Membaca “Dongeng” Nusantara

Achmad Sunjayadi *
Kompas, 27 Okt 2008

BEBERAPA waktu lalu ada yang mengusulkan untuk mengganti nama Indonesia menjadi Nusantara. Alasannya, nama Nusantara lebih sesuai dibandingkan Indonesia. Jauh sebelumnya, tahun 1920-an, Dr Setiabudi yang memiliki nama asli Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879-1950) memopulerkan nama untuk tanah air negeri kita adalah Nusantara. Satu kata yang tak memiliki unsur kata ”Hindia” (dari kata bahasa Belanda = Nederlands Indië, Hindia Belanda). Nama yang digunakan pemerintah kolonial untuk menyebut negeri kita.

Setiabudi mengambil nama ini dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit. Naskah ini ditemukan akhir abad ke-19 di Bali yang lalu diterjemahkan JLA Brandes dan diterbitkan Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920. Hal menarik adalah pengertian Nusantara usulan Setiabudi sangat berbeda dengan pengertian Nusantara zaman Majapahit.

Pada masa Majapahit, kata Nusantara dipakai untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (dalam bahasa Sansekerta ”antara” berarti luar atau seberang) untuk dioposisikan dengan Jawadwipa (Pulau Jawa). Adalah Patih Gajah Mada yang mengucapkan Sumpah Palapa Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa (Jika pulau-pulau seberang telah kalah, saya baru menikmati istirahat). Setiabudi lalu mengotak-atik kata nusantara zaman Majapahit yang bermakna kolonialis dan memodifikasinya sehingga memiliki pengertian nasionalis.

Setiabudi menggunakan makna kata Melayu asli ”antara” sehingga Nusantara akhirnya memiliki makna baru, yaitu ”nusa di antara dua benua dan dua samudra”. Dengan demikian, Jawa pun masuk dalam definisi nusantara yang modern. Istilah baru Dr Setiabudi ini segera menjadi populer yang digunakan sebagai alternatif nama Hindia Belanda.

Ada pula yang menyatakan bahwa istilah Nusantara diperkenalkan Ki Hajar Dewantara, tokoh pendiri Taman Siswa. Dewantara sendiri menjadi anggota partai Douwes Dekker, Indische Partij. Bersama Dr Cipto Mangunkusumo, mereka dikenal sebagai ”tiga serangkai”. Kemungkinan besar, Nusantara adalah ide Dewantara dan Douwes Dekker yang sejalan.

Nama Nusantara ini pula yang digunakan oleh Bernard HM Vlekke untuk judul bukunya Nusantara. A History of the East Indian Archipelago (1943). Sedangkan buku yang diterjemahkan ini berasal dari edisi kelima tahun 1961 dengan judul Nusantara: A History of Indonesia.

Perbedaannya sangat jelas. Pada edisi 1961 ini ada perubahan sudut pandang. Dari Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. Jika pada edisi 1943, khususnya Bab 6, lebih memusatkan pada Jan Pieterszoon Coen sebagai peletak dasar perekonomian Belanda di Hindia, maka pada edisi 1963, bab tersebut lebih memusatkan pada Indonesia di masa Sultan Agung dan Jan Pieterszoon Coen. Suatu perubahan sudut pandang dari masa sebelum dan sesudah Indonesia merdeka.

Hal tersebut cukup menarik mengingat Vlekke tentunya kita anggap sebagai pihak luar (apalagi dari Belanda) yang mengamati Indonesia dengan kacamata berbeda. Tak tertutup kemungkinan pendapatnya tak lepas dari pandangan kolonial. Namun, anggapan ini terbantahkan, mengingat Vlekke pada tahun 1940 pergi ke Amerika bersama istrinya, Caroline, untuk bekerja di Nederlandsch Informatie Bureau, New York, sekaligus mengajar di Harvard University, Cambridge (Massachusetts).

Di Amerika inilah Vlekke menulis buku Nusantara. Dalam hal ini, Vlekke harus bisa mengambil jarak dan bersikap ”netral” bagi publik Amerika serta tidak dapat memaksakan pandangan umum bangsa Belanda terhadap negeri koloninya. Apalagi memasukkan cerita kepahlawanan kolonialisme Belanda yang menggulirkan slogan ”Daar werd wat groots verricht’ (Di sana dibangun sesuatu yang besar). Namun, sekaligus ia ingin menggambarkan makna penting kehadiran Belanda di Nusantara sebagai sine ira et studio (without anger and fondness).

Ada beberapa pendapat Vlekke yang berbeda dengan pendapat umum para sejarawan Belanda yang lebih menitikberatkan pada proses perluasan kolonialisasi. Misalnya bagi Belanda, persatuan Indonesia sebenarnya tidak ada dan sebenarnya berkat Belanda-lah ”persatuan” dari Sabang hingga Merauke itu ada. Vlekke menjawab bahwa sebenarnya Indonesia bukan disatukan oleh kolonialisme Belanda. Penyatuan itu lebih disebabkan masa silam gemilang Indonesia yang disebut Nusantara.

Penyajian

Tidak hanya itu, penyajian Vlekke jauh berbeda dengan sejarawan Belanda pada umumnya ketika buku ini pertama kali diterbitkan. Seperti ulasan E Adamson Hoebel dalam American Anthropologist (Oct-Des 1944) yang menyebut Vlekke mengambil sikap netral dalam membahas isu-isu sejarah kontroversial. Vlekke tidak menganalisis budaya Indonesia seperti analisis seorang etnolog yang menempatkan masyarakat pribumi sebagai obyek belaka. Lepas dari budaya yang dimilikinya. Namun, Vlekke lebih menitikberatkan pada masyarakat dan pengaruh budayanya. Oleh karena itu, tulis Hoebel, Vlekke memperlakukan sejarah sebagai a record of man and his accomplishments based on written documents.

Hal itu muncul pada edisi berikutnya (1961), khususnya dalam diskusi mengenai kontak budaya awal antara India dan Nusantara. Menurut Vlekke, kontak budaya tersebut menjadi satu hal yang mungkin dipertimbangkan sebagai masalah penting.

Kenetralan Vlekke tampak karena ia tidak hanya menggambarkan masyarakat Nusantara. Tokoh-tokoh, seperti HW Daendels, TS Raffles, dan Van den Bosch, yang memberikan warna dalam historiografi, baik Indonesia maupun Belanda, juga dibahasnya. Lengkap dengan berbagai intriknya.

Hal menarik lainnya adalah analisis Vlekke tentang jatuhnya Majapahit yang sebagian kalangan meyakini semata-mata ada hubungannya dengan bangkitnya Islam. Menurut Vlekke, memudarnya kejayaan Majapahit disebabkan mulai berkuasanya armada dari China di jalur perdagangan Nusantara. Faktor lainnya adalah para pedagang dan pelaut Eropa (Portugis dan Spanyol) yang mulai berdatangan pada awal abad ke-15 di Jawa. Dengan kata lain, menurut Vlekke, faktor kedua kekuatan utama (China dan Eropa) di samping kebangkitan Islam sebagai penyebab memudarnya Majapahit.

Pada Bab 8 ”Keruntuhan Negara-Negara Indonesia”, Vlekke membantah mitos bahwa keberhasilan Belanda menguasai Nusantara karena peralatan militer mereka yang lebih hebat. Namun, lebih disebabkan faktor internal, yaitu selama 60 tahun, kerajaan-kerajaan di Nusantara saling berperang dan menguasai satu sama lain. Belanda kemudian datang pada saat dan situasi yang menguntungkan mereka. Mereka mengadakan berbagai perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang isinya memudahkan mereka berkuasa di Nusantara.

Analisis menarik lainnya adalah tentang pilihan para raja terhadap Islam bukan karena mereka masuk secara sukarela terhadap agama tersebut, tetapi karena dihadapkan pada pilihan bersekutu dengan Portugis atau bekerja sama dengan Demak dan Johor. Dengan kata lain, pilihannya Islam atau Kristen. Pada dua bab terakhir (Bab 15 dan 16), Vlekke mengangkat lahirnya suatu bangsa melalui perjuangan kaum nasionalis di meja parlemen hingga jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda.

Buku ini dilengkapi pula dengan ringkasan peristiwa-peristiwa secara kronologis, mulai dari masa Hindu-Buddha hingga Hindia Belanda, baik yang terjadi di Nusantara dan Belanda. Selain itu, buku ini memuat daftar nama penguasa Jawa dan gubernur jenderal.

Secara garis besar, tema-tema dalam buku babon ini masih sejalan dengan masalah-masalah yang muncul pada masa kini. Bagi generasi baru, membaca buku ini seperti membaca ”dongeng” Nusantara yang tentu juga harus diimbangi dengan sikap kritis.

*) Achmad Sunjayadi, Pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dan Erasmus Taalcentrum Jakarta.
Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2008/10/sejarah-membaca-dongeng-nusantara.html