Orang Biasa dalam Wacana Politik Kebudayaan

Judul : Menuju Partai Orang Biasa
Pengarang : Wimar Witoelar
Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, Th. 1999
Halaman : 323 hal
Peresensi : Fadjar I. Thufail *
http://perspektif.net/

Banyak orang sering mengatakan bahwa kolom “Asal-Usul” yang dimuat di harian Kompas setiap hari Minggu itu selalu enak dibaca, memiliki gaya narasi yang menarik, dan — ini yang paling penting — seringkali “nakal” saat melontarkan kritik-kritik tajam pada penguasa di negeri ini. Pujian — atau “tantangan” di mata penguasa — ini memang tak berlebihan. Lihat saja bagaimana piawainya Mohammad Sobary memainkan tokoh “wong cilik”nya untuk mengemukakan pesan-pesan moralitas yang tajam, atau Ariel Heryanto dengan “kapitalisme global”nya yang mampu mendekonstruksi gagahnya representasi identitas kebudayaan sang penguasa. Dalam kancah percaturan “politik” narasi semacam itulah Wimar kemudian muncul dengan gagasannya tentang “orang biasa”, sebuah gagasan yang dipuji oleh seluruh komentator dalam buku ini sebagai sebuah bukti nyata keberanian Wimar untuk bicara lain, apa adanya, dan kritis.

Tak dapat diingkari bahwa Wimar memang termasuk “berani” dalam tulisan-tulisannya. Tetapi, nilai buku ini sebenarnya tidak terletak pada semata-mata keberanian Wimar untuk bicara kritis. Buku ini menjadi penting karena ia telah menjadi bagian dari wacana politik kebudayaan di Indonesia. Hermawan Sulistyo, salah satu komentator dalam buku ini, mengatakan bahwa tulisan-tulisan Wimar “cenderung dangkal dan kurang renungan” (hal. 163). Namun sebaliknya, saya berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang diceritakan oleh Wimar dalam tulisannya di kolom “Asal-Usul” itu adalah soal-soal yang pelik karena berkaitan dengan situasi kehidupan kita sehari-hari. Persoalan “dangkal” dan “kurang renungan” itu sebenarnya adalah persoalan modernitas. Sebuah narasi dianggap “dangkal” karena konstruksi wacana modernitas menghendaki setiap pemaparan naratif dibingkai oleh logika besar atau teori-teori canggih. Dengan kata lain, otoritas modernisme mengatakan bahwa “kedalaman” sebuah narasi ditentukan oleh kemampuannya untuk berbicara tentang narasi-narasi besar dalam sebuah runtutan pemaparan yang logis. Padahal, persoalan sehari-hari seringkali tidak dalam, tak memiliki referensi makna yang jelas menurut kacamata modernisme. Persoalan-persoalan inilah sebenarnya yang ingin dipotret oleh Wimar dalam kolom-kolomnya.

Buku ini — dan khususnya tulisan-tulisan lain di berbagai surat kabar — telah turut memperkaya wacana politik kebudayaan di Indonesia. Tulisan-tulisan dalam buku ini memperlihatkan bahwa politik bukanlah wilayah terlarang, milik sang penguasa, partai politik, atau pengamat politik saja. Politik ada dalam seluruh wilayah kehidupan sehari-hari kita. Dalam pengertian ini, buku ini sendiri menjadi representasi dari wilayah “politik” narasi, sebuah ekspresi tulis (dan visual) yang memberi makna pada peristiwa sehari-hari di sekeliling kita. Tetapi, kemudian muncul sebuah pertanyaan: bagaimana cara Wimar mengkonstruksi makna dari peristiwa sehari-hari yang ia lihat dan renungkan? Di sinilah kemudian tampak adanya ironi.

Wimar mengatakan bahwa hanya “orang biasa” yang mampu menafsirkan makna kehidupan sehari-hari (termasuk peristiwa Politik, dengan “P” besar) secara jujur. “Orang biasa” adalah mereka yang tak memiliki keinginan untuk memanipulasi makna. “Orang biasa” adalah orang-orang yang pragmatis. Mereka bukan orang bodoh, tetapi sekedar menolak segala bentuk simbolisme makna yang rumit. Tulisan ini mencoba mengemukakan catatan kritis terhadap posisi Wimar semacam ini. Pertama, bukankah pandangan semacam ini mencerminkan sebuah romantisme? Kedua, sejauh mana pandangan diskursif Wimar ini merupakan refleksi dari sebuah konteks narasi besar tertentu?

Selama ini, banyak esai dan kajian tentang peristiwa sosial-budaya cenderung terjebak ke dalam romantisme. Pandangan semacam ini sebenarnya bersumber dari tradisi pemikiran filsafat sosial dan politik yang menekankan perbedaan antara penguasa dan yang dikuasai. Kekuasaan hanya dimiliki oleh mereka yang menikmati posisi elit dalam pertarungan politik, dan mereka yang tidak terlibat dalam pertarungan elit politik seolah-olah dianggap tak mempunyai kekuasaan atau sekedar bersikap pasif sehingga menjadi korban eksploitasi penguasa. Kecenderungan semacam ini tampak jelas dengan munculnya retorika-retorika seperti “wong cilik”, “rakyat tertindas”, dan yang sekarang ini, “orang biasa”. Tampak jelas dari kolom-kolom yang ditulisnya bahwa Wimar pun tak terlepas dari kecenderungan romantisasi semacam ini, sebuah kecenderungan yang wajar mengingat seluruh wacana politik kebudayaan kita memang masih didominasi oleh pandangan dikotomis antara “penguasa” dan “yang dikuasai”. Wimar meletakkan “orang biasa”nya di luar lingkaran kekuasaan Politik (dengan “P” besar), seolah-olah mereka tak pernah, tak berminat, atau bahkan tak mampu berurusan dengan politik. Agak ironis memang, karena dengan posisi semacam ini justru Wimar cenderung menafikan kenyataan bahwa sebagai makhluk sosial, siapapun secara aktif dan kreatif dapat, mampu, dan selalu berurusan dengan kekuasaan (power) dan politik dalam seluruh wilayah kehidupan sehari-harinya.

“Orang biasa” sebagai sebuah kategori naratif dan sosial sebenarnya “tidak biasa”. Konstruksi naratif yang dipakai Wimar dalam tulisan-tulisan kolomnya adalah konstruksi yang sifatnya sangat logis. Ada kecenderungan bahwa Wimar menempatkan tokoh “orang biasa”nya sebagai orang-orang yang paham akan logika supply-demand dan pilihan rasional (rational choice). Peristiwa sosial-politik-kebudayaan diamati oleh Wimar dengan kacamata struktur narasi semacam ini. Bagi saya, hal tersebut boleh saja karena bagaimana pun juga seorang penulis akan menulis sesuai dengan konteks perspektif wacana yang dikuasainya, dan logika hukum pasar dengan pilihan rasionalnya merupakan barang yang tak asing lagi bagi Wimar. Hal semacam ini juga membuktikan bahwa netralitas dalam sebuah wacana adalah hal yang tidak mungkin, dan Wimar pun barangkali sadar akan hal ini. Namun, menjadi agak ironis apabila Wimar memaksakan tokoh “orang biasa”nya untuk mengikuti kaidah-kaidah rational choice semacam itu. Dengan begitu justru Wimar mereduksi kompleksitas peristiwa sosial-politik-budaya sehari-hari dengan seluruh keragaman ekspresi maknanya ke dalam sebuah kerangka narasi besar tentang pilihan-pilihan rasional, sebuah narrative side-effect yang barangkali Wimar sendiripun tak menyadarinya.

Tinjauan singkat ini memperlihatkan bahwa buku kumpulan tulisan kolom Wimar Witoelar ini bukanlah sesuatu yang “dangkal dan kurang renungan”. Dalam konteks wacana politik kebudayaan, buku ini memiliki nilai sama pentingnya dengan sebuah teks filsafat politik atau analisis politik. Buku ini, dan tulisan-tulisan kolom lain tentunya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses konstruksi wacana politik dan kebudayaan di Indonesia. Namun di pihak lain pula, kumpulan tulisan ini memperlihatkan bahwa konstruksi wacana politik kebudayaan kita masih didominasi oleh kecenderungan berpikir dikotomis, dan lupa akan perlunya kritik terhadap bentuk-bentuk representasi – verbal, naratif, maupun visual — yang tidak peka terhadap kompleksitas hubungan kekuasaan di tingkat kehidupan sehari-hari.

Michel Foucault mengatakan bahwa kekuasaan adalah sesuatu hal yang positif. Ia tak sekedar membatasi tetapi juga memberi kemungkinan kreatif. “Orang biasa” menjadi biasa bukan karena mereka mampu dengan gagahnya berhadapan dengan penguasa, melainkan karena mereka adalah “orang-orang biasa” yang memiliki keinginan, kemauan, dan aspirasi kekuasaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebuah kolom tentunya diharapkan dapat memotret kenyataan bahwa pertarungan kekuasaan dan politik, dengan segala interpretasi maknanya, dilakukan oleh siapa saja dan merupakan hak setiap orang tanpa memandang apakah ia seorang politikus, pemimpin partai, atau pengamat politik sekalipun. Orang biasa adalah bukan orang suci. Ia menjadi biasa karena ia menjadi bagian dari realitas kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan pertarungan kekuasaan.

Fadjar I. Thufail, Mahasiswa Ph.D. Antropologi, University of Wisconsin – Madison, USA. /30 August 1999