Ada Apa dengan Seniman dan Birokrasi?

Dari Diskusi Federasi Teater Indonesia

Sihar Ramses Simatupang
http://www.sinarharapan.co.id/

Teguran birokrasi terhadap seniman yang meminta seniman mengubah nama Komunitas Planet Senen menjadi Gelanggang Remaja Jakarta Pusat saat membuat acara kemudian memberlakukan retribusi terhadap Sanggar Mentaya Estetika – yang sebenarnya sebuah teater yang disutradarai teaterawan Imam Ma’arif – direspons oleh sastrawan dan teaterawan Radhar Panca Dahana.

“Mau bikin nama komunitas Planet Senen pun, Pemda sebenarnya tak punya hak atas hal itu. Itu hak kita sebagai warga negara dan sebagai seniman. Di sini juga ditekan, harus bayar retribusi, bukannya disokong, malah dikasih pajak,” ujarnya.

Menurut Radhar, hal ini secara kolektif, bukan atas kepentingan bersama. “Pertaruhkan semuanya, seniman tak bisa dibeginikan,” papar Radhar sambil menunjukkan kertas kepada para seniman di dalam diskusi prapengumuman pentas Festival Monolog yang masuk dalam Federasi Teater Indonesia (FTI).

Selama ini Gelanggang Remaja Bulungan cepat bereaksi, sehingga wacana dari pengusaha mana pun untuk mendirikan mal di wilayah itu pun tak bisa dilakukan, karena seniman di Bulungan tegas menolak. “Namun sebaiknya bersatu, jangan hanya kelompok tertentu dan sporadis,” ujar Radhar.

Sebelumnya, dalam diskusi, Ketua FTI Radhar Panca Dahana mengatakan, diperlukan adanya strategi dari para teaterawan untuk menghadapi kondisi saat ini. Sastrawan harus survive di tengah kesadaran dari pemerintah sebagai stake holder yang saat ini dipandangnya semakin melemah dan minim. “Seniman jangan hanya sekadar kerakap di atas batu, tapi berjuang demi sesuatu,” ujar sastrawan yang juga teaterawan ini.

Menurut Radhar, banyak teaterawan yang sudah eksis, termasuk dalam bersikap terhadap proses kesenian. Rendra, misalnya, punya sikap dalam berproses. Radhar juga menyebut nama Dindon yang eksis dalam sikap berteater selama ini.

Namun, menanggapi hal itu, Radhar juga menjawab bahwa ini bukan soal komunitas, tapi seluruh aktivitas kesenian khususnya pekerja teater. Setiap komunitas punya daya survive masing-masing, termasuk terhadap ketertindasan dan ?gencetan? sistem. ?Kita memang tetap bebas ekspresi, tapi bagaimana kalau semua harus bayar, infrastruktur, dana, tempat pentas tak ada. Kalau dana yang secara tradisi digelontorkan tak ada, habis karena pemilu,” ujar Radhar.

Radhar merespons bahwa belum saatnya kesenian dipajaki, pengusaha besar triliunan ngemplang pajak dibiarkan begitu saja. Seniman pertama memang memiliki respons artistik, namun sebagai homo socius dan homo politicon, tetap harus bersikap. Gelanggang Remaja harus dikembalikan pada jati dirinya. Selain itu juga menjadi pikiran mendiang mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin ? yang perhatian pada ruang budaya di Kota Jakarta, ide kesenian dan kebudayaan secara universal harus tetap dihormati.

Madin menanggapi bahwa seniman sebaiknya juga membuat kontrak politik pada parlemen agar yang bersangkutan bisa memperjuangkan hak teaterawan.

?Kendati ini dilakukan secara personal, bukan kelompok teaternya. Sejauh mana hal itu tak diembeli pada pentas. Ada kebebasan ekspresi dalam menggalang keterikatan terhadap calon legislatif. Pentingnya kita mengawal hak-hak kita, yang bisa kita rebut, hak kita sebagai rakyat. Tapi kami tak atas namakan grup seni tapi secara personal,” usul Madin, seraya melemparkan tanggapan.

Teaterawan senior, Andi Bersama, kemudian melemparkan pertanyaan tentang posisi teater kini ada di mana, agar tetap membuka ruang dan wacana pada koridornya. Banyak properti yang harus disiapkan termasuk wawasan sehingga ada komunikasi dengan stake holder. “Menurut saya, ini bisa dilakukan sambil tetap berpentas dan berproses. Seniman tetap boleh punya keyakinan, sikap dan respons grup masing-masing,” ujar Andi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *