Boesa (Menanggapi Bandung Mawardi)

Hikmat Gumelar*
Pikiran Rakyat, 6 Sep 2008
terkait: http://sastra-indonesia.com/2011/03/godaan-puisi-dalam-politik/

SAYA tergoda oleh “Godaan Puisi Dalam Politik”, tulisan Bandung Mawardi yang terbit di Khazanah (23/8). Di situ Mawardi mengucap, “Politik Indonesia menjadi ramai dan imajinatif dengan puisi. Pemakaian bahasa dengan bentuk puisi bisa melawan (menandingi) kodifikasi bahasa politik Indonesia yang selama ini cenderung kaku, formal, dan prosais. Politik menjadi pelangi dan reflektif karena puisi memberi hak untuk sekian interpretasi dengan tegangan teks dan realitas.”

Ucapan yang merupakan bau perkataan Kennedy, yakni bahwa jika politik kotor, puisilah yang membersihkannya, ini datang dari asumsi bahwa puisi kini memasuki ranah politik kita. Hal ini, menurut peneliti Kabut Institut ini, dimulai oleh Sutrisno Bachir, pengusaha dan “reporter dadakan” saat Piala Eropa lalu yang kini Ketua Partai Amanat Nasional. Dalam iklan politik Bachir yang pengen menduduki kursi RI 1, sebaris puisi Chairil dikutip.

Rizal Mallarangeng yang pula pengen duduk di kursi yang sama menguntitnya. Dalam iklan politiknya yang bertajuk “Surat untuk Semua” yang terbit memenuhi satu halaman koran nasional, Rizal yang pernah tinggal di Amerika dan kini pentolan Freedom Institute, mengutip sebaris puisi penyair Amerika Robert Frost.

Tifatul Sembiring dinilai Mawardi melampaui Rizal dan Bachir. Dua nama terakhir dikatakannya baru sebagai “pemain dengan referensi puisi”. Sementara Presiden PKS itu telah melangkah lebih jauh. Ia telah “berani menjadi pemain dengan pantun politik”.

Itulah yang membuat Mawardi mengucap, “Puisi menjadi pilihan untuk merumuskan pemikiran atas konsep kekuasaan dengan pertimbangan efek estetika dan sosial politik.” Maka, tegasnya sebagai telah dikutip, “politik menjadi pelangi dan reflektif”.

Akan tetapi Bung Bandung, saya kok belum melihat seperti itu. Saya lihat politik Indonesia belum lagi banyak berubah. Memang jatuhnya Soeharto disusul munculnya partai-partai politik baru. DPR, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden dipilih secara langsung. Otonomi daerah juga dijalankan. Akan tetapi, semua itu tetaplah ruang-ruang tempat politik sebagai pengabdian kepada hajat hidup orang banyak dianiaya, dan politik sebagai pemenuhan berbagai kepentingan pribadi dan atau kelompok dirayakan.

Ini terang penistaan terhadap hakikat politik. Pengkhianatan terhadap kepercayaan dan amanat rakyat. Akibatnya, berbagai derita tak kunjung sudah mendera anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Maka, apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam ruang-ruang politik mesti disembunyikan. Jadilah kekuasaan-kekuasaan politik di Indonesia persis seperti dicatat Elias Caneti, pemenang Nobel 1981 untuk sastra, dalam Kerumunan dan Kekuasaan, intinya adalah rahasia. Atau, “Rahasia berada persis di inti kekuasaan.”

Rahasia itu dibuat dan dirawat dengan bahasa yang bukan saja formal, kaku, dan prosais. Tapi pun melumpuhkan rasa, nalar, dan moralitas warga. Pun melumpuhkan kemauan dan kemampuan membangun solidaritas. Sebab, rahasia meminta diam. Menuntut bungkam. Menuntut bisu. Mengharuskan terus-terusan berselubung kepalsuan. Komunikasi praktis jadi praktik saling mengelabui. Percakapan saling menghadirkan hilang. Kita lantas masing-masing saling mengasingkan. Masing-masing kian hilang daya menandai mana berita dan mana cerita, mana bekap dan mana dekap.

Begitulah masih, hemat saya, politik Indonesia kini. Begitu pula halnya dengan mereka yang pada pengen nyongclo di kursi RI 1. Paradigma politiknya masih tampak menista politik sebagai tugas mulia mengabdi kepada para pemberi kepercayaan dan amanat sehingga kita sekalian sukses menyeberangi “jembatan emas” seperti yang dikata Soekarno, dan sampai pada yang dikata Tan Malaka, “Merdeka 100%!” Politik mereka tampak masih sebagai perjuangan tak kunjung sudah memenuhi rupa-rupa kepentingan pribadi dan atau kelompok. Ini karuan kezaliman. Karuan pula politisi zalim akan membuat hajat hidup orang banyak bergolak, memberontak menentangnya. Maka, wajar jika kita tak pernah melihat politisi (kita) telanjang di ruang publik. Di situ, tiap melangkah sang politisi sibuk membungkus diri dengan pelbagai atribut sehingga senantiasa memancarkan kesan sebagai sang pengamal setia tiap sila daripada Pancasila.

Dalam kerangka berpolitik seperti itulah, saya kira, Bachir mengutip Chairil, Rizal mengutip Frost, Tifatul mendendangkan pantun. Sila bila Mawardi menilai Tifatul lebih unggul, bila nak menilai pantunnya “canggih” dan “membawa kesadaran kritis”. Akan tetapi, setidaknya bagi saya, pantun macam itu tak lebih baik dari ribuan pantun yang dibuat anak-anak sekolah dasar. Pantun itu melambung, dikutip koran-koran, dan jadi bahan gunjingan lebih karena diapungkan oleh Presiden PKS, bukan karena mutu pantun itu sendiri. Bandingkanlah apa yang disebut puisi buah karya Tifatul itu dengan omongan keseharian seorang penyair nun di Cina Kuno, “Ketika pejabat naik, anjing dan ayamnya pun ikut naik ke surga.”

Kecuali itu, ini jelas betul, pantun Tifatul itu teks yang dibuat dengan iman politik sebagai panglima. Bahasa diperosotkan derajatnya jadi alat untuk meraup kuasa. Fungsinya direduksi jadi hanya trompet penyembur pengertian yang banal dan basi demi meraih ambisi politik. Maka, ia sama saja dengan Bachir dan Rizal.

Betul bahwa Chairil dan Frost adalah dua penyair besar. Akan tetapi, kebesaran keduanya datang dari sikapnya yang menghormati bahasa. Bagi keduanya, bahasa keseharian “bukanlah bahasa”. Itu tanah liat atau bahan mentah yang harus diolah bukan saja dengan keterampilan teknis yang mesti terus dilatih. Tapi pun dengan tubuh-jiwa yang terbuka, yang berkata ya kepada dunia. Hal ini konsekuensi logis dari nafsu untuk hidup secara penuh sebagai manusia dalam dunia yang dalam dan luas dan senantiasa berselimut misteri. Memang kata-kata dalam puisi-puisi keduanya sebagian besar bisa kita baca di kamus, bisa kita dengar dalam obrolan keseharian. Tetapi dalam puisi-puisi keduanya, sebagaimana dalam tiap puisi-puisi yang berhasil, beragam daya kata-kata itu dioptimalisasikan sehingga mereka mengalami transposisi menjadi kata-kata yang mengandung ambivalensi dan polisemi yang karenanya jadi murtad mengingkari kuasa kamus dan keseharian tetapi justru karenanya mereka jadi juru selamat bahasa dari pembekuan dengan menambah dayanya mengungkap dunia, dan sekaligus menanamkan kepercayaan bahwa hidup senantiasa menyimpan banyak kemungkinan, serta keragaman adalah hal yang tak terelakkan.

Hal sebaliknyalah yang justru dilakukan Bachir dan Rizal. Kata-kata yang dengan berdarah-darah diangkat dan diperkaya oleh Chairil dan Frost itu begitu saja dibetot lagi oleh Bachir dan Rizal. Dibikin jadi kembali sekadar alat yang miskin makna, miskin kemungkinan-kemungkinan. Dan lagi, alat itu adalah alat berpolitik dengan paradigma politik yang koruptif yang telah dan tengah membuat langit semakin mendung.

Oleh karena itu, baik yang dilakukan Bachir dan Rizal, maupun yang dilakukan Tifatul, bagi saya sama saja dengan yang dilakukan Wiranto, Prabowo, Megawati, Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono, dan politisi-politisi lain. Politik dan bahasa mereka sulit untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa dalam tempo sesingkat-singkatnya Indonesia akan menjelma jadi serupa yang mereka uar-uarkan.

Terhadap itu, malah mungkin lebih baik kita menyampaikan lagi puisi M. Balfas bertajuk Djemoe yang terbit di Pembangoenan I, tahun 1946, yang baiklah kita simak (lagi) tiga barisnya: Moeloet Toean berboesa/Toetoeplah!/Akoe maoe merdeka!***

* Hikmat Gumelar, Koordinator Umum Institut Nalar Jatinangor.
Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2008/09/boesa-menanggapi-bandung-mawardi.html