Menyingkap Tabir Ideologi Orde Baru

Judul Buku: Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto
Penulis: DR Baskara T Wardaya, SJ, dkk.
Penerbit: Galang Press, Yogyakarta
Cetakan I: 2007
Tebal: 296 Halaman
Peresensi: Ismamuddin WH
http://www.suarapembaruan.com/

Idelogi merupakan sebuah istilah yang tidak hanya mengandung norma, nilai, falsafah, kepercayan religius, sentimen, kaidah etis, pengetahuan atau wawasan tentang dunia, dan etos tetapi juga mengandung kumpulan ide atau gagasan. Ini berlaku sejak akhir abad ke-18 terutama karena pengaruh para pemikir orang-orang seperti Marx, Freud, dan Karl Mennheim.

Pengertian ideologi di atas yang coba digunakan Baskara T Wardaya, dkk dalam buku berjudul Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto ini untuk menjelaskan kepada kita bagaimana Orde Baru menyusun dan merancang sistem nilai serta membungkus ideologi sebagai cara menaklukkan dan mengendalikan sebuah rezim.

Sebab, sejak mengambil alih kekuasaan dari Soekarno (Orde Lama), Soeharto memulai strategi politik dan ideologisnya dengan cara menggabungkan antara pandangan hierarkis militer yang berpola ketaatan garis komando atasan kepada bawahan yang ketat di satu sisi, dan konsep stratifikasi sosial budaya Jawa yang berpola ketaatan peternalistik dan serba tertutup di sisi lain.

Itulah strategi rezim Orde Baru yang ditunjukkan penulis dalam buku buku setebal 296 halaman ini. Dalam banyak pikiran anak-anak sekolah, terutama yang lahir pada dekade tujuh puluhan, kepahlawanan Soeharto-sangat populer dipanggil bapak presiden oleh para pengikutnya yang setia dan juga kebanyakan pejabat-ia menjadi satu-satunya memori yang bersemayam dengan pelbagai simbol heroisme. Misalnya simbol-simbol tentang Bapak Pembangunan, pahlawan paling berjasa dalam Serangan Oemoem Sebelas Maret, menumpas G 30 S PKI, dan segala macam atribut yang melekat padanya itu telah menjadi satu-satunya perspektif dalam perkembangan pemikiran anak-anak sekolah.

Karena itu, tidak heran jika setiap kali Presiden Soeharto berkunjung ke sebuah desa sambutan para pejabat dengan mengerahkan anak-anak sekolah begitu meriah dan luar bisa hikmad. Ini berarti tokoh Soeharto bukan saja telah menjadi simbol keberhasilan anak-anak desa, tetapi juga telah menjadi teladan, pemimpin, dan inspirator tentang keberhasilan, kenaikan, dan bahkan heroisme yang berlangsung relatif lama (halaman 61).

Dalam konteks ini, peran-peran Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuono IX, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh yang lain kurang ditonjolkan. Peranan mereka hanya ditampilkan secara sekunder dan menjadi pelengkap pemain figuran dalam sejarah perjuangan bangsa. Sebab itu, tidak salah jika ada pemeo mengatakan bahwa “Tuhan menciptakan sejarah, tapi hanya manusia (baca penguasa) yang bisa membengkokkan sejarah”.

Menurut penulis, pembangunan citra Soeharto yang demikian massif itu bukan hanya di bidang sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga di bidang seni dan sastra harus tunduk pada kebijakan pemerintah. kontrol itu dilakukan Orba pada 1983 sebagai kontrol pemerintah atas media massa dalam bentuk Surat Izin Terbit (SIT) di ganti dengan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) (halaman 31).

Hal tersebut oleh Ariel Heryanto disebut sastra apoletis dan depolitis. Di pihak lain, Goenawan Muhammad dan Ayib Rosyidi mengatakan bahwa karya-karya seni dan sastra sesudah era 1966 kian jauh dari suasana protes dan anti kritik, baik sosial dan politik. ungkapkan tokoh budayawan itu menunjukkan bahwa Soeharto sangat piawai dalam melakukan serangkaian program depolitisasi di segala bidang, sekali pun memakai koersi (kekerasan).

Penulis mengatakan meskipun lengsernya tokoh sentral Orba itu dari kursi ke presidenan serta semangat reformasi yang di dengung-dengungkan masyarakat beberapa tahun terakhir ini, itu ternyata tidak jauh berbeda dengan sejarah Orde Baru. Lihat saja misalnya penggunaan kekerasan yang memaksakan kehendak sebagaimana yang terjadi di Maluku, Kalimantan, Poso, dan Aceh. Juga korupsi semakin merajalela, bahkan di tingkat lokal yang seringkali mengatasnamakan daerah, hingga upaya untuk mengadili presiden Soeharto selalu kandas oleh berbagai alasan yang tidak jelas.

Situasi yang tidak jelas itu kemudian dipertanyakan penulis buku ini. Menurut penulis, mengapa lengsernya Soeharto dari kepresidenan tidak ada tindakan yang efektif dalam mengkaji sejumlah peristiwa ketidakadilan di masa lalu, entah itu dalam bentuk komisi nasional, buku, tim investigasi, upaya rehabilitasi, atau yang lain? Padahal berbagai pelanggaran itu benar-benar terjadi dan banyak orang yang siap menjadi saksinya?

Menurut Asvi Warman Adam, seperti yang dikutip buku ini, salah satu yang harus dilakukan pertama dan utama adalah menulis kembali sejarah Indonesia yang berbeda dari “versi resmi” ciptaan Orde Baru. Sebab sejarah bukanlah hanya masalah “apa yang terjadi di masa lalu”, melainkan juga masalah bagaimana kejadian masa lalu itu dipahami, dirumuskan, untuk selanjutanya disampaikan kepada orang- orang yang hidup di masa kini.

[Ismamuddin WH, Pustakawan dan Peneliti di Lembaga Kajian SINERGI, (LKSY) Yogyakarta]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *