Kemesraan dan Percekcokan Kesusastraan

(Bagian pertama dari dua tulisan)

Binhad Nurrohmat*
Republika, Minggu, 26 Agustus 2007

SEKURANGNYA, pada masa Balai Pustaka (1920-an) sastra modern kita mulai menggeliat. Berdirinya Balai Pustaka merupakan pengaruh perubahan politik di negeri Belanda yang menghembuskan Politik Etis ke negeri jajahannya.

Melalui Balai Pustaka, sastra modern kita menguak gerbang sejarahnya dengan sejumlah karya dan pengarang yang kini dianggap klasik dalam sastra modern kita. Penerbit ini didirikan di Jakarta dan menerbitkan bacaan resmi karya pengarang pribumi berdasarkan ukuran kesusastraan yang berbau agenda pemerintah kolonial.

Pada masa itu, bacaan yang menyimpang dari ukuran Balai Pustaka dinista sebagai bacaan liar, misalnya bacaan berbahasa Melayu rendah serta bacaan yang bersifat anti-Belanda, berpandangan liberal, dan berideologi kiri. Pemerintah Belanda juga berupaya memonopoli pasar buku agar rakyat inlander terhindar dari pengaruh bacaan liar.

Pada 1933 di Jakarta terbit majalah kebudayaan dan kesusastraan Pujangga Baru yang mengembangkan sastra Indonesia modern bergaya Barat, romantik, dan berwatak nasionalisme kooperatif. Di majalah ini terjadi polemik kebudayaan tentang Timur dan Barat, menjadi media kaum intelektual nasionalis untuk menjelaskan Indonesia sebagai kesatuan budaya dan politik, dan melahirkan gaya ekspresi yang khas dalam puisi, roman, dan esai polemik.

Tapi, majalah ini tak diterima sepenuhnya oleh kaum pergerakan dan melalui Harian Bintang Timur, mereka mencibir westernisme Pujangga Baru serta hubungannya dengan Balai Pustaka dan perusahaan percetakaan Kolff. Majalah ini tak beredar lagi sejak kedatangan Jepang pada 1942.

Jepang mencoba menghapus warna Belanda dari kehidupan kebudayaan kita dan ini tanda berakhirnya generasi Pujangga Baru, tapi belum memupus pengaruhnya. Tanda ini mulai menguat sejak beredarnya puisi Chairil Anwar yang menyingkiri norma Pujangga Baru dan menjadi tonggak generasi Angkatan 45.

Watak revolusioner puisi Chairil Anwar melahirkan individualisme dan pengucapan yang khas yang bertumbuh bersamaan dengan deru revolusi nasional dan menjadi puisi garda depan yang berpengaruh mendalam bagi perpuisian Indonesia modern. Generasi ini menerbitkan majalah Gema Suasana dan melahirkan gagasan yang menampik ide Timur dan Barat menuju humanisme universal yang membuat generasi ini konon menjadi warga sastra dunia seperti yang dicetuskan generasi ini melalui Surat Kepercayaan Gelanggang (Jakarta, 18 Februari 1950).

Dalam perkembangannya, Angkatan 45 direaksi dan dituding oleh sejumlah kalangan seniman sebagai pemuja individualisme. Humanisme universal dinilai menjauhkan seniman dari masyarakatnya dan menempatkannya di menara gading. Mereka yang berbeda pandangan dengan humanisme universal itu membentuk organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada 17 Agustus 1950.

Bagi Lekra, peran seniman tak lepas dari masyarakatnya dan rakyatlah yang menciptakan kebudayaan. Pandangan-pandangan Lekra termaktub dalam Mukaddimah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Solo, 22-28 Januari 1950). Di rubrik Lentera koran Bintang Timur, yang diasuh oleh Pramoedya Ananta Toer tersiarlah tulisan fiksi dan non-fiksi yang cenderung beraliran Realisme Sosialis, misalnya tulisan yang menuduh cerpen B Sularto di majalah Sastra yang diasuh HB Jassin sebagai reaksioner, sebuah tuduhan berbahaya saat itu.

Serangan Lekra terhadap tulisan para sastrawan di Majalah Sastra berlangsung sangat keras dan Lekra gigih menggelorakan jargon “Politik sebagai Panglima” dalam seni dan budaya. Bagi Lekra, generasi Angkatan 45 adalah biang penyebar humanisme Barat (humanisme universal) dan berlawanan dengan humanis proletariat yang dianut Lekra, yaitu humanisme yang mengabdi kepada rakyat pekerja, buruh, dan tani.

Bagi seniman di sekitar majalah Sastra dan non-partisan, “Politik sebagai Panglima” itu mencemari kebebasan kreatif. Maka, untuk menyikapi itu, mereka merumuskan dan menandatangani pernyataan Manifes Kebudayaan (Jakarta, 17 Agustus 1963) yang diejek oleh Lekra dengan akronim “Manikebu”. Lantaran kuatnya pengaruh Lekra dalam kekuasaan politik, pengikut Manikebu dijadikan bulan-bulanan dan Manikebu dilarang oleh Soekarno.

Inilah era terbingar kehidupan seni dan budaya kita dan menciptakan sejarah yang tragis lantaran pergolakan ideologis. Setelah Manikebu dilarang, para pengikutnya “tiarap”, dicopot dari jabatannya, menulis memakai nama samaran agar tak ditolak media massa, dan dilarang mengikuti rapat-rapat.

Tapi, setelah Gestapu (Orde Baru menyebutnya G30S/PKI) terjadi pembatatan total terhadap PKI dan Lekra serta para pengikutnya, baik karya maupun pengarangnya (pemenjaraan dan pembuangan Pram di Pulau Buru, misalnya). Setelah masa ini kehidupan seni dan budaya menjadi a-politis. Kesenian menjadi “steril” dari upaya menyikapi kehidupan secara kritis dan terjadi birokratisasi seni dan budaya melalui Taman Ismail Marzuki dan sejumlah Gelanggang Remaja di Jakarta maupun dewan kesenian dan taman budaya di daerah-daerah.

Pada Juli 1966, para seniman Manifes Kebudayaan menerbitkan majalah sastra Horison. Majalah ini hadir seiring dengan merekahnya Orde Baru. Di masa ini trauma politik tahun-tahun sebelumnya masih membekas. Kecenderungan a-politis seni dan budaya di masa ini sejalan dengan depolitisasi Orde Baru demi kemapanan kekuasaannya.

Menurut Emha Ainun Najib, di masa tersebut muncul konvensi “bisu” dalam seni dan budaya yang merupakan perpanjangan tangan kaum mapan. Suara kritis dianggap subversif. Puisi dan drama Rendra dicekal dan menyebabkan Rendra dijebloskan ke penjara. Puisi Wiji Thukul yang menyuarakan ketertindasan kaum buruh dicekal dan penyairnya “raib”.

Pada masa itu juga terjadi polemik, kasus, fenomena, maupun kecenderungan dalam sastra, antara lain Langit Makin Mendung, Puisi Mbeling, Pengadilan Puisi, Sastra Kontekstual, Warna Lokal, Mazhab Fakta-Fiksi, Revitalisasi Sastra Pedalaman, Komunitas Sastra, Puisi Gelap, Sastra Transendental, dan Sastra Koran.

Orde Baru runtuh pada 1998 dan masyarakat memasuki masa Reformasi. Pada masa ini, segala bau Orde Baru ingin dilenyapkan. Suasana kebebasan menyeruak dan angin perubahan bertiup kencang. Tabu Orde Baru sudah jadi masa lalu dan terjadilah perluasan serta pertumbuhan media dan kepengarangan. Masa transisi seolah membuat pemerintah kehilangan agenda terhadap seni dan budaya.

Pada masa itu ada fenomena dan polemik sastra, misalnya Sastra Saiber, Penerbit Rumahan, Sastra Islami, Fiksi Teenlit, Sastra Seks, maupun Gerakan Syahwat Merdeka. Di masa itu industri fiksi teenlit dan sastra Islami memarakkan fenomena pasar serta memunculkan sejumlah ikon pengarang, sejumlah penerbit buku sastra/fiksi mereguk laba besar, muncul hadiah-hadiah sastra untuk sastrawan, dan terselenggaranya jaringan dan mengucurnya donasi asing (internasional) untuk dunia seni dan budaya kita.

Kisah-kisah kesusastraan itu menciptakan hubungan yang mesra, misalnya “bacaan resmi” dengan Balai Pustaka dan hubungan yang penuh percekcokan, misalnya seniman Lekra dengan seniman Manifes Kebudayaan.

*) Binhad Nurrohmat, penyair
Dijumput dari: http://cabiklunik.blogspot.com/2007/08/blog-post.html