Kesadaran Ruang dari Tubuh dan Bau Tanah

Menuju Apresiasi Ibu Bumi Pertiwi
I Made Prabaswara
http://www.balipost.co.id/

SEUSAI nuwasen karya dan ngunggahang sunari dalam gelar ritus besar terkait dengan unsur-unsur utama kemestaan di Bali, biasanya akan dilanjutkan dengan tahapan nyukat, lalu bhumi suddha. Kedua tahapan ini begitu penting, karena pada tahap inilah ruang untuk digelarnya ritus itu dipilih, ditentukan, setelah didahului dengan pemilihan dan penentuan waktu lewat tahapan pertama, nuwasen karya. Itu berarti, suatu gelar ritus keagamaan berkait dengan kesemestaan di Bali senantiasa mengikuti ”standar produser” berupa pemilihan dan penentuan waktu, lalu dilanjutkan dengan pemilihan dan penentuan ruang. Dengan begitu ritus suci keagamaan dalam visi manusia Bali menghamparkan isyarat tentang manusia dalam korelasinya dengan waktu dan ruang, sehingga keterkaitan ”kapan” upacara digelar, ”di mana” dilaksanakan, dan ”siapa” yang melaksanakan menjadi sangat penting. Ketika pertanyaan ”kapan” ritus diselenggarakan dilontarkan, di sana sesungguhnya telah terpantik terisyaratkan kesadaran manusia Bali sebagai mahluk planet bumi akan posisinya dalam planet-planet lain. Karena, ketika memilih ”kapan”, menentukan waktu, itu berarti manusia Bali akan selalu mengaitkannya dengan posisi matahari dan bulan, dua planet bersinar di langit, sehingga posisi Purnama (terang) dan Tilem (gelap) menjadi sangat penting. Itu berarti posisi matahari, bulan, dengan bumi dijadikan sebagai dasar pertimbangan penting. Dari sini menjadi penting ditentukan jenis upacara apa yang akan digelar, apakah yang berkait dengan ”Jagat Terang”, seperti dewa yajnya, manusa yajnya, ataukah ”Jagat Gelap”, seperti bhuta yajnya. Momentum waktu, karena itu, sangat terkait dengan maksud dan tujuan penggelaran ritus itu.

Namun pada tahap pemilihan dan penentuan ”di mana” lewat momen nyukat yang kemudian dilanjutkan dengan ritus bhumi suddha, justru terhamparkan isyarat kesadaran manusia terhadap ruang. Di sanalah tanah sebagai ruang dipilih lalu ditentukan sebagai sentrum-pusat-poros penggelaran ritus itu. Pada tahap nyukat inilah konteks korelasi manusia dengan tanah sebagai ruang terjadi: di sana manusia suci sulinggih sebagai pemimpin gelar ritus, sang yajamana, sebagai simbolik Hyang Pasupati, mengukur-ngukur tanah Ibu Bumi Pertiwi, tiada ubahnya menapaki mengenahi jengkal demi jengkal tubuh-raganya sendiri.

Pengukuran atau pe-nyukat-an tanah Ibu Bumi Pertiwi itu dimulai dari titik diagonal timur laut (ersanya) yang diyakini sebagai titik tersuci, pertemuan antara dua arah sebagai sumber karahayuan dan energi hidup: utara (arah gunung dalam kosmologi Bali) dengan timur (arah matahari terbit). Dari sana selanjutnya garis diagonal dan garis bingkai empat arah utama ditentukan. Dari titik persilangan diagonal itu lantas ditentukan titik sentrum inti gelaran ritus. Dari sana lantas ditentukan satuan ukuran yang dinamakan sukat yang ditentukan penghitungannya dari ukuran tubuh badan sang sulinggih bersangkutan.

Dengan sukat itulah kemudian berbagai bangunan sarana penunjang pelaksanaan ritus yajnya itu akan dibangun, mulai dari sanggar tawang, bale pawedaan, bale padaanan, dll. Itu menjadikan penentuan penghitungan sukat mesti tepat, karena sedikit saja tidak akurat maka seluruh bangunan yang terbangun dengan berpatokan pada sukat itu akan menjadi tidak pangus, tidak anut dengan ruang ritus yang tersedia. Di sanalah sesungguhnya harmoni struktur, fungsi, dan makna dalam konteks ruang dimulai. Karena itu, sukat memang menjadi amat personal, sangat berkaitan dengan ”siapa”, sehingga harmoni porsi dengan proporsi menjadi terjaga apik.

Pada kaitan pemaknaan itulah kiranya pemaknaan ukuran-ukuran bangunan di Bali yang berkaitan dengan tanah sebagai ruang satuan pengukurannya lantas didasarkan pada satuan-satuan ukuran yang ada dalam tubuh-raga manusia sendiri, bagaimana termaktub dalam Astabhumi, Astakosala-kosali, maupun Kaputusan Sang Hyang Anala. Demikian, satuan-satuan ukuran itu lantas ditentukan berdasarkan jari tangan (anyari, alengkat, atelek, auseran, alek, akacing, atampak, lima, aguli tujuh, dsb); kepalan tangan (amusti, agemel); lengan (sahasta, adepa, atengan depa agung, depa alit, dst); telapak kaki (atampak, atampak ngandang), dll.

Dalam konteks peruntukan yang lebih mendasar dan permanen lagi, maka pemilihan dan penentuan tanah Ibu Bumi Pertiwi sebagai ruang peruntukan tertentu justru sangat ditentukan lewat bau tanah maupun posisi lokasinya. Itu berarti peruntukan alih fungsi tanah pada prinsip awalnya dideteksi lewat bau tanah justru karena disadari bahwa tanah Ibu Bumi Pertiwi itulah sebagai papupulaning sarwa tattwa, kumpulan segenap tattwa. Bila tanah berbau miik (harum), misalnya, cocok buat tempat suci, bila lalah (pedas) bagus untuk tempat tinggal. Namun bila bengu (bau tak sedap) apalagi alid (anyir) disebutkan tidak baik buat apa pun.

Tetapi kini, pengembang-pengembang dan para pengapling gelap tanah mana yang mau peduli dengan bau tanah (bahkan idiom ”bau tanah” pun sudah sedemikian dicitrakan untuk manusia uzur tua bangka)? Lagipula, bukankah bau tanah ini bisa saja tidak murni lagi karena dipengaruhi timbunan berbagai unsur kimiawi yang menyusup ke dalam tanah? Paling banter kini orang menentukan peruntukan tanah sebatas mempertimbangkan lokasi. Namun begitu pun tetap juga aturan main yang semula baku kini malah dikabur-kaburkan hingga jungkir balik.

Dalam tatanan baku ”ilmu tanah Bali” dulu, jika tanah berposisi menggik, agak tinggi, di utara maupun di barat dinilai sangat bagus. Logika rasional berkesadaran alam semestanya memang jelas, bahwa tanah dalam posisi menggik demikian berarti mendapatkan sinar matahari penuh dan merata. Sebaliknya, bila agak rendah, tieb (terhalang), apalagi di posisi ngarai, disebutkan sangat tidak baik buat dihuni, karena logika rasionalnya bisa saja rawan longsor, banjir, dan dipastikan tidak bakal mendapat sinar matahari secara penuh, sejak fajar terbit hingga terbenam.

Runyamnya kini orang-orang malah menjarah kawasan-kawasan tebing yang dulu menjadi kawasan resapan air bekas kepemilikan, sebagai duwe tengah. Di sana bungalow, hotel, villa dibangun bagi manusia-mausia ”tuan” wisatawan yang ingin mencerap kesegaran alam tropis. Bagaimanakah ini mesti disikapi dalam konsepsi kesadaran terhadap ”budaya ruang” yang holistik utuh-menyeluruh? Lebih-lebih lagi bila hendak menakar kesadaran ”budaya ruang” itu dengan satuan ukur yang berpusat pada satuan anggota tubuh-raga manusia.

Tidak semua satuan ukuran tubuh itu dapat dengan mudah distandarisasi dengan satuan angka penggaris, milimeter maupun centimeter sekalipun, karena satuan ukuran tubuh itu justru sangat berkorelasi dengan ”siapa” tadi. Barangkali dari sinilah konsepsi para arsitek undagi Bali lantas memuja Hyang Wiswakarma, Tuhan dalam porsi dan proporsi sebagai Dia ”yang berkarma mencipta untuk Dirinya Sendiri (Wiswa)”. Wiswakarma-lah yang divisikan sebagai arsitek, Sang Pendesain Agung itu, sehingga desain ciptaan-Nya lantas menghamparkan integrasi terpadu berbobot benar — suci mulia — indah.

Dalam tahapan ritus yajnya, setelah bangunan-bangunan sarana penunjang gelaran ritus itu usai dibangun sesuai struktur, fungsi, dan maknanya masing-masing maupun dalam lingkup integratif menyeluruh, lantas akan digelar bhumi suddha. Pada tahap ini ruang ritus yang sudah dipilih untuk ditentukan secara pasti itu disucikan secara spiritual. Sejak saat itu ketentuan-ketentuan ketat untuk menjaga kesucian ruang ritus dan komponen yang telah terbangun di dalam itu lantas diberlakukan secara ketat.

Dalam kaitan mejaga rasa kesucian ruang itulah, antara lain, ketentuan perihal cuntaka dalam praktik sosial berkeagamaan manusia Bali di Bali kiranya dapat dipahami, karena dengan begitu tidak akan dibenarkan adanya tingkah pola yang dikatagorikan mencemari ruang itu. Logika rasionalnya barangkali bisa dirunut dari pemahaman, bahwa manakala ruang sudah tercemar tentu manusia yang berada dalam ruang itu, yang menghirup udara yang berada dalam ruang itu, akan ikut pula tercemari. Manakala tubuh raga manusia sudah tercemari oleh udara ruang di posisinya berada maka secara perlahan napas hingga lapisan mental dan citta-buddhi-nya pun akan tercemar, kacau, tidak ajeg anut lagi pada aturan-aturan kepatutan ruang kesemestaan.

Dari kekacauan pikiran hingga citta-buddhi ini tentu tidak ajaib bila lantas lahir perkataan (wak) dan tingkah pola (kaya) yang kacau, keruh. Kepekaan dan kesadaran akan spiritualitas, rasa kemanusiaan, dan kasih pada alam semesta seisinya pun luntur. Jalan ”pulang” kembali ke kesadaran itu justru beralur terbalik: dari pengendalian tingkah pola (kaya) menuju pemurnian pengendalian wak, lantas ke penjernihan pengendalian citta. Gerak tubuh itulah yang paling awal justru mesti direm dikendalikan, lalu napas raga, sebelum akhirnya ke pengendalian pikiran.

Dalam kaitan pemurnian kesadaran budaya terhadap tanah sebagai ruang itu berarti perlakuan dan apresiasi terhadap tanah Ibu Bumi Pertiwi itulah yang sepatutnya paling awal diubah, dikendalikan direm. Bila apresiasi dan perlakuan manusia modern kini terhadap tanah Ibu Bumi Pertiwi tetap saja sebatas sebagai gelah yang berarti komoditas dengan sertifikat hak milik, bukannya duwe yang berkesadaran eko-spiritual, sepanjang itu pula manusia akan kian menyakiti hati dan batin tanah Ibu Bumi Pertiwi.

Pada titik itu pengorbanan dan pengabaian terhadap visi kesadaran budaya ruang itu mungkin akan menagih ”bayaran” yang amat sangat mahal kepada manusia. Di sana Dewi Sri — yang kini pun nasibnya sudah sedemikian dinistakan lewat penjualan padi di punya, dibantai-bantai lewat panen padi yang magedigan — bukan mustahil bakal mamurti murka menjadi Dewi Durga yang sangat mengerikan; Dewi Uma mamurti menjadi Dewi Kali yang menyeramkan membinasakan. Betapa mahal, memang, harga yang mesti dibayar manusia atas kekeliruan memperlakukan tanah Ibu Bumi Pertiwi yang telah menyusui dan menghidupinya sepanjang hayat itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *