Merawat Teater tanpa Jaminan Sosial

Iswadi Pratama*
http://www.lampungpost.com/

Apakah peran dan fungsi teater modern Indonesia bagi kehidupan masyarakat dan bangsa?

Tantangan untuk menjawab peran “konkret” teater modern seperti ini acapkali muncul dengan amat pongah dan gagah dalam berbagai kesempatan dan event teater. Dan biasanya muncul dari golongan yang cenderung menilai segala sesuatu dari kalkulasi untung-rugi.

Hal serupa juga mengemuka dalam pertemuan seniman dan kelompok-kelompok teater modern se-Sumatera yang ditaja Teater Satu bekerja sama dengan Hivos di Taman Budaya Lampung 15-26 Januari 2009 dengan tajuk Kala Sumatera.

Seperti lumut pada batu, teater modern Indonesia akan sulit setiap kali ditantang menjelaskan makna dirinya. Sejak satu abad lebih, kesenian impor ini senantiasa berada di tapal batas antara bertahan dan lenyap. Namun, situasi eksistensialnya ini sama sekali tidak tepat bila dijadikan rujukan untuk menilai peran dan sumbangsihnya kepada masyarakat dan negara.
***

Ada banyak karya pertunjukan teater modern kita yang telah memberikan khazanah simbol-simbol kebudayaan dan membangun identitas kebudayaan bangsa di mata dunia lahir dari situasi-situasi paling sulit yang membelit kelompok-kelompok teater modern Indonesia sejak dari masa kejayaan Bengkel Teater Rendra, Teater Populer (Teguh Karya), Teater Ketjil (Arifin C. Noor), Teater Mandiri (Putu Wijaya), Studiklub Teater Bandung (almarhum Suyatna Anirun), Teater Koma (Nano Riantiarno), hingga komunitas-komunitas yang muncul belakangan seperti Teater Sae (Budi S. Otong dan Afrizal Malna), Teater Kubur (Dindon W.S.), Teater Payung Hitam (Rahman Sabur, Bandung), Teater Gandrik (Butet Kertaredjasa, Yogyakarta), Teater GidagGidig (Hanindawan, Solo).

Berkat kerja keras (sebenarnya kata “kerja keras” ini tak secuil pun bisa mewakili perjuangan berdarah-darah para seniman teater tersebut) entitas ke-Indonesiaan dalam konteks kultural dan seringkali juga politik masih dan selalu diperhitungkan di tengah pergaulan Internasional. Sebutlah misalnya pertunjukan Selamatan Anak Cucu Sulaiman yang diusung Bengkel Teater Rendra ke New York pada tahun 60-an.

Pentas keliling Teater Ketjil membawakan lakon Sumur Tanpa Dasar di Eropa dan Timur Tengah. Semua itu tak bisa sekadar dipandang sebagai kegiatan “tamasya” seperti event seni yang sering dibawa dinas-dinas pariwisata Indonesia.

Mereka, seniman-seniman teater Indonesia itu, diundang dan dibiayai para pemilik modal dari negeri lain lantaran karya mereka memiliki pesona dan mengandung kekayaan symbol-simbol budaya ke-Indonesiaan yang oleh bangsa-bangsa “pengundang” itu dianggap sebagai refleksi dinamika, kemajuan, dan capaian estetik dan peradaban masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara di negerinya sendiri, para seniman itu lebih sering diperlakukan sebagai “ancaman” (di masa rezim orde baru), atau “orang-orang malas” di tengah kultur borjuasi masyarakat, atau “objek politisasi” pemerintah yang hendak membangun image ke-ber-adaban dalam pembangunan.
***

Kesenian, wabilkhusus teater modern seakan bukanlah anasir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sikap pemerintah dan sikap swasta lebih kurang sama dalam memperlakukan kesenian, yakni sebagai “produk” yang diambil ketika dibutuhkan dan ditinggalkan ketika tak memberikan keuntungan. Pemerintah hampir-hampir tak punya visi yang lebih maju daripada apa yang selama ini sudah mereka imami secara fanatik dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang kebudayaan, yakni dalam rangka melestarikan nilai-nilai tradisi.

Lantaran senantiasa bertolak dari visi seperti itulah, maka seni-seni yang berlabel “modern” termasuk di dalamnya teater akan jauh terasing dari jangkauan kebijakan pemerintah. Di samping itu, pengertian “seni” sendiri acapkali menjadi terlalu disederhanakan oleh para pejabat pemerintah yang berkompten terhadap kesenian dan kebudayaan.

Saudara-saudara tanyalah pada para pejabat itu, apakah mereka mengerti kesenian? Maka sebagian besar mereka dengan serta merta akan menjawab “saya bisa nyanyi sedikit-sedikit”, atau “saya pernah nonton tari-tarian anu”, atau “saya pernah lihat pameran di sana…”, malahan ada pejabat di instansi kebudayaan yang tidak pernah ngobrol soal kebudayaan.

Sementara, ketika Indonesia ambruk hampir di setiap sektor kehidupan; kesenian setidaknya menjadi “dada”–meskipun ringkih–yang masih bisa ditepuk pemerintah di hadapan pergaulan internasional.

Maka, tak mengherankan jika dalam setiap event teater yang memperjumpakan para seniman dan komunitas-komunitas teater baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional kita belum bisa luput dari keluhan-keluhan semacam ini: “teater itu miskin”, masyarakat kurang apresiatif”, “pemerintah tak perduli”, “marginal”, “tak menjanjikan”, “tanpa harapan”, “ditinggalkan”, seakan-akan para seniman teater tak punya kemungkinan lain selain membesar-besarkan hati untuk terus berteater. Dan karena itu mereka terus-menerus terbelah: Di satu sisi merasa telanjur menekuni profesi sebagai seniman teater, di sisi lain harus menerima fakta bahwa teater memang belum memberikan harapan terhadap perbaikan kesejahteraan hidup.

Lalu satu per satu komunitas teater modern di Indonesia–juga di Lampung–membubarkan diri. Para senimannya banting setir ke profesi lain yang menurut hemat mereka lebih “menjanjikan”. Dan sampai sekarang belum ada satu pun kelompok teater yang bubar itu berkumpul lagi dan membangun kembali komunitasnya.

Apabila pemerintah mengelak untuk menjawab dan membereskan persoalan-persoalan ini, maka saya kira mereka juga harus membubarkan seluruh perguruan atau institut seni yang ada di Indonesia dan menghapuskan pelajaran seni-drama dari kurikulum pelajaran bahasa Indonesia atau kesenian. Lalu seluruh taman budaya, dinas-dinas pariwisata, dan dewan-dewan kesenian juga harus men-delete divisi teater dalam struktur keorganisasian mereka.

Bukankah semua mahasiswa yang menekuni pendidikan seni drama di lembaga-lembaga pendidikan formal, para guru, dan para pelajar yang mempelajari seni drama di sekolahnya, memerlukan sanggar-sanggar teater untuk mengabdikan ilmunya, menguji keterampilan dan pengetahuannya, menganalisis fakta-fakta, menemukan nilai-nilai (kebenaran) di tengah masyarakat melalui disiplin keilmuannya tersebut?
***

Untuk apa pendidikan seni drama (teater) masih dipelajari di Institut-Institut kesenian bila sudah tidak ada lagi komunitas teater?

Berdasarkan seluruh fakta di atas, para seniman teater se-Sumatera telah membangun sebuah jejaring kerja yang akan memperjuangkan harkat dan martabat insan teater di Sumatera. Tahap awal yang telah ditempuh dan akan ditindaklanjuti adalah membekali dan menambah pengetahuan dan keterampilan seniman-seniman teater dari berbagai komunitas di Sumatera dengan menyelenggarakan workshop, diskusi, lokakarya di bidang artistik dan manajemen dan pergelaran karya secara rutin setiap satu tahun. Penyelenggara program ini akan bergantian di setiap provinsi dan harus melibatkan para narasumber yang telah berpengalaman.

Selain itu, jejaring kerja Kala Sumatera ini akan terus-menerus mendialogkan kemungkinan-kemungkinan pengembangan teater modern di setiap provinsi di Sumatera dengan terlebih dahulu menyejajarkan relasi antara seniman teater dengan pihak pemerintah.

Seniman teater harus punya martabat. Demikian Putu Wijaya, tokoh teater Indonesia menegaskan kepada para peserta workshop penyutradaraan. Untuk meraih martabat itu, seniman teater tidak punya pilihan lain selain harus menjadi ahli di bidangnya.

Hal serupa disampaikan oleh Amna Kusumo, Direktur Yayasan Kelola. Menurut istri maestro tari Indonesia Sardono W. Kusumo ini, sudah saatnya seniman-seniman teater di Sumatera bangkit bersama menjadi kekuatan baru di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Sedangkan Sitok Srengenge, Dewan Kurator Komunitas Salihara, menganggap Sumatera, khususnya Lampung bisa menjadi pelampung bagi teater modern Indonesia yang saat ini terancam karam.

Semua usaha yang dilakukan seniman-seniman teater di Sumatera juga sikap dan pandangan optimistis itu tentu saja tidak dengan serta merta akan membereskan segudang permasalahan dalam pengembangan teater modern di Sumatera khususnya di Lampung. Apa pun motivasi, spirit, atau nilai yang disugestikan kepada seniman teater pada akhirnya akan vis a vis dengan fakta bahwa teater belum bisa sekadar menyelamatkan periuk nasi para seniman pendukungnya.

Maka, cara bertahan yang paling luhur dan yang selama ini telah ditempuh oleh sebagian besar pekerja teater adalah dengan meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka persembahkan bagi kebajikan hidup bersama dengan turut menyelenggarakan pencerdasan masyarakat melalui teater, pencerahan, refleksi sosial-politik, dan merawat kehidupan spiritual mereka dan lingkungan di mana mereka berada. Lalu, bukankah kerja-kerja luhur yang tak pernah mendapat upah ini cukup beralasan untuk dirumuskan dalam kebijakan pemerintah? Apa yang diperjuangkan dan diupayakan terus menerus oleh insan-insan teater itu pada dasarnya bukanlah untuk diri mereka sendiri. Melainkan pula untuk lingkungan; masyarakat dan bangsa. Jadi, sudah sewajarnya jika pemerintah, swasta, dan masyarakat turut men-support mereka untuk menunaikan perannya.

*) Direktur Artistik Teater Satu, Lampung.