Orientasi Sumedang Puseur Budaya Sunda

Dodo Widarda, S.Ag., M.Hum
http://www.kabar-priangan.com/

Untuk menjadikan Sumedang sebagai “pangjugjugan”, orang itu mesti nyaman datang ke Sumedang seperti saat kita begitu nyaman melintasi jalan-jalan di Bali atau di Yogya. Jalan menjadi infrastruktur terpenting untuk pengembangan pariwisata. Sudah memadaikah jalan-jalan ke tempat tujuan wisata di Sumedang?

GAGASAN Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) bukan perkara yang mudah untuk diwujudkan. Modal sosial-historis seperti yang menjadi tontonan dalam ritual tahunan hampir sepanjang April yang lalu yang disertai berbagai even sampai arak-arakan massa dalam sebuah histeria simbolik saat kereta Naga Paksi membawa Bupati serta Gubernur ke gedung pemda yang baru di Karapyak, tanggal 23 April, belum memberikan sebuah garansi bahwa SPBS, akan dapat terealisasi tanpa kesungguhan serta langkah-langkah kongkret untuk mewujudkannya.

Demi merealisasikan cita-cita membangun peradaban sebuah kota, memerlukan sikap konsisten, kerja keras tanpa mengenal lelah serta siap mengayunkan langkah yang panjang. Bahkan mungkin semangatnya mesti terus bergulir dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dari satu generasi ke generasi lainnya lagi. Dan yang jelas diperlukan itu adalah sebuah orientasi yang benar mengenai arah yang kita tuju di masa depan.

Secara filosofis, adanya orientasi yang tepat ini yang akan membuat sebuah tujuan tidak akan melenceng dari rel yang semestinya, tidak akan mengalami disorientasi serta distorsi dari konsensus sejumlah regulasi yang telah ditetapkan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Perbup No. 113 tahun 2010. Salah datu pengertian orientasi yang dimaksud adalah seperti tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) secara tepat dan benar.

Dengan slogan “Dina Budaya Urang Napak, Tina Budaya Urang Ngapak”, berdasarkan RPJPD 2005-2025, maka orientasi SPBS, hemat penulis, terkait erat dengan visi Sumedang Sejahtera Agamis dan Demokratis (Sehati) dengan “ajen-inajen” serta keluhuran budaya Sunda sebagai fundamen dasarnya. Dengan strategi SPBS, nilai-nilai kesundaan sebagai sebuah modal kultural, diharapkan bisa berdialektika dengan tantangan-tantangan kontemporer masyarakat sekaligus memberikan sebuah rasa percaya diri untuk menjawabnya. Bukankah bertahan atau tidaknya sebuah kebudayaan, terukur dari kemampuan memberikan jawaban atas tantangan-tantangan yang datang seperti dalam teori challenge and response seorang filsuf agung, Arnold Y. Toynbee.

Sumedang “Pangjugjugan”

Sumedang dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis karena berbagai megaproyek: Jatigede, jalan Tol Cisumdawu, Bandara Kertajati serta proyeksi Jatinangor yang menjadi area pengembangan Bandung Metropolitan. Kepanikan akan terjadinya berbagai krisis sebagai dampak negatif dari berbagai proyek itu, yang membuat Pemkab Sumedang mesti mencari sebuah solusi dengan “kebudayaan” yang dianggap sebagai modal terkuat serta diharapkan menjadi pesona untuk mendongkrak ekonomi Sumedang di masa depan. Dengan lain perkataan bahwa strategi SPBS dimunculkan agar Sumedang menjadi daerah “pangjugjugan” baik bagi wisatawan domestik maupun asing.

Strategi SPBS mengingatkan masyarakat Sumedang pada kebesaran kerajaan Sunda, entah Sumedang Larang atau Pakuan Pajajaran. Tapi, di bagian mana ekspresi kulturalnya yang dianggap handal untuk menjadikan Sumedang sebagai daerah tujuan wisata dengan kelengkapan berbagai infrastrukturnya yang ada? Sedangkan kalau kita belajar dari Bali, setiap sisi dari ekspresi kultural-religius kehidupan di sana, adalah Majapahit yang “mengejawantah” dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern.

Di Bali, tidak bisa disekat antara ruang “kehinduan” dengan “kebalian”, sehingga berbagai ekspresi kultural-religius terwujud dengan megah lewat bentuk bangunan yang menyerupai candi-candi Jawa, pada patung Mahabarata atau Dewa Ruci sampai kebebasan ekspresi bagi seorang seniman besar I Nyoman Nuarta untuk mewujudkan kawasan Garuda Wisnu Kencana. Semua ekpresi kultural-religius mengukuhkan wajah Bali di tengah masyarakat Indonesia kontemporer sebagai daerah tujuan wisata.

Selain Bali, tujuan wisata yang lain adalah Yogya yang berhasil mewujudkan gambaran pandangan “manunggaling kawulo-gusti” sebagai kosmologi khas manusia Jawa. Di Yogya, budaya keraton, menjadi pusat sekaligus patron bagi pengembangan ekspresi budaya yang khas seperti sangat tampak pada acara Sekatenan.

Hanya, Bali menjadi daerah “pangjugjugan”, bukan semata karena ekpresi kehinduan dengan kebalian, ibarat gula dengan manisnya sebagai senyawa yang tidak bisa dipisah. Yogya juga bukan semata karena budaya keratonnya yang terpelihara sehingga menjadi aset wisata yang luar biasa, bisa memberikan keraharjaan bagi segenap lapisan masyarakatnya.

Sudah baku dalam rumus dunia pariwisata tentang “3 S”: Sea, Sun, Sex (laut, matahari dan seks), sehingga Bali dan Yogya tidak akan jadi daerah tujuan wisata tanpa Pantai Kuta, Pantai Sanur, Tanjung Benoa serta Pantai Parang Tritis. Kalau upaya luhur untuk kembali pada akar jati diri kesundaan mesti dibarengi dengan prasyarat “3 S”, di samping Sumedang yang tidak memiliki potensi kelautan, juga akan bertentangan dengan orientasi “Sehati” seperti yang tercantum dalam RPJPD 2005-2025.

Infrastruktur terpenting

Untuk menjadikan Sumedang sebagai “pangjugjugan”, orang itu mesti nyaman datang ke Sumedang seperti saat kita begitu nyaman melintasi jalan-jalan di Bali atau di Yogya. Jalan menjadi infrastruktur terpenting untuk pengembangan pariwisata. Sudah memadaikah jalan-jalan ke tempat tujuan wisata di Sumedang? Sedangkan perdebatan yang terjadi antara pihak eksekutif dengan legislatif untuk mengundang wisatawan, di tengah gencarnya semangat SPBS yang sudah berjalan dua tahun, adalah tarik-menarik tentang kemungkinan membuka tempat-tempat karoke di Sumedang.

Apakah desain besar SPBS, akan direduksi sebatas penyediaan tempat-tempat karoke untuk menarik wisatawan? Maaf, itu bukan orientasi Puseur Budaya, tapi lebih berorientasi Budaya Puser (udel).***

Dodo Widarda, S.Ag., M.Hum, perencana Kebijakan SPBS, dosen filsafat di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tinggal di Sumedang. /26 Jul 2011