100 Tahun Kebangkitan Nasional: Menemukan Kembali Boedi Oetomo

Daniel Dhakidae*
Kompas, 26 Mei 2008

APA pun bisa diberikan kepada, dan dikatakan tentang, nasionalisme kecuali suatu tanggal lahir. Nasionalisme tidak pernah lahir, tetapi ”menjadi”. Nasionalisme adalah proses panjang hasil dialektika antara ruang, waktu, dan kelompok sosial dan politik yang mengolahnya. Kalaupun ada urusannya dengan ”kelahiran”, nasionalisme selalu berada dalam ”proses lahir”, semper in statu nascendi.

Untuk siapa didirikan?

Nasionalisme adalah gejala modern. Karena itu, hampir tidak terbayangkan Majapahit, dengan seluruh kedigdayaan jaladi mantry, angkatan lautnya, yang ”me-wiçirna sahana-kan”, memusnahkan para pemberontak mampu melahirkan nasionalisme. Infrastruktur tidak memungkinkan itu. Salah satu hal yang paling utama dalam kesadaran nasional adalah bahasa. Bahasa Jawa tidak pernah bisa dikembangkan sebagai bahasa kesadaran tentang ”hidup bersama” (la conscience de vivre ensemble, Ernest Renan).

Namun, yang paling utama adalah tidak adanya warga dan konsep kewargaan di sana. Yang ada adalah gerombolan manusia abdi yang diperintah oleh ”putra sang Surya atau putra para Dewata dari kayangan”.

Ditempatkan dalam pengertian di atas berdirinya Boedi Oetomo (BO) menjadi sangat menarik. Ketika menyambut ulang tahun ke-10, 1918, Noto Soeroto menggubah sebuah ode, madah puja-pujian, untuk BO dengan judul ”Het schone Streven”, perjuangan mulia.

Dalam seluruh ode yang selalu disinggung adalah suatu gerakan dan organisasi yang menjadi cahaya yang menyinari ”moeder Java”, dan ”het volk van Java”, untuk ”ibu Jawa dan bangsa Jawa”, dan bukan yang lain. Seluruh sinar itu menandakan kebangunan, ontwaking, dan dalam pengertian itu sekaligus pembangunan, ontwikkeling, bangsa Jawa.

Dalam konteks 1908-1918

Dengan semua keindahan ode tersebut, semuanya tidak melicinkan jalan untuk menafsirkannya. Untuk menilai BO, hampir semua pengamat dan peneliti senantiasa terjebak pada beberapa rintangan di bawah ini. Pertama, melihat BO semata-mata dari kacamata tahun 2008. Kedua, terpaku pada ritus ”hari kebangsaan”. Ketiga, karena terpaku pada ”perayaan”, semua menyisihkan ”pemberdayaan” dari apa yang mereka sendiri sebut sebagai ”het schone streven”, ”perdjoeangan moelia dari boedi moelia”.

Untuk itu, tidak ada jalan lain dari menempatkannya kembali pada konteks Hindia. Politik etis sudah diumumkan, 1900, dan Perang Aceh sudah boleh dibilang selesai pada tahun 1904. Ketika semua wilayah sudah masuk ke dalam Hindia Belanda, satu-satunya yang belum masuk secara administratif adalah semua wilayah Nusa Tenggara Timur. Alasannya bukan karena wilayah ini ganas melawan Belanda, tetapi selalu dianggap ”pos beban” dalam istilah keuangan kolonial.

Karena itu, sejak tahun 1902 Belanda mau menyapu bersih semua wilayah itu sehingga terjadi perang-perang lokal. Pemberontakan meletus di Sumbawa, Sumba, Roti, Sabu, dan Flores. Namun, baru pada tahun 1918 semua wilayah itu takluk, persis pada ulang tahun ke-10 BO meski pax neerlandica baru berkuasa penuh pada tahun 1925.

Dengan begitu, kita lihat bahwa klaim ”kesadaran kebangsaan” sebagaimana kita sekarang pahami adalah ahistoris karena sebagaimana sudah ditunjukkan di atas gerakan ”Boedi Moelia” adalah gerakan etnonasionalisme Jawa.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa BO pun berkembang, bukan dalam arti meluaskan pandangannya ke luar Jawa, tetapi BO merangsang dan memberikan contoh bahwa hal yang sama bisa dibuat di tempat lain dan terutama menjangkitkan etnonasionalisme.

Dengan begitu, yang disebut sebagai ”kesadaran kebangsaan” adalah gabungan dari kesadaran kebangsaan lokal, etnonasionalisme, yang kelak memunculkan ”Jong Sumatra”, ”Jong Soematranen Bond”, ”Jong Ambon”, ”Jong Timor”, ”Jong Java”, dan ”Jong Celebes” sambil mengusungnya dengan nama suku bangsa masing-masing. Nama Indonesia baru ”ditemukan” bertahun-tahun kemudian, yang lantas kelak ditahbiskan sumpah pemuda menjadi abadi.

Menemukan kembali

Ketika partai-partai lain bermunculan, BO pada dasarnya sudah pudar bukan karena hancur, tetapi karena perjuangan kepartaian lain lebih menarik, seperti Indische Partij, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Dengan demikian, kemunduran BO lebih karena semakin tidak relevan dengan konteks politik yang ada. Akhirnya BO ditelan sejarah ketika terjadi fusi partai pada tahun 1935, menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra).

Pertanyaan kini, apakah ahistorisme BO sebagai penyadar kebangsaan Indonesia ikut tertelan zaman. Bagaimana menemukan kembali BO sebagaimana para pendiri republik ini menemukannya tahun 1948, ketika untuk pertama kalinya ”hari kebangsaan” dirayakan? Untuk itu, perhatian harus dialihkan ke luar dari perayaan. Kalau perhatian semata-mata ditujukan kepada ”perayaan”, perayaan itu adalah perayaan hampa. Namun, bukan itu soalnya. Perhatian tidak bisa semata-mata diberikan kepada BO historis, tetapi kepada BO simbolik, dan dari sana mencari makna baru, yaitu BO yang bukan sekadar ”dering-dering merdu” versi Noto Soeroto, tetapi BO yang membuka horizon masa depan.

Jauh lebih penting dalam arti pemaknaan yang diberikan kepadanya berlatarkan tantangan modern yang dikemukakannya. Pertama, mengapa etnonasionalisme awal abad ke-20 justru memberikan ilham bagi suatu kesatuan yang lebih besar? Kedua, mengapa etnonasionalisme abad ke-21 justru memecah-belah? Ketiga, sangat menarik bahwa BO menentang pembelandaan pendidikan. Hal yang sama bisa diajukan kepada Indonesia abad ke-21 ini, yaitu adanya gejala penginggrisan bahasa Indonesia, yang liar tanpa aturan, dan terutama tanpa akal yang membuat bahasa ini menjadi bahasa tanpa karakter.

Dengan begitu, kita mencoba menangkap tantangan sesungguhnya BO, yaitu ”kemajuan, solidaritas, dan martabat”.

* Daniel Dhakidae, Peneliti Senior, Jakarta
Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2008/05/100-tahun-kebangkitan-nasional_26.html