I Nyoman Suaka
http://www.balipost.co.id/
Masih dalam suasana memperingati HUT ke-58 Kemerdekaan RI, ada baiknya menoleh sejenak seputar Proklamasi 17 Agustus 1945, relevansinya dengan sastra yang berkembang masa itu. Ketika itu, sejarah sastra Indonesia mencatat revolusi baru di bidang sastra yang populer dengan istilah sastra angkatan 45, telah lahir. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, sastra angkatan 45 dijuluki sastra kemerdekaan. Mengapa demikian?
DALAM peta kesusastraan Indonesia modern, berturut-turut muncul sastra angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45, angkatan 66 dan belakangan ini disebut-sebut telah lahir sastra angkatan reformasi. Perkembangan sastra masing-masing periode itu identik dengan situasi dan kondisi sejarah bangsa Indonesia. Masing-masing angkatan itu juga memiliki ciri khas tersendiri.
Sastra angkatan 45, misalnya sangat berbeda dengan sastra angkatan sebelumnya — Pujangga Baru dan Balai Pustaka. Lahirnya angkatan 45 karena perubahan sosial politik tahun 1942 yang begitu mendadak. Jepang tiba-tiba datang menjajah Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 1942-1945, turut berkembang apa yang disebut ”Sastra Zaman Jepang”. Produk karya sastra zaman ini banyak yang menghamba pada pemerintah Jepang di Indonesia. Bahkan roman, cerpen dan puisi menjadi alat propaganda penjajah Jepang, melalui sebuah lembaga ”Keimin Bunka Shidosho” — sebuah pusat kebudayaan yang pro Jepang. Akibatnya, beberapa sastrawan yang bergabung dalam lembaga itu dijuluki ”kacung” Jepang.
Hambatan politis seperti itu, bukanlah barang baru bagi sastrawan Indonesia. Sastrawan yang bergabung dalam angkatan Balai Pustaka, juga mengalami hal serupa. Mereka dalam berkarya harus tunduk dengan aturan ”Volkslectuur”, sebuah lembaga kesusastraan di bawah pemerintah kolonial Belanda. Karya sastra harus diseleksi oleh redaksi ”Volkslectuur” untuk bisa diterbitkan. Seleksi dan sensor yang sangat ketat itu sangat merugikan sastrawan, sebab karya-karya itu harus mendukung pemerintah kolonial untuk melanggengkan kekuasaan Belanda.
Zaman Pujangga Baru berbeda lagi, mereka tidak memiliki identitas yang khas Indonesia. Justru banyak sastrawan yang berkiblat ke Barat, melecehkan adat ketimuran. Segala sesuatu yang berbau Barat dipuja-puja. Mereka menjadi agen kebudayaan Barat, disamping ada juga yang bertahan dengan kebudayaan tradisi (Timur). Pendapat pro dan kontra antarsastrawan bermunculan. Dua kubu itu memiliki kekuatan yang seimbang. Akhirnya muncul polemik kebudayaan di tahun 1933-1935 yang kini sering menjadi acuan dalam mencari identitas kebudayaan nasional.
Menyimak kondisi sastra seperti itu, jelas kesusastraan Indonesia belum memiliki jati diri. Pengaruh budaya Barat, penguasa Jepang dan kolonial Belanda sangat dominan. Kreativitas sastrawan dan budayawan terbelenggu akibat situasi politik ketika itu.
Kejadian yang teramat penting, detik-detik Proklamasi 17 Agustus 1945 berpengaruh sekali atas semua kegiatan kebudayaan, termasuk kesusastraan. Suasana jiwa dan penciptaan yang sebelum itu amat terkekang, akhirnya mendapat kebebasan senyata-nyatanya. Para sastrawan Indonesia waktu itu merasakan sekali kemerdekaan dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan karya yang betul-betul mencerminkan manusia merdeka, bebas berkreativitas. Aktivitas kebudayaan setelah proklamasi sampai tahun 1950, tidak saja di bidang sastra, tetapi juga sandiwara, drama dan film serta seni lukis. Hal ini membuktikan bahwa sastrawan dan budayawan bebas berekspresi. Para sastrawan yang merasakan kemerdekaan ini adalah Chairil Anwar, (bidang puisi), Idrus, Pramudya Ananta Toer (prosa), Trisno Sumarjo (drama), Asrul Sani, dan Usmar Ismail (film) dan lain-lain. Mereka ini kemudian digolongkan ke dalam sastrawan angkatan 45.
Konsep Seni
Sastra angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul ”Surat Kepercayaan Gelanggang”. Konsep itu tak ubahnya seperti naskah ”Proklamasi”, yang berbunyi ”Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan.”
Memperhatikan konsep seni seperti itu, tampaknya para sastrawan dan budayawan mempunyai era tersendiri yang tidak ingin dipengaruhi pihak lain. Mereka yang bernaung di bawah payung angkatan 45 ini ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Mereka juga mengaku lahir di tengah-tengah masyarakat yang bercampur baur. Walaupun demikian, para sastrawan menginginkan suasana baru yang lebih baik dari sebelumnya. Cita-cita kemerdekaan angkatan 45 itu yang tertuang dalam konsep ”Surat Kepercayaan Gelanggang” juga sangat berani, seperti kutipan berikut:
”Ke-Indonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia kami tidak ingin kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat…..”
Pernyataan agak bombastis itu merupakan sindiran terhadap polemik kebudayaan di era Pujangga Baru. Zaman itu sastrawan terpecah menjadi dua. Di satu pihak pro Barat dan di pihak lain pro Timur. Sampai berakhirnya masa Pujangga Baru, pro dan kontra terhadap identitas kebudayaan nasional masih menyisakan polemik.
Kehadiran angkatan 45 seperti dalam konsep seninya itu, jelas tidak menginginkan polemik. Chairil Anwar, Idrus, Pramudya, Asrul Sani dan lain-lain tidak memberikan kata-kata kunci tentang kebudayaan Indonesia. Mereka juga tidak ingin menggosok-gosok kebudayaan lama yang telah usang. Para sastrawan itu memandang ke depan untuk mengisi kemerdekaan. Apa yang diungkapkan dalam sastra adalah suasana Indonesia dengan pikiran-pikiran Indonesia yang hidup dalam masyarakat dan zamannya.