Bahasa, Sastra, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa

I Nyoman Suaka
http://www.balipost.com/

Bulan bahasa dan sastra yang diperingati setiap bulan Oktober, sebulan penuh, kini tinggal kenangan. Sejak digulirkannya otonomi daerah tahun 1998, praktis kegiatan kebahasaan dan kesusastraan Indonesia mengendur. Semangat berotonomi yang menggebu-gebu, berlomba-lomba memunculkan kearifan lokal, akhirnya menggeser wacana tentang bahasa dan sastra Indonesia. Padahal sejarah membuktikan, bahasa Indonesia termasuk sastranya, telah teruji mampu mempersatukan bangsa ini.

PERINGATAN bulan bahasa dan sastra yang hampir berlangsung dua dasawarsa sejak tahun 1980 bukanlah sekadar upacara seremonial. Akan tetapi aktivitas itu memberikan makna yang mendalam pada nilai historis berbangsa dan bernegara. Bermula dari hari bersejarah 28 Oktober 1928, melalui ikrar, janji dan sumpah para pemuda yang kemudian terkenal sebagai hari Sumpah Pemuda. Salah satu butir sumpah itu menyebutkan, ”kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia”.

Pernyataan itulah yang memberikan andil terbesar dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Berbeda dengan butir satu dan dua dari Sumpah Pemuda tentang ”bertanah air satu dan berbangsa satu”, bangsa Indonesia mengalami goncangan berupa ancaman disintegrasi bangsa. Kenyataan menunjukkan, beberapa daerah di tanah air seperti Papua, Aceh dan Maluku ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rasa Nasionalisme
Menurunnya aktivitas kebahasaan dan kesusastraan Indonesia, memang tidak serta merta memunculkan disintergrasi bangsa. Akan tetapi paling tidak, kecintaan terhadap bahasa dan sastra akan menyuburkan kesadaran cinta bahasa Indonesia, cinta bangsa dan cinta tanah air sesuai dengan nilai filosofis Sumpah Pemuda. Dengan demikian diharapkan bangkit kembali rasa nasionalisme di tengah carut-marut nasib bangsa sekarang ini.

Membangkitkan kembali bulan Oktober sebagai bulan bahasa dan sastra tampaknya mengalami ganjalan. Berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Otda) dan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000, maka urusan bahasa dan sastra Indonesia menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan urusan bahasa dan sastra daerah menjadi wewenang pemerintah daerah. Sejalan dengan nafas Otda tersebut, wajarlah kalau di daerah-daerah tidak bergema lagi kegiatan bulan bahasa dan sastra Indonesia. Demikian juga, kegiatan di tingkat pusat pun nyaris sepi dari aktivitas kebahasaan dan kesusastraan.

Menoleh ke belakang tentang pelaksanaan bulan bahasa dan sastra Indonesia ternyata cukup menggugah perhatian masyarakat. Sebulan penuh di bulan Oktober, diisi dengan kegiatan bahasa dan sastra baik di pusat maupun di daerah melalui sekolah-sekolah, instansi pemerintah dan swasta. Imbauan ”berbahasa Indonesia yang baik dan benar” serta slogan ”gunakan bahasa Indonesia yang baik” dan ”aku cinta bahasa Indonesia” ketika itu berkumandang di mana-mana. Walaupun efektivitas dari slogan-slogan tadi masih dipertanyakan keberhasilannya, tetapi sedikit-tidaknya kegiatan bulan bahasa tersebut berdampak luas di tengah masyarakat. Semua itu akan bermuara pada rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara melalui bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

Beberapa mata acara dalam kegiatan bulan bahasa dan sastra Indonesia adalah pertemuan kebahasaan, lomba kebahasaan, penyuluhan dan cerdas cermat kebahasaan. Di bidang kesusastraan meliputi diskusi sastra dikalangan siswa, cepat tepat sastra, pertemuan sastrawan dengan siswa, lomba baca puisi, cerpen, pidato serta apresiasi sastra lainnya.

Semestinya kegiatan-kegiatan tadi berlanjut terus, sekalipun tantangan baru yang bernama Otda datang memisahkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Sebab kita telah bertekad untuk tetap menjaga NKRI. Ancaman disintergrasi bangsa dapat dicegah dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Terlebih lagi bahasa nasional ini memiliki kekuatan hukum tetap karena tercantum dalam pasal 36 UUD 1945.

Pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia tidak boleh mandeg hanya karena gara-gara otonomi daerah. Peluang Otda yang ada sekarang ini hendaknya dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa daerah sebagai sumber khasanah budaya merupakan sumber gagasan dalam memperkaya bahasa dan sastra nasional.