka tak perlu lagi berkeluh-kesah. Juga, tak dapat berkilah lagi, bahwa buku sastra di sekolahnya, tak tersedia. Inilah tujuan yang melatardepani penerbitan HSI. Jika lalu muncul harapan ideal bahwa para siswa dapat meningkatkan apresiasinya terhadap sastra, sikap itu pun tentu saja tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Latar belakang dan latar depan yang mendasari penerbitan HSI itulah yang justru melahirkan masalah baru saat ia sudah menjadi milik masyarakat. Yang ditangkap publik adalah teks an sich! Masalah di belakangnya dan tujuan ideal yang hendak dicapai di depannya, menjadi tak penting lagi. Fakta: HSI hadir dengan cacat di sana-sini. Sangat wajar jika ekornya memunculkan reaksi dan kontroversi! Dalam konteks itu, eloklah jika kita menempatkan HSI sekadar buku antologi, dan bukan buku sejarah sastra.

Apa yang dilakukan Taufiq Ismail dkk. dengan latar belakang dan latar depan itu, memang mengandung risiko ketika pengungkapannya seperti disampaikan sambil lalu. Argumen selintas-pintas penempatan Hamzah Fansuri yang dianggap pemula perpuisian Indonesia, niscaya dapat menjadi debat panjang jika kita menelusuri karya sejenis yang muncul sebelum atau sezaman dengan Fansuri. Lalu, ada pula I La Galigo sampai ke Sjair Djalanan Kereta Api karya Tan Teng Kie. Ada kesan, penyusun berusaha mencari benang merah perjalanannya. Justru di situlah, terjadi keterlupaan pada latar belakang dan latar depan penyusunan HSI yang tak berpretensi membuat sejarah sastra.

Meski tidak disinggung persoalan sastra Indonesia lama-baru, pencarian benang merah itu tetap saja mengisyaratkan hasrat penyusun untuk menelusuri jejak. Mengapa Muhammad Bakir, sastrawan modern dan intelektual Betawi yang sezaman dengan Tan Keng Kie, tak disinggung. Itu satu soal, soal lain perlu pula diingat, bahwa hikayat yang berlimpah dalam khazanah sastra lama kita juga ditulis dalam bentuk puisi. Menjadikan semua itu sebagai sebuah panorama keberbagaian, niscaya tak menjadi soal ketika ada argumen yang berwibawa sebagai dasar pertanggungjawabannya.

Demikianlah, manakala HSI disusun tanpa pretensi hendak membuat sejarah sastra, penyunting justru tergoda untuk mengisyaratkan langkahnya ke arah sana. Kesan yang sama muncul pula dalam ketiga kitab lainnya (cerpen, novel, drama). Mengawali cerpen lewat karya M. Kasim, jelas telah menafikan penulisan cerpen yang justru dimulai bergandengan dengan maraknya penerbitan koran dan majalah yang terjadi abad ke-19.

Demikian juga tradisi penulisan naskah drama, telah dirintis Muhammad Bakir yang bahkan lebih awal dari popularitas Komedie Stamboel yang didirikan di Surabaya pada 1891. Dalam hal ini, terjadi inkonsistensi di dalam pemuatan karya awal. Dilihat dari perspektif sejarah sastra, ia membuka ruang perdebatan yang implikasinya berkaitan dengan polemik lahirnya sastra Indonesia modern.

Masalah lain yang menyangkut substansi keempat serangkai antologi itu, tentu saja masih dapat kita deretkan lebih panjang lagi. Oleh karena itu, kembalikan HSI pada niat yang melatarbelakanginya dan harapan yang melatardepaninya.

Terlepas dari persoalan itu, penerbitan hampir setiap antologi (karya bersama) yang berpretensi membuat monumen, sering melahirkan kontroversi. Penyebabnya bisa bermacam-macam, bergantung pada alasan penyusun dalam mempertanggungjawabkan latar belakang dan latar depan penerbitan antologi itu.

Pasal penting yang sering kali disorot berkaitan dengan pilihan subyektif. Periksa saja sejumlah buku yang disusun H.B. Jassin, seperti Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang (1948), Gema Tanah Air (1948), Pujangga Baru (1963), Angkatan 66 (1968). Pilihan subyektif Jassin berkaitan dengan niatnya membuat monumen. Maka, dipilihlah pengarang berikut karyanya yang dapat mendukung niat itu. Lalu dicari pula alasan obyektifnya. Tetap saja ia mendatangkan kontroversi.

Dalam Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang, misalnya, selain banyak nama yang tak dimasukkan, pilihan pemuatan karya seperti tak berhubungan dengan argumen yang dikemukakan dalam Kata Pengantar. Demikian pula dengan antologi berikutnya. Cermati, misalnya, antologi Angkatan 66. Jassin tetap saja memasukkan beberapa nama yang kiprahnya justru menonjol pada 1950-an, tapi mulai pudar sebelum 1965. Lalu bagaimana hubungannya dengan semangat Angkatan 66?

Tonggak I-IV (1987) yang disusun Linus Suryadi atau Cerita Pendek Indonesia I-IV (1986) yang disusun Satyagraha Hoerip, sesungguhnya mengandung problem yang sama: jatuh pada pilihan subyektif. Dengan begitu, ia juga mengundang dan melahirkan kontroversi. Kasusnya agak berbeda dengan langkah Ajip Rosidi dalam menyusun Laut Biru Langit Biru (1977), yang memuat karya yang muncul dalam rentang waktu satu dasawarsa (1966-1976). Ajip dapat memusatkan perhatian aspek estetik. Jadi, meski pemuatan karya pada awalnya didasari subyektivitasnya sendiri, ia tetap dapat melakukan pertanggungjawaban kriteria pemilihannya secara meyakinkan.

Sudah suratan, agaknya, buku antologi karya bersama selalu diekori kontroversi. Meski begitu, buku-buku sejenis tetap saja disusun orang. Padahal, secara materi ia tidak menjanjikan apa pun. Dalam bahasa ekonomi, tekor! Oleh karena itu, bersyukurlah kita jika masih ada orang yang mau bersusah-payah menyusun antologi, terlepas dari cacat yang mungkin tak disadarinya. Bagaimanapun, antologi disusun lewat sebuah proses kerja yang melelahkan, meski hasilnya kadangkala mencemaskan! Maka, kehadiran Horison Sastra Indonesia yang dilandasi semangat memberi kontribusi konkret bagi dunia pendidikan kita, suka atau tidak suka, sepantasnya diberi tabik: tahniah!

*) Pengajar Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *