Politik Perlawanan

MT Arifin
http://suaramerdeka.com/

ORANG Jawa biasa memahami kekuasaan sebagai gejala sosial yang didukung oleh hubungan-hubungan kultural yang kompleks. Banyak mitos dan upacara-upacara menjadi ?bahasa? yang memberikan alasan untuk membenarkan tuntutan atas hak, status, dan kekuasaan. Terutama pada saat budaya agraris memberi transformasi simbolik terhadap gejala-gejala sosial yang memiliki arti penting bagi kehidupan mereka sehingga kedudukan makam Sunan Kalijaga di Kadilangu atau makam raja-raja di Imogiri tetap penting, meski kekuasaan telah silih berganti dan dinasti pemerintahan telah berubah atau pecah.

Kebiasaan untuk menguatkan posisi dinasti, para raja mengaitkan otoritas-otoritas politik dengan zaman sebelumnya. Raja Balitung di Mataram Kuno, dalam prasasti Kedu (907M) dinyatakan sebagai keturunan ?Rahyangta Medang i Pohpitu,? yang meneruskan para raja sebelumnya sejak Sang Ratu Sanjaya hingga Watuhumalang. Dyan Wijaya saat mendirikan Majapahit, dalam prasasti Balawi (1305M) menyatakan adanya dinasti rajasa sebagai kelanjutan Singasari, dengan cikal bakal Sri Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi.

Hubungan dinasti dengan raja-raja terdahulu dianggap penting. Ikatan teritorial telah menyebabkan komunitas beralih dari ikatan keluarga penguasa kepada ikatan keluarga inti. Posisi-posisi penting dan stra?tegis dikuasai keluarga raja dan pengua?sa daerah yang diikat perkawinan, sehingga kesetiaan semakin terjamin, dan mulai muncul tendensi jabatan turun temurun.

Dengan prasyarat demikian muncul gejala yang mengarah pada sentralisasi administrasi dan monopoli mesin pemerintahan oleh sekelompok penguasa. Raja merupakan paduan kemampuan swadaya dan wibawa kharismatik, dan orang cenderung memujanya sebagai pahlawan budaya, yang dalam proses waktu pribadinya menyatu dengan kosmologi sehingga dianggap dewa bumi yang dipercaya menjadi dasar bagi pembentukan tertib sosial. Melalui upacara dan bangunan suci yang memiliki fungsi sosial, magis dan keagamaan, lahir konsep dewa-raja yang akan memperkokoh solidaritas mekanik dari masyarakat sekitarnya. Pola seperti itu menjadi penting bukan saja untuk memperkokoh legitimasi kekuasaan suatu dinasti. Juga, menjadi wahana perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak layak atau tidak adil. Rakai Sanjaya pada abad ke-8 menghadap moyangnya yang disebut Rahyangta Kedul (Ratu Kidul), untuk mengadukan nasibnya karena perlakukan semena-mena Purbasora. Demikian pula Ki Ageng Mangir yang merasa keturunan raja-raja kuno, setelah semalam bermunajad di makam moyangnya menolak tunduk pada Panembahan Senopati, karena dalam perluasan kekuasaan dianggap tidak lagi menghormatinya.

Dalam sengketa para raja Mataram dengan Kompeni, biasanya mereka juga mengadukan kegelisahannya ke Ratu Kidul. Setelah Pangeran Dipanegara (1830) kalah, PB-VI bersama enam abdi?nya lolos dari keraton guna ziarah ke Goa Langse, namun tertangkap di Mancingan oleh Residen Yogyakarta van Nes dan Letkol Sollewijn. Seperti itu dalam catatan Kompeni. Seperti itu pula dalam catatan PB-IV (1789) dan Dipanegara (1805).

Biasanya, perlawanan terbuka terhadap politik dinasti hanya dilakukan oleh pangeran yang memiliki otoritas sosial kuat. Seperti kraman Balapuradewa menentang Pikatan di Mataram Kuno, yang dianggap menyisihkan wangsa Sailindra. Demikian pula Bhre Wirabhumi (Menak Jingga) terhadap kekuasaan Wikramawardhana di Majapahit setelah kembali ke kedhaton padahal ia sudah mengundurkan diri sebagai pertapa. Pangeran Mangkubumi, Raden Said dan Raden Sutawijaya menentang politik de?vide et impera patih kerajaan, dan pemberontakan Pangeran Balitar terhadap kebijakan PB-II di Kartasura. Kejadian itu sesuai sistem feodal yang hanya memberikan sumber-sumber kekuasaan kepada mereka yang dianggap keluarga penguasa, mengakibatkan perlawanan terbuka hanya dilakukan oleh keluarga raja dinasti yang berkuasa atau dinasti sebelumnya. Karena merekalah yang memiliki kemampuan untuk mengerakkan sumber daya manusia, ekonomik, politik, maupun kultural sehingga para penguasa khawatir jika salah satu dari mereka tidak tunduk, dapat menjadi ?bola liar?. Karena itu saat Kebo Kenanga tidak sowan, Sultan Trenggana khawatir karena penguasa Pengging itu seorang pangeran Majapahit dengan daerah kuat, yang potensial memisahkan diri dari Demak.

Namun, perlawanan terhadap politik kekuasaan sering pula dilakukan dengan cara protes, sebagai bentuk tersembunyi. Protes muncul tatkala masyarakat merasa tertindas oleh penguasa, sehingga tidak lagi mampu bertahan. Pada masa prakemerdekaan, protes rakyat biasanya bersifat kolektif diwujudkan dalam nggogol (arak-arakan untuk mengadukan suatu tindakan kepada pejabat tinggi), dan pepe (duduk di bawah terik matahari di ringin kurung depan sitihinggil, hingga raja mendengarkan permohonannya). Namun, penarikan diri para ajar, ulama atau tokoh masyarakat tertentu dari masyarakat dan politik merupakan unsur yang sangat penting bagi wibawa kritik. Keterlibatan kelompok ini terhadap politik kekuasaan merupakan pertanda dari gawatnya situasi politik, seperti tapa Ratu Kalinyamat di Donorojo atau Pemanahan di Kembang Lampir. Atau pindahnya keluarga Mpu Supa dari Tuban ke Mataram di Madiun, saat kejatuhan Majapahit. Juga tak kalah penting, kemunculan kritik Ranggawarsita melalui Sabdo pranawa, Jakalodhang, dan Kalatidha sebagai ?barometer? terhadap moral kekuasaan dari para raja Jawa, dalam hubungannya dengan praktik kolonialisme sistem penjajahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *