Unila sebagai Pusat Kebudayaan Lampung?

Udo Z. Karzi
Lampung Post, 8 April 2006

Judul esai ini sebenarnya sudah mengendap sekian lama setelah berkali-kali berbincang-bincang A. Fauzie Nurdin, staf pengajar Pascasarjana IAIN Raden Intan yang tengah menempuh studi doktoral di bidang filsafat. Dia berkali-kali mengeluhkan minimnya tradisi pemikiran (intelektualitas), terutama di bidang filsafat dan kebudayaan di Negeri Sang Bumi Ruwa Jurai.

Dia berkukuh pemikiran filsafat dan kebudayaan seharusnya menjadi bagian penting dalam membangun masa depan sebuah bangsa. Tidak terkecuali untuk Provinsi Lampung. Pemikiran-pemikiran besar tentang kehidupan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan banyak lahir dari para filsuf dan budayawan. Kebesaran nama bangsa-bangsa dari dulu hingga kini, sebut saja Yunani, Romawi, Jerman, Prancis, dan Timur Tengah banyak disokong pemikir-pemikir ulung, baik filsafat maupun kebudayaan.

Maka, dia pun melontarkan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi di Lampung membuka fakultas/jurusan filsafat atau budaya. Memang, banyak pihak yang secara sporadis menyatakan concern dengan persoalan-persoalan kebudayaan.

Sebut saja Dewan Kesenian Lampung (DKL), Sekolah Kebudayaan Lampung (SKL), Pusat Studi Agama dan Kebudayaan (Pusaka) Lampung, Pusat Informasi Budaya Lampung (PIBL), dan berbagai komunitas atau sanggar seni lainnya. Di Unila, terdapat Jurusan Bahasa dan Sastra dan D-3 Bahasa dan Sastra Lampung. Tetapi, itu jelas tidak terlalu memadai untuk membangun pemikiran kebudayaan karena fokusnya lebih pada pendidikan bahasa dan sastra (FKIP).

Tentu saja akan lain kalau Universitas Lampung (Unila) memiliki fakultas budaya atau fakultas filsafat. Pewacanaan kebudayaan akan lebih intens melalui sistem perkuliahan, riset, dan berbagai event budaya yang lebih ilmiah.

***

Pada kesempatan lain, saya membaca dua buku yang terbit awal tahun ini, yaitu Sang Pujangga, 70 Tahun Polemik Kebudayaan, Menyongsong Satu Abad S. Takdir Alisjahbana (Pustaka Pelajar, 2006) yang dieditori S. Abdul Karim Masyad dan Manusia Bugis (Nalar, 2006) karya Christian Pelras dalam edisi Indonesia.

Yang pertama, S. Takdir Alisjahbana (STA). Siapa tidak kenal dengan–pinjam istilah Mochtar Lubis–manusia unggul satu ini. Tokoh Pujangga Baru ini dikenal sebagai penyair, novelis, sastrawan, penulis, pendidik, pemikir, budayawan, dan sebagainya yang bermuara pada pemikiran kebudayaan.

Polemik Kebudayaan pada 1930-an yang melibatkan STA di satu sisi dengan Amir Hamzah, Sanusi Pane, dan lain-lain masih tercatat sebagai bentuk pergulatan pemikiran kebudayaan tentang bagaimana seharusnya membangun Indonesia. Kini, hampir 70 tahun berlalu polemik kebudayaan itu.

Pemikiran kebudayaan STA mendapat cercaan di sana-sini, tetapi dalam realitasnya, yang mewujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri justru apa yang menjadi pemikiran STA itu.

Kita lebih berorientasi ke barat. Modernisasi dan industrialisasi hendak dicapai, tetapi westernisasi dan “impor” segalanya dari luar negeri. Secara budaya kita dijajah!

Sementara itu, selama hampir 61 tahun Indonesia merdeka, pemerintah negeri ini nyaris mengabaikan kebudayaan. Apalagi hendak merumuskan strategi kebudayaan.

Semasa Orde Lama, politik menjadi panglima. Orde Baru menjadikan ekonomi sebagai dewa. Sedang pemerintah pascareformasi masih juga belum melihat pentingnya strategi kebudayaan dalam membangun masa depan negara-bangsa Indonesia.

Tentu saja Lampung, provinsi ujung di Pulau Sumatera ini tidak jauh beda. Lampung toh Indonesia mini. Apa yang tak ada di Lampung. Tak terkecuali hal yang buruk-buruk dari sikap, perilaku, dan gaya hidup yang serba-Barat.

Lampung (yang punya masyarakat, bahasa, sastra, dan budaya) telah tercerabut dari akar budayanya. Tentang hal ini sudah terlalu sering dibahas. Tetapi, kebanyakan orang lebih suka berpikir pragmatis: Untuk apa berkutat pada hal-hal yang tidak konkret semacam pemikiran kebudayaan sementara urusan perut saja tak beres. Ah….

Kedua, tentang manusia Bugis. Kita patut iri dengan Bugis. Dulu, mereka dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung, meskipun sebenarnya mereka juga banyak yang petani tangguh. Ada juga, Syekh Yusuf, ulama asal Makassar yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Dan, baru-baru ini orang tersentak karena dari manusia Bugislah, justru ditemukan naskah sastra paling tebal di dunia, La Galigo.

***

Sekarang kita bandingkan dengan kondisi di Lampung. Beberapa tahun lalu pakar sosiolingustik UI Asim Gunarwan mengatakan bahasa Lampung bisa punah 75–100 tahun lagi. Semua gelagapan. Sebagai turunannya, pengamat sastra Lampung A. Effendi Sanusi pun berkata, “Sastra lisan Lampung terancam punah.”

Ada juga “Raja Cetik” Syafril Yamin yang mengeluhkan seni-budaya tradisi Lampung Barat mulai ditinggalkan. Lalu, satu per satu secara bergiliran–apa pun juluk adoknya, apa pun pangkatnya, apa pun jabatannya–berbicara hal yang relatif sama tentang betapa menyedihnya kondisi bahasa, sastra, seni, budaya Lampung dan mengatakan perlunya melestarikannya.

Tetapi, apa yang dilakukan? Sebatas “cawa-cawa”. Ada juga yang konkret dengan menekuni kesenian tari, musik, sastra, dan juga berbagai bentuk tradisi kelisanan belaka.

Lama-lama saya berpikir, jangan-jangan orang Lampung itu “cuma pinter ngomong doang”. Mungkin ada yang bilang, tidak kami juga menulis. Tetapi, yang ditulis ya…itu tradisi kelisanan itu (sastra lisan). Semacam menuliskan pattun, segata, wayak, pisaan, dll. bentuk sastra lisan dalam makalah atau mungkin buku.

Waduh, jangan bandingkan dengan STA yang menulis ratusan puisi, roman, serta buku-buku, paper, makalah seminar ilmiah untuk mendukung cita-citanya membangun “kebudayaan baru” Indonesia. Jangan pula bandingkan dengan naskah La Galigo yang tertulis dengan ratusan sastra lisan Lampung yang biasanya anonim dan dihapal secara turun-temurun.

Sungguh tidak gampang memahami sesuatu yang bernama kebudayaan Lampung. Sebab, konsep kebudayaan (Lampung) yang sangat kompleks masih banyak tercecer dalam bentuk lisan (oral) atau dalam bentuk-bentuk kebiasaan saja.

Lampung memang tidak seberuntung Jawa, Sunda, Melayu, Bali, dan beberapa etnik lain di Indonesia yang sejak lama kuat dalam tradisi keberaksaraan. Naskah-naskah kuno semacam Negarakertagama, Babad Tanah Jawi, Hikayat Aceh, Gurindam 12, dan sebagainya tak pernah ditulis dalam bahasa Lampung, meskipun Lampung memiliki aksara Kaganga (yang konon mirip dengan huruf Bugis dan Batak).

***

Dalam kondisi itu, sebenarnya saya lama berkeras menumbuhkan budaya menulis, tradisi berpikir (intelektualitas). Bukankah sejarah terbentuk dari tulisan? Dalam konteks kebudayaan Lampung, usaha-usaha yang selama ini dilakukan banyak pihak untuk “melestarikan” bahasa, sastra, seni, dan budaya, jauh dari cukup.

Sekarang saja, terlampau sedikit literatur atau panduan tertulis, apa lagi yang berbentuk pemikiran kebudayaan tentang Lampung atau di Lampung.

Keadaan tersebut masih ditambah dengan terlalu banyaknya kesalahan persepsi orang-orang Lampung tentang apa yang disebut kebudayaan Lampung. Bukankah kebudayaan Lampung itu tidak dibangun sendiri seseorang atau segelintir orang? Bukankah kebudayaan Lampung bukan sesuatu yang statis yang tidak mungkin berubah atau bergeser, bahkan mungkin punah?

Sebab itu, revitalisasi kebudayaan Lampung, reinventing kebudayaan Lampung atau apa pun istilah yang tepat mendinamisasi kebudayaan Lampung menjadi sesuatu yang penting. Wacana kritis (sekali lagi: Ditulis!) sangat dibutuhkan bagi pengembangan kebudayaan Lampung.

Sebuah tradisi dikritik ya wajar dan sudah seharusnya. Dengan demikian, akan lahir pemikiran (kebudayaan) baru atau bahkan mungkin, tradisi baru yang dinilai kontekstual dengan kekinian. Jadi, bukan mengawetkan (konservasi?) kebudayaan Lampung.

Pertanyaanya, siapakah yang harus memulai? Lembaga apakah yang paling tepat untuk menjalankan peran itu?

***

Jumat, 7 April 2006, saya seperti segera menemukan jawabannya. Di Kompas hari itu, Ketua Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. H.S. Dillon mengemukakan pendapat bahwa perguruan tinggi (PT) harus bisa menjadi pusat kebudayaan. Kutipannya: “Kebijakan pengembangan sains dan teknologi harus didorong berdasarkan kebutuhan dan kemampuan rakyat. Namun, seluruh urusan pendidikan, pelatihan, dan pengembangannya harus dikembalikan kepada perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan bangsa dalam stategi sains, teknologi, dan kultur.”

Tidak terlalu kelop dengan pemikiran A. Fauzie Nurdin. Tetapi, benang merahnya ada pada kata “perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan”. Kebetulan saja, saya alumnus FISIP Unila. Selama kuliah, saya merasa Unila menganaktirikan jurusan-jurusan sosial (semoga ini tidak benar!).

Ilmu humaniora? Barangkali, ada sedikit di FISIP, program studi sejarah dan jurusan bahasa dan sastra di FKIP. Artinya, relatif tidak ada fakultas/jurusan yang secara khusus mengelola disiplin ilmu ini.

Kalau dibandingkan dengan universitas lain yang tradisi intelektual– terutama pemikiran kebudayaannya–relatif berjalan, Unila cenderung mengabaikan hal ini. Maka, agak membingungkan juga bagaimana Unila dapat menelurkan pemikiran-pemikiran kebudayaan (dan filosofis?), bahkan melahirkan budayawan.

Agak paradoks juga jika melihat bagaimana Lampung kini, misalnya, menjelma menjadi provinsi penyair. Penyair, sastrawan atau yang mencoba-mencoba menggeluti pemikiran kebudayaan (dan karena itu belum bisa disebut budayawan!) justru besar di jalanan atau tidaknya bukan dari/oleh Unila.

Gugatan ini dimaksudkan agar Unila menyegerakan pembentukan fakultas sastra atau fakultas ilmu budaya yang sesungguhnya lama digagas. Konon, Prsgram Studi Bahasa dan sastra Lampung menjadi embrio bagi kelahiran fakultas dimaksud. Tabik jama Pak Rektor Unila!

*) Ulun Lampung, bergiat di Pusat Studi Agama dan Kebudayaan (Pusaka) Lampung
Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2006/04/esai-unila-sebagai-pusat-kebudayaan.html