PENDIDIKAN KITA SEKARANG:

HOMONISASI-HUMANISASI HILANG, FABRIKASI-KORPORATISASI TERBILANG
Djoko Saryono *

/1/
Apakah tujuan utama pendidikan? Membentuk manusia utama atau insan kamil yang luhur-mulia-bermartabat merupakan tujuan utama-ideal pendidikan di berbagai budaya dan negara sejak dulu sampai sekarang. Manusia utama atau insan kamil itu dapat terbentuk bila pendidikan berfungsi dengan tepat.

Sebagai pranata sosial budaya, pada dasarnya pendidikan menunaikan empat fungsi utama. Pertama, pembebasan dan pemerdekaan manusia dari pelbagai kemungkinan yang membuatnya menjadi bukan manusia. Kedua, pemekaran dan pengembangan kemanusiaan agar manusia menjadi sepenuhnya manusia. Ketiga, pemberdayaan manusia dan kemanusiaan agar manusia mampu mengembangkan dan melangsungkan kehidupan sebagai manusia secara manusiawi. Keempat, melakukan pembudayaan dan pemberadaban manusia supaya menjadi manusia berbudaya dan beradab.

Ini berarti bahwa liberasi, homonisasi, dan humanisasi merupakan tujuan dan fungsi fundamental (sekaligus historis) pendidikan. Hampir semua orang – baik pakar maupun awam – lalu menganggap dan menempatkan pendidikan sebagai wahana, wadah, ajang, dan instrumen liberasi, homonisasi, dan humanisasi yang amat strategis – apalagi pada zaman sekarang.

Para pakar atau orang terkemuka telah dan senantiasa memaklumkan kestrategisan keberadaan dan kedudukan pendidikan tersebut. Mari kita dengar kata pakar-pakar mashur modern saja. Ivan Illich lantang bilang, pendidikan dapat menjadi wahana pembebasan manusia dan penyehatan masyarakat. Paulo Friere bilang pendidikan harus menjadi praktik pembebasan dan pemanusiaan dengan cara mengulik kesadaran manusia.

Bapak pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, lantang berujar bahwa pendidikan berfungsi mengasah dan mempertajam rasa, karsa, dan cipta manusia. Lantas Driyarkara bilang dengan tegas bahwa pendidikan merupakan wadah liberasi, humanisasi, dan hominisasi.

Selanjutnya, Ratu Elizabeth II bilang tegas sekali: “Prioritas utama pemerintah sekarang adalah pendidikan. Hal ini ditimpali Perdana Menteri Tony Blair: tiga prioritas utama pemerintah Inggris saat ini adalah: Pendidikan, Pendidikan, dan Pendidikan.

Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang terkemuka atau pakar selalu mengatakan demikian. Jutaan, mungkin ratusan juta manusia senantiasa mengamini dan berusaha mengenyam pendidikan.

Walhasil pendidikan menjelma jadi salah satu kebutuhan pokok manusia atau mungkin keinginan utama manusia – apalagi manusia modern atau sekarang! Tak heran, pendidikan adalah hak asasi manusia.

/2/
Sejak keberadaan dan kedudukan pendidikan sedemikian strategis, menjadi kebutuhan pokok manusia, dan hak asasi manusia, dilakukan upaya institusionalisasi dan formalisasi pendidikan [pelembagaan dan pengabsahan bentuk kelembagaan] yang pada kemudian hari dinamakan sekolah. Sekolah lantas menjadi presensi dan representasi tunggal pendidikan – apalagi pada zaman sekarang.

Kini, lembaga luar sekolah kurang dianggap sebagai presensi dan representasi pendidikan sehingga sebagian besar mengalami marginalisasi, labelisasi negatif, dan kemerosotan citra, misalnya pondok pesantren dan pendidikan nonformal dan informal. Walhasil, sekolah identik atau sama dan sebangun dengan pendidikan sehingga – tak ayal – lahirlah rezim sekolah.

Rezim sekolah secara luas memperoleh legalitas dan otoritas, bahkan legitimasi luar biasa sebagai pelaksana pendidikan yang terpercaya [kredibel] bukan saja dari otoritas politik dan ekonomi, tapi juga masyarakat luas. Di samping itu, rezim sekolah mendapat dukungan sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomis-finansial baik dari otoritas pemerintahan maupun otoritas kemasyarakatan. Pendek kata, segala modal sosial, budaya, dan fisikal telah dikerahkan untuk sekolah semata.

Hal tersebut jelas membuat keberadaan dan kedudukan serta pamor sekolah menjadi sangat luar biasa, begitu moncer – boleh jadi paling kuat dan perkasa – dibanding lembaga-lembaga pendidikan non-sekolah [baca: masyarakat dan keluarga]. Kita tahu, dengan segala dukungan yang dimilikinya, sekolah seolah-olah menjelma David Copperfield, sang ilusionis kondang dunia: sosok yang mampu memukau orang dengan permainan-permainan canggihnya. Bagaikan David Copperfield, dengan segala daya dan kuasa yang terhimpun pada dirinya, sekarang sekolah benar-benar memukau, malah menyihir semua orang di jagat raya ini.

Dalam cengkeraman pukau sekolah, semua orang berbondong-bondong pergi ke sekolah. Orang-orang tua memasukkan anak-anak mereka ke sekolah, malah menyerahkan anak-anak mereka ke sekolah sehari suntuk [ingat fullday school atau akselerasi], kalau perlu juga indent atau pesan jauh sebelumnya akibat daya tampung kalah dengan animo masyarakat. “Kita kirim anak-anak kita ke sekolah, sampai tumbuh misainya…”, ujar Soetardji C.B., pernyair terkemuka Indonesia. Orang-orang tua juga terus-menerus sekolah, dengan segala cara dan daya, termasuk cara-cara yang tidak bermoral atau tak etis.

Pemerintah negara manapun di dunia termasuk negara Dunia Ketiga dan negara Indonesia mencurahkan segala daya dan dana bagi kepentingan sekolah di samping mendorong atau mewajibkan semua warga negara dan warga masyarakat untuk mengenyam pendidikan persekolahan. Sekolah-isasi [schooling] masyarakat terjadi, dan kemudian menjadi proyek semua masyarakat dan pemerintah negara manapun – termasuk pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia.

Dapat dikatakan, sekarang masyarakat – apalagi yang dinamakan masyarakat modern – sepenuhnya berada dalam cengkeraman sekolah atau sasaran sekolah-isasi. Ini mengimplikasikan, [rezim] sekolah telah menjadi institusi tunggal usaha-usaha liberasi, homonisasi, dan humanisasi pada satu sisi dan pada sisi lain sekolah-isasi masyarakat telah dipercaya menjadi jalan dan wahana tunggal liberasi dan humanisasi; pembebasan manusia dan pemekaran kemanusiaan. Sekolah pun bagai candu bagi masyarakat. “Sekolah itu candu!”, ujar Roem Topatimasang.

/3/
Ketika pendidikan terutama pendidikan persekolahan atau sekolah memperoleh kedudukan, kepercayaan, pamor, dan kuasa sedemikian besar, strategis, dan tiada tara – yang kemudian melahirkan sekolah-isasi masyarakat, banyak kepentingan eksternal kemudian merangsek, merasuk, dan menyusup ke dalamnya, bahkan mengkudeta tujuan dan fungsi luhur pendidikan dan belajar. Mungkin bermaksud membantu atau mungkin juga bermaksud menangguk untung dari pendidikan persekolahan, sekolah, dan sekolah-isasi masyarakat.

Kepentingan eksternal itu dapat berwajah kepentingan politis-kekuasaan, ideologis, birokratis, korporatis, dan ekonomi-bisnis – yang tak selalu sejalan atau kerap berseberangan dengan kepentingan liberasi, homonisasi, dan humanisasi manusia. Dengan segenap siasat, muslihat, cara, dan upaya yang mungkin, pelbagai proyek politis, ideologis, birokratis, korporatis, dan ekonomis disusupkan, dilesakkan, dan atau dihunjamkan ke dalam sendi-sendi pendidikan persekolahan dan sekolah. Dengan pelbagai cara normalisasi, regulasi, dan legalisasi beserta segala argument canggihnya lambat laun proyek politis, ideologis, birokratis, korporatis, dan ekonomis tersebut menguasai, mencengkeram kuat, malah mungkin “membajak” pendidikan persekolahan dan sekolah.

Tak ayal, lantas terjadi distorsi tujuan dan fungsi fundamental pendidikan atau sekolah sebagai jalan liberasi, homonisasi, dan humanisasi manusia. Di sini terjadi pembengkokan atau pembelokan tujuan dan fungsi fundamental pendidikan dan sekolah tersebut. Pendidikan dan sekolah tidak lagi mengabdi terutama bagi tujuan dan fungsi liberasi, homonisasi, dan humanisasi manusia atau melayani kepentingan pembebasan manusia dan pemekaran kemanusiaan. Tetapi, malah mengabdi, melayani atau menghamba pada tujuan dan fungsi politis, ideologis, birokratis, korporatis, dan ekonomisai-bisnis secara kasat mata.

Sekarang pendidikan terutama pendidikan persekolahan tampak terlihat kurang memihak kepentingan atau proyek liberasi, homonisasi, dan humanisasi manusia; kepentingan ekonomis dan industrial lebih utama dan nyata dalam pendidikan kita. Tak ayal, komersialisasi, industrialisasi, McDonaldinasi, bahkan korporatisasi pendidikan merajalela. Kita sekarang menyaksikan bahwa pendidikan kita telah mengalami McDonaldisasi dan korporatisasi secara luar biasa.

Pendidikan dan sekolah kita pun menempuh jalan simpang, malah mungkin jalan sesat akibat tidak berdaya dan berkuasa menghindari jeratan dan pilinan kepentingan politis, ideologis, birokratis, korporatis, dan ekonomis-bisnis. Pendidikan dan sekolah – agaknya – telah menjelma menjadi Malin Kundang karena telah lupa atau ingkar kepada tujuan dan fungsi fundamental yang semestinya diembannya.

Banyak kalangan terutama para pakar dan orang terkemuka terperanjat, tersentak atau tersadar dan lalu memekik-mekik. Pada tahun 1970-an, Ivan Illich memekik lantang: sekolah telah menjadi belenggu masyarakat sehingga masyarakat harus dibebaskan dari sekolah (ingat: deschooling society). Pada tahun 1970-an pula Paulo Freire memekik-mekik bahwa pendidikan telah menjadi praktik penindasan bergaya bank, bukan lagi praktik penyadaran dan pembebasan serta pemanusiaan manusia.

Roem Topatimasang, protolan IKIP Bandung, berteriak lantang (mirip teriakan Marx ihwal agama) bahwa sekolah kita telah menjadi candu bagi masyarakat Indonesia. Sindhunata, seorang romo sekaligus budayawan terkemuka kita, bersaksi dramatis bahwa pendidikan persekolahan hanya menghasilkan air mata. Mansoer Fakih, pentolan LSM Indonesia, dengan tegas memberi kesaksian bahwa pendidikan telah mengalami komodifikasi yang nyata-nyata mengancam kemanusiaan. Preire malah lebih tegas lagi menuduh bahwa sekolah telah menjadi kapitalisme yang licik dan penuh tipu muslihat.

Senada dengan ini, Francis Wahano berteriak bahwa sekarang telah terjadi kapitalisme pendidikan yang akut yang mengancam kebebasan dan kelangsungan hidup semua manusia. Ariel Heryanto, pengamat sosial terkemuka Indonesia, juga bilang bahwa industrialisasi pendidikan telah terjadi seiring dengan perubahan sosial yang berlangsung amat pesat, rumit, dan kompleks. Dave Meier, penulis buku laris manis yang bertajuk The Accelerated Learning Handbook, bilang pendidikan dan sekolah modern telah mengalami fabrikasi di samping mengalami puritanisasi, individualisasi, segregatif, maskulin, dan linierisasi – yang terbukti menjadi penyakit bagi manusia modern dan kemanusiaan.

Sekarang kita malah makin terang-benderang menyaksikan bentuk korporatisasi pendidikan khususnya persekolahan dan belajar “secara telanjang”. Kita sekarang sedang melangkah kian jauh ke dalam korporatisasi pendidikan dan belajar. Kesadaran korporatis pun kini sudah menjadi virus yang menguasai kalangan pendidikan.

Itu semua jelas merupakan sangkakala serius kalau pendidikan dan terutama sekolah dan belajar sudah jauh menyimpangi kittah dasar atau awalnya sekaligus juga peringatan bahwa kita telah kehilangan (minimal: mengubah) arah, tujuan, dan fungsi fundamental pendidikan persekolahan dan belajar. Maksud hati menggunakan pendidikan persekolahan sebagai jalan liberasi, homonisasi, dan humanisasi, apalah daya yang terjadi [berlangsung] ternyata komodifikasi, kapitalisasi, fabrikasi, dan korporatisasi pendidikan dan belajar. Meniru pola pepatah, ini dapatlah kita katakan: liberasi, homonisasi, dan humanisasi hilang, fabrikasi-korporatisasi dan komodifikasi [industrialisasi] terbilang dalam pendidikan persekolahan dan belajar! Homonisasi-humanisasi dicita, fabrikasi-korporatisasi tiba!.

Pendidikan sekolah bukan lagi jalan utama pemerdekaan dan pemanusiaan manusia, tapi justru ajang dan instrumen pembelengguan manusia dan penir-manusiaan [dehumanisasi]. Ini terlihat dari makin banyaknya guru dan siswa yang stres dan melaksanakan tindakan-tindakan tak etis. Delusi dan ilusi juga banyak melanda kalangan pendidikan khususnya persekolahan. Mungkin menyindir fenomena ini, Rung Kawedang menghimbau kita supaya belajar dari monyet dan sekolah monyet di Thailand karena pembelajaran monyet justru amat manusiawi (atau monyet-wi?) dan sekolah monyet benar-benar fungsional sebagai jalan pembebasan dan pencerdasan monyet. (lihat bukunya: Belajar dari Monyet di Akademi Pelatihan Monyet Surat Thani, Thailand: Suatu Cara Reformasi Pembelajaran yang Mangkus). Kita boleh bertanya lebih lanjut: Kalau pendidikan monyet dan lembaga pendidikan monyet saja bisa membuat monyet bisa berlaku manusiawi, mengapa pendidikan manusia dan [rezim] sekolah tidak bisa membuat manusia menjadi merdeka dan manusiawi?

#ndlemingpagi

____________________
*) Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd adalah Guru Besar Jurusan Sastra Indonesia di Fakultas Sastra pada kampus UNM (Universitas Negeri Malang). Telah banyak menghasilkan buku, artikel apresiasi sastra, serta budaya. Dan aktif menjadi pembicara utama di berbagai forum ilmiah kesusatraan tingkat Nasional juga Internasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *