Reposisi Dewan Kesenian Daerah

Maria M Bhoernomo
http://www.suarakarya-online.com/

SUATU hari ada yang bertanya berapa gaji saya sebagai Ketua Litbang Dewan Kesenian Kudus (DKK)? Lalu dijawab oleh seorang rekan pengurus DKK bahwa gaji saya setara dengan gaji Presiden.

Begitulah. Jawaban tersebut tentu sangat menggiurkan bagi siapa pun, termasuk mungkin juga bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus. Sebab, untuk menjadi Ketua Litbang DKK tidak perlu repot-repot mencalonkan diri dengan dana besar dalam suatu pemilu. Juga tidak perlu memiliki ijazah asli sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negeri ini. Tidak juga perlu berkampanye siang malam dengan mengerahkan massa yang berpawai di jalan raya. Bahkan, untuk menjadi Ketua Litbang DKK tidak perlu dilantik dan disumpah segala. Pokoknya, saya begitu saja ditunjuk oleh jajaran pengurus DKK untuk menjadi Ketua Litbang DKK, habis perkara.

Lalu apa tugas saya sebagai Ketua Litbang DKK? Sejauh ini, saya belum melakukan apa pun yang berkaitan dengan jabatan saya tersebut, sejak Januari 2005 lalu ketika saya ditunjuk jajaran pengurus DKK. Saya juga belum pernah mengikuti rapat-rapat koordinasi dengan pengurus DKK. Dengan kata lain, saya tidak berbuat apa pun, tapi gaji saya setara dengan gaji Presiden.
Amboi.

***

JIKA gaji Ketua Litbang DKK setara dengan gaji Presiden, lalu berapa gaji anggota DPRD sekarang? Pertanyaan ini tentu tidak penting lagi, karena hampir semua orang sudah mengetahui jawabannya. Dan meskipun dalam waktu dekat gaji mereka akan dinaikkan misalnya, pastilah jumlahnya tetap jauh dibanding dengan gaji Presiden (yang mungkin juga akan segera naik). Lalu, apa tugas-tugas anggota DPRD? Ini juga bukan pertanyaan penting, karena semua orang tentu sudah tahu jawabannya.

Begitulah, kita memang telah tahu betapa banyak tugas anggota DPRD, sehingga ketika dilantik harus disumpah segala, dan sebelum dilantik harus dipilih dulu oleh rakyat lewat proses pemilu yang menelan dana besar.

Meski, faktanya, ada suatu masa keberadaan anggota DPRD dianggap tidak penting, misalnya ketika masa reses atau demisioner. Dan setiap ada anggota DPRD yang jatuh sakit atau wafat atau sekadar tertidur pada waktu mengikuti sidang-sidang, tidak berpengaruh apa-apa bagi daerahnya.

***

Lalu bagaimana keberadaan Dewan Kesenian Daerah (DKD)? Bahwa DKD mungkin sangat penting, agar daerah-daerrah sebagai habitat manusia tidak berubah menjadi “kebun binatang ekonomi”.

Dan faktanya, banyak kota di Eropa yang begitu indah karena pembangunannya mengutamakan segi-segi artistik (karya para seniman). DKD yang bergerak di bidang kesenian, sesuai dengan namanya, idealnya memang harus dihargai, karena punya banyak keahlian, antara lain mensosialisasikan kesenian yang dibutuhkan banyak orang.

Siapa yang mengaku tidak butuh kesenian, pasti dia sudah lupa bahwa dirinya adalah manusia normal. Pernyataan ini layak dibenarkan, karena didukung fakta. Misalnya, ketika manusia modern ingin berak saja perlu kloset yang nyaman. Sedangkan kloset yang nyaman bisa dikatakan sebagai karya seni. Dengan kata lain, yang membedakan kloset di kamar mandi dengan jamban di atas sungai adalah nilai artistiknya.

Pendek kata, DKD bisa dianggap sangat penting bagi kehidupan bangsa. Bahkan, politik juga membutuhkan seni agar tidak berubah menjadi intrik yang berarti tipu muslihat busuk. Oleh karena itu, reposisi DKD selayaknya segera dilakukan. Sebab, selama ini DKD selalu teralienasi dari hiruk pikuk pembangunan di daerah-daerrah, sehingga kasus pemborosan karena bongkar pasang bangunan terus berlangsung.

Sudah waktunya kini DKD mendapatkan posisi yang jelas sebagaimana posisi DPRD. Misalnya, DKD selalu diajak ikut serta membangun daerah, agar daerah lebih indah.

Tanpa mengikutsertakan DKD, tata ruang kota di daerah-daerah ibarat tata rias yang tidak menggunakan parfum. Artinya, sebesar apa pun dana pembangunan daerah, tanpa cita rasa artistik tidak akan mampu mewujudkan keindahan kota yang mempesona.

Dan harap maklum, jika saya tidak pernah menerima gaji sebagai Ketua Litbang DKK yang konon setara dengan gaji Presiden, karena gaji saya memang tidak pernah ada. Bahkan, posisi DKK di Kudus juga selalu teralienasi sebagaimana yang dialami DKD-DKD di daerah lain. Inilah fakta sesungguhnya.

Dan jika saya berharap reposisi DKD, bukan karena ingin mendapatkan gaji setara dengan gaji anggota DPRD atau gaji Bupati, melainkan ingin turut serta (bersama rekan-rekan seniman) membangun daerah dengan cita rasa artistik agar wajah kota indah mempesona.

Bagi kalangan seniman, setiap konsep tata ruang kota yang berkaitan dengan pembangunan fisik harus mempertimbangkan cita rasa artistik, agar tidak muncul kesan kecerobohan yang kemudian ditampik oleh generasi berikutnya. Dan faktanya, hampir semua daerah selalu sibuk membongkar pasang bangunan yang baru selesai dibangun 5-10 tahun lalu, karena bangunan-bangunan tersebut dianggap wagu atau saru (tanpa sentuhan cita rasa artistik).

Demikianlah, tanpa reposisi, DKD hanya bisa gigit jari setiap melihat bongkar pasang bangunan berkaitan dengan tata ruang kota yang jelas-jelas merupakan pemborosan.

Dan tanpa melibatkan kalangan seniman, jangan berharap suatu daerah memiliki wajah indah mempesona yang khas dan kekal. Sebab, tata ruang kota tanpa mengutamakan sentuhan artistik identik dengan proyek-proyek korup. Tapi, siapa peduli reposisi DKD? ***

*) Penulis, Ketua Litbang Dewan Kesenian Kudus