SUSAN BLACKBURN, Rekam Jejak Kebangkitan Kaum Hawa

Judul : Kongres Perempuan Pertama (Tinjauan Ulang)
Penulis : Susan Blackburn
Editor : Monique Soesman
Pengantar : Atashendartini Koesoemo Oetoyo-Habsjah
Penerjemah : Koesalah Soebagyo Toer
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta
Cetakan : Pertama, April 2007
Isi : 256 halaman
Peresensi : Yudhiarma
http://www.suarakarya-online.com/

Bila menyimak catatan sejarah perjalanan Hari Ibu yang setiap tahun diperingati pada tanggal 22 Desember, muncul kesan bahwa semangat perjuangan kaum perempuan tempo dulu ternyata tidak sedangkal semangat yang sering ditampilkan pada peringatan Hari Ibu saat ini: seremonial dan bahkan konsumerisme. Dulu, mereka tidak hanya gigih menyuarakan aspirasi, tetapi juga berani memikul senjata turun ke medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Itulah yang diulas dalam “Kongres Perempuan Pertama (Tinjauan Ulang)”. Buku yang ditulis pakar sejarah Indonesia dari Monash University, Australia, Prof Susan Blackburn ini merekam jejak kebangkitan kaum Hawa di negeri ini dengan memuat 15 naskah pidato para tokoh perempuan Indonesia. Materi pidato mereka masih relevan dengan kondisi kekinian, antara lain menyinggung masalah pergerakan perempuan, perkawinan anak-anak, kedudukan perempuan, kondisi kontekstual perempuan, dan lain-lain.

Buku yang disunting Monique Soesman dan diberi pengantar oleh pakar Kajian Wanita-UI, Atashendartini Koesoemo Oetoyo-Habsjah ini mengupas masalah realitas gerakan perempuan pada tahun 1928, respons kaum ningrat terhadap isu-isu perempuan kala itu, persinggungan isu perempuan dengan fundamentalisme.

Menurut Monique, sang editor buku, kongres perempuan pertama tahun 1928, sudah membahas masalah pendidikan bagi perempuan. Pendidikan kala itu ditekankan demi kemajuan bangsa. Namun, sudah 80 tahun permasalahan pendidikan perempuan diangkat dan dipermasalahkan, persoalan ini tetap saja perlu terus diperjuangkan. Meski perempuan sudah berkesempatan menikmati pendidikan, tetapi rasionya masih timpang.

Adalah sejarah yang mencatat bahwa dua bulan setelah Sumpah Pemuda dideklarasikan, persisnya pada tanggal 22 Desember 1928, maka berkumpul sekira 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra untuk menyelenggarakan kongres pertamanya dengan mengambil lokasi di Yogyakarta. Salah satu agenda pokoknya adala menggabungkan organisasi-organisasi perempuan Indonesia dalam sebuah federasi tanpa sama sekali membedakan latar belakang politik, suku, status sosial dan bahkan agama.

Kehadiran organisasi seperti Aisyiah, Wanita Katolik, Putri Indonesia, Jong Java, Jong Islamieten Bond dan Organisasi Wanita Utomo, adalah bukti sejarah bahwa semangat pluralisme yang merupakan modal utama untuk membangun persatuan, sesungguhnya telah tumbuh subur di kalangan tokoh wanita sejak dua pertiga abad yang lalu. Tak salah bila momentum yang kini diperingati sebagai Hari Ibu hadir sebagai puncak kebangkitan kesadaran kaum perempuan Indonesia dalam rangka menghimpun kekuatan bersama untuk bisa keluar dari berbagai ketertinggalannya.

Jangan lupa, adalah sejarah pula yang mencatat bahwa kongres perempuan pertama berhasil merumuskan beberapa rekomendasi penting dalam rangka memperjuangkan hak-hak kaum Hawa. Tuntutan perempuan kepada pemerintah tentang pemberian beasiswa untuk anak perempuan dan sekolah-sekolah perempuan, penolakan tradisi perkawinan anak perempuan di bawah umur termasuk kawin paksa, sampai tuntutan pemberlakuan syarat-syarat pelaksanaan perceraian yang tidak merugikan hidup kaum perempuan, adalah beberapa rekomendasi penting yang lahir dari kongres perempuan pertama 79 tahun yang lalu.

Yang tak kalah penting, dari kongres pertama ini pula lahir kesepakatan untuk mendirikan badan musyawarah bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dengan misi pokok untuk menjalin hubungan antarsemua perhimpunan perempuan, termasuk kesepakatan penyelenggaraan kongres perempuan tahunan dalam rangka mengisi dan memelihara kelangsungan perjuangannya. Kongres perempuan pertama ini juga berhasil merumuskan beberapa rekomendasi yang berisi tuntutan penerbitan surat kabar sebagai media untuk menyuarakan hak-hak kaum perempuan sampai kepada tuntutan pemberian bantuan khusus bagi perempuan janda dan anak yatim.

Kongres PPPI tahun 1930 telah melahirkan rumusan kerja lebih konkret yang antara lain ditandai dengan rekomendasi yang meniscayakan arti penting penyelidikan kondisi kesehatan kaum perempuan dan sebab-sebab kematian bayi di pedesaan, rekomendasi megenai kampanye terkait segala akibat buruk yang ditimbulkan dari banyak kasus perkawinan usia dini.

Buku ini semakin memperkaya literatur akademis kajian jender, feminisme dan gerakan kaum perempuan di negeri ini. Selain itu, buku ini amat layak dimiliki oleh mereka yang peduli terhadap masalah-masalah perempuan.