Sudah Miskin, Susah Sekolah Pula

Judul : Nasib Pendidikan Kaum miskin
Editor : Dr Sembodo Ardi Widodo MAg
Cetakan: I, Januari 2009
Penerbit: Pustaka Felicha
Tebal : XX+128 halaman
Peresensi: Khoirul Anwar
http://suaramerdeka.com/

PADA saat kaum miskin merindukan pendidikan yang terjangkau, kenyataannya seperti diwartakan beberapa media massa, pemerintah mematok anggaran pendidikan tahun 2010 senilai Rp 195,636 triliun atau berkurang Rp 11,77 triliun ketimbang tahun 2009 yang sebesar Rp 207,413 triliun. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan, anggaran pendidikan yang sangat besar bisa membuat aparat pemerintahan pusat dan daerah yang mengelola sektor pendidikan menjadi bermalas-malasan, tidak kreatif, dan kurang menghasilkan program yang inovatif.

Alasan itu berkesan menutup sebelah mata, hanya melihat dari satu sisi saja. Pasalnya, kondisi pendidikan (baik dari segi sarana dan prasarana maupun mutu pengajarnya) masih banyak membutuhkan sentuhan dana untuk menjadikan komponen-komponen pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Jika anggaran pendidikan tersebut benar-benar dipangkas, maka ??lingkaran setan?? yang membuat gerak pendidikan nasional hanya berjalan di tempat akan terus berlangsung. Kemandekan yang terus berlanjut itu berarti akan meningkatkan frekuensi ketertinggalan semakin tinggi.

Padahal, dunia pendidikan dipercayai sebagai salah satu jalan untuk mencapai kemajuan bangsa. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, hakikat pendidikan merupakan usaha orang tua bagi anak-anaknya dengan maksud untuk menyokong kemajuan dalam hidupnya untuk memperbaiki tumbuhnya kekuatan rohani dan jasmani yang ada pada anak-anaknya. Pendidikan dimaksudkan untuk membimbing segala kekuatan yang ada agar masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Inilah sebuah causa prima dunia pendidikan, sehingga tak ayal jika mendidik anak maupun orang yang tengah melakukan proses pendidikan dinilai sebagai ibadah.

Pendidikan merupakan pilar penting mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu pendidikan sudah semestinya menjadi tanggung jawab setiap elemen masyarakat. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan: (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sisdiknas yang bisa meningkatkan kecerdasan baik rohani maupun jasmani masyarakatnya; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jelas sudah, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak mendapatkan hak tersebut, tidak terkecuali masyarakat miskin.

Namun amanat undang-undang tersebut belum berjalan dengan baik, bahkan biaya pendidikan dewasa ini semakin menggila. Meskipun dana yang digelontorkan pemerintah cukup banyak, tetapi nyatanya pihak institusi pendidikan, khususnya pihak sekolah semakin lihai untuk membuat dana-dana siluman, dana ini-itu, yang di bebankan kepada wali murid. Sikap tidak rela memberikan pendidikan yang terjangkau oleh kaum miskin justru lahir dari pihak sekolah. Meskipun ada sekolah yang terjangkau namun kualitasnya tidak menjamin bahkan keberadaannya terkesan asal-asalan. Ugkapan ??jer basuki mawa bea?? semakin dipolitisasi untuk mengeruk kepentingan finansial semata.

Sebelum kita menyelami kalimat-kalimat yang tersaji dalam buku ini, kita akan mendapatkan gambaran awal dari sampulnya. Sampul itu menjadi semacam potret nasib pendidikan bangsa ini. Potret pendidikan yang penuh paradoksal. Di tengah-tengah hiruk pikuknya kota pelajar, Yogyakarta (dalam sampul terwakili oleh simbol tugu), masih terjadi kesenjangan antara sekolah favorit yang biaya untuk masuknya saja di luar takaran biaya sekolah setingkatnya. Di sisi lain, banyak wajah para murid yang begitu memelas yang tengah mengikuti kegiatan belajar dengan keragaman seragam sekolah (ada yang pakai merah-putih, ada yang pakai pramuka) dalam kondisi sekolah yang tak beda jauh nasibnya dengan para penghuninya. Dari sampul itu didapatkan informasi mengenai sebuah realitas yang tengah terjadi di bumi pertiwi mengenai nasib pendidikan.

Kondisi seperti itu akan mendapat ??kesahihan?? alias pembenaraan bila kita ??menyelami?? buku ini. Nasib pendidikan yang terjadi di daerah pedesaan, khususnya di wilayah pinggiran yang jauh dari pemerintahan pusat. Warga pedesaan, yang mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai petani dan buruh tani dengan penghasilan kurang lebih Rp 20 ribu/hari akan semakin sulit untuk mencapai bangku sekolah yang berkualitas dan mempunyai daya saing dengan lulusan sekolah-sekolah yang notabenenya sudah bergelimang dengan fasilitas modern. Bisa mencicipi bangku sekolah saja itu sudah untung, mungkin demikian ??unek-unek?? yang terpatri dalam alam pikiran masyarakat desa. Hal demikian bukan sebuah sikap yang tidak simpatik terhadap pendidikan anak-anaknya tetapi sikap tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan dunia pendidikan yang tengah berlangsung.

Sikap tersebut ikut berkontribusi pada kenyataan masyarakat pedesaan yang terus asyik berkubang dalam lubang ketertinggalan. Keadaan itu diperparah dengan sistem pendidikan yang jauh dari realitas masyarakat setempat. Dunia pendidikan dengan keadaan masyarakat pedesaan semakin terasing. Dunia pendidikan dengan dunia masyarakat desa belum bisa ??manunggal??. Masih ada tabir yang membatasi antara keduanya sehingga tidak ada hubungan timbal balik yang bernilai positif bahkan cenderung bersifat simbiosis parasitisme.

Buku ini tidak hanya menyajikan sebuah fakta pendidikan yang carut marut di wilayah kaum miskin tetapi juga memberikan sebuah tawaran untuk mengatasi keadaan tersebut. Selain itu, buku ini juga mengajak kita mencermati problematika keadaan pendidikan anak jalanan, yang notabenenya menjadi warga termarjinalkan di tengah-tengah hiruk pikuk kemewahan kota.

Apakah ketidaksekolahan mereka memang benar-benar karena faktor biaya ataukah hanya kemalasan semata? Pembaca akan mendapatkan jawabannya dalam buku ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *